Tata kelola kolaboratif melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan publik berdasarkan konsensus. Kolaborasi menjadi keniscayaan karena kompleksitas masalah dan ketergantungan antar lembaga. Model tata kelola kolaboratif menekankan partisipasi inklusif, aturan yang jelas, dan kepemimpinan yang memfasilitasi pemberdayaan semua pihak.

1. Sekilas
Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)
Diskusi Daring
Mencari Format Kolaborasi Penataan Kawasan Kumuh
CCMU Indonesia - 25 September 2020
Oswar Mungkasa

2. Era Kolaborasi
 Era Kolaborasi
 Old Public Administration
New Public Administration
 Governtment  Governance
 Pemerintah tidak lagi
mendominasi  pemerintah-
swasta-masyarakat
 Kolaborasi  keniscayaan
 Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)
 Pengelolaan pemerintahan
melibatkan pemangku
kepentingan non pemerintah
 Berorientasi musyawarah dan
konsensus dalam pengambilan
keputusan
 Membuat/melaksanakan
kebijakan publik
Foto:
05/01/2023 2

3. Kolaborasi suatu Keniscayaan
 Pentingnya Tata Kelola Kolaboratif
 kompleksitas dan saling ketergantungan
antarinstitusi
 Meningkatkan kualitas kebijakan
 Sesuai kebutuhan masyarakat
 Menjamin kelangsungan kebijakan
 Meningkatkan kesetaraan dalam
pelaksanaan
 Mampu mengikis ego sektoral dan
daerah
 Mengurangi dan mencegah konflik
 Fakta Penerapan
 Praktik baku di Amerika dan negara lain
 lembaga internasional seperti LSM (the
Nature Conservacy), Bank Dunia.
 Agenda global  Agenda 21, MDGs dan
SDGs
Foto:
Internet
05/01/2023 3

4. Kolaborasi bukan Barang Asing
 Bagaimana Indonesia?
 RPJPN – RPJMN  kemitraan
dan partisipasi masyarakat
 Pemerintah daerah  ada yang
berhasil dan banyak kurang
optimal
 SDGs Indonesia  4 platform
partisipasi (pemerintah dan
parlemen - organisaasi
masyarakat dan media – pelaku
usaha dan filantropi – pakar
dan akademisi)
 Praktek unggulan
• Nasional  Pokja
AMPL/Pokja PKP/Pokja PPAS
dan Jejaring AMPL
• Daerah  Desain Besar Isu
Strategis Jakarta dan Strategi
Ketahanan Kota Jakarta
Foto:
Internet
05/01/2023 4

5. Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)

6. Definisi : Tata Kelola - Kolaborasi - TataKelola Kolaboratif
• Tata Kelola Lebih lanjut mendefinisikan governance adalah tentang aturan
main penyusunan keputusan bersama diantara keberagaman pelaku dan
organsasi, dan tidak terdapat sistem kendali formal yang mampu mendikte
pola hubungan antara pelaku dan organisasi (Chotary dan Stoker, 2009)
• Kolaborasi adalah hubungan antarorganisasi yang saling berpartisipasi dan
saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi,
berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam
pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah
(Lai, 2011).
• Collaborative governance (tata kelola kolaboratif) adalah cara
pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku
kepentingan non-pemerintah, berorientasi pada konsensus, dan
musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama, yang
memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan
program publik (Ansell dan Gash, 2007). Penekanannya adalah pada
pencapaian konsensus di antara para pemangku kepentingan (Sari, 2014).

7. G
l
Kondisi Awal
Kesenjangan
Kekuatan-
Sumberdaya-
Pengetahuan
Insentif dan Kendala
partisipasi
Sejarah
kerjasama atau
konflik
(tingkatan awal
saling percaya)
Dialog Tatap Muka
Perundingan niat baik
Saling Percaya
Berkomitmen
 Menyadari saling
ketergantungan
 Berbagi rasa memiliki
 Keterbukaan terhadap manfaat
Saling Pengertian
 Misi jelas
 Definisi masalah bersama
 Mengenali nilai bersama
Keluaran Sementara
 Hasil awal
 Rencana Strategis
 Penelitian bersama
Desain Kelembagaan
 Partisipasi inklusif * Forum Eksklusif
 Aturan jelas * Proses terbuka
Kepemimpinan Fasilitatif
(termasuik pemberdayaan)
Proses Kolaboratif
Dampak
Model Tata Kelola
Kolaboratif Ansell-Gash

8. TERIMA KASIH
pitt.academia.edu/oswarmungkasa
www.researchgate.net/profile/Oswar_Mungkasa2
oswar.mungkasa63@gmail.com
05/01/2023 8