SlideShare a Scribd company logo
Filosofi Pembangunan
Pelatihan Daring Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten (PPD-RPDP/K)
MIAP DMKP FISIPOL UGM
17 Oktober 2022
Oswar Mungkasa
Perencana Ahli Utama Bappenas
Pengertian
Pembangunan
Pengertian dan Tujuan
Pembangunan
Paradigma
Pembangunan
Teori Pembangunan
03/11/2022 2
Pengertian, Tujuan,
Fungsi dan Jenis
Perencanaan Pembangunan
Paradigma Perencanaan
Pembangunan
Proses, Jenis dan Pendekatan
Perencanaan Pembangunan
Kisi Tayangan
Mazhab Pembangunan
Tata Kelola Kolaboratif
Pengertian dan Tujuan Pembangunan
Tujuan Pembangunan
 Todaro (1994) (i) meningkatkan
ketersediaan dan memperluas
distribusi barang kebutuhan
pokok; (ii) meningkatkan taraf
hidup dan rasa percaya diri; (iii)
memperluas pilihan ekonomi
dan sosial sehingga terbebas
dari kemiskinan dan
keterbelakangan
 memampukan masyarakat dan
individu, sedapat mungkin
menumbuhkan dan
mengembangkan potensi
intelektual, kerohanian, kognisi,
mental (Hobart, 1993).
03/11/2022 3
Pengertian Pembangunan
 Proses perubahan ke arah kondisi lebih baik
melalui upaya yang dilakukan secara
terencana (Kartasasmita, 1997)
 Proses perubahan ke arah kehidupan
masyarakat yang lebih baik (Fry and Martin,
1991).
 Upaya peningkatan kapasitas suatu
perekonomian nasional (Todaro, 1994)
 Upaya memperbaiki kualitas hidup
khususnya di negara berkembang (Bank
Dunia, 1997)
 Transformasi sosial, ekonomi dan budaya
(Portes, 1976).
 Sering digambarkan sebagai ‘peningkatan’
(Hadjor, 1992), perubahan yang bermanfaat
(Crocker, 1993)
PARADIGMA PEMBANGUNAN
 Paradigma Pembangunan
Paradigma pembangunan sejak setelah Perang Dunia ke II mencakup
(Mustopadidjaja, 2003 dan Bratakusumah, 2009):
Pertumbuhan, dengan titik berat pada pertumbuhan ekonomi,
Pemerataan, sebagai koreksi atas paradigma pertumbuhan, ketika tidak ada
jaminan bahwa pertumbuhan mendorong pemerataan,
Peranserta, didasarkan pada pemikiran bahwa manusia atau penduduk bukan
hanya sekedar obyek pembangunan, tetapi harus diperankan sebagai subyek
pembangunan
Pembangunan Berkelanjutan, muncul sebagai protes atas rusaknya lingkungan
hidup akibat kegiatan pembangunan,
Kualitas Manusia, sebagai koreksi terhadap indikator pembangunan yang
sebelumnya dan sampai saat ini masih dipergunakan, yakni GNP atau PDB.
Pengukuran dilakukan dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia),
Daya Saing Nasional, sebagai reaksi dan antisipasi terhadap fenomena
globalisasi dan pasar bebas. Tanpa peningkatan daya saing nasional, maka suatu
negara atau bangsa akan kalah bersaing secara global.
Kebahagiaan, diterapkan pertama kali oleh negara-negara OECD pada tahun
2011, sebagai jawaban atas pertanyaan kenapa orang-orang dinegara-negara
yang memiliki GNP tinggi mengalami ketidak bahagiaan dan kehampaan.
03/11/2022 4
TEORI PEMBANGUNAN (1)
 MODERNISASI
 Perubahan sosial sebagai proses evolusi
 Perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern
 Pembentukan karakter bangsa
 Teori ini lahir sekitar tahun 1950-an itu di Amerika Serikat. Teori ini dibangun
oleh kaum intelektual Barat setelah Perang Dunia II sebagai antisipasi lahirnya
negara merdeka bekas jajahan Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pasca
Perang Dunia II.
 Kondisi ini menjadi peluang bagi negara adidaya untuk memperkuat pengaruh
ideologi kapitalis ke negara berkembang melawan popularitas ideologi Uni
Soviet (sosialis).
 Walt Whitman Rostow: Teori Lima Tahap Pembangunan
 Bagi Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah
garis lurus (linear stages of growth models), yaitu dari masyarakat yang
terbelakang ke masyarakat yang maju.
 Menurut Rostow, pembangunan suatu negara berpola dalam lima tahap,
yakni: 1) Masyarakat tradisional (the traditional society), 2) Prakondisi untuk
lepas landas (the preconditions for take off),. 3) Lepas landas (the take off), 4)
Bergerak ke kedewasaan (the drive to maturity), 5) Era konsumsi massal yang
tinggi (the age of high mass-consumption),
03/11/2022 5
TEORI PEMBANGUNAN (2)
 Gagasan Rostow bergaung sehingga PBB mencanangkan Dasawarsa
Pembangunan Pertama (1960-1970)
 Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi
 pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi
dengan asumsi masalah keterbelakangan pembangunan pada dasarnya
merupakan masalah menambahkan investasi modal.
 para ahli ekonomi pembangunan negara-negara Dunia Ketiga memecahkan
persoalan keterbelakangannya dengan mencari tambahan modal, baik dari
dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri),
maupun luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri)
 Kritik terhadap Teori Modernisasi
 Penggagas teori ini berasal dari nagara maju yang berasumsi kondisi negara
berkembang relatif sama dengan negara maju (pasar komoditi dan pasar
uang telah terpadu, fasilitas transportasi memadai, tenaga kerja terlatih
dan terdidik dengan baik, motivasi untuk berhasil, dan birokrasi
pemerintahan yang efisien).
 Kegagalan ini memunculkan teori Dependensi (ketergantungan) yang
menggabungkan faktor ekonomi dan kelembagaan.
03/11/2022 6
TEORI PEMBANGUNAN (3)
 PERTUMBUHAN EKONOMI
 Kesejahteraan diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang terjadi melalui
ekspor dan pertumbuhan lebih cepat melalui industrialisasi
 Sektor pertanian (primer) mensubsidi sektor industri (sekunder)
 Investasi berasal dari pinjaman dan modal asing dan bunga pinjaman dibayar
dari hasil ekspor sektor primer
 Produktivitas sektor primer didorong melalui strategi revolusi hijau, berikut
subsidi tinggi
 Eksploitasi sektor primer berdampak negatif terhadap lingkungan.
 MODAL MANUSIA
 Tenaga kerja murah baik sektor primer maupun sekunder
 Migrasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder, dari desa ke kota
 Rakyat hanya obyek dan bukan subyek pembangunan
 DEPENDENSI
 Pembangunan didukung bantuan asing baik modal maupun tenaga ahli
 Terjadi ketergantungan sektor primer kepada sektor sekunder, desa terhadap
kota, pinggiran kota terhadap pusat kota
 Kritik terhadap teori ini adalah negara berkembang menjadi terpuruk akibat
eksploitasi sumberdaya alam.
03/11/2022 7
TEORI PEMBANGUNAN (4)
 LIBERALISASI (PENYESUAIAN STRUKTURAL)
 Resesi ekonomi dunia tahun 1970-an mengakibatkan kenaikan harga minyak
dunia  negara pengimpor minyak kesulitan keuangan
 Bank Dunia dan IMF menawarkan paket Kebijakan Perbaikan Struktural dan/atau
stabilisasi ekonomi
 Pengetatan belanja negara dan keuangan perbankan (tight money policy)
 Pengurangan intervensi pemerintah untuk mengurangi distorsi pasar
 Privatisasi dan perdagangan bebas
 Pengetatan belanja negara termasuk sektor sosial mengakibatkan meningkatnya
kemiskinan dan pengangguran  gejolak sosial dan politik berakhir
kudeta/perang saudara
 Eksploitasi sektor primer berdampak negatif pada lingkungan  kelaparan.
03/11/2022 8
TEORI PEMBANGUNAN (5)
 PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
 merupakan perbaikan terhadap teori pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi
ekonomi/penyesuaian struktural Bank Dunia dan IMF
 Pemerataan distribusi pendapatan melalui program Jaringan Pengaman Sosial
untuk meringankan beban rakyat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar
 Program padat karya
 Perbaikan struktural di sektor produktif
 Pengurangan intervensi pemerintah
 MODAL SOSIAL DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
 Memprioritaskan perbaikan kelembagaan sosial, perhatian pada hak sosial anak,
perubahan nilai sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi peningkatan
produktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi
 Berorientasi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat sebagai dampak
pertumbuhan ekonomi
 Namun masih terjadi bias pada sektor produktif/sistem pasar  pelaku pasar
dan aparatur pemerintah menjadi pelaksana
 Dipandang lebih egaliter dan pro rakyat miskin serta memberdayakan
masyarakat
03/11/2022 9
TEORI PEMBANGUNAN (6)
 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 Didasari laporan Komisi Brundlant dan laporan UNEP dan UNECA tentang
kerusakan lingkungan hidup di Afrika sebagai dampak kegagalan pendekatan
pembangunan Bank Dunia dan IMF
 Bank Dunia lalu mendorong strategi pembangunan berkelanjutan 
pembangunan mengutamakan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan
pelestarian lingkungan .
 Menekankan minimalisasi dampak langsung/tidak langsung terhadap
peningkatan efek rumah kaca berakibat pemanasan global
 Didukung berbagai protokol seperti Protokol Kyoto dan Agenda 21
 Pendekatan ini kemudian didukung oleh pendekatan pembangunan manusia
 Budimanta (2005) dan Sudarmadji (2008) menyatakan bahwa pembangunan
berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan
secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan,
kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan
kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan
memanfaatkannya.
03/11/2022 10
TEORI PEMBANGUNAN (7)
 Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) menyebutkan bahwa
“keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman
hayati bagi alam”. Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001)
menyebutkan bahwa “keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana
pentingnya keragaman hayati bagi alam”.
 Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan
ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut
3 Pilar Pembangunan berkelanjutan).
 Empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu
 Pembangunan menjamin pemerataan dan keadilan sosial
 Pembangunan menghargai keanekaragaman hayati
 Pembangunan menggunakan pendekatan integratif
 Pembangunan dengan perspektif jangka panjang
03/11/2022 11
TEORI PEMBANGUNAN (8)
 PEMBANGUNAN MANUSIA
 Dipromosikan oleh UNDP dan telah menjadi komitmen global.
 Dilandasi keyakinan dan pengakuan kekuatan ‘pilihan rakyat  masyarakat
diberi kesempatan memanfaatkan kapasitasnya untuk membangun dirinya
sendiri dan mempertahankan kelangsungan hidup generasi penerus.
 Bersifat universal, non diskriminatif, masyarakat sebagai subyek pembangunan,
mengurangi penderitaan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
 Dicirikan oleh (i) pembangunan berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada
kelompok sasaran; (ii) pembangunan ditujukan pada pembangunan sosial; (iii)
pembangunan diorientasikan pada manusia untuk berbuat melalui ‘people-
centered development (United Nation Center for Regional Development, 1990)
 Empat landasan tercapainya pembangunan manusia
 Kesetaraan  seluruh masyarakat memperoleh perlakuan yang sama
 Social minimum  terpenuhinya kebutuhan dasar
 Kesempatan sama,  setelah kebutuhan dasar terpenuhi maka masyarakat
berhak memperoleh kesejajaran kesempatan untuk nutrisi, udara, air,
bencana dan penyakit. Masyarakat berhak atas (i) sumberdaya ekonomi; (ii)
rumah layak; (iii) tempat kerja yang menyenangkan; (iii) layanan kesehatan;
(iv) Pendidikan. Ini merupakan kunci keadilan sosial;
 Distribusi merata  akses yang sama terhadap sumberdaya publik.
03/11/2022 12
TEORI PEMBANGUNAN (9)
 SISTEM DUNIA
 Sistem kapitalis suatu keniscayaan
 Wallerstein membagi sistem dunia kapitalis ke dalam tiga jenis, yaitu Negara
Core, Semi-peripheral, dan Negara Peripheral.
 Tiga model terjadinya proses kenaikan kelas
 Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Misal
industri substitusi impor untuk menaikkan nilai ekspor.
 Kenaikan kelas terjadi melalui undangan. Misal investasi perusahaan
internasional bermitra dengan industri lokal
 Kenaikan kelas terjadi melalui kebijakan untuk memandirikan negaranya.
Misal nasionalisasi perusahaan asing.
03/11/2022 13
MAZHAB PEMBANGUNAN (1)
 Adelman (1961) mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong perubahan
teori dan paradigma pembangunan ekonomi dari masa ke masa.
 Pertama, adanya perubahan ideologi, terutama antara Kapitalisme dan
Marxisme;
 Kedua, adanya revolusi dan inovasi teknologi yang membawa pada perubahan
pola produksi konsumsi masyarakat;
 Ketiga, adanya perubahan lingkungan Internasional sebagai dampak globalisasi
ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tercermin pada semakin
terintegrasinya kegiatan ekonomi antar bangsa.
 Tiga mazhab besar pembangunan ekonomi, yakni Mazhab Historismus, Klasik, dan
Keynesian.
 Mahzab Historismus, menekankan pendekatan yang bersifat evolusioner pada
ilmu ekonomi. Mazhab ini memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan dan
pembangunan secara kumulatif. Sebuah masyarakat senantiasa berubah
dengan siklus tetap. Mazhab ini menekankan pentingnya mempelajari ekonomi
dalam perspektif sejarah, karena fenomena ekonomi dipandang sebagai bagian
dari perjalanan sejarah umat manusia. Penganut Mahzab ini yang menonjol
adalah WW Rostow dengan teori 5 tahap pembangunan.
03/11/2022 14
MAZHAB PEMBANGUNAN (2)
 Mazhab Klasik, diantaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Kebijakan
pasar bebas merupakan ‘jiwa’ bagi suatu perekonomian. Oleh karena itu, setiap
individu maupun unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan
kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar mekanisme
pasar akan jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan daripada jika ada campur
tangan pemerintah. Menurut pandangan Klasik, ada tiga syarat mutlak yang
diperlukan guna mencapai keberhasilan pembangunan yaitu spesialisasi,
efisiensi dan pasar bebas.
 Mazhab Keynesian, mazhab ini berangkat dari dasar pemikiran klasik, Keynes,
mengenai peran esensial pembentukan modal dalam keberhasilan
pembangunan, yang disintesakan dan disempurnakan oleh Roy F. Harrod dan
Evsey D. Dommar. Pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai
pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk
menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan
efektif masyarakat.
03/11/2022 15
PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 Usaha yang secara sadar, terorganisir, terus menerus dilakukan guna memilih
alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu
(Waterson, 1965)
 Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan
secara sistematis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
tertentu.
 Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya
(maximum output ) dengan sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif.
 Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai, dilakukan, bagaimana,
bilamana, dan oleh siapa.
 Secara umum Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk
mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu
mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.
 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. (UU Nomor 25 Tahun 2004)
03/11/2022 16
TUJUAN, FUNGSI, JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 Tujuan dan Fungsi
 Untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
 Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarDaerah.
 Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.
 Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan.
 Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.
• Jenis
Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga
jenis yaitu :
 Perencanaan jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun.
 Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun yang merupakan
jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Memuat
sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif agar lebih terukur dan
mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
 Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sering disebut rencana
tahunan yang merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Materi perencanaan
termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Selain itu, indikator
dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan
03/11/2022 17
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN (1)
 Theosentris, adalah paham yang melahirkan suatu pemerintahan teokrasi, yang
menggabungkan antara dogma agama dan kekuasaan, dan masyarakat diatur dan
diperintah oleh raja melalui suatu sistem yang bersifat militer, didampingi ahli
agama
 Positivism, perencanaan berdasar hal nyata, menolak metafisika dan teologi.
Perencanaan diarahkan pada pencapaian kemajuan, pasti, jelas dan tepat, serta
menuju kearah penataan dan penertiban.
 Utopianism, bertujuan mengembangkan nilai esensial kemanusiaan dan lingkungan
yang telah terabaikan oleh sistem industri dan birokrasi, untuk dibawa ke suatu
masa depan yang ideal (lingkungan sosial dan fisik).
 Rasionalism, adalah sumber pengetahuan yang dapat dipercaya akal (rasio) dan
pengalaman (empiris) berfungsi meneguhkan pengetahuan yang diperoleh oleh
akal. Esensi planning dalam paradigma ini adalah rasionalitas atau penerapan akal
sehat, mengarah pada cara kerja ilmiah, memiliki citra pasti dan menyeluruh,
program disusun untuk dievaluasi dan memberikan peluang bagi adanya tindakan
pemecahan masalah (problem solving).
03/11/2022 18
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN (2)
 Pragmatisme, perubahan bukan dituntun oleh pikiran yang datang dari luar,
melainkan oleh pengalaman empiris. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi
kehidupan praktis, tidak memiliki kekuatan kebenaran. Paradigma ini muncul
karena adanya kejenuhan terhadap teori planning yang telah mapan dan sering
disebut sebagai pendekatan anti teori atau anti planning. Menekankan pada
incrementalism berdasar pada market decision-making, pembangunan diserahkan
sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa intervensi dari pemerintah,
 Fenomenologi, memberi perhatian pada perihal yang nampak, terlihat pada dirinya
sendiri. Fungsi perencanaan ini adalah ketidak percayaan pada planning yang
bersifat menyeluruh dan berlaku umum (menolak "comprehensive planning" dan
"positive planning") dan Planning harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
dan diarahkan pada tindakan nyata, bukan sebagai alat penguasa dan pemilik
modal. Dalam paradigma ini planning harus responsif dan mendukung terbentuknya
konsensus baru atas dasar pluralisme.
03/11/2022 19
PROSES DAN JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 Pembangunan memerlukan proses yang berisi tahapan untuk keberhasilan
pencapaian tujuan (Davidson,1991)
1) perumusan tujuan,
2) perumusan sasaran,
3) identifikasi pilihan tindakan,
4) perbandingan pilihan tindakan,
5) perencanaan pelaksanaan,
6) pelaksanaan, dan
7) evaluasi.
 Jenis-jenis rencana pembangunan (Waterston, 1962), antara lain:
a. Wartime planning, yang dititik beratkan pada upaya negara memenangkan
perang.
b. Town and county planning, perencanaan jenis ini muncul setelah Perang Dunia ke
II, saat mana banyak tentara yang berkeluarga dan harus keluar dari barak militer.
c. Anticyclical planning (Perencanaan Saat Krisis), perencanaan jenis ini diterapkan
manakala suatu negara berada pada saat krisis ekonomi. Kegiatan yang terkenal
dalam mengatasi krisis di Indonesia adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS).
d. Development planning (Perencanaan Pembangunan), jenis perencanaan ini
timbul pada masa setelah Perang Dunia ke II, untuk merekonstruksi kehancuran
negara, juga bertujuan untuk meningkatkan derajat ekonomi suatu negara.
03/11/2022 20
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden atau Kepala Daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing
calon Presiden atau Kepala Daerah.
 Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
 Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah
untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
 Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam
perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses
atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan
baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan, dan Desa.
03/11/2022 21
Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)
Era Kolaborasi
 Era Kolaborasi
 Old Public Administration
New Public Administration
 Governtment  Governance
 Pemerintah tidak lagi
mendominasi  pemerintah-
swasta-masyarakat
 Kolaborasi  keniscayaan
 Tata Kelola Kolaboratif
(Collaborative Governance)
 Pengelolaan pemerintahan
melibatkan pemangku
kepentingan non pemerintah
 Berorientasi musyawarah dan
konsensus dalam pengambilan
keputusan
 Membuat/melaksanakan
kebijakan publik
Foto:
03/11/2022 23
Kolaborasi suatu Keniscayaan
 Pentingnya Tata Kelola Kolaboratif
 kompleksitas dan saling ketergantungan
antarinstitusi
 Meningkatkan kualitas kebijakan
 Sesuai kebutuhan masyarakat
 Menjamin kelangsungan kebijakan
 Meningkatkan kesetaraan dalam
pelaksanaan
 Mampu mengikis ego sektoral dan
daerah
 Mengurangi dan mencegah konflik
 Fakta Penerapan
 Praktik baku di Amerika dan negara lain
 lembaga internasional seperti LSM (the
Nature Conservacy), Bank Dunia.
 Agenda global  Agenda 21, MDGs dan
SDGs
Foto:
Internet
03/11/2022 24
Government vs Governance
03/11/2022 25
Definisi : Tata Kelola - Kolaborasi - TataKelola Kolaboratif
• Tata kelola kolaboratif (Collaborative governance) adalah cara
pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung
pemangku kepentingan non-pemerintah, berorientasi pada
konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan
keputusan bersama, yang memiliki tujuan untuk membuat
atau melaksanakan kebijakan dan program publik (Ansell dan
Gash, 2007). Penekanannya adalah pada pencapaian derajat
konsensus di antara para pemangku kepentingan (Sari, 2014).
G
l
Kondisi Awal
Kesenjangan
Kekuatan-
Sumberdaya-
Pengetahuan
Insentif dan Kendala
partisipasi
Sejarah
kerjasama atau
konflik
(tingkatan awal
saling percaya)
Dialog Tatap Muka
Perundingan niat baik
Saling Percaya
Berkomitmen
 Menyadari saling
ketergantungan
 Berbagi rasa memiliki
 Keterbukaan terhadap manfaat
Saling Pengertian
 Misi jelas
 Definisi masalah bersama
 Mengenali nilai bersama
Keluaran Sementara
 Hasil awal
 Rencana Strategis
 Penelitian bersama
Desain Kelembagaan
 Partisipasi inklusif * Forum Eksklusif
 Aturan jelas * Proses terbuka
Kepemimpinan Fasilitatif
(termasuik pemberdayaan)
Proses Kolaboratif
Dampak
Model Tata Kelola
Kolaboratif Ansell-Gash
03/11/2022 28
Undang-Undang
Undang-Undang No 25,Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Buku, Makalah, Bahan Ajar/Kuliah
Bratakusumah, Deddy S, (2016). Paradigma Pembangunan. Bahan Kuliah. Jakarta. Program Pascasarjana PWL-
IPB,
Conyers, Diana. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (1991). Suatu Pengantar. Yogyakarta. Gadjah Mada
University Press.
Mungkasa, Oswar (2020). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance). Menata Kolabotrasi Pemangku
Kepentingan.
https://www.researchgate.net/publication/342674787_Tata_Kelola_Kolaboratif_Collaborative_Governance_Menata_Kol
aborasi_Pemangku_Kepentingan
Mustopadidjaja, A.R,“Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja,” Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia, 2003.
Supriatna, Tjahya (2000). Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta. Rineka Cipta.
Todaro, Michael P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1 Edisi Keempat. Terjemahan. Jakarta.
Penerbit Erangga.
Universitas Gajah Mada. Filosofi Perencanaan Pembangunan (2021). Perencanaan Pembangunan Daerah-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD). Materi Pokok 2. Bahan Ajar. Universitas
Gajah Mada
Daftar Rujukan (1)
03/11/2022 29
Tayangan
…………… (tanpa tahun) Paradigma Pembangunan. Tayangan
https://www.yumpu.com/id/document/read/41531923/paradigma-paradigma-pembangunan-wordpresscom
Diakses tanggal 28 Agustus 2021
Ferdinan, Angga; Dwi, Marlina; Bagus, Yoga (tanpa tahun). Evolusi Tujuan Pembangunan Evolusi Teori
Pembangunan. Tayangan.
Fernanda, Desi (2010). Paradigma Pembangunan. Tayangan. Program Diklatpim Tingkat II.
Mungkasa, Oswar (2021). Membumikan Tata Kelola Kolabortatif. Sebuah Testimoni. Tayangan.
https://www.researchgate.net/publication/353175413_Membumikan_Tata_Kelola_Kolaboratif_Collaborative_Go
vernance_Sebuah_Testimoni
Solihin, Dadang (2012). Paradigma Pembangunan. Tayangan. Diklatpim II Angkatan XXXIV Kelas D Kementerian
Luar Negeri. Pusdiklat Kemenlu. Jakarta.
Wulandari, Fitri Dewi (tanpa tahun). Evolusi Partadigma Pembangunan. Tayangan
Daftar Rujukan (2)
TERIMA KASIH
https://www.researchgate.net/profile/Oswar-Mungkasa
pitt.academia.edu/oswarmungkasa
oswar.mungkasa63@gmail.com
03/11/2022 30

More Related Content

Similar to Filosofi Pembangunan

Komunikasi Pembangunan
Komunikasi PembangunanKomunikasi Pembangunan
Komunikasi Pembangunan
Achda1
 
Pekerjaan sosial internasional class 4
Pekerjaan sosial internasional class 4Pekerjaan sosial internasional class 4
Pekerjaan sosial internasional class 4
HIMA KS FISIP UNPAD
 
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomiPerbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
mayonknet
 
Ekonomi pembangunan
Ekonomi pembangunanEkonomi pembangunan
Ekonomi pembangunan
Siti Zuariyah
 
Lks kurikulum 2013 widy
Lks kurikulum 2013 widyLks kurikulum 2013 widy
Lks kurikulum 2013 widy
widytia17
 
TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptxTUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
MuhammadFawaz15
 
BMP ESPA4229
BMP ESPA4229BMP ESPA4229
BMP ESPA4229
Mang Engkus
 
Teori dan Konsep Pembangunan.pptx
Teori dan Konsep Pembangunan.pptxTeori dan Konsep Pembangunan.pptx
Teori dan Konsep Pembangunan.pptx
Adie dwiyanto
 
Sistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasilaSistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasila
University of Andalas
 
09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat
nellyspd
 
09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat
rsd kol abundjani
 
09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakatvedro agasi
 
135703705 02-indikator-pembangunan
135703705 02-indikator-pembangunan135703705 02-indikator-pembangunan
135703705 02-indikator-pembangunan
Operator Warnet Vast Raha
 
Bab 2 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.pptx
Bab 2 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.pptxBab 2 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.pptx
Bab 2 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.pptx
RumiPutriTerdampar
 
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMA
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMAPembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMA
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMA
anggaferdian
 
Kritik Terhadap Developmentaslisme (2).pptx
Kritik Terhadap Developmentaslisme (2).pptxKritik Terhadap Developmentaslisme (2).pptx
Kritik Terhadap Developmentaslisme (2).pptx
agus585423
 
Pembanguan ekonomi awal
Pembanguan ekonomi awalPembanguan ekonomi awal
Pembanguan ekonomi awal
Rizky Ariestiyansyah
 
TUWEB 1.pptx
TUWEB 1.pptxTUWEB 1.pptx
TUWEB 1.pptx
GaluhRatnaningsih2
 
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanSejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Mukhrizal Effendi
 

Similar to Filosofi Pembangunan (20)

Komunikasi Pembangunan
Komunikasi PembangunanKomunikasi Pembangunan
Komunikasi Pembangunan
 
Pekerjaan sosial internasional class 4
Pekerjaan sosial internasional class 4Pekerjaan sosial internasional class 4
Pekerjaan sosial internasional class 4
 
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomiPerbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
 
Ekonomi pembangunan
Ekonomi pembangunanEkonomi pembangunan
Ekonomi pembangunan
 
Lks kurikulum 2013 widy
Lks kurikulum 2013 widyLks kurikulum 2013 widy
Lks kurikulum 2013 widy
 
TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptxTUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
 
BMP ESPA4229
BMP ESPA4229BMP ESPA4229
BMP ESPA4229
 
Teori dan Konsep Pembangunan.pptx
Teori dan Konsep Pembangunan.pptxTeori dan Konsep Pembangunan.pptx
Teori dan Konsep Pembangunan.pptx
 
Sistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasilaSistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasila
 
09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat
 
09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat
 
09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat09 pemberdayaanmasyarakat
09 pemberdayaanmasyarakat
 
135703705 02-indikator-pembangunan
135703705 02-indikator-pembangunan135703705 02-indikator-pembangunan
135703705 02-indikator-pembangunan
 
135703705 02-indikator-pembangunan
135703705 02-indikator-pembangunan135703705 02-indikator-pembangunan
135703705 02-indikator-pembangunan
 
Bab 2 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.pptx
Bab 2 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.pptxBab 2 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.pptx
Bab 2 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.pptx
 
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMA
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMAPembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMA
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMA
 
Kritik Terhadap Developmentaslisme (2).pptx
Kritik Terhadap Developmentaslisme (2).pptxKritik Terhadap Developmentaslisme (2).pptx
Kritik Terhadap Developmentaslisme (2).pptx
 
Pembanguan ekonomi awal
Pembanguan ekonomi awalPembanguan ekonomi awal
Pembanguan ekonomi awal
 
TUWEB 1.pptx
TUWEB 1.pptxTUWEB 1.pptx
TUWEB 1.pptx
 
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanSejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
 

More from oswarmungkasa1

Perencanaan Skenario
Perencanaan SkenarioPerencanaan Skenario
Perencanaan Skenario
oswarmungkasa1
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
oswarmungkasa1
 
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
oswarmungkasa1
 
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda StrategisMewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
oswarmungkasa1
 
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
oswarmungkasa1
 
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota MancanegaraMewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
oswarmungkasa1
 
Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat...
Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat...Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat...
Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat...
oswarmungkasa1
 
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
oswarmungkasa1
 
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota MancanegaraMewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
oswarmungkasa1
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
oswarmungkasa1
 
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola KolaboratifSekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
oswarmungkasa1
 
Tata Kelola Kolaboratif
Tata Kelola KolaboratifTata Kelola Kolaboratif
Tata Kelola Kolaboratif
oswarmungkasa1
 
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan PembelajaranPengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
oswarmungkasa1
 
Rencana Aksi Kolaboratif
Rencana Aksi KolaboratifRencana Aksi Kolaboratif
Rencana Aksi Kolaboratif
oswarmungkasa1
 
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
oswarmungkasa1
 
Jakarta Towards a Resilient City
Jakarta Towards a Resilient CityJakarta Towards a Resilient City
Jakarta Towards a Resilient City
oswarmungkasa1
 
Collaboration towards A Resilient Jakarta
Collaboration towards A Resilient JakartaCollaboration towards A Resilient Jakarta
Collaboration towards A Resilient Jakarta
oswarmungkasa1
 
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus JakartaGreen Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
oswarmungkasa1
 
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan PenerapanKode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
oswarmungkasa1
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan PublikTata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
oswarmungkasa1
 

More from oswarmungkasa1 (20)

Perencanaan Skenario
Perencanaan SkenarioPerencanaan Skenario
Perencanaan Skenario
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
Tanggapan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 29 Ta...
 
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda StrategisMewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
Mewujudkan Jakarta Kota Global Tantangan dan AGenda Strategis
 
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
Momentum Pasca Sesi 7 Global Platform Disaster Risk Reduction 2022 Pesan Pent...
 
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota MancanegaraMewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
Mewujudkan TOD di Indonesia Rangkuman Pembelajaran Kota Mancanegara
 
Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat...
Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat...Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat...
Mewujudkan Kota Sehat. Pembelajaran Mancanegara bagi Penyempurnaan Kota Sehat...
 
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
Perencanaan Skenario (Scenario Planning). Konsep Dasar, Pembelajaran, dan Age...
 
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota MancanegaraMewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
Mewujudkan Jalan Berbayar di Jakarta Belajar dari Pengalaman Kota Mancanegara
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola KolaboratifSekilas Tata Kelola Kolaboratif
Sekilas Tata Kelola Kolaboratif
 
Tata Kelola Kolaboratif
Tata Kelola KolaboratifTata Kelola Kolaboratif
Tata Kelola Kolaboratif
 
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan PembelajaranPengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
Pengembangan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar dan Pembelajaran
 
Rencana Aksi Kolaboratif
Rencana Aksi KolaboratifRencana Aksi Kolaboratif
Rencana Aksi Kolaboratif
 
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
Kode Etik Perencana Kota dan Wilayah. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan Ma...
 
Jakarta Towards a Resilient City
Jakarta Towards a Resilient CityJakarta Towards a Resilient City
Jakarta Towards a Resilient City
 
Collaboration towards A Resilient Jakarta
Collaboration towards A Resilient JakartaCollaboration towards A Resilient Jakarta
Collaboration towards A Resilient Jakarta
 
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus JakartaGreen Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
 
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan PenerapanKode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan PublikTata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik
 

Recently uploaded

PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 

Recently uploaded (10)

PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 

Filosofi Pembangunan

  • 1. Filosofi Pembangunan Pelatihan Daring Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten (PPD-RPDP/K) MIAP DMKP FISIPOL UGM 17 Oktober 2022 Oswar Mungkasa Perencana Ahli Utama Bappenas
  • 2. Pengertian Pembangunan Pengertian dan Tujuan Pembangunan Paradigma Pembangunan Teori Pembangunan 03/11/2022 2 Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Jenis Perencanaan Pembangunan Paradigma Perencanaan Pembangunan Proses, Jenis dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Kisi Tayangan Mazhab Pembangunan Tata Kelola Kolaboratif
  • 3. Pengertian dan Tujuan Pembangunan Tujuan Pembangunan  Todaro (1994) (i) meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan pokok; (ii) meningkatkan taraf hidup dan rasa percaya diri; (iii) memperluas pilihan ekonomi dan sosial sehingga terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan  memampukan masyarakat dan individu, sedapat mungkin menumbuhkan dan mengembangkan potensi intelektual, kerohanian, kognisi, mental (Hobart, 1993). 03/11/2022 3 Pengertian Pembangunan  Proses perubahan ke arah kondisi lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1997)  Proses perubahan ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik (Fry and Martin, 1991).  Upaya peningkatan kapasitas suatu perekonomian nasional (Todaro, 1994)  Upaya memperbaiki kualitas hidup khususnya di negara berkembang (Bank Dunia, 1997)  Transformasi sosial, ekonomi dan budaya (Portes, 1976).  Sering digambarkan sebagai ‘peningkatan’ (Hadjor, 1992), perubahan yang bermanfaat (Crocker, 1993)
  • 4. PARADIGMA PEMBANGUNAN  Paradigma Pembangunan Paradigma pembangunan sejak setelah Perang Dunia ke II mencakup (Mustopadidjaja, 2003 dan Bratakusumah, 2009): Pertumbuhan, dengan titik berat pada pertumbuhan ekonomi, Pemerataan, sebagai koreksi atas paradigma pertumbuhan, ketika tidak ada jaminan bahwa pertumbuhan mendorong pemerataan, Peranserta, didasarkan pada pemikiran bahwa manusia atau penduduk bukan hanya sekedar obyek pembangunan, tetapi harus diperankan sebagai subyek pembangunan Pembangunan Berkelanjutan, muncul sebagai protes atas rusaknya lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan, Kualitas Manusia, sebagai koreksi terhadap indikator pembangunan yang sebelumnya dan sampai saat ini masih dipergunakan, yakni GNP atau PDB. Pengukuran dilakukan dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Daya Saing Nasional, sebagai reaksi dan antisipasi terhadap fenomena globalisasi dan pasar bebas. Tanpa peningkatan daya saing nasional, maka suatu negara atau bangsa akan kalah bersaing secara global. Kebahagiaan, diterapkan pertama kali oleh negara-negara OECD pada tahun 2011, sebagai jawaban atas pertanyaan kenapa orang-orang dinegara-negara yang memiliki GNP tinggi mengalami ketidak bahagiaan dan kehampaan. 03/11/2022 4
  • 5. TEORI PEMBANGUNAN (1)  MODERNISASI  Perubahan sosial sebagai proses evolusi  Perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern  Pembentukan karakter bangsa  Teori ini lahir sekitar tahun 1950-an itu di Amerika Serikat. Teori ini dibangun oleh kaum intelektual Barat setelah Perang Dunia II sebagai antisipasi lahirnya negara merdeka bekas jajahan Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pasca Perang Dunia II.  Kondisi ini menjadi peluang bagi negara adidaya untuk memperkuat pengaruh ideologi kapitalis ke negara berkembang melawan popularitas ideologi Uni Soviet (sosialis).  Walt Whitman Rostow: Teori Lima Tahap Pembangunan  Bagi Rostow pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus (linear stages of growth models), yaitu dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.  Menurut Rostow, pembangunan suatu negara berpola dalam lima tahap, yakni: 1) Masyarakat tradisional (the traditional society), 2) Prakondisi untuk lepas landas (the preconditions for take off),. 3) Lepas landas (the take off), 4) Bergerak ke kedewasaan (the drive to maturity), 5) Era konsumsi massal yang tinggi (the age of high mass-consumption), 03/11/2022 5
  • 6. TEORI PEMBANGUNAN (2)  Gagasan Rostow bergaung sehingga PBB mencanangkan Dasawarsa Pembangunan Pertama (1960-1970)  Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi  pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi dengan asumsi masalah keterbelakangan pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal.  para ahli ekonomi pembangunan negara-negara Dunia Ketiga memecahkan persoalan keterbelakangannya dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri)  Kritik terhadap Teori Modernisasi  Penggagas teori ini berasal dari nagara maju yang berasumsi kondisi negara berkembang relatif sama dengan negara maju (pasar komoditi dan pasar uang telah terpadu, fasilitas transportasi memadai, tenaga kerja terlatih dan terdidik dengan baik, motivasi untuk berhasil, dan birokrasi pemerintahan yang efisien).  Kegagalan ini memunculkan teori Dependensi (ketergantungan) yang menggabungkan faktor ekonomi dan kelembagaan. 03/11/2022 6
  • 7. TEORI PEMBANGUNAN (3)  PERTUMBUHAN EKONOMI  Kesejahteraan diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang terjadi melalui ekspor dan pertumbuhan lebih cepat melalui industrialisasi  Sektor pertanian (primer) mensubsidi sektor industri (sekunder)  Investasi berasal dari pinjaman dan modal asing dan bunga pinjaman dibayar dari hasil ekspor sektor primer  Produktivitas sektor primer didorong melalui strategi revolusi hijau, berikut subsidi tinggi  Eksploitasi sektor primer berdampak negatif terhadap lingkungan.  MODAL MANUSIA  Tenaga kerja murah baik sektor primer maupun sekunder  Migrasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder, dari desa ke kota  Rakyat hanya obyek dan bukan subyek pembangunan  DEPENDENSI  Pembangunan didukung bantuan asing baik modal maupun tenaga ahli  Terjadi ketergantungan sektor primer kepada sektor sekunder, desa terhadap kota, pinggiran kota terhadap pusat kota  Kritik terhadap teori ini adalah negara berkembang menjadi terpuruk akibat eksploitasi sumberdaya alam. 03/11/2022 7
  • 8. TEORI PEMBANGUNAN (4)  LIBERALISASI (PENYESUAIAN STRUKTURAL)  Resesi ekonomi dunia tahun 1970-an mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia  negara pengimpor minyak kesulitan keuangan  Bank Dunia dan IMF menawarkan paket Kebijakan Perbaikan Struktural dan/atau stabilisasi ekonomi  Pengetatan belanja negara dan keuangan perbankan (tight money policy)  Pengurangan intervensi pemerintah untuk mengurangi distorsi pasar  Privatisasi dan perdagangan bebas  Pengetatan belanja negara termasuk sektor sosial mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran  gejolak sosial dan politik berakhir kudeta/perang saudara  Eksploitasi sektor primer berdampak negatif pada lingkungan  kelaparan. 03/11/2022 8
  • 9. TEORI PEMBANGUNAN (5)  PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN  merupakan perbaikan terhadap teori pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi ekonomi/penyesuaian struktural Bank Dunia dan IMF  Pemerataan distribusi pendapatan melalui program Jaringan Pengaman Sosial untuk meringankan beban rakyat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar  Program padat karya  Perbaikan struktural di sektor produktif  Pengurangan intervensi pemerintah  MODAL SOSIAL DAN PENGEMBANGAN SOSIAL  Memprioritaskan perbaikan kelembagaan sosial, perhatian pada hak sosial anak, perubahan nilai sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi  Berorientasi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi  Namun masih terjadi bias pada sektor produktif/sistem pasar  pelaku pasar dan aparatur pemerintah menjadi pelaksana  Dipandang lebih egaliter dan pro rakyat miskin serta memberdayakan masyarakat 03/11/2022 9
  • 10. TEORI PEMBANGUNAN (6)  PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  Didasari laporan Komisi Brundlant dan laporan UNEP dan UNECA tentang kerusakan lingkungan hidup di Afrika sebagai dampak kegagalan pendekatan pembangunan Bank Dunia dan IMF  Bank Dunia lalu mendorong strategi pembangunan berkelanjutan  pembangunan mengutamakan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan pelestarian lingkungan .  Menekankan minimalisasi dampak langsung/tidak langsung terhadap peningkatan efek rumah kaca berakibat pemanasan global  Didukung berbagai protokol seperti Protokol Kyoto dan Agenda 21  Pendekatan ini kemudian didukung oleh pendekatan pembangunan manusia  Budimanta (2005) dan Sudarmadji (2008) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. 03/11/2022 10
  • 11. TEORI PEMBANGUNAN (7)  Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) menyebutkan bahwa “keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) menyebutkan bahwa “keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”.  Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 Pilar Pembangunan berkelanjutan).  Empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu  Pembangunan menjamin pemerataan dan keadilan sosial  Pembangunan menghargai keanekaragaman hayati  Pembangunan menggunakan pendekatan integratif  Pembangunan dengan perspektif jangka panjang 03/11/2022 11
  • 12. TEORI PEMBANGUNAN (8)  PEMBANGUNAN MANUSIA  Dipromosikan oleh UNDP dan telah menjadi komitmen global.  Dilandasi keyakinan dan pengakuan kekuatan ‘pilihan rakyat  masyarakat diberi kesempatan memanfaatkan kapasitasnya untuk membangun dirinya sendiri dan mempertahankan kelangsungan hidup generasi penerus.  Bersifat universal, non diskriminatif, masyarakat sebagai subyek pembangunan, mengurangi penderitaan, dan berorientasi pada keberlanjutan.  Dicirikan oleh (i) pembangunan berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran; (ii) pembangunan ditujukan pada pembangunan sosial; (iii) pembangunan diorientasikan pada manusia untuk berbuat melalui ‘people- centered development (United Nation Center for Regional Development, 1990)  Empat landasan tercapainya pembangunan manusia  Kesetaraan  seluruh masyarakat memperoleh perlakuan yang sama  Social minimum  terpenuhinya kebutuhan dasar  Kesempatan sama,  setelah kebutuhan dasar terpenuhi maka masyarakat berhak memperoleh kesejajaran kesempatan untuk nutrisi, udara, air, bencana dan penyakit. Masyarakat berhak atas (i) sumberdaya ekonomi; (ii) rumah layak; (iii) tempat kerja yang menyenangkan; (iii) layanan kesehatan; (iv) Pendidikan. Ini merupakan kunci keadilan sosial;  Distribusi merata  akses yang sama terhadap sumberdaya publik. 03/11/2022 12
  • 13. TEORI PEMBANGUNAN (9)  SISTEM DUNIA  Sistem kapitalis suatu keniscayaan  Wallerstein membagi sistem dunia kapitalis ke dalam tiga jenis, yaitu Negara Core, Semi-peripheral, dan Negara Peripheral.  Tiga model terjadinya proses kenaikan kelas  Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Misal industri substitusi impor untuk menaikkan nilai ekspor.  Kenaikan kelas terjadi melalui undangan. Misal investasi perusahaan internasional bermitra dengan industri lokal  Kenaikan kelas terjadi melalui kebijakan untuk memandirikan negaranya. Misal nasionalisasi perusahaan asing. 03/11/2022 13
  • 14. MAZHAB PEMBANGUNAN (1)  Adelman (1961) mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan ekonomi dari masa ke masa.  Pertama, adanya perubahan ideologi, terutama antara Kapitalisme dan Marxisme;  Kedua, adanya revolusi dan inovasi teknologi yang membawa pada perubahan pola produksi konsumsi masyarakat;  Ketiga, adanya perubahan lingkungan Internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tercermin pada semakin terintegrasinya kegiatan ekonomi antar bangsa.  Tiga mazhab besar pembangunan ekonomi, yakni Mazhab Historismus, Klasik, dan Keynesian.  Mahzab Historismus, menekankan pendekatan yang bersifat evolusioner pada ilmu ekonomi. Mazhab ini memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan dan pembangunan secara kumulatif. Sebuah masyarakat senantiasa berubah dengan siklus tetap. Mazhab ini menekankan pentingnya mempelajari ekonomi dalam perspektif sejarah, karena fenomena ekonomi dipandang sebagai bagian dari perjalanan sejarah umat manusia. Penganut Mahzab ini yang menonjol adalah WW Rostow dengan teori 5 tahap pembangunan. 03/11/2022 14
  • 15. MAZHAB PEMBANGUNAN (2)  Mazhab Klasik, diantaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Kebijakan pasar bebas merupakan ‘jiwa’ bagi suatu perekonomian. Oleh karena itu, setiap individu maupun unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar mekanisme pasar akan jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan daripada jika ada campur tangan pemerintah. Menurut pandangan Klasik, ada tiga syarat mutlak yang diperlukan guna mencapai keberhasilan pembangunan yaitu spesialisasi, efisiensi dan pasar bebas.  Mazhab Keynesian, mazhab ini berangkat dari dasar pemikiran klasik, Keynes, mengenai peran esensial pembentukan modal dalam keberhasilan pembangunan, yang disintesakan dan disempurnakan oleh Roy F. Harrod dan Evsey D. Dommar. Pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. 03/11/2022 15
  • 16. PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Usaha yang secara sadar, terorganisir, terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Waterson, 1965)  Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.  Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output ) dengan sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif.  Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai, dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.  Secara umum Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.  Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (UU Nomor 25 Tahun 2004) 03/11/2022 16
  • 17. TUJUAN, FUNGSI, JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Tujuan dan Fungsi  Untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan  Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarDaerah.  Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.  Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan.  Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil. • Jenis Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu :  Perencanaan jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun.  Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun yang merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Memuat sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif agar lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.  Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sering disebut rencana tahunan yang merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Materi perencanaan termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Selain itu, indikator dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan 03/11/2022 17
  • 18. PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN (1)  Theosentris, adalah paham yang melahirkan suatu pemerintahan teokrasi, yang menggabungkan antara dogma agama dan kekuasaan, dan masyarakat diatur dan diperintah oleh raja melalui suatu sistem yang bersifat militer, didampingi ahli agama  Positivism, perencanaan berdasar hal nyata, menolak metafisika dan teologi. Perencanaan diarahkan pada pencapaian kemajuan, pasti, jelas dan tepat, serta menuju kearah penataan dan penertiban.  Utopianism, bertujuan mengembangkan nilai esensial kemanusiaan dan lingkungan yang telah terabaikan oleh sistem industri dan birokrasi, untuk dibawa ke suatu masa depan yang ideal (lingkungan sosial dan fisik).  Rasionalism, adalah sumber pengetahuan yang dapat dipercaya akal (rasio) dan pengalaman (empiris) berfungsi meneguhkan pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Esensi planning dalam paradigma ini adalah rasionalitas atau penerapan akal sehat, mengarah pada cara kerja ilmiah, memiliki citra pasti dan menyeluruh, program disusun untuk dievaluasi dan memberikan peluang bagi adanya tindakan pemecahan masalah (problem solving). 03/11/2022 18
  • 19. PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN (2)  Pragmatisme, perubahan bukan dituntun oleh pikiran yang datang dari luar, melainkan oleh pengalaman empiris. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan praktis, tidak memiliki kekuatan kebenaran. Paradigma ini muncul karena adanya kejenuhan terhadap teori planning yang telah mapan dan sering disebut sebagai pendekatan anti teori atau anti planning. Menekankan pada incrementalism berdasar pada market decision-making, pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa intervensi dari pemerintah,  Fenomenologi, memberi perhatian pada perihal yang nampak, terlihat pada dirinya sendiri. Fungsi perencanaan ini adalah ketidak percayaan pada planning yang bersifat menyeluruh dan berlaku umum (menolak "comprehensive planning" dan "positive planning") dan Planning harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan diarahkan pada tindakan nyata, bukan sebagai alat penguasa dan pemilik modal. Dalam paradigma ini planning harus responsif dan mendukung terbentuknya konsensus baru atas dasar pluralisme. 03/11/2022 19
  • 20. PROSES DAN JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Pembangunan memerlukan proses yang berisi tahapan untuk keberhasilan pencapaian tujuan (Davidson,1991) 1) perumusan tujuan, 2) perumusan sasaran, 3) identifikasi pilihan tindakan, 4) perbandingan pilihan tindakan, 5) perencanaan pelaksanaan, 6) pelaksanaan, dan 7) evaluasi.  Jenis-jenis rencana pembangunan (Waterston, 1962), antara lain: a. Wartime planning, yang dititik beratkan pada upaya negara memenangkan perang. b. Town and county planning, perencanaan jenis ini muncul setelah Perang Dunia ke II, saat mana banyak tentara yang berkeluarga dan harus keluar dari barak militer. c. Anticyclical planning (Perencanaan Saat Krisis), perencanaan jenis ini diterapkan manakala suatu negara berada pada saat krisis ekonomi. Kegiatan yang terkenal dalam mengatasi krisis di Indonesia adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS). d. Development planning (Perencanaan Pembangunan), jenis perencanaan ini timbul pada masa setelah Perang Dunia ke II, untuk merekonstruksi kehancuran negara, juga bertujuan untuk meningkatkan derajat ekonomi suatu negara. 03/11/2022 20
  • 21. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden atau Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden atau Kepala Daerah.  Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.  Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.  Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan, dan Desa. 03/11/2022 21
  • 23. Era Kolaborasi  Era Kolaborasi  Old Public Administration New Public Administration  Governtment  Governance  Pemerintah tidak lagi mendominasi  pemerintah- swasta-masyarakat  Kolaborasi  keniscayaan  Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance)  Pengelolaan pemerintahan melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah  Berorientasi musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan  Membuat/melaksanakan kebijakan publik Foto: 03/11/2022 23
  • 24. Kolaborasi suatu Keniscayaan  Pentingnya Tata Kelola Kolaboratif  kompleksitas dan saling ketergantungan antarinstitusi  Meningkatkan kualitas kebijakan  Sesuai kebutuhan masyarakat  Menjamin kelangsungan kebijakan  Meningkatkan kesetaraan dalam pelaksanaan  Mampu mengikis ego sektoral dan daerah  Mengurangi dan mencegah konflik  Fakta Penerapan  Praktik baku di Amerika dan negara lain  lembaga internasional seperti LSM (the Nature Conservacy), Bank Dunia.  Agenda global  Agenda 21, MDGs dan SDGs Foto: Internet 03/11/2022 24
  • 26. Definisi : Tata Kelola - Kolaborasi - TataKelola Kolaboratif • Tata kelola kolaboratif (Collaborative governance) adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan non-pemerintah, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama, yang memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik (Ansell dan Gash, 2007). Penekanannya adalah pada pencapaian derajat konsensus di antara para pemangku kepentingan (Sari, 2014).
  • 27. G l Kondisi Awal Kesenjangan Kekuatan- Sumberdaya- Pengetahuan Insentif dan Kendala partisipasi Sejarah kerjasama atau konflik (tingkatan awal saling percaya) Dialog Tatap Muka Perundingan niat baik Saling Percaya Berkomitmen  Menyadari saling ketergantungan  Berbagi rasa memiliki  Keterbukaan terhadap manfaat Saling Pengertian  Misi jelas  Definisi masalah bersama  Mengenali nilai bersama Keluaran Sementara  Hasil awal  Rencana Strategis  Penelitian bersama Desain Kelembagaan  Partisipasi inklusif * Forum Eksklusif  Aturan jelas * Proses terbuka Kepemimpinan Fasilitatif (termasuik pemberdayaan) Proses Kolaboratif Dampak Model Tata Kelola Kolaboratif Ansell-Gash
  • 28. 03/11/2022 28 Undang-Undang Undang-Undang No 25,Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Buku, Makalah, Bahan Ajar/Kuliah Bratakusumah, Deddy S, (2016). Paradigma Pembangunan. Bahan Kuliah. Jakarta. Program Pascasarjana PWL- IPB, Conyers, Diana. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (1991). Suatu Pengantar. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Mungkasa, Oswar (2020). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance). Menata Kolabotrasi Pemangku Kepentingan. https://www.researchgate.net/publication/342674787_Tata_Kelola_Kolaboratif_Collaborative_Governance_Menata_Kol aborasi_Pemangku_Kepentingan Mustopadidjaja, A.R,“Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja,” Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia, 2003. Supriatna, Tjahya (2000). Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta. Rineka Cipta. Todaro, Michael P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1 Edisi Keempat. Terjemahan. Jakarta. Penerbit Erangga. Universitas Gajah Mada. Filosofi Perencanaan Pembangunan (2021). Perencanaan Pembangunan Daerah- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD). Materi Pokok 2. Bahan Ajar. Universitas Gajah Mada Daftar Rujukan (1)
  • 29. 03/11/2022 29 Tayangan …………… (tanpa tahun) Paradigma Pembangunan. Tayangan https://www.yumpu.com/id/document/read/41531923/paradigma-paradigma-pembangunan-wordpresscom Diakses tanggal 28 Agustus 2021 Ferdinan, Angga; Dwi, Marlina; Bagus, Yoga (tanpa tahun). Evolusi Tujuan Pembangunan Evolusi Teori Pembangunan. Tayangan. Fernanda, Desi (2010). Paradigma Pembangunan. Tayangan. Program Diklatpim Tingkat II. Mungkasa, Oswar (2021). Membumikan Tata Kelola Kolabortatif. Sebuah Testimoni. Tayangan. https://www.researchgate.net/publication/353175413_Membumikan_Tata_Kelola_Kolaboratif_Collaborative_Go vernance_Sebuah_Testimoni Solihin, Dadang (2012). Paradigma Pembangunan. Tayangan. Diklatpim II Angkatan XXXIV Kelas D Kementerian Luar Negeri. Pusdiklat Kemenlu. Jakarta. Wulandari, Fitri Dewi (tanpa tahun). Evolusi Partadigma Pembangunan. Tayangan Daftar Rujukan (2)