Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kedeputian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan melalui pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berbasis partisipasi, demokrasi, kemandirian dan keberlanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi sistem dan

1. OPTIMALISASI TUGAS & FUNGSI
KEDEPUTIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN
UU No.6 Tahun 2014
Pasal 1 (Ayat 12)
• Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pasal 2
LATAR BELAKANG
INPRES DAERAH TERTINGGAL ( IDT ) No.5 Tahun 1993
• Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
• Program Pembangunan Kecamatan (PPK)-DN
• Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaa (P2KP)-PU
• Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil
(P3K)-Pertanian
• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)- KL
• Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-Sosial
Pasal 2
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara; demokrasi; kemandirian; partisipasi;
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pasal 3
• Pengaturan Desa berasaskan: (rekognisi; subsidiaritas;
keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan;
kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian;
partisipasi; kesetaraan pemberdayaan; dan keberlanjutan).
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-Sosial
Faktor-Faktor:
• Pendekatan “target” dan “top down”
• Pengabaian nilai-nilai lokal dan bias
“outsiders”
• Kurang partisipasi
• Pendekatan kurang holistik
• Ilusi investasi
• Implementasi PNPM-Jaring Pengaman
Sosial (JPS), sehingga dana revolving tidak
maksimal
• Mentalitas birokrat-proyek
• Ketidakpastian peran institusi
KURANG
OPTIMAL

2. PEERINTAH
UU No.6-2014
PEMERINTAH
Support
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT
KEMENTERIAN
/LEMBAGA
SWASTA
SEKTOR
LAIN
koordinasi koordinasi
B. ALUR PIKIR
KEBIJAKAN PP No.43/2014
KEGIATAN
MASYARAKAT
MANDIRI
suport

3. Pembangunan
Masyarakat
(CD)
Pembangunan
Digerakkan
Masyarakat
(CdD)
Pembangunan
Bertumpu
Masyarakat
(CbD)
STRATEGI
Pengetahuan & Pengertian:
Apa dan Bagamiana
Melaksanaakan Pekerjaan
Pengetahuan &
Pengertian:Sikap, Tanggapan
Pemberdayaan Masyarakat
TAHAPAN
Perluasan
jangkauan
(Expansion
Program)
Pelembagaan &
Pembudayaan
PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LAMA
•Modernisasi
•Teknis
• Fasilitas
• Fasilitator
BARU
•Transformatif
•Kritis
• Hak
• Kader
Kemampuan & Sasaran:
Pelaksanaan program setelah
diterima bersama
Pembinaan
(Maintenance
Program)
TEK-
NOLOGI
KESE-
HATAN
PEN-
DIDIKAN
EKON-
OMI
INFRA-
STRUKTUR
STRATEGI
KOMUNIKASI
- Penyelenggara
Program
- Pemangku
Kepentingan
- Pemanfaat
Program
PEMANTAUAN
& EVALUASI
• Informasi Umum
• Partisipasi
Masyarakat
• Representasi
• Proyek: Fisik
Infrastruktur,
Ekonomi
• Pendapatan
Kelompok Sasarsan
• Keuangan
• Pelatihan/Pengem
bangan Kapasitas
• Peningkatan
Kapasitas Pemda
• Administrasi
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

4. SISTEM INFORMASI DESA & KAWASAN (SIDeKA)
•KETAHANAN
PANGAN
• IG POTENSI SDA
• IG KEBENCANAAN
• IG INFRASTRUKTUR
PERTANIAN
POTENSI
SMBERDAYA
•SUPPLY &
DEMAND
• IG LAHAN
KEDAULATAN
PANGAN INFORMASI
SISTEM
INFORMASI
DESA
AKSES INFORMASI
• Pasal 86 (1): akses,
kewajiban pemda, data
pembangunan & perencanaan
desa
• Kelengkapan Informasi; Akurasi;
Realtime; Aksesbilitas dan
Efisiensi Pendanaan
•PUSDATIN-DESA-Kabupaten-
Provinsi-PUSAT• IG LAHAN
PERTANIAN
• IG PRODUKTIVITAS
PANGAN
•INTENSIFIKASI/
EKSTENSIFIKASI
• IG TATA RUANG
• IG STATUS LAHAN
KETERSEDIAAN
LAHAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA DAN
KAWASAN
INFORMASI
GEOSPASIAL-
BIG
Provinsi-PUSAT
• CD Seri Mencerdaskan
Bangsa:
• Teknologi Tepat Guna
Membangun UKM/IKM
Daerah/Ketahanan Pangan &
Kesehatan(Warung Informasi
Teknologi-WARINTEK);
• Indonesia, Go Open Sources!
• www.warintek.ristek.go.id;
www.igos.web.id
AKSES EKONOMI
• Akses Permodalan
• Akses Produksi
• Akses Pasar
• Akses Informasi

5. KOORDINASI
INTEGRASI SISTEM KUNCI KEBERHASILAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN
1. Integrasi Nilai-Nilai/Prinsip dalam pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat, supaya terinternalisasi dalam pelaksanaan kegiatan
reguler;
2. Integrasi Mekanisme Pengambilan Keputusan di Musrenbang,
sehingga terjadinya proses pengambilan keputusan secara terbuka,
patisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin;
3. Integrasi & Koordinasi Mekanisme Proses Perencanaan:
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD); Musyawarah Antar Desa
(MAD); Penyusunan RPJM Desa; Kegiatan tahunan (RKP Desa);
Musrenbang Desa & Kecamatan. Kabupaten/Kota. Provinsi,
Nasional;
4. Integrasi Mekanisme Pengelolaan Kegiatan secara swakelola oleh
masyarakat, sehingga mempunyai standart pengelolaan kegiatan
yang didanai dari berbagai sumber (Alokasi Dana Desa, APBD, dll).
5. Integrasi Mekanisme Pertanggungjawaban Ketentuan dan tatacara
pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan
akuntabel,sehingga terbangunnya pola standart
pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan pembangunan
partisipatif di desa.
6. Integrasi Pelaku, sehingga terjadi pelembagaan yang berfungsi ke
dalam dan pendayagunakan personil pelaku program oleh lembaga-
lembaga reguler (LPMD, Pemerintah Desa, BPD,dll).

6. agus@ristek.go.id