Rapat 2 di UMJ

1. Koordinasi KKN Kolaboratif Perguruan Tinggi
Se-Kabupaten Jember

2. Rapat 2 di UMJ

3. Diikuti oleh
• Unej
• Subandi
• STIA pembangunan
• UIJ
• INAIFAS
• Muh Seruji
• STAIQOD
• STIKES ALQODIRI
• IKIP PGRI Argopuro

4. Laporan Ka LPPM UMJ

5. Dibuka oleh
• Bu WR 1
• Kolaborasi antar PT adl keniscayaan yg harus dilakukan.
• Juga berkolaborasi dengan Mitra di luar PT
• Juga masyarakat umum nirlaba
•

6. Agenda
• Pengantar Prof. Yuli
• Diskusi pembentukan Tim Taskforce KKN Kolaboratif
• Konsep kolaboratif
• Diskusi hearing dengan Bupati
• lain2

7. Pengantar Prof. Yuli, Tim Ahli Bupati
• Perbedaan untuk dipertemukan
• Tujuan yang dipersatukan
• Pemahaman dan pengalam PT dijadikan rujukan

8. Diskusi pembentukan Tim Taskforce KKN
Kolaboratif

9. Konsep kolaboratif

10. Konsep kolaboratif
“TIK DAN DATA”
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
PT Se-JEMBER
2 Juni 2022

11. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI
TERPADU DESA DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JEMBER

12. PENDAHULUAN
SISTEM INFORMASI DESA
(DALAM PENANGANAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN JEMBER)
PROBLEM:
1. Tidak adanya sinkronisasi data dan informasi
kependudukan serta kemiskinan antara pemerintahan
desa denngan supra desa (daearah maupun
pemerintahan pusat)
2. Desa tidak memiliki infrastruktur data base tentang
kependudukan serta kemiskinan yang valid, tersimpan
secara baik dan mudah dan cepat diakses baik oleh
pemerintah desa maupun oleh masyarakat
3. Kualitas Perencanaan pembangunan baik yang
dilakukan oleh desa maupun supradesa yang tidak
berbasis pada data dan informasi yang ada di desa
terutama terkait dengan masalah kemiskinan dan
masyarakat rentan
4. Tidak adanya kejelasan peran desa dalam tata kelola
terutama dalam pendataan dan penyediaan informasi
yang di bangun di desa
1. Melalui program ini akan dilakukan
updating data terutama bagi masyarakat
miskin dan kelompok rentan terutama
pada basis desa;
2. Melalui program ini akan tersedia data
dan informasikan masyarakat miskin dan
rentan yang sudah dan belum mengakses
program kemiskinan baik dari pemerintah
daerah maupun dari pemerintah pusat;
3. Melalui program ini akan memudahkan
pelayanan kependudukan secara cepat
untuk masyarakat miskin dengan berbasis
data yang valid desa;
4. Melalui program ini akan memperbaiki
kualitas perencanaan program
pembangunan yang berbasis data serta
kemampuan akses dengan program supra
desa serta program intervensi
pemerintah pusat dalam penanganan
masalah kemiskinan di desa; dan
5. Melalaui program ini akan memperbaiki
tata kelola kelembagaan dalam
mendukung kualitas data dan informasi
pembangunan terutama bagi
penanganan kemiskinan.
UU No. 6/2014 tentang Desa
Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan ( Bab IX Pasal pasl 78-86)
Sistem Perencanaan dan Sistem
Informasi Desa (Pasal 79-86)
UU NO 14/2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Badan Publik:
Wajib Menyediakan, Memberikan
Dan/Atau Menerbitkan Informasi
Publik

13. 1. Melalui program ini akan mendorong pemerintah desa mandiri dalam data dan
informasi berbasis web terkait dengan masalah kemiskinan di desa yang bisa diakses
oleh masyrakat;
2. Melalui program ini mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki kualitas
perencanaan program pembangunan dan pelayanan serta kemampuan akses dengan
program supradesa serta program intervensi pemerintah pusat dalam penanganan
masalah kemiskinan di desa; dan
3. Melalui program membangun kelembagaan dalam tata kelola informasi desa melalui
pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Terpadu di desa.
Outcome 2 (The Poor and Vulnerable benefit from improved village governance)

14. Kerangka SIMDES
Aplikasi Data
base berbasis
Web
FOCUS GROUP DISCUSSION
1. Jenis informasi yang dibutuhkan;
2. Sumber data dan informasi yang dibutuhkan;
3. Siapa yang membutuhkan data dan informasi dan kapan; dan
4. Kegunaan data dan Informasi.
Perencanaan Program
Desa ( Kemiskinan)
Penyediaan
Data/Informasi
Website Desa
Promosi Potensi
Desa
Pelayanan Masyarakat
( Masyarakat miskin)
Pengambilan Kebijakan
Informasi Desa

15. LOKASI SASARAN
KABUPATEN JEMBER ALASAN :
1. PT 2 se-Jember mempunyai kerjasama dengan
kabupaten Jember baik dalam sebagai lokasi
penerjunan KKN Mahasiswa maupun sebagai
basis riset dan pengabdian pada masyarakat;
2. Kabupaten Jember sebagai domisili Unej
3. Kabupaten Jember mempunyai komitmen
dalam implementasi UU Desa (Tahun 2015
dilakukan kerjasama untuk Pengembangan
kapasitas perencanaan pembangunan desa
serta rintisan program 100 Web Gratis untuk
desa)
Lokasi Desa dengan Kriteria :
1. Mempunyai komitmen dan
kapasitas perencanaan
pembangunan yang mendukung
dalam implementasi program
2. Mempunyai Potensi desa yang
mendukung dan potensial untuk
dipromosikan
3. Mempunnyai kapasitas
Leadership dan Kapasitas SDM
yang mendukung
243 Desa dan kelurahan,
58 DPL ,
1215 Mahasiswa

16. Outcome Output Activities Timeline
PERSIAPAN
Kolaborasi
Stakeholders
dalam
pengembangan
SID
Struktur Organisasi TIM, job discription dan
mekanisme pengendalian TIM
Pembentukan Tim ( Ketua Program, Sekretaris,
TA, DPL dan Supporting Staff)
Pembagian peran, Konsep dan rencana kerja
kegiatan
Koordinasi dengan Pemda dan stakeholders
Modul dan Protipe Aplikasi SID Penyusunan Modul dan Pembangunan
Prototipe SID
Panduan Kompetisi Perumusan Konsep kompetisi Desa, Kelompok
KKN, DPL  Panduan Kompetisi
Daftar DPL dan Mahasiswa KKN (Setiap desa
(kelompok) terdiri atas 5 mahasiswa); dan per 5
desa/kelompok dibimbing 1 DPL.
Rekruitmen Dosen Pembimbing dan
Mahasiswa
Mengenal Tugas dan Peran,
Rencana Kegiatan Kelompok
Pembekalan Dosen Pembimbing dan
Mahasiswa
Pengumuman Lokasi Penentuan lokasi

17. Outcome Output Activities Timeline
PELAKSANAAN
1. Pemerintah desa mandiri dalam data dan
informasi berbasis web terkait dengan masalah
kemiskinan di desa yang bisa diakses
masyrakat
2. Pemerintah desa untuk memperbaiki kualitas
perencanaan program pembangunan dan
pelayanan serta kemampuan akses dengan
program supra desa serta program intervensi
pemerintah pusat dalam penanganan masalah
kemiskinan di desa
3. Pemerintah Desa memiliki kelembagaan dalam
tata kelola informasi desa melalui
pembentukan Pusat Pelayanan Informasi
Terpadu di desa
Perkenalan dengan desa
dampingan
Penerjunan Dosen Pembimbing dan
Mahasiswa tahap I
Pembagian Peran, Rencana
Kegiatan Kelompok
Koordinasi dengan Kecamatan dan
Pemerintah Desa
Perdes PPI Desa
Perkades dan SK anggota PPI Desa
Pembentukan kelembagaan PPIDesa
Aplikasi terinstalasi sesuai
kebutuhan desa dan terkoneksi
Instalasi SID dan koneksi
Tugas dan Peran PPIDesa
Pendataan dan Penggunaan
aplikasi
Pembekalan PPIDesa

18. Outcome Output Activities Timeline
PELAKSANAAN
1. Pemerintah desa mandiri dalam
data dan informasi berbasis web
terkait dengan masalah kemiskinan
di desa yang bisa diakses masyrakat
2. Pemerintah desa untuk
memperbaiki kualitas perencanaan
program pembangunan dan
pelayanan serta kemampuan akses
dengan program supra desa serta
program intervensi pemerintah
pusat dalam penanganan masalah
kemiskinan di desa
3. Pemerintah Desa memiliki
kelembagaan dalam tata kelola
informasi desa melalui
pembentukan Pusat Pelayanan
Informasi Terpadu di desa.
Perkenalan dengan desa
dampingan
Penerjunan Dosen
Pembimbing dan Mahasiswa
Pembagian Peran, Rencana
Kegiatan Kelompok
Koordinasi dengan Kecamatan
dan Pemerintah Desa
Data Primer dan Skunder yang
Valid
Pendataan dan validasi data
SID penanganan kemiskinan di
Desa
Input data kedalam SID
Data menjadi Informasi bagi desa
dan masyrakat
Pembekalan pemanfaat
data/informasi SID
Perbup tentang tata kelola data
dan informasi yang teritegratif
Penyusunan Perbup
3 SID Terbaik dalam bentuk proses
(video) dan Publikasi Naskah
Kompetisi pemanfaatan dan
Launching SID

19. MONITORING DAN EVALUASI
Laporan hasil Monev Penyusunan tools monev
Baseline
Monitoring
Endline
Laporan, Prototipe,
Dokumentasi / Vidio
Proses
Pelaporan Akhir Kegiatan

20. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM
Program Manager
Sekretaris/Financial
Manager
Staf
Keuangan
Staf
Admin IT
TA Kelembagaan
dan
Pemberdayaan
TA
Pelatihan
dan Monev
TA
Teknologi
Informasi
DPL
Mahasiswa KKN
DPL
Mahasiswa KKN
DPL
Mahasiswa KKN
Ketua LPPM
Staf
Umum

21. PROTIPE WEB DESA YANG SUDAH DISIAPKAN
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

22. Database Desa

23. PERATURAN DI
DAERAH
DIMAKSUDKAN
UNTUK
MENJALANKAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN YANG
LEBIH TINGGI ATAU
KEBIJAKAN SECARA
LEBIH APLIKATIF DI
TINGKAT DAERAH
TERHADAP
• untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, diperlukan media yang dapat mendukung pemerintah
desa ;
• UNTUK mewujudkan sistim pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan
akurat untuk menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran
sesuai kondisi obyektif desa, dan kebutuhan riil masyarakat desa dalam
rangka singkronisasi dan penajaman fokus pembangunan, melalui data
tunggal sebagai dasar penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa
sampai tingkat kabupaten.
• UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DENGAN MEMBERI RUANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TENTANG
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DI DESA
DASAR PERTIMBANGAN SID

24. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
9. dst....

25. KETENTUAN UMUM YANG PERLU DI ATUR
• PENGERTIAN : untuk mendefinisikan secara jelas dan pasti istilah-
istilah yang dimaksud dalam peraturan SID
• FUNGSI DAN TUJUAN/MANFAAT: merupakan goal/keluaran yang ingin
dicapai dan sebagai dasar pedoman untuk bahan mengevaluasi dari
efektifitas pelaksaan peraturan SID yang di buat
• RUANG LINGKUP/CAKUPAN: Poin-poin yang perlu secara jelas menjadi
cakupan/yang dimasukkan dalam peraturan SID

26. FUNGSI DAN MANFAAT
• FUNGSI
• sebagai media untuk
menyimpan, mengolah
dan mempublikasikan
data dan informasi
yang dimiliki oleh desa
• media pelayanan
administrasi umum,
administrasi
pengelolaan keuangan
desa, dan peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas publik
• MANFAAT
• memudahkan Pemerintah Desa dalam menyimpan, mencari, memanggil,
mengolah dan menyajikan data Desa;
• meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang lengkap akurat dan
terbarukan secara berkala;
• memperluas jangkauan informasi;
• meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa;
• mempermudah masyarakat desa dan para pihak yang berkepentingan
untuk memperoleh informasi tentang desa;
• mendukung terwujudnya tatakelola di desa yang partisipatif, transparan
dan akuntabel;
• menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk
mendukung kemandirian desa; dan
• memudahkan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk bekerjasama
dengan pihak lain

27. RUANG LINGKUP
• Kedudukan dan perangkat SID;
• Pemanfaatan SID;
• Kelembagaan pengelola SID;
• Hak dan kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan SID;
• Tata cara penerapan SID;
• Integrasi penerapan SID di tingkat kecamatan;
• Tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam
pengembangan SID dan SISD; dan
• Pembiayaan.

28. KEDUDUKAN SID
1. merupakan sistem yang diterapkan di desa untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola data dan
informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan publik.
2. Seluruh pemerintah desa di daerah berkewajiban untuk menerapkan dan mengembangkan SID.
3. SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara offline maupun online.
4. SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh
Pemerintah Desa.
5. SID dapat diintegrasikan ke dalam SISD di tingkat kecamatan dan/ atau kabupaten.
6. SID dapat dihubungkan dengan sistim pendataan yang dikelola oleh unit penyedia layanan tingkat desa seperti
polindes, posyandu dan sebagainya.
7. SID tingkat kecamatan dapat dihubungkan dengan sistim pengelolaan data di unit penyedia layanan tingkat
kecamatan seperti puskesmas, UPTD pendidikan, dan sebagainya.
8. SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara
berkelanjutan.
9. Data dan informasi yang dikelola melalui SID adalah satu-satunya data dan informasi resmi yang dijamin
keabsahannya oleh pemerintah desa, dan menjadi basis untuk membangun “data tunggal” dalam skala
kabupaten.

29. PERANGKAT SID
• perangkat keras ---- memenuhi aspek interkonektifitas dan
kompatibilitas dengan SID
• perangkat lunak----mampu menjalankan fungsi dan manfaat SID
• sumber daya manusia---kemampuan, ketrampilan dan kecerdasan
untuk mengelola SID.
• perangkat lain ---sesuatu pendukung yang membantu berjalannya
SID

30. PEMANFAATAN SID
• pengelolaan data desa, pembangunan desa, dan pembangunan
kawasan perdesaan
• SID sebagai media pendukung keterbukaan informasi publik di desa
• SID sebagai media peningkatan kualitas pelayanan administrasi di
desa
• SID sebagai media pengelolaan administrasi keuangan desa

31. • Pengelolaan data
desa, pembangunan
desa, dan
pembangunan
kawasan perdesaan
• Sebagai media untuk
menyimpan, mengolah
dan menyajikan data
tentang desa, data
pembangunan desa,
data pembangunan
kawasan perdesaan,
dan berbagai informasi
lainnya yang terkait
dengan desa,
pembangunan desa dan
pembangunan kawasan
perdesaan
• Data potensi desa, data kependudukan, data pendidikan, data
kesehatan, data kemiskinan, data ekonomi, data sosial budaya,
data Pemerintahan Desa ,data lain sesuai kebutuhan.
• Dokumen desa (RPJM DESA, RKP DESA, APB DESA, LAPORAN
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, DOKUMEN LAIN TERKAIT
PELAKSANAAN PROGRAM PEMB.DESA)
• Data pembangunan kawasan perdesaan-
• dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan,
dokumen realisasi pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan, data kerjasama antar desa dalam rangka
pembangunan kawasan perdesaan,data dan informasi
lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan
perdesaan.

32. • SID sebagai
media
pendukung
keterbukaan
informasi
publik di desa
• Paket informasi dalam bentuk naratif tentang profil desa
• ringkasan/uraian yang berisi tentang program/kegiatan yang
sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa
• Dokumen perencanaan dan anggaran pemerintah desa (RPJM
Desa, RKP Desa, APB Desa, dan LKPJ Kepala Desa)
• Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang
didanai melalui APB Desa dan sumber pembiayaan desa
lainnya
• Ringkasan laporan keuangan pemerintah desa
• Daftar peraturan desa dan peraturan kepala desa yang
sedang disusun dan atau yang telah ditetapkan.
• media untuk menampung dan menyalurkan pengaduan dan
keluhan dari masyarakat
• mempublikasikan perkembangan tindaklanjut dan hasil
penanganan pengaduan dan keluhan dari masyarakat
• media jurnalisme warga

33. SID sebagai
media
peningkatan
kualitas
pelayanan
administrasi di
desa
• mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi di kantor desa, tetap
mengacu pada kewenangan pemerintah desa
sesuai peraturan perundangan

34. SID sebagai
media
pengelolaan
administrasi
keuangan desa
pencatatan, pengelompokan,
pengihtisaran, pelaporan, dan publikasi
laporan keuangan pemerintah desa,
tetap mengacu pada ketentuan
peraturan perundangan

35. KELEMBAGAAN SID
• Pengelolaan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
• kepala desa, sebagai pembina SID;
• sekretaris desa, sebagai penanggung jawab SID;
• kepala seksi yang menangani bidang pemerintahan, sebagai koordinator SID; dan
• staf pada seksi yang menangani bidang pemerintahan, sebagai operator SID.
• Apabila belum tersedia staf , maka kepala desa dapat mengangkat tenaga operator
dengan status Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT).
• Pembiayaan operator SID yang berstatus sebagai TKWT dibebankan pada APB Desa.
• Tugas dan tanggung jawab Pengelola dalam pengembangan SID
• Ruang lingkup pengelolaan SID oleh pemerintah desa
• HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SID

36. TUGAS KEPALA DESA
• melakukan pembinaan umum terhadap pengelolaan SID di desanya.
• melakukan pembinaan terkait pelaksanaan tugas aparat desa dalam pengelolaan SID.
• memberikan dukungan kebijakan dan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas
pengelolaan SID.
• melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data
SID.
• mendorong pemanfaatan SID sebagai media pendukung perencanaan desa, pelayanan
administrasi desa, media promosi potensi desa, dan media keterbukaan informasi publik
di desa.
• melakukan pembinaan tentang pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media SID.
• mengembangkan kerjasama dengan pihak lain (termasuk pemerintah daerah) dalam
rangka pengembangan SID.

37. TUGAS SEKRETARIS DESA
• bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknis SID di desanya
• memberikan dukungan teknis, administrasif dan keuangan yang dibutuhkan
untuk pengelolaan SID
• memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas aparat desa yang mengelola
SID.
• mendorong optimalisasi pemanfaatan SID sebagai media peningkatan kualitas
pelayanan administrasi di desa
• mengendalikan kegiatan publikasi dan keterbukaan informasi publik melalui SID
• mengelola pengaduan warga dan tindaklanjut atas penanganan pengaduan warga
• mendorong pemanfaatan SID sebagai media transparansi dan akuntabilitas
tatakelola desa
• melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan dan
pemanfaatan data dan informasi yang dikelola melalui SID

38. TUGAS KEPALA SEKSI YANG MENANGANI BIDANG PEMERINTAHAN
• mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis operator SID.
• mengkoordinasikan pengelolaan teknis perangkat keras dan
perangkat lunak pendukung SID.
• mengkoordinasikan pengumpulan, inputing, verifikasi dan validasi
data dan informasi yang dikelola melalui SID.
• mengkoordinasikan penyimpanan dan pemanfaatan data dan
informasi yang dikelola melalui SID.
• berkoordinasi dengan aparat desa lainnya dalam memperkuat operasi
dan pemanfaatan SID

39. Tugas staf yang menangani bidang pemerintahan
1. mengkoordinasikan pengumpulan data, baik data primer maupun
data sekunder
2. memasukkan data ke dalam aplikasi SID
3. melakukan update data secara berkala
4. mempublikasikan data dan informasi melalui SID
5. menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh kepala desa,
perangkat desa dan pihak-pihak yang membutuhkan
6. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk
komunikasi yang ada di SID
7. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID

40. TATA CARA PENERAPAN SID
1. kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID ke Bupati cq. Kepala Bappeda dengan
tembusan kepada Kepala Diskominfo dan kepala DPMD;
2. Bappeda dan/atau Dishubkominfo menilai kesiapan pemerintah desa untuk menyediakan perangkat
pendukung pengelolaan SID seperti komputer, tenaga operator, jaringan internet, dan perangkat
pendukung lain yang dibutuhkan;
3. apabila perangkat pendukung SID telah disiapkan oleh pemerintah desa, maka Bappeda dan atau
Dishubkominfo melakukan pemasangan perangkat lunak, dan menyelenggarakan pelatihan bagi
tenaga operator SID;
4. pemerintah desa melakukan pengumpulan data sesuai kebutuhan pengembangan SID;
5. operator SID memasukkan data ke dalam perangkat lunak SID, dan mengoperasikan SID secara offline;
6. bappeda dan DPMD melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dikelola oleh pemerintah desa
secara offline; dan
7. Dishubkominfo melaksanakan pemasangan SID online setelah berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah
Desa dinyatakan memenuhi persiapan penerapan SID online.

41. INTEGRASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA SID DI
TINGKAT KABUPATEN
1. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data yang dikelola pada SID
menjadi sistim pengelolaan data yang terintegrasi sampai di tingkat
kabupaten;
2. Koordinasi pengelolaan data yang terintegrasi adalah wewenang dan
tanggung jawab Bappeda; dan
3. Bappeda mengembangkan jaringan pemanfaatan data di tingkat kabupaten
yang dapat dimanfaatkan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,
TKPKD, DPMD, Dishubkominfo, dan pihak lain yang membutuhkan.

42. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM PENGEMBANGAN SID
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam
pengembangan SID adalah Bappeda, Dishubkominfo dan DPMD; dan
2. Perlu dirumuskan lebih lanjut tugas masing-masing perangkat.

43. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAPPEDA
1. mengintegrasikan data yang dikelola pada SID di semua desa dalam
rangka membangun data tunggal di tingkat kabupaten;
2. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat
kabupaten;
3. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan
SID menyediakan dukungan teknis terkait operasi dan pemeliharaan
perangkat lunak SID ;
4. melakukan koordinasi dengan SKPD dalam rangka penyediaan data dan
informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan SID; dan
5. melakukan pembinaan terkait pengelolaan data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang perencanaan dan penganggaran.

44. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Diskominfo
1. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
2. membantu pemerintah desa dalam memasang perangkat lunak dan
jaringan pendukung SID;
3. bersama dengan SKPD terkait menyelenggarakan pelatihan peningkatan
kapasitas tenaga operator SID;
4. pengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan
memfasilitasi SID;
5. memberikan bimbingan teknis tentang publikasi dan pemberitaan melalui
SID;
6. memantau dan memberikan pembinaan tentang penguatan SID sebagai
media keterbukaan informasi public; dan
7. memberikan dukungan teknis terkait operasi dan pemeliharaan perangkat
lunak SID.

45. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPMD
1. memantau dan mengendalikan peran Pemerintah Desa dalam
pengelolaan SID;
2. menyediakan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas
pemerintah desa dalam pengelolaan SID; dan
3. melakukan pembinaan teknis kepada pemerintah desa dalam
pemanfaatan SID untuk perencanaan desa, pengelolaan
pembangunan desa dan pelayanan administrasi di desa.

46. PEMBIAYAAN
1. Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban
Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
2. Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan tanggung jawab
PemerintahDaerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

47. Filosofi Membangun tidak boleh seperti ini:

48. Diskusi hearing dengan Bupati

49. Lain-lain

50. Terima Kasih