1. Dokumen tersebut membahas tentang review struktur data dan koordinasi penggunaan infrastruktur TIK serta pengembangan aplikasi SIIN.

1. Review Struktur Data & Koordinasi
Penggunaan Infrastruktur TIK
Pengembangaan Aplikasi SIIN
Agus Sediadi Tamtanus
Widyaiswara Madya
08 Februari 2018
Hotel Harris , Jakarta
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
2018

2. Out Line
1) Sistem Informasi IPTEK Nasional (SIIN);
2) Struktur Data;
3) Kebijakan Umum;
4) Whole of Government (WoG).

3. SISTEM INFORMASI IPTEK NASIONAL
(SIIN)
Portal berbasis web untuk menampilkan data mengenai
lembaga litbang, SDM litbang, anggaran / belanja litbang,
luaran litbang, dan hal lain yang berhubungan dengan
penelitian dan pengembangan di Indonesia.
SIIN:
o Perkembangan IPTEK di Indonesia;
o Perkembangan Iptek: Kebijakan Pemerintah;
o Perumusan Kebijakan:
 Perencanaan
 Pengawasan
 Pemantauan
 Evaluasi
 Pembinaan
 Koordinasi

4. PERMASALAHAN SIIN:
- Kebijakan - Informasi & Data Iptek Nasional tidak utuh;
- Tidak kontinu (silo2 Informasi & Data);
- PUSDATIN – mengelola secara utuh:
 Lembaga Litbang
 SDM Litbang
 Anggaran Litbang
 Kegiatan Litbang
 Output Litbang
- Pengumpulan Data:
o 2 APLIKASI - SIIN

5. Review Struktur Data
Pengertian:
 Data: data mentah, fakta tidak terorganisir yang perlu diolah. Data
bisa menjadi sesuatu yang sederhana dan nampaknya acak dan
tidak berguna sampai terorganisir.
 Informasi: bila data diolah, disusun, atau disajikan dalam konteks
tertentu agar berguna, maka disebut Informasi.
Contoh:
 Data: Setiap nilai tes siswa adalah satu potong data.
 Informasi: Skor rata-rata klas atau sekolah: skor rata-rata adalah
informasi yang bisa disimpulkan dari yang diberikan
Definisi:
 Data: Datum' Latin berarti "apa yang diberikan". Data adalah
bentuk jamak datum singular (M 150 mengadopsi penggunaan
data secara umum sebagai tunggal Tidak semua orang.)
 Informasi: Informasi diinterpretasikan data.

6. Tipe Struktur Data
Tipe Data:
1.Klasifikasi mengidentifikasi salah
satu dari berbagai jenis data,
seperti nilai real, integer atau
boolean, yang menentukan nilai
untuk tipe data itu;
2.Operasi yang bisa dilakukan
pada nilai tipe itu; arti dari data;
dan cara nilai dari tipe itu bisa
disimpan.
Struktur Data:
Struktur data adalah cara tertentu
untuk menyimpan dan mengatur
data di komputer sehingga bisa
digunakan secara efisien.

7. Tipe Problem
1) Kondisi sulit yang perlu dipecahkan;
2) Ada masalah, dimana tujuan perlu dicapai dan ada ketidak
pastian tentang solusi
3) Masalah adalah kesempatan untuk perbaikan
4) Masalahnya adalah perbedaan antara keadaan Anda saat ini
dan keadaan tujuan Anda
Masalah Sehari-hari Dalam Kehidupan:
Orang membuat keputusan setiap hari. Contoh: Haruskah saya pakai
baju santai atau formal hari ini?;Haruskah saya menonton TV atau pergi
ke bioskop?; Karir apa?; Kursus apa?; Sepatu apa?
 Semuanya membutuhkan sebuah ”KEPUTUSAN SEBAGAI SOLUSI
TERHADAP MASALAH”.

8. 6 LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
DENGAN KEPUTUSAN TERBAIK
1. Identifikasi masalahnya;
2. Pahami masalahnya;
3. Identifikasi cara alternatif untuk
memecahkan masalah;
4. Pilih cara terbaik untuk memecahkan
masalah dari daftar solusi alternatif;
5. Tuliskan petunjuk yang memungkinkan
Anda menyelesaikan masalah dengan
solusi yang dipilih;
6. Evaluasi solusinya.

9. Pendekatan Mengatasi Masalah
❖Algoritma: Solusi yang bisa dipecahkan dengan serangkaian
aksi yang dikena: Solusi Algoritma
❖Heuristis: Mempekerjakan pendekatan belajar mandiri untuk
memecahkan masalah, dikenal: Solusi Heuristik.
Pemecahan Masalah Dengan Komputer
Komputer menggunakan solusi algoritmik
•Program - seperangkat instruksi yang membentuk solusi untuk sebuah masalah
•Hasil – Outcome untuk menjalankan program
•Pengujian - Apakah outcomehasil yang diharapkan sudah benar
•Dokumentasi – 2 Jenis dokumentasi:
➢ Manual Dokumentasi
➢ Petunjuk yang memberitahu pengguna cara menggunakan program

10. LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
DENGAN KOMPUTER
1. Definisi masalah jelas.
2. Analisis masalah, rumuskan
metode untuk mengatasinya (lihat
juga.validasi.).
3. Solusinya dalam bentuk algoritma.
4. Buat diagram alir algoritma.
5. Tulislah program komputer.
6. Kompilasi dan jalankan program
(debugging).
7. Uji program (debugging) (lihat
juga verifikasi.).
✓ Konstanta
✓ Variabe
✓ Operator
✓ Operasi Hirarki
✓ Tipe Data
✓ Persamaan
✓ Fungsi
✓ Ekspresi

11. KEBIJAKAN UMUM
Infrastruktur TIK Universitas Johann Wolfgang
Goethe Frankfurt
(Kebijakan Penggunaan TIK Umum) berlaku efektif pada tanggal 5 Juni 2001
dan diubah pada 11September 2008)
Pembukaan
Penggunaan seluruh fasilitas oleh akademika, baik di
universitas dan departemen:
 Mengoperasikan komputerisasi informasi dan
infrastruktur pendukung komputer (Infrastruktur TIK)
yang terdiri dari sistem pemrosesan informasi
(sistem komputer);
 Jaringan komunikasi multi-layanan untuk transmisi
suara, data dan gambar.
 Infrastruktur TIK diintegrasikan ke dalam internet di
seluruh dunia.

12. Kebijakan Penggunaan Fasilitas Infrastrukturt Diatur
Dengan Syarat-Syarat:
• Berdasarkan pada UU Universitas dengan tugas
mandatnya untuk mempertahankan kebebasan akademis;
• Tersedianya seperangkat untuk pengoperasian yang tepat
Infrastruktur TIK;
• Mengacu pada hak pihak ketiga (lisensi perangkat lunak,
persyaratan kepatuhan dari operator jaringan, data
persyaratan perlindungan);
• Mewajibkan pengguna untuk bertindak dengan cara yang
tepat dan menggunakan sumber daya yang disediakan
secara ekonomis;
• Mewajibkan penyedia layanan untuk mengoperasikan
sistem dengan benar;
• Menginformasikan kemungkinan konsekuensi yang timbul
dari pelanggaran Kebijakan Penggunaan ini.

13. Kebijakan Penggunaan ini Infrastruktur TIK yang
disediakan oleh Universitas (Fasilitas Infrastruktur;
Sistem pengolahan data, Sistem informasi dan
komunikasi serta sumber pendukung lainnya.
1
2
1. Sumberdaya TIK yang tercantum dalam Pasal 1 tersedia bagi anggota
dan rekan Universitas yang memungkinkan mereka untuk memenuhi
tugas mereka di bidang pengajaran, penyediaan informasi, administrasi,
hubungan masyarakat dan juga di bidang pendidikan, pelatihan dan
pengembangan lebih lanjut dari Universitas. Penggunaan untuk tujuan
lain selain yang tercantum di atas dapat disetujui jika kegiatan tidak
substansial dan tidak mempengaruhi kepentingan pengguna lain.
LINGKUP APLIKASI
KELOMPOK PENGGUNA & TUJUAN

14. 2. Mahasiswa Universitas Johann Wolfgang Goethe Frankfurt am Main
diberikan penggunaan gratis fasilitas pengolahan data Universitas pada
saat matrikulasi. Mereka harus segera mengaktifkan kode akses mereka
dan memeriksa akun e-mail mereka secara teratur dan / atau
mengalihkan e-mail mereka ke akun lain.
3. Anggota staf lembaga yang memenuhi persyaratan Pasal 3 (8) Undang-
Undang Universitas Land Hesse (HHG) dan staf Kantor Kegiatan
Mahasiswa (Studentenwerk) Frankfurt am Main memiliki status yang
sama dengan pengguna yang didefinisikan kelompok. pada Gambar 1
dari Pasal ini.
4. Badan hukum dan / atau orang perseorangan lainnya diperbolehkan
menggunakan
Infrastruktur TIK bila diterapkan jika hak pihak ketiga tetap tidak
terpengaruh.
2….

15. 3 SISTEM OPERATOR
Operator sistem adalah fasilitas yang mengoperasikan
danmengelola sistem pengolahan data yang merupakan bagiandari
Infrastruktur TIK.Operator sistem untuk jaringan Universitas dan
untuk sistem dan layanan pusatnya adalah University Computer
Center (HRZ); untuk sistem desentralisasi, fungsi ini harus dipenuhi
oleh unit organisasi Universitas (fakultas, institut, kelompok kerja,
fasilitas atau subdivisi Universitas lainnya).
4 ADMISSION
Untuk menggunakan sumber daya TIK sesuai dengan Pasal 1, pengguna harus memiliki otorisasi resmi
yang dikeluarkan oleh operator sistem yang bertanggung jawab (misalnya ID pengguna, koneksi
jaringan atau akses jaringan yang diotorisasi oleh operator sistem).2. Penggunaan layanan
komputerisasi (misalnya: rincian alamat e-mail, akses internet, waktu komputasi yang luas atau
kapasitas penyimpanan, penggunaan kolam PC) diatur oleh kebijakan penggunaan yang dikeluarkan
oleh masing-masing kesatuan organisasi Universitas.3. Hanya anggota universitas (profesor, anggota
staf) yang dapat meminta koneksi komputer ke jaringan universitas; permintaan ini harus diserahkan
ke koordinator pemrosesan data dan / atau administrator domain mereka. Koordinator pengolah data
dan / atau administrator domain mereka akan menginformasikan hak dan kewajibannya dan akan
mencatat data yang relevan untuk diteruskan ke Universitas
Pusat Komputer (HRZ). Komputer yang dioperasikan oleh anggota universitas lainnya dan / atau pihak
ketiga mungkin tidak terhubung kecuali jika ini telah diberi wewenang berdasarkan ketentuan khusus
dan bekerjasama dengan University Computer Center (HRZ).
4. Sistem informasi umum Universitas (mis., OPAC dari sistem perpustakaan Universitas, www-server)
dapat digunakan tanpa pendaftaran pengguna sesuai dengan Gambar 1, jika responsibl

16. 5 PERMOHONAN PENDAFTARAN
6 Hak Istimewa danTanggung Jawab Pengguna
1. Permohonan untuk masuk harus berisi informasi berikut:
Sebuah. Operator sistem yang menerima aplikasi untuk masuk;Informasi tambahan mungkin tidak
diminta kecuali jika perlu untuk memfasilitasi keputusan atau tidak masuk.2. Data yang dikumpulkan,
disimpan dan diproses sesuai dengan Gambar 1 (informasi pengguna) hanya dapat dikumpulkan,
diproses dan digunakan sejauh diperlukan untuk membuat sumber daya (layanan) TIK tersedia bagi
pengguna atau jika diminta untuk billing untuk layanan yang digunakan (billing data). Ini mungkin tidak
digunakan untuk tujuan lain, mis. mengendalikan kinerja dan perilaku.3. Pengakuan terbatas untuk
kegiatan yang dimaksudkan, dimana aplikasi dibuat, dan mungkin tunduk pada batas waktu. Jika
kapasitas pemrosesan data (misalnya komputasi dan waktu online) tidak cukup untuk mencakup
keseluruhan pengguna kebutuhan yang jelas untuk penggunaan yang diinginkan;h. tujuan
penggunaannya berpotensi merusak lainnyaproyek yang berwenang dengan cara yang tidak dapat
diterima
Setelah masuk, pengguna berhak menggunakan Infrastruktur TIK sebagaimana
disetujui dan diizinkan oleh kebijakan ini dan peraturan lainnya. Setiap penggunaan
selain yang diizinkan oleh peraturan dan kebijakan ini memerlukan persetujuan
khusus.2. Sistem dan layanan Pusat Pusat Komputer Universitas (HRZ) dapat
digunakan oleh semua anggota dan rekan Universitas, sistem desentralisasi pada
umumnya hanya dapat digunakan oleh anggota dan

17. 7 Pengecualian dari Penggunaan
8 Hak Istimewa danTanggung Jawab Pengguna
Setiap operator sistem harus memberi tahu pengguna tentang penggunaan, fakta penting dan
peraturan dan peraturan yang relevan untuk dipatuhi, dan khususnya, atas hak dan tanggung
jawab mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2. Setiap operator sistem dapat
memelihara file pengguna yang berisi data pribadi pengguna. Ringkasan jenis data yang
tersimpan harus dapat diakses oleh setiap pengguna setiap saat.3. Setiap operator sistem
harus mempublikasikan nama-nama administrator sistem yang bertanggung jawab atas sistem.
Setiap operator sistem dan setiap administrator sistem terikat oleh kerahasiaan.4. Operator
sistem yang menawarkan kepada pengguna kemungkinan untuk mempublikasikan homepage
mereka sendiri di Internet memiliki hak untuk menghasilkan pemberitahuan hukum otomatis
yang berisi nama lengkap dan alamat e-mail pengarang.5. Setiap operator sistem memiliki hak
untuk membatasi penggunaan sumber dayanya untuk waktu tertentu atau untuk memblokir ID
pengguna individual, sejauh yang diperlukan untuk pemecahan masalah, administrasi sistem
dan perluasan sistem serta untuk keamanan sistem dan untuk perlindungan data pengguna
Jika memungkinkan, pengguna yang terkena dampak harus diberitahu sebelumnya.
Pengguna dapat sementara atau permanen dibatasi atau dikecualikan dari
penggunaan sumber daya DP? ?Sebuah. jika mereka dengan sengaja atau lalai
melanggar Polis ini dan, khususnya, kewajiban yang tercantum dalam Pasal 6
(tindakan kasar) atau? b. kapan mereka menyalahgunakan sumber daya DP untuk
tindakan ilegal / kriminal? ? c. atau ketika mereka menyebabkan kerusakan pada
Universitas oleh orang lain yang melanggar hukum

18. 9 KEWAJIBAN PENGGUNA
Setiap pengguna bertanggung jawab atas semua penawaran yang diberikan olehnya, terutama untuk
isi halaman www mereka;2. Pengguna bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh
Universitas sebagai akibat penggunaan sumber daya DP dan pengguna yang salah atau ilegal atau
yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran yang disengaja atau lalai dari Kebijakan Pengguna ini.
3. Universitas dapat mengklaim kompensasi atas penggunaan sumber daya dan biaya lain yang salah
sesuai dengan Jadwal Biaya, yang harus ditanggung oleh pengguna. Klaim lebih lanjut untuk
kompensasi tetap tidak terpengaruh. Pengguna juga bertanggung jawab atas kerusakan yang
diakibatkan oleh pihak ketiga, jika pengguna bertanggung jawab atas pihak ketiga dengan
menggunakan akses dan hak pengguna; Hal ini berlaku terutama untuk pihak ketiga yang
menggunakan ID penggunanya. Dalam hal ini, Universitas dapat membebankan biaya pengguna untuk
penggunaan oleh pihak ketiga sesuai dengan Jadwal Biaya. Klaim kompensasi lainnya tetap
tidakterpengaruh.4. Pengguna harus menahan klaim di Universitas tanpa klaim jika pihak ketiga
menuntut klaim ganti rugi, ganti rugi ganti rugi atau kompensasi serupa sebagai akibat penggunaan
pengguna yang salah atau tidak sah.
10 KEWAJIBAN PENGGUNA
Kewajiban / Pembebasan Operator Sistem dari Kewajiban? 1. Operator sistem tidak menjamin
bahwa sistem akan berjalan tanpa kesalahan dan gangguan setiap saat. Kehilangan data akibat
masalah teknis dan / atau pihak ketiga yang memperoleh pengetahuan tentang data rahasia
melalui akses yang tidak sah tidak dapat dikecualikan. Operator sistem yang bersangkutan tidak
dapat menerima jaminan integritas apapun (misalnya kerusakan, manipulasi) dan kerahasiaan
data yang tersimpan pada sumber dayanya. 2. Operator sistem tidak bertanggung jawab atas
kebenaran program yang diberikan olehnya. Operator sistem tidak bertanggung jawab atas isi; dia,
terutama, tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan dan relevansi informasi saat ini
yang hanya dia akses. ? 3. Operator sistem tidak bertanggung jawab atas kerusakan jenis apapun
yang ditanggung oleh pengguna sebagai akibat penggunaan sumber daya TIK sesuai dengan

19. 11 KETENTUAN LAIN
12 KETENTUAN TRANSISI
11 Ketentuan Lain? 1. Biaya atau biaya dapat dikenakan untuk penggunaan sumber daya TIK. Jadwal
Biaya dari operator sistem yang relevan harus berlaku. 2. Semua operator sistem harus menyediakan
kemungkinan teknis sebagai alias nama login yang memungkinkan tidak ada kesimpulan mengenai
nama pengguna, jenis kelamin, posisi dan / atau karakteristik lainnya. ? 3. Sesuai dengan operator
sistem lainnya, University Computer Center (HRZ) mengembangkan peraturan yang menentukan rincian
kerja sama mereka. 4. Semua operator sistem mungkin menetapkan peraturan pengguna tambahan
atau berbeda, jika perlu. 5? Untuk penggunaan infrastruktur dan layanan yang diberikan oleh biaya dan
biaya Universitas Komputer Center (HRZ) harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Jadwal Biaya
HRZ (HRZ-Entgelteordnung). Jadwal Biaya HRZ ini (HRZ-Entgelteordnung) akan diputuskan oleh
Dewan Eksekutif (Präsidium) atas usulan Pusat Komputer Universitas (HRZ).
Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Pengolahan
(DP Infrastructure) dari Pusat Komputer Universitas
(HRZ) Universitas Johann Wolfgang Goethe Frankfurt
am Main, tertanggal 14 November 1996 dan
sebagaimana telah diubah pada tanggal 24 April 1997,
menjadi tidak efektif.

20. ‘Whole-of-government’
is an overarching
term for a group of
responses to the problem
of increased fragmentation
of the public sector and
public services and a wish
to increase integration,
coordination and capacity
(Ling, 2002).
WHOLE OF GOVERNMENT
(WoG)
 Dorongan internal, publik, negara donor.
 Disparitas kapasitas antar sektor.
 Keanekaragaman untuk negara–negara
dengan multietnis.

21. BAGAIMANA
WoG DILAKUKAN?
KATAGORI TIPE KETERANGAN
Koordinasi
(tidak ada
perubahan
kelembagaan)
Penyertaan Pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak
Dialog Pertukaran informasi
Joint
planning
Perencanaan bersama, kerjasama sementara
Integrasi
(s.d.a, ada
penetapan tujuan
besama dan
pembagian tugas
bersama)
Joint working Kolaborasi sementara
Joint venture Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar
yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama
Satelit Entitas yang terpisah, dimiliKi bersama, dibentuk sebagai
mekanisme integratif
Kedekatan dan
pelibatan
(ada kelembagaan
baru)
Aliansi
strategis
Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang
menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama
Union Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak
Merger Penggabungan ke dalam struktur baru
Bentuk hubungan

22. 4 MODEL UNTUK
PEMERINTAHAN-PLATFORM
 Menurut survei Accenture Technology Vision 2017,
68 persen eksekutif layanan masyarakat yang disurvei
percaya bahwa ekosistem digital sudah memiliki dampak
nyata pada, atau akan mengubah secara dramatis,
industri ini.
 Platform yang paling efektif dirancang di sekitar tujuan
spesifik, kebutuhan situasional dan kemampuan saat ini -
dan agensi memiliki pilihan.
 Berikut adalah empat model platform dengan berbagai
saluran komunikasi dan ekosistem untuk memberikan
layanan public

23. PLATFORM UTUH
PEMERINTAHAN:
Terfokus pada peran pemerintah sebagai
penyedia layanan terpusat.Platform ini,
yang sering diaktifkan dengan login pribadi
untuk warga negara dan perusahaan,
memberikan titik sentral akses terhadap
informasi dan layanan lintas pemerintah.
Platform WoG ini paling sesuai untuk
negara-negara yang telah menciptakan
tanggung jawab yang jelas dan terpusat
untuk transformasi layanan digital dan
publik di tingkat federal.
Contoh:
o Government Digital Service di Inggris &
Australian Taxation Office;
o Norwegia sedang menjajaki cara
menggunakan platform Altinn untuk
meningkatkan kolaborasi dengan bisnis
dan masyarakat sipil (mis., Aktivitas
crowdsourcing).

24. PLATFORM PEER:
Platform yang berpusat pada layanan dan
terintegrasi secara vertikal yang didirikan
oleh dua atau lebih entitas pemerintah.
Peer platform mengurangi volume
informasi dan jumlah penyedia layanan
untuk memfasilitasi berbagi data yang
lebih luas dan inisiatif yang lebih berani
yang berfokus pada area layanan publik
tertentu.
Platform sebaya adalah yang terbaik bagi
negara-negara yang tidak memiliki
platform umum untuk layanan digital
publik dan mencari penyampaian yang
lebih baik di bidang kebijakan tertentu
(mis., Dukungan usaha kecil, perizinan)
yang melibatkan beberapa lembaga
publik, sering kali berada di tingkat
federal dan negara bagian / lokal.

25. PLATFORM EKOSISTEM:
Platform terbuka dan berorientasi pada hasil di mana
pemerintah bekerja sama atau menawarkan layanan bersama
dengan aktor non-pemerintah.
Survei Accenture Tech Vision 2017 menegaskan bahwa
pemerintah semakin mencari mitra di luar sektor publik. Hampir
semua (91 persen) eksekutif layanan masyarakat yang disurvei
secara global percaya bahwa sangat penting untuk
mengadopsi model bisnis berbasis platform dan terlibat dalam
ekosistem dengan mitra digital.
Angka ini lebih rendah di Inggris dan Jerman dimana masing-
masing 74 persen dan 61 persen merasakan hal yang sama.
Namun, hanya 28 persen eksekutif global yang melaporkan
bahwa organisasinya secara agresif mengambil langkah untuk
berpartisipasi dalam ekosistem digital.
Hal ini dapat dijelaskan oleh kekhawatiran mereka akan
meningkatnya masalah keamanan maya (70 persen),
kurangnya kontrol karena terikat pada pilihan membuat mitra
saya (66 persen) atau ketidakpastian mereka tentang
gangguan pasar masa depan (66 persen).
Dalam Platform Ekosistem, pemerintah bertindak seperti
orkestra atau hub bagi banyak kolaborator.
Dengan setengah dari eksekutif layanan publik secara global
mengatakan bahwa berpartisipasi dalam ekosistem digital
memberikan manfaat peningkatan kecepatan dan kelincahan
dalam mengembangkan solusi, ini mungkin pendekatan yang
tepat untuk menangani masalah kebijakan rumit yang tidak
dapat ditangani oleh satu penyedia layanan (misalnya,
pengangguran kaum muda dan pelatihan).

26. PLATFORM CROWDSOURCING:
Pendekatan yang terfokus pada
kolaborasi dan inovasi di mana
pemerintah secara terbuka berkolaborasi
dengan warga negara, perusahaan,
organisasi pemerintah lainnya atau LSM.
Seperti Platform Ekosistem, dalam
Platform Crowdsourcing, pemerintah
berfungsi sebagai orkestra atau hub
untuk kolaborasi ekosistem, namun
dengan peran yang tidak terdefinisi
untuk para peserta.Platform ini paling
cocok untuk negara-negara di mana isu
kebijakan baru menuntut pemecahan
masalah yang inovatif dengan
masyarakat sipil.
Contoh: platform crowdsourcing yang
mengundang gagasan dan keahlian
mengenai isu-isu yang sangat kompleks,
seperti USAID Grand Challenge untuk
memerangi epidemi Ebola atau platform
terbuka UNHCR, "Gagasan UNHCR,"
yang mengundang gagasan untuk
memperbaiki kehidupan para pengungsi.

27. PENERAPAN WoG
Kualitas Pelayanan Publik Di
Indonesia:
1) Ada-tidaknya unsur suap;
2) Ada-tidaknya SOP;
3) Kesesuaian pelayanan-SOP;
4) Keterbukaan informasi;
5) Keadilan dan kecepatan;
6) Kemudahan masyarakat
melakukan pengaduan).
Survei integritas (KPK, 2008-2009):
Pemerintah Daerah 6,69/10 --- Pemerintah
Pusat 6,64/10
Penerbitan Peraturan Baru
12.471: 8.311 Permen, 2.446 PP, 49 Perpu.
• Cara pendekatan WoG:
– Penguatan koordinasi
antar lembaga.
– Pembentukan lembaga
koordinasi khusus.
– Pembentukan gugus
tugas.
– Koalisi sosial.
• Tantangan:
– Kapasitas SDM/institusi
– Budaya organisasi
– Kepemimpinan

28. Jenis Pelayanan Publik:
 Pelayanan Administratif (KTP, SIUP, IZIN);
 Pelayanan Jasa (Pendidikan, Kesehatan.):
 Pelayanan Barang (Jalan, Telepon, Listrik);
 Pelayanan Regulatif (Penegakan Hukum,
Peraturan)
• UU 25/2009: Pelayanan Publik
• UU 5/2014: ASN
• Permen PANRB 15/2014:
Pedoman Standar Pelayanan
• Permen PANRB 16/2014:
Pedoman Survei Kepuasan
MasyarakatTerhadap
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
• Permen PANRB 24/20:
Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara
Nasiononal.
Berdasarkan pola pelayanan publik:
 Pelayanan Tugas & Fungsi
 Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap (PPSA):
Belum ada perubahan rantai kelembagaan.
 Pola Pelayanan Satu Pintu (PPSP): Sudah ada
pemangkasan rantai kelembagaan.
 Pola Pelayanan Terpusat: Kantor koordinator.
 Pola Pelayanan Elektronik: Penggunaan TIK
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
DI INDONESIA

29. BEST PRACTICES-WOG
➢ Kepemimpinan: political will, terutama
di tingkat pusat
➢ Budaya: kerjasama, negosiasi,
pengelolaan kompleksitas dan peluang
➢ Cara berpikir baru: tanggung jawab,
indikator dan target kinerja, anggaran,
monev
➢ Struktur: Harus sesuai dengan
tujuannya. Semakin jangka panjang,
semakin formal dan solid strukturnya
➢ Proses kerja baru: tugas dan tanggung
jawab, SOP, manajemen risiko,
manajemen kinerja
➢ Penanganan kesenjangan: informasi,
kapasitas SDM, keuangan,
kebijakan/peraturan.
PRASYARAT BEST
PRACTICES
Best Practices:
Inggris: Joined-up
Government; Whole
of Government
Accounts:
mengkonsolidasikan
5500 akun dalam
rangka transparansi
dan akuntabilitas
laporan keuangan.
E-Government
E-government dapat
mengukung
penerapan WoG
Ketersediaan Chief
Information Officer
(CIO).

30. TERIMAKASIH
“Indonesia Kreative Tanpa Batas“