Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kedeputian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan melalui pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berbasis partisipasi, demokrasi, kemandirian dan keberlanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi sistem dan
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Pemberdayaan masyarakat untuk memberi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan masyarakat.
2. Program Pamsimas bertujuan mengurangi masyarakat tanpa akses air minum dan sanitasi berkelanjutan.
3. Prinsip Musrenbang desa meliputi empowerment, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kedeputian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan melalui pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berbasis partisipasi, demokrasi, kemandirian dan keberlanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi sistem dan
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Pemberdayaan masyarakat untuk memberi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan masyarakat.
2. Program Pamsimas bertujuan mengurangi masyarakat tanpa akses air minum dan sanitasi berkelanjutan.
3. Prinsip Musrenbang desa meliputi empowerment, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.
ekspose posyandu kasih ibu rw 22 Edit.pptxRiesTea1
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Posyandu Kasih Ibu Rw 22 didirikan sejak 1994 dan telah berjalan selama 28 tahun; (2) Posyandu ini melayani 171 penduduk di Rw 22 Kp. Cijeungjing; (3) Posyandu ini memiliki berbagai program dan inovasi untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, balita, dan lanjut usia.
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas arahan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia dengan menekankan pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Desa Punggul meliputi profil desa, peta wilayah administrasi, program pembangunan, inovasi, dan kegiatan masyarakat. Desa Punggul memiliki luas 250 hektar dengan 3,293 jiwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai PNS, wiraswasta, petani dan lainnya. Desa ini telah melakukan berbagai inovasi di bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
Ketimpangan penggunaan dana desa masih tinggi karena alokasi yang tidak adil dan pengawasan yang lemah. Pembangunan fokus pada infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Perlunya penyelarasan perencanaan pusat dan daerah untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017 Sri Suwanti
1. Beberapa program prioritas yang diusulkan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pelatihan kader, sosialisasi pencegahan kekerasan, pengembangan usaha mikro, peningkatan kapasitas posyandu dan pendidikan anak usia dini.
2. Masalah yang dihadapi antara lain kurangnya kemandirian ekonomi perempuan, rendahnya partisipasi politik perempuan, dan masalah gizi serta kesehatan
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas melalui kerja sama lintas sektor. Terdapat 8 program utama yang dilaksanakan secara terpadu dan sinkron meliputi penyediaan data, advokasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dilakukan analisis situasi, perencanaan, koordinasi, pemantauan, serta pengukuran keberhasilan melalui Indeks Pembangunan Keluarga.
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdfMuhammadHelmiRahman1
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan penggalian potensi wilayah melalui identifikasi sumber daya alam, manusia, sosial budaya, dan masalah yang ada di desa.
ekspose posyandu kasih ibu rw 22 Edit.pptxRiesTea1
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Posyandu Kasih Ibu Rw 22 didirikan sejak 1994 dan telah berjalan selama 28 tahun; (2) Posyandu ini melayani 171 penduduk di Rw 22 Kp. Cijeungjing; (3) Posyandu ini memiliki berbagai program dan inovasi untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, balita, dan lanjut usia.
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas arahan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia dengan menekankan pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Desa Punggul meliputi profil desa, peta wilayah administrasi, program pembangunan, inovasi, dan kegiatan masyarakat. Desa Punggul memiliki luas 250 hektar dengan 3,293 jiwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai PNS, wiraswasta, petani dan lainnya. Desa ini telah melakukan berbagai inovasi di bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
Ketimpangan penggunaan dana desa masih tinggi karena alokasi yang tidak adil dan pengawasan yang lemah. Pembangunan fokus pada infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Perlunya penyelarasan perencanaan pusat dan daerah untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.
SRI SUWANTI - ISU DAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK JAWA TENGAH 2016 - 2017 Sri Suwanti
1. Beberapa program prioritas yang diusulkan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pelatihan kader, sosialisasi pencegahan kekerasan, pengembangan usaha mikro, peningkatan kapasitas posyandu dan pendidikan anak usia dini.
2. Masalah yang dihadapi antara lain kurangnya kemandirian ekonomi perempuan, rendahnya partisipasi politik perempuan, dan masalah gizi serta kesehatan
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas melalui kerja sama lintas sektor. Terdapat 8 program utama yang dilaksanakan secara terpadu dan sinkron meliputi penyediaan data, advokasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dilakukan analisis situasi, perencanaan, koordinasi, pemantauan, serta pengukuran keberhasilan melalui Indeks Pembangunan Keluarga.
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdfMuhammadHelmiRahman1
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan penggalian potensi wilayah melalui identifikasi sumber daya alam, manusia, sosial budaya, dan masalah yang ada di desa.
2. LATAR BELAKANG
•Penguatan
Capaian
Sasaran KB
•Bagian dr
Pengentasan
Kemiskinan
Amanat
Preside
n
•Di tingkat
Dusun/RW
•Miniatur
Pembanguna
n KKBPK
dan lintas
sector
secara utuh
Bentuk
Kampun
g KB
•Kamp. KB sbg
Icon Media
Kampanye
Program KKBPK
•Sinergitas
Pembangunan
sector lain
Kesejahte
raan
Masyarak
at
3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ialah proses
pembangunan di
mana masyarakat
berinisiatif
memulai proses
kegiatan sosial
untuk
memperbaiki
situasi dan kondisi
diri sendiri
Sehingga masyarakat
memiliki kemampuan
untuk melakukan
sesuatu
• Kesetaraan
• Partisipasi
• Kemandiria
n/Swadaya
• Berkelanjut
an
PENDEKATAN
4. ialah proses
pembangunan di mana
masyarakat
berinisiatif
memulai proses
kegiatan sosial untuk
memperbaiki situasi
dan kondisi diri sendiri
FAKTOR
PENDORONG :
DARI PEMERINTAH
DARI TOKOH FORMAL
TOKOH INFORMAL
PIHAK LAIN YANG
PEDULI
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau
meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk
mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat
mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung
jawabnya selaku anggota masyarakat.
6. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.Mampu mengenali potensi masyarakat
2.Mampu berkomunikasi dengan masyarakat
3.Profesional dalam pendekatan kepada masyarakat
4.Memahami kondisi masyarakat : budaya, keyakinan
5.Punya ketrampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
6.Mengetahui keterbatasan diri sehingga mengetahui :
•Kapan meminta nasehat
•Dimana mendapatkan nasehat tenaga ahli
•Siapa yang harus didekati
•Ruang lingkup tugas dari berbagai dinas
•Sumber-sumber bantuan tambahan (CSR, Funding)
7. KAMPUNG KB
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MENINDAKLANJUTI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 440/70/SJ TANGGAL 11
JANUARI 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENCANANGAN KAMPUNG KB, GUNA PERCEPATAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM
Tanggal 14 Januari 2016 dilakukan Rapat
Koordinasi Pembentukan dan Pencanangan
Kampung KB, dipimpin Oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesra (Mewakili
Gubernur).
Dibentuklah 1 (satu) Kampung KB di
masing-masing Kabupaten/ Kota.
8. PENCANANGAN KAMPUNG KB DIY
OLEH GUBERNUR TANGGAL 2 FEBRUARI 2016
(Roadmap tahun 2016 : 1 KAMPUNG KB DI
SETIAP KAB-KOTA)
9. PENCANANGAN KAMPUNG KB
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
OLEH GUBERNUR DIY PADA TANGGAL 2 FEBRUARI 2016, PADA 5
KAMPUNG KB DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Dusun Tegiri 2 Desa Hargowilis Kec. Kokap Kab. Kulonprogo
Dusun Jasem Desa Srimulyo Kec Piyungan Kab. Bantul
Dusun Wonolagi Desa Ngleri Kec, Playen Kab. Gunungkidul
Dusun Malangrejo Desa Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman
RW. 12 Kelurahan Prawirodirjan Kec. Gondomanan Yogyakarta
Dusun Cepoko, Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul
10. TUJUAN KHUSUS
• PENINGKATAN DAN KUALITAS AKURASI DATA DAN PETA
KELUARGA
• PENINGKATAN JUMLAH PESERTA KB AKTIF
• PENINGKATAN JUMLAH PESERTA KB MKJP (METODE
KONTRASEPSI JANGKA PANJANG)
• PENINGKATAN JUMLAH PESERTA KB PRIA
• PENURUNAN ANGKA UNMETNEED
• PENINGKATAN PARTISIPASI KELG YANG MEMILIKI BALITA
DALAM BKB
• PENINGKATAN PARTISIPASI KELG YANG MEMILIKI REMAJA
11. • PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
• PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT
• PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI
• Peningkatan partisipasi lansia dalam BKL
• Peningkatan partisipasi remaja dalam PIK
• Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan
12. LANJUTAN TUJUAN KHUSUS…….
• PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH ANAK USIA SEKOLAH
• PENINGKATAN LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN YANG SEHAT
• PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN SEKTOR
PEMBANGUNAN TERKAIT
13. SASARAN PENGGARAPAN
• KELUARGA
• REMAJA
• PENDUDUK LANJUT USIA
• PASANGAN USIA SUBUR
• KELUARGA DENGAN BALITA
• KELUARGA DENGAN REMAJA
• KELUARGA DENGAN LANSIA
• SASARAN SEKTOR SESUAI BIDANG TUGAS MASING-MASING
14. PELAKSANA
• KEPALA DESA
• KETUA RW
• KETUA RT
• PKB, PLKB, TPD
• PETUGAS LAPANGAN SEKTOR TERKAIT
• PKK DESA, KALURAHAN
• INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
• TOMA, TOGA
• KADER
16. PRASYARAT
•Komitmen dan
peran aktif :
inst, unit
kerja, Pemda,
Pemkot, Ke,
desa/Kal
Dukungan dan
Komitmen Pemda
•Bersumber
dari : Pendat
Kelg, Data
Potensi Desa,
Data DukCaPil
Ketersediaan Data&Inf.
Kependudukn yang
akurat
•TOMA, TOGA,
Masyarakat
wilayah
setempat
Partisipasi
Masyarakat
18. KRITERIA UTAMA
• JUMLAH KELUARGA MISKIN DI ATAS RATA-RATA
TINGKAT DESA DIMANA KAMPUNG KB TERSEBUT
BERADA
• JUMLAH PESERTA KB DI BAWAH RATA-RATA
PENCAPAIAN PESERTA KB TINGKAT DESA DIMANA
KAMPUNG KB TERSEBUT BERADA
19. KRITERIA WILAYAH
• KUMUH *PESISIR/NELAYAN
• DAS *BANTARAN KERETA API
• KAWASAN MISKIN (MISKIN PERKOTAAN) *TERPENCIL
• PERBATASAN *KAWASAN INDUSTRI
• KAWASAN WISATA *PADAT PENDUDUK
20. KRITERIA KHUSUS
• ASPEK DATA
• ASPEK KEPENDUDUKAN
• ASPEK PROGRAM KELUARGA BERENCANA
• ASPEK PEMBANGUNAN KELUARGA
• PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR TERKAIT
21. URAIAN KRITERIA KHUSUS……..
Aspek Data
• Tiap RT atau RW punya
data dan peta keluarga
yang bersumber dari
Pendataan Keluarga,
Data Kependudukan
dan atau pencatatan
sipil
Aspek Kependudukan
•Angka Partisipasi
Sekolah Rendah
dan tingkat putus
sekolah tinggi
Aspek Program
Keluarga Berencana
•PA lebih rendah dr capaian
rata-rata Tk.
Desa/Kalurahan
•Penggunaan MKJP lebih
rendah dr capaian rata-
rata Tk. Desa/Kalurahan
•Unmetneed lebih tinggi dr
capaian rata-rata Tk.
Desa/Kalurahan
22. URAIAN KRITERIA KHUSUS……..
Aspek
Pembangunan
Keluarga
•Partisipasi keluarga dlm program pembinaan
ketahanan keluarga
•Partisipasi keluarga dlm program pemberdayaan
peningkatan ekonomi keluarga
•Partisipasi keluarga dlm kegiatan GenRe melalui PIK
Program
Pembangunan
Sektor Terkait
•Kesehatan
•Sosial Ekonomi
•Pendidikan
•Pemukiman dan Lingkungan
•Kriteria lain sesuai kebutuhan masyarakat
23. MODEL PENGGARAPAN
Data Kepnddk
dinamis & akurat
Pemerintah yang
berdaya&melayani
Partisipasi Masy
Penggarapan
KBKR
Pembangunan
Keluarga
Prog, Keg
Lintas Sektor
Penggarapan
DALDUK
Kampung
KB
Pemberd
ayaan
Masyarak
at
24. REDIFINISI KAMPUNG KB
• SATUAN WILAYAH SETINGKAT DESA ATAU KALURAHAN
ATAU SEBUTAN LAIN DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG
MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN SECARA
KOMPEREHENSIF DAN TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM
KKBPK DI LINI LAPANGANDALAM RANGKA
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAN
MASYARAKAT
25. 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Bantul Sleman Gn. Kidul Kulonprogo Kota Jogja
16 16
17
11
13
Road Map Pembentukan Kampung KB
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018
9 Di
Lokasi
Desa
Stunting
73
Kampung
KB Tahun
2018 di
DIY