Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)

6,257 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
261
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • KETENTUAN UMUM - definisi (pengertian umum) KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, KPBPB, KEK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL ruang lingkup perizinan dan nonperizinan penanaman modal, tatacara pengajuan permohonan dan penerbitan perizinan /nonperizinan penanaman modal KETENTUAN LAIN - surat kuasa, pengaturan standarisasi penomoran produk
  • Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)

    1. 1. invest in Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesiaindonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in Invest in Invest in able indonesia Invest © 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved PEDOMAN DAN TATACARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 1
    2. 2. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 2 PENANAMAN MODAL UU No. 25/2007 oPenanaman Modal : segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia Penanaman modal dalam negeri Penanaman modal asing (skala usaha menengah dan besar – UU No.20/2008)
    3. 3. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 3 TAHAPAN PENANAMAN MODAL Investasi Perizinan Investasi Peninjauan target lokasi Pertemuan khusus dengan Calon Investor Kontak Investor oleh Kegiatan Promosi Operasional Legalitas Proyek Kunjungan Lokasi Kajian Detail Informasi Awal Seminar, Pameran, Media Massa, One on One Meeting, Business Meeting Matchmaking Company Visit, Pendampingan Misi, Pendampingan proses perizinan REALISASI
    4. 4. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 4 PELAYANANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL NSPK PELAYANAN PM PERKA BKPM NO. 5 TAHUN 2013 PTSP PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH PUSAT PENERBITAN PERIZINAN PM ( KEWENANGAN ) Kesamaan metode/cara penilaian permohonan  Kesamaan waktu proses penerbitan perizinan  Penyeragaman format produk perizinan yang diterbitkan UU 25/2007, PP 38/2007
    5. 5. 1. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi 2. Pelaksanaan ketentuan / pengaturan bidang usaha dari Kementerian Teknis 3. Hasil evaluasi implementasi Perka 12/2009 dilakukan penggantian (pencabutan) bukan revisi Perka 12/2009 DASAR PEMIKIRAN
    6. 6. OUTLINE PERKA NO. 5/2013 (Terdiri dari 11 Bab, 111 Pasal dan 16 kelompok Lampiran) I.KETENTUAN UMUM II.MAKSUD III.TUJUAN IV.KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL V.PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL VI. PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL VII. PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL VIII. SANKSI IX. KETENTUAN LAIN X. KETENTUAN PERALIHAN **) XI. KETENTUAN PENUTUP **) untuk provinsi/kabupaten/kota pengaturan baru diberlakukan 90 hari setelah diundangkan
    7. 7. PENGATURAN BARU PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
    8. 8. PENGATURAN PRINSIP DASAR 1. PMDN : Minimal nilai investasi PMDN yang wajib diproses menggunakan SPIPISE – mulai dari Rp. 500.000.000 2. PMA : • Minimal nilai investasi – lebih besar dari Rp. 10 Milyar atau nilai setaranyan dalam US$ • Minimal modal disetor atau ditempatkan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau nilai setaranya dalam US$ • Minimal nominal saham dalam penyertaan modal perseroan – Rp. 10.000.000 atau nilai setaranya dalam US$ • Perhitungan persentase modal (saham) berdasarkan nominal saham bukan lembar saham 3. Mekanisme permohonan di bidang usaha jasa diawali dengan presentasi tentang rencana kegiatan usaha
    9. 9. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 9 9 PERBANDINGAN PRINSIP DASAR PERIZINAN PENANAMAN MODAL PERKA 12/2009 DAN PERKA 5/2013 PENDAFTARAN IZIN PRINSIP IZIN PRINSIP IZIN USAHA IZIN USAHA PRODUKSI  Izin Operasional dari Kementerian terkait  Perizinan Daerah  Izin Operasional dari Kementerian terkait  Perizinan Daerah PERKA BKPM NO.12/2009 PERKA NO 5/2013
    10. 10. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 10 1.MEMULAI USAHA 2.PERLUASAN 3.PENGGABUNGAN PERUSAHAAN 1.IZIN PRINSIP 2.IZIN PRINSIP PERLUASAN 3.IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN 1. IZIN USAHA 2. IZIN USAHA PERLUASAN 3. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN SIAP PRODUKSI/ OPERASI PERUBAHAN 1. IZIN PRINSIP PERUBAHAN 2. IZIN USAHA PERUBAHAN KANTOR PERWAKILAN 1. IZIN KPPA 2. IZIN UP3A JENIS IZIN PENANAMAN MODAL
    11. 11. PENGATURAN BARU 1. MEMULAI USAHA :  Klasifikasi : • Pendirian usaha baru • Alih status (PMDN-PMA atau PMA – PMDN) • Pindah lokasi ( PMDN kewenangan daerah)  Izin Prinsip (IP) diterbitkan terpisah antara IP bidang usaha industri dan IP bidang usaha selain industri 2. PERLUASAN USAHA :  Industri : • Peningkatan kapasitas untuk produk yang sama (KBLI), dan • > 30% dari kapasitas izin (kumulatif), dan • Lokasi yang sama dengan proyek sebelumnya  Selain industri - peningkatan kapasitas atau penambahan kegiatan baru ( tidak berubah)
    12. 12. PENGATURAN BARU 3. IZIN USAHA :  Definisi --- Siap produksi / operasi  Nomenklatur, mekanisme, format produk, masa berlaku  Izin Usaha (IU) diterbitkan terpisah sesuai Kementerian Pembina 4. PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) :  Surviving dan Merging Company, harus sudah memiliki Izin Usaha untuk salah satu atau seluruh proyeknya.  Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan  Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
    13. 13. PENGATURAN BARU 5. PERUBAHAN :  Izin Prinsip Perubahan – untuk semua ketentuan baik dalam IP maupun IU,  Izin Usaha Perubahan – perubahan jenis produksi karena diversifikasi, perubahan lokasi proyek, perubahan kapasitas produksi 6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :  Default 3 tahun ( bisa ditetapkan lebih cepat atau lebih lama tergantung bidang usaha)  Perpanjangan maksimum 3 tahun ( maksimum selama jangka waktu proyeknya)  Melebihi jangka waku ( 3 + 3 tahun), dilakukan BAP, bila tidak ada realisasi, dan perusahaan menyatakan tetap berminat melakukan usaha – diterbitkan IP pengganti dengan mengacu ketentuan yang berlaku pada saat penerbitan IP pengganti
    14. 14. PENGATURAN BARU 7. ALIH STATUS Perusahaan yang melakukan alih status menjadi PMA setelah Perka ini diterbitkan , anak perusahaannya dalam waktu 1 (satu) tahun wajib mengubah status menjadi PMA 8. PERUSAHAAN MODAL VENTURA : Dilarang sebagai pemegang saham dalam perusahaan PMA / PMDN Apabila telah menjadi pemegang saham pada saat Perka berlaku maka masa kepemilikan saham dibatasi maksimal 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
    15. 15. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 15 PMK 176/2011 Jo. 76/2012 BARU IZIN PRINSIP (MESIN + BARANG/BAHAN) PENGEMBANGAN PERLUASAN RESTRUKTURISASI /REHABILITASI/ MODERNISASI IZIN PRINSIP PERLUASAN (MESIN + BARANG/BAHAN) MESIN
    16. 16. PENGATURAN BARU 1. Wajib menyampaikan rencana pengadaan seluruh investasi mesin, sejak awal pengajuan fasilitas pabean mesin 2. Pengajuan permohonan fasilitas pabean barang dan bahan paling lama 2 tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha 3. Pencantuman HS Code 10 digit dalam ML 4. Permohonan perpanjangan jangka waktu pengimporan mesin wajib diajukan sebelum berakhirnya masa pengimporan 5. Pengaturan mekanisme pengajuan permohonan fasilitas pabean mesin, barang dan bahan
    17. 17. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 17 PMK 176/2011 Jo. 76/2012 INVESTASI MESIN DALAM IP SK PABEAN IMPOR MESIN SK PABEAN IMPOR BARANG DAN BAHAN (2 THN ) TKDN (komponen mesin DN > 30%) SK PABEAN IMPOR BARANG DAN BAHAN (4 THN) IZIN USAHA PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PENAMBAHAN PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PERPANJANGAN WAKTU IMPOR (+1) PERPANJANGAN WAKTU IMPOR +1 TH UTK PRODUK TATANIAGA PERPANJANGAN WAKTU IMPOR SK PABEAN IMPOR MESIN PERUBAHAN/ PENGGANTIAN/ PENAMBAHAN/ PERPANJANGAN
    18. 18. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 18 PERMENDAG 27 /2012 Jo .59/2012 Komoditi/ Produk impor untuk tujuan diperdagangkan Komoditi /Produk impor untuk tujuan digunakan dalam proses produksi PENDAFTARAN/ IZIN PRINSIP/ IZIN USAHA IZIN USAHA PERDAGANGAN IMPOR API-P API-U Lebih dari 1 section – melampirkan bukti hubungan istimewa antara supplier dan importir, surat keterangan importir / KBRI
    19. 19. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 19 TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN BELUM BHI BHI IZIN PRINSIP (pendirian baru) Calon pemegang saham atau KUASA PENANDATANGAN permohonan Kuasa PENGURUSAN Permohonan (konsultan hukum/jasa konsultan berbadan hukum) • IP/IP-PL/IP-PB/IP-PP • IU/IU-PL/IU-PB/IU-PP • SK PABEAN • API PIMPINAN PERUSAHAAN menandatangani permohonan Kuasa PENGURUSAN Permohonan (konsultan hukum/jasa konsultan berbadan hukum)
    20. 20. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 20 TERIMA KASIH
    21. 21. Terima Kasih Invest in... © 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 F : +62 21 E : info@bkpm.go.id 21

    ×