Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)

invest in
Invest in remarkable indonesia Invest in
remarkable indonesiaindonesia
Invest in remarkable indonesia
indonesia
Invest in
indonesia
Invest in
Invest in
Invest in
able indonesia Invest
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
PEDOMAN DAN TATACARA PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PENANAMAN MODAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
1

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
2
PENANAMAN MODAL
UU No. 25/2007
oPenanaman Modal : segala bentuk
kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah Republik Indonesia
Penanaman modal dalam negeri
Penanaman modal asing
(skala usaha menengah dan besar – UU No.20/2008)

3
TAHAPAN PENANAMAN MODAL
Investasi
Perizinan
Investasi
Peninjauan target lokasi
Pertemuan khusus dengan
Calon Investor
Kontak Investor oleh Kegiatan Promosi
Operasional
Legalitas Proyek
Kunjungan Lokasi
Kajian Detail
Informasi Awal
Seminar, Pameran,
Media Massa,
One on One Meeting,
Business Meeting
Matchmaking
Company Visit,
Pendampingan Misi,
Pendampingan
proses perizinan
REALISASI

4
PELAYANANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
NSPK PELAYANAN PM
PERKA BKPM NO. 5 TAHUN 2013
PTSP PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH PUSAT
PENERBITAN PERIZINAN PM
( KEWENANGAN ) Kesamaan metode/cara penilaian
permohonan
 Kesamaan waktu proses penerbitan
perizinan
 Penyeragaman format produk perizinan
yang diterbitkan
UU 25/2007, PP 38/2007

1. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi
2. Pelaksanaan ketentuan / pengaturan bidang usaha
dari Kementerian Teknis
3. Hasil evaluasi implementasi Perka 12/2009
dilakukan penggantian (pencabutan) bukan revisi Perka
12/2009
DASAR PEMIKIRAN

OUTLINE PERKA NO. 5/2013
(Terdiri dari 11 Bab, 111 Pasal dan 16 kelompok Lampiran)
I.KETENTUAN UMUM
II.MAKSUD
III.TUJUAN
IV.KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
V.PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
MODAL
VI. PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
VII. PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
VIII. SANKSI
IX. KETENTUAN LAIN
X. KETENTUAN PERALIHAN **)
XI. KETENTUAN PENUTUP
**) untuk provinsi/kabupaten/kota pengaturan baru diberlakukan 90 hari setelah diundangkan

PENGATURAN BARU PROSEDUR
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENGATURAN PRINSIP DASAR
1. PMDN :
Minimal nilai investasi PMDN yang wajib diproses
menggunakan SPIPISE – mulai dari Rp. 500.000.000
2. PMA :
• Minimal nilai investasi – lebih besar dari Rp. 10 Milyar atau
nilai setaranyan dalam US$
• Minimal modal disetor atau ditempatkan adalah sebesar Rp.
2.500.000.000,- atau nilai setaranya dalam US$
• Minimal nominal saham dalam penyertaan modal perseroan
– Rp. 10.000.000 atau nilai setaranya dalam US$
• Perhitungan persentase modal (saham) berdasarkan
nominal saham bukan lembar saham
3. Mekanisme permohonan di bidang usaha jasa diawali
dengan presentasi tentang rencana kegiatan usaha

9
9
PERBANDINGAN PRINSIP DASAR PERIZINAN PENANAMAN MODAL
PERKA 12/2009 DAN PERKA 5/2013
PENDAFTARAN
IZIN PRINSIP IZIN PRINSIP
IZIN USAHA IZIN USAHA
PRODUKSI
 Izin Operasional dari
Kementerian terkait
 Perizinan Daerah
 Izin Operasional dari
Kementerian terkait
 Perizinan Daerah
PERKA BKPM
NO.12/2009
PERKA NO
5/2013

10
1.MEMULAI USAHA
2.PERLUASAN
3.PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN
1.IZIN PRINSIP
2.IZIN PRINSIP PERLUASAN
3.IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN
1. IZIN USAHA
2. IZIN USAHA PERLUASAN
3. IZIN USAHA PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN
SIAP PRODUKSI/
OPERASI
PERUBAHAN
1. IZIN PRINSIP PERUBAHAN
2. IZIN USAHA PERUBAHAN
KANTOR PERWAKILAN
1. IZIN KPPA
2. IZIN UP3A
JENIS IZIN PENANAMAN MODAL

PENGATURAN BARU
1. MEMULAI USAHA :
 Klasifikasi :
• Pendirian usaha baru
• Alih status (PMDN-PMA atau PMA – PMDN)
• Pindah lokasi ( PMDN kewenangan daerah)
 Izin Prinsip (IP) diterbitkan terpisah antara IP bidang usaha industri dan
IP bidang usaha selain industri
2. PERLUASAN USAHA :
 Industri :
• Peningkatan kapasitas untuk produk yang sama (KBLI), dan
• > 30% dari kapasitas izin (kumulatif), dan
• Lokasi yang sama dengan proyek sebelumnya
 Selain industri - peningkatan kapasitas atau penambahan kegiatan
baru ( tidak berubah)

PENGATURAN BARU
3. IZIN USAHA :
 Definisi --- Siap produksi / operasi
 Nomenklatur, mekanisme, format produk, masa berlaku
 Izin Usaha (IU) diterbitkan terpisah sesuai Kementerian
Pembina
4. PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) :
 Surviving dan Merging Company, harus sudah memiliki Izin
Usaha untuk salah satu atau seluruh proyeknya.
 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan

PENGATURAN BARU
5. PERUBAHAN :
 Izin Prinsip Perubahan – untuk semua ketentuan baik dalam IP
maupun IU,
 Izin Usaha Perubahan – perubahan jenis produksi karena
diversifikasi, perubahan lokasi proyek, perubahan kapasitas
produksi
6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :
 Default 3 tahun ( bisa ditetapkan lebih cepat atau lebih lama
tergantung bidang usaha)
 Perpanjangan maksimum 3 tahun ( maksimum selama jangka
waktu proyeknya)
 Melebihi jangka waku ( 3 + 3 tahun), dilakukan BAP, bila tidak ada
realisasi, dan perusahaan menyatakan tetap berminat melakukan
usaha – diterbitkan IP pengganti dengan mengacu ketentuan yang
berlaku pada saat penerbitan IP pengganti

PENGATURAN BARU
7. ALIH STATUS
Perusahaan yang melakukan alih status menjadi PMA setelah
Perka ini diterbitkan , anak perusahaannya dalam waktu 1 (satu)
tahun wajib mengubah status menjadi PMA
8. PERUSAHAAN MODAL VENTURA :
Dilarang sebagai pemegang saham dalam perusahaan PMA /
PMDN
Apabila telah menjadi pemegang saham pada saat Perka
berlaku maka masa kepemilikan saham dibatasi maksimal 10
tahun dan tidak dapat diperpanjang.

15
PMK 176/2011 Jo. 76/2012
BARU
IZIN PRINSIP
(MESIN +
BARANG/BAHAN)
PENGEMBANGAN
PERLUASAN
RESTRUKTURISASI
/REHABILITASI/
MODERNISASI
IZIN PRINSIP PERLUASAN
(MESIN +
BARANG/BAHAN)
MESIN

PENGATURAN BARU
1. Wajib menyampaikan rencana pengadaan seluruh
investasi mesin, sejak awal pengajuan fasilitas pabean
mesin
2. Pengajuan permohonan fasilitas pabean barang dan bahan
paling lama 2 tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha
3. Pencantuman HS Code 10 digit dalam ML
4. Permohonan perpanjangan jangka waktu pengimporan
mesin wajib diajukan sebelum berakhirnya masa
pengimporan
5. Pengaturan mekanisme pengajuan permohonan fasilitas
pabean mesin, barang dan bahan

17
PMK 176/2011 Jo. 76/2012
INVESTASI
MESIN
DALAM IP
SK PABEAN
IMPOR MESIN
SK PABEAN
IMPOR
BARANG DAN
BAHAN
(2 THN )
TKDN
(komponen mesin DN > 30%)
SK PABEAN
IMPOR
BARANG DAN
BAHAN
(4 THN)
IZIN USAHA
PERUBAHAN/
PENGGANTIAN
PENAMBAHAN
PERUBAHAN/
PENGGANTIAN
PERUBAHAN/
PENGGANTIAN
PERPANJANGAN
WAKTU IMPOR
(+1)
PERPANJANGAN
WAKTU IMPOR
+1 TH UTK PRODUK
TATANIAGA
PERPANJANGAN
WAKTU IMPOR
SK PABEAN IMPOR
MESIN
PERUBAHAN/
PENGGANTIAN/
PENAMBAHAN/
PERPANJANGAN

18
PERMENDAG 27 /2012 Jo .59/2012
Komoditi/ Produk impor
untuk tujuan diperdagangkan
Komoditi /Produk impor
untuk tujuan digunakan
dalam proses produksi
PENDAFTARAN/
IZIN PRINSIP/
IZIN USAHA
IZIN USAHA
PERDAGANGAN
IMPOR
API-P
API-U
Lebih dari 1 section –
melampirkan bukti hubungan
istimewa antara supplier dan
importir, surat keterangan
importir / KBRI

19
TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN
BELUM BHI BHI
IZIN PRINSIP
(pendirian baru)
Calon pemegang
saham
atau
KUASA
PENANDATANGAN
permohonan
Kuasa
PENGURUSAN
Permohonan
(konsultan hukum/jasa
konsultan berbadan
hukum)
• IP/IP-PL/IP-PB/IP-PP
• IU/IU-PL/IU-PB/IU-PP
• SK PABEAN
• API
PIMPINAN PERUSAHAAN
menandatangani permohonan
Kuasa
PENGURUSAN
Permohonan
(konsultan hukum/jasa
konsultan berbadan hukum)

20
TERIMA KASIH

Terima Kasih
Invest in...
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
CONTACT US
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
P.O. Box 3186, Indonesia
P : +62 21
F : +62 21
E : info@bkpm.go.id 21

Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)

Similar to Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013) (20)

Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)

Editor's Notes