Dokumen tersebut membahas mengenai reformasi penyelenggaraan pendidikan terkait dengan perubahan UUD 1945 dan berbagai peraturan terkait pendidikan seperti UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Perpustakaan, serta berbagai peraturan menteri dan peraturan pemerintah. Dokumen ini juga membahas mengenai kondisi guru di Jawa Tengah, masalah dan tantangan pengembangan kualifikasi, sertifikasi, dan profesionalitas guru

2. REFORMASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TERKAIT DENGAN PPTK AMANDEMEN UUD 1945 (2002 – SEKARANG) UU NO 20/2003 SISDIKNAS UU NO 14/2005 GURU DAN DOSEN UU NO 43/2007 PERPUSTAKAAN UU NO 9/2009 BHP PP NO 19/2005 SNP BERBAGAI PERMENDIKNAS PP NO 74/2008 GURU MENEGUHKAN GURU SEBAGAI PROFESI TERHORMAT

3. KERANGKA PIKIR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEBIJAKAN SEKTOR PENDIDIKAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG SISWA BELAJAR MENGAJAR INFRASTRUKTUR PENGETAHUAN MANA J EMEN SEKOLAH DAN GOVERNANCE SUMBER DAYA MANUSIA DAN FISIK Source: EFA Global Monitoring Report 2005 Peran Guru ? School Climate Komite Sekolah Legislatif Pemda Pemerintah Pusat Peran Kepala Sekolah Kepala Sekolah, Tenaga kependidikan lainnya Guru

4. PERAN UTAMA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PROSES PENINGKATAN MUTU Source: The World Bank 2005 EFEKTIVITAS BELAJAR- MENGAJAR KURIKULUM DAN PEDOMAN PEMBUKTIANNYA (UJIAN) PROSES DAN MEKANISME AKUNTABILITAS, TERMASUK TATA KELOLA SEKOLAH PEMENUHAN KEBUTUHAN, PELATIHAN, DAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU TINGKAT KEHADRIAN DAN MOTIVASI SISWA HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT DUKUNGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BUDAYA KEPEMIMPINAN, DAN INTERNAL ORGANISASI SEKOLAH LINGKUNGAN FISIK SEKOLAH

8. PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN UU GURU PIHAK PELUANG TANTANGAN GURU Memperoleh jaminan hak, martabat dan peningkatan profesionalisme Membangun pribadi sebagai penyandang profesi yang kompeten PEMERINTAH Melakukan pembenahan manajemen guru yang tepat Mewujudkan pelaksanaan kewenangan yang tepat ORGANISASI GURU Memperoleh jaminan sebagai wadah pengembangan profesionalitas guru Mewujudkan kinerja organisasi profesi yang bermanfaat PIHAK TERKAIT Diakui peranannya untuk mendukung perwujudan profesionalisme guru Berkontribusi secara profesional dan proporsional

9. UUD 1945 LEMBAGA NEGARA SIST PEM RI Kementrian Negara PEMDA PROVINSI GUBERNUR badan-badan lain yang fungsinya berka Itan dg kekuasaan kehakiman MPR DPR DPD MA MK KY PRES Bank Sentral BPK KPU Dewan Pertimbangan TNI/ POLRI PUSAT Perwakilan BPK Provinsi DPRD PEMDA KAB/KOTA BUPATI/ WALIKOTA DPRD Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan TUN DAERAH SKPD (DISPENDIK DISPENDIK KAB/KOTA SEKOLAH

15. KONDISI GURU JAWA TENGAH BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

16. KONDISI GURU JAWA TENGAH BERDASARKAN UMUR

17. KONDISI GURU JAWA TENGAH BERDASARKAN GOLONGAN

18. KONDISI GURU JAWA TENGAH BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

19. TINGKAT KETIDAKSESUAIAN MENGAJAR GURU NO MAPEL SMP SMA 1 PPKn 6.28 % 5.56 % 2 Agama 8.51 % 7.88 % 3 Bhs Indonesia 11.17 % 7.89 % 4 Bhs Inggris 9.21 % 8.52 % 5 Sejarah - 4.85 % 6 Pend. Jasmani 6.05 % 5.20 % 7 Matematika 11.01 % 8.61 % 8 IPA 12.00 % - 9 Fisika - 6.75 % 10 Biologi - 6.19 % 11 Kimia - 5.64 % 12 IPS 12.26 % -

20. TINGKAT KETIDAKSESUAIAN MENGAJAR GURU NO MAPEL SMP SMA 13 Ekonomi - 7.04 % 14 Sosiologi - 3.18 % 15 Geografi - 3.97 % 16 Seni dan Kerajinan 5.73 % - 17 Muatan Lokal 11.87 % - 18 Tata Negara - 0.77 % 19 Antropologi - 0.82 % 20 Seni - 3,18 % 21 Bahasa Asing - 2.09 % 22 BP 5.91 % 5.40

21. DI JAWA TENGAH (Non Depag) Kualifikasi dan Sertifikasi Guru No Sat dik Guru Kualifikasi D IV / S1 Lulus Sertifikasi 1. TK 28.667 3.281 / 11.44 % 1.315 / 40.07 % 2. SD 157.738 35.930 / 22.77 % 23.227/ 64.64 % 3. SMP 66.603 50.247 / 75.44 % 18.405 / 36.62 % 4. SMA 24.186 21.672 / 89.60 % 8.344 / 38.50 % 5. SMK 22.024 18.503 / 84.01 % 5.241 / 28.32 % 6. SLB 989 492 / 49.74 % 270 / 54.87 % Jumlah 300.207 130.125 / 43.34 % 56.802 / 43.65 %

22. MASALAH & ISU STRATEGIS KUALIFIKASI PTK (1) Masih besarnya jumlah guru yang belum berkualifikasi S1 / D IV (170.082 = 56,66 %) Keterbatasan dana pemerintah serta belum adanya mekanisme pelaksanaan subsidi yang efektif Belum adanya pemetaan guru untuk keperluan “pengendalian” pemilihan jurusan peningkatan kualifikasi Proses peningkatan kualifikasi belum sepenuhnya mendukung peningkatan kompetensi

23. MASALAH & ISU STRATEGIS KUALIFIKASI PTK (2) Belum dapat dipenuhinya kualifikasi S1/DIV dari lulusan LPTK untuk jurusan tertentu (komputer, sosiologi, antropologi) Rekruitmen guru di daerah (terutama sekolah swasta) belum memenuhi standar kualifikasi Belum ada sistem dan mekanisme sharing budget antar tataran birokrasi pendidikan untuk biaya peningkatan kualifikasi

24. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SERTIFIKASI – KOMPETENSI PTK Masih besar jumlah guru yang belum tersertifikasi 81 % Terbatasnya dana – kuota sertifikasi untuk mampu memenuhi target selesai 2015 Sertifikasi belum mampu menjamin peningkatan kompetensi guru Persebaran guru belum merata (untuk keperluan penghitungan beban kerja) Beberapa mata pelajaran tertentu masih terjadi MISMATCH Belum ada formulasi monev pasca sertifikasi serta sangsi bagi yang melanggar ketentuan (24 Jam) Tingkat ketercukupan tenaga produktif SMK dalam rangka provinsi vokasi

26. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PTK Masih adanya sejumlah PTK yang belum memperoleh jaminan kesejahteraan dg layak Keterbatasan dukungan dana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PTK Belum terselenggara formulasi peningkatan kesejahteraan PTK yang sinkron antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota Terjadinya disparitas peningkatan kesejahteraan PTK antar kabupaten/kota (otonomi)

27. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PTK Belum optimalnya komitmen terhadap pentingnya penghargaan dan perlindungan profesi guru Belum ada formulasi yang baik terhadap sistem atau mekanisme penghargaan dan perlindungan profesi guru Belum optimalnya peran organisasi profesi guru Lemahnya penegakkan etika guru

28. PERMASALAHAN KEBUTUHAN DAN PENEMPATAN Belum tersedia data based berbasis satuan pendidikan yang valid dan komprehensif Persebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum merata Kesulitan mutasi guru antar Kabupaten/Kota/Provinsi Belum ada langkah operasional di daerah terhadap pemetaan dan upaya pemerataan persebaran Guru

29. MASALAH YANG DIHADAPI PENINGKATAN PROFESIONALITAS BERKELANJUTAN Secara substansi belum tersusun program peningkatan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tepat pada tahap pra dan pasca sertifikasi Belum ada formulasi yang tepat (koordinasi dan sinkronisasi) program peningkatan profesionalitas PTK secara berkelanjutan antar tataran birokrasi pendidikan dan stakeholder (LPTK)

30. Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penghargaan dan Perlindungan PTK Penjaminan Mutu dan Penguatan Kinerja Berkelanjutan MASALAH POKOK PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

31. PROGRAM PPTK NO KEGIATAN PILAR KEBIJAKAN AKSES MUTU G GOVER 1 Peningkatan Kualifikasi Akademik PTK V 2 Sertifikasi Guru V 3 Peningkatan Kesejahteraan PTK V V 4 Penghargaan dan Perlindungan PTK V V 5 Perencanaan Kebutuhan, Keseimbangan Penempatan dan Pengembangan Karier PTK V V 6 Peningkatan Profesionalitas PTK Berkelanjutan V V 7 Pembinaan Tenaga Kependidikan V V 8 Pengembangan PTK PNF V V 9 Penjaminan Mutu Pendidikan dan Penguatan Kinerja V V

35. PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BERKELANJUTAN 3 x 5500 KK 2.783.321 GURU Desa Kecamatan Kab/Kota Propinsi 244.942 Sekolah `KKG SD `KKKS SD `KKPS SD `MGMP SMP MGMP SMA MGMP SMK ` MGMP SLB Asosiasi Guru `Asosiasi Kepsek `Asosiasi Pengawas `Forum Ilmiah Regional LPMP LPMP 6 x 441 KAB/KOT 10 x 441 KAB/KOT 15 x 441 KAB/KOT 33 prop MKPS 441 kab/kota 3 x 5500 KK BlockGrant 30 LPMP Blockgrant Blockgrant 12 PPPG 3 x 5500 KK BOS & BOM PENDAMPINGAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH OLEH LPMP MELALUI PEMBENTUKAN JEJARING FORUM / KELOMPOK KERJA PROFESIONAL PTK BIMBINGAN KARYA ILMIAH 10.000 GURU

36. ALUR TUNJANGAN PROFESI SK DIRJEN PMPTK DEPDIKNAS DINAS PENDIDIKAN PROV. JAWA TENGAH VERIFIKASI SK DINPENDIK KAB/KOTA PROSES PENCAIRAN KE KPPN SEMARANG 1 TRANSFER DANA LANGSUNG KE REKENING VERIFIKASI SK DI KPPN

37. PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI 2009 TH LULUS JML LULUS SK & TERBAYARKAN 2006 - 2007 28.573 28.343 2008 28.229 6.060

38. APBD Rp. 127.838.257.000 8 Kegiatan Rp. 8.612.757.000 2 bantuan Rp. 119.117.500.000 Bant . Keu. Rp. 118.127.000.000 Bant . Sos . Rp. 990.500.000 APBD 2009

39. BANTUAN APBD PPTK 2009 KESRA WIYATA BHAKTI, JUMLAH SASARAN 47.000 ORANG JUMLAH DANA Rp. 91.650.000.000,- SUBSIDI STUDI LANJUT KE S1 FORMAL & NON FORMAL , JUMLAH SASARAN 3.676 ORANG JUMLAH DANA Rp. 7.352.000.000,- SUBSIDI TRANSPORT TUTOR PNF, JUMLAH SASARAN 5.000 ORG JUMLAH DANA Rp. 6.000.000.000,- PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MAPEL UN UNTUK 35 KAB/KOTA JUMLAH DANA Rp. 13.125.000.000,- PENGEMBANGAN PROFESI GURU SD/SMP/SMA/SMK RSBI, 283 ORANG JUMLAH DANA Rp. 990.500.000,- JUMLAH DANA BANTUAN Rp. 119.117.500.000,-

40. DIPA-APBN TAHUN 2009 DITJEN PMPTK Rp . 1.593.102.955.000 Bantuan Sosial Rp. 1.589.678.402.000 TUNJANGAN FUNGSIONLA GURU NON PNS 58.414 ORANG JUMLAH DANA Rp. 140.193.600.000,- TUNJANGAN PROFESI GURU 52.981 ORANG JUMLAH DANA Rp. 1.432.620.602.000,- BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU DAERAH KHUSUS/TERPENCIL 1.041 ORANG JUMLAH DANA Rp. 16.864.200.000,-

41. APBD Rp. 133.907.200.000 4 Kegiatan Rp. 20.587.200.000 2 bantuan Rp. 113.320.000.000 Bant . Keu. Rp. 110.200.000.000 Bant . Sos . Rp. 3.120.000.000 APBD 2010

42. BANTUAN APBD PPTK 2010 KESRA GURU WIYATA BHAKTI, JUMLAH SASARAN 42.000 ORANG JUMLAH DANA Rp. 81.900.000.000,- SUBSIDI STUDI LANJUT KE S1, JUMLAH SASARAN 3.847 ORANG JUMLAH DANA Rp. 7.352.000.000,- SUBSIDI TRANSPORT TUTOR PNF, JUMLAH SASARAN 5.000 ORG JUMLAH DANA Rp. 9.750.000,- PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MAPEL UN UNTUK 35 KAB/KOTA JUMLAH DANA Rp. 9.168.000.000,- PENGEMBANGAN PROFESI GURU SD/SMP/SMA/SMK RSBI, 280 ORANG JUMLAH DANA Rp. 980.000.000,- JUMLAH DANA BANTUAN Rp. 113.320.000.000,- KESRA GURU NON WIYATA BHAKTI, JUMLAH SASARAN 1.600 ORANG JUMLAH DANA Rp. 3.120.000.000,- SELEKSI GURU, KEPSEK, PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI KAB/KOTA JUMLAH DANA Rp. 875.000.000,- JAMBORE PNF DI KAB/KOTA JUMLAH DANA Rp. 175.000.000,-

43. DIPA-APBN TAHUN 2010 DITJEN PMPTK Rp . 674.938.765.000 Bantuan Sosial Rp. 672.968.880.000 TUNJANGAN FUNGSIONLA GURU NON PNS 53.007 ORANG JUMLAH DANA Rp. 139.938.480.000,- TUNJANGAN PROFESI GURU NON PNS 20.360 ORANG JUMLAH DANA Rp. 513.072.000.000,- BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU DAERAH KHUSUS/TERPENCIL 1.028 ORANG JUMLAH DANA Rp. 16.653.600.000,- INSENTIF BANTUAN TENAGA LAPANGAN DIKMAS DAN FDI (PNF) 324 ORANG JUMLAH DANA Rp. 3.304.800.000,-

44. RP. 1. 8 T TUNJ PROFESI INFO TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU 2010 RP. 1. 3 T TUNJ PROFESI & PEMBINAAN JUMLAH GURU = 321.053 DISTRIBUSI LGS GURU PNS LULUS SERTIFIKASI s/d 2009 = 56.802 (18 %) SUMBER ANGGARAN APBN 2010 DEKON PROV DEKON PROV 513 M DAU KAB/KOT 1,3 T 2009 DISTRIBUSI LGS GURU NON PNS SESUAI KEWENANGAN KAB/KOTA PERLU PENGUATAN PEMBINAAN GURU PASCA SERTIFIKASI

45. TERIMA KASIH