1. 1
Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan
JF Pengawas Sekolah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Maret, 2024
2. Konteks Sosialisasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1. Tindak lanjut Rakor Kemendikbudristek dengan dinas pendidikan dalam
upaya penuntasan ASN PPPK (22 dan 26 Februari 2024) khususnya
mengenai formasi PPPK JF Pengawas Sekolah
1. Menyampaikan informasi bahwa tahun 2024 dibuka rekrutmen ASN PPPK JF
Pengawas Sekolah untuk instansi daerah. Formasi ASN PPPK JF Pengawas
Sekolah Ahli Muda masuk dalam kategori formasi JF Teknis lainnya
1. Mendorong instansi daerah untuk mengusulkan pemenuhan kebutuhan JF PS
Ahli Muda dari unsur PPPK, dengan memaksimalkan lulusan GP Non PNS
3. Data Kebutuhan Ideal Pengawas Sekolah Nasional
*Kebutuhan PS = Jumlah PS ideal pada Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan rasio kebutuhan formasi ideal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Ahli Madya (11.947) Ahli Utama (3.980)
Ahli Muda (19.904)
Kab/Kota Provinsi
2.327
17.577
Kab/Kota Provinsi
1.400
10.547
Kab/Kota Provinsi
465
3.515
Kebutuhan PS (nasional)
35.831
*) Berdasarkan data SIMTENDIK Cut-off Desember 2023
dan DAPODIK Cut-off Oktober 2023
4. Data Kekurangan Pengawas Sekolah Nasional
*) Kelebihan/Kekurangan PS = (Jumlah PS - PS Pensiun 2023 - PS Pensiun 2024) - Kebutuhan PS
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jumlah PS (eksisting)
16.280
PS Pensiun 2023
720
PS Pensiun 2024
2.260
Kekurangan PS (Nasional)
-22.531
Kebutuhan PS (nasional)
35.831
*) Berdasarkan data SIMTENDIK Cut-off Desember 2023
dan DAPODIK Cut-off Oktober 2023
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jenis Data Jumlah
Kebutuhan JF PS (nasional) 35.831 Ahli Muda
Ahli Madya
Ahli Utama
19.904
11.947
3.980
Tautan
Sebaran Kebutuhan/Ketersediaan Formasi di
lingkup Provinsi
Ahli Muda
Ahli Madya
Ahli Utama
2.327
1.400
465
Sebaran Data Kebutuhan/Ketersediaan JF PS
6. Sebaran Data Kebutuhan/Ketersediaan JF PS
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jenis Data Jumlah Tautan
Sebaran Kebutuhan/Ketersediaan Formasi di
lingkup Kabupaten/Kota
Ahli Muda
Ahli Madya
Ahli Utama
17.577
10.547
3.515
7. Guru Penggerak dan Potensi Uji Kompetensi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jenis Data Jumlah Tautan
GP yang sudah ikut dan lulus
uji kompetensi perpindahan
JF Guru ke dalam JF PS
(Tahun 2023)
Ahli Muda
Ahli Madya
8.263
3.389
11.652
Potensi calon peserta uji kompetensi JF Guru ke
dalam JF PS Tahun 2024 (dari unsur GP)
Uji Kompetensi
Mei 2024
GP Angkatan 9
9.952
tbd
8. Skema Pemenuhan JF PS Jenjang Ahli Muda
Jalur Perpindahan JF Guru ke JF PS Jalur Rekrutmen ASN PPPK JF PS
JF Guru PNS (dari unsur GP)
yang memenuhi syarat
pengangkatan sesuai
PermenPANRB No.21/2010
Guru non PNS (dari unsur
GP) yang memenuhi syarat
pengangkatan sesuai
PermenPANRB No.21/2010
Potensi GP PNS yang telah lulus
uji kompetensi perpindahan
jabatan Tahun 2023: 11.652
Data rincian per kab/kota/prov:
Klik disini
Formasi nasional ASN PPPK
JF PS Ahli Muda: 18.729
Potensi Peserta dari GP Non
PNS Angkatan 1-8: 8.585
Kebutuhan JF PS
Ahli Muda
Skema Rekrutmen
1 2
9. Persyaratan Umum Peserta Seleksi ASN PPPK
JF PS Ahli Muda Tahun 2024
1. masih berstatus sebagai Guru aktif yang terdaftar di Dapodik dan
memiliki sertifikat pendidik;
2. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
3. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau
Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat)
tahun;
4. memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana
atau diploma empat;
5. mendapatkan surat persetujuan untuk mengikuti seleksi dari Ketua
Yayasan.
10. Linimasa Rekrutmen ASN PPPK JF PS Tahun 2024
Pengusulan Rincian
Formasi
Penetapan Rincian
Formasi
Pendaftaran ASN
PPPK
Pelaksanaan Seleksi
ASN PPPK
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Maret 2024 April 2024 Mei 2024 Juni - September 2024
11. Contoh Perhitungan Kebutuhan dan Ketersediaan JF
PS pada Kab/Kota/Provinsi
*) Berdasarkan data SIMTENDIK Cut-off Desember 2023
dan DAPODIK Cut-off Oktober 2023
https://s.id/formasips202
4
12. Persyaratan Pengangkatan Pengawas Sekolah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Ketentuan dan Persyaratan Pengangkatan
Pasal 31 ayat (1) PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2010
tentang JF Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Persyaratan umum yang diperlukan untuk pengangkatan
dalam JF Pengawas Sekolah
★ Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019, pasal 21 ayat
(1) huruf f
★ Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, pasal 15 ayat
(1) huruf e
Pemenuhan dalam hal kewajiban ikut dan lulus uji
kompetensi perpindahan (JF Guru ke dalam JF Pengawas
Sekolah)
Pasal 3 huruf a Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023 Ketentuan terkait uji kompetensi jabatan fungsional
Pasal 13 Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022
tentang Pendidikan Guru Penggerak
Ketentuan terkait Sertifikat Guru Penggerak dalam hal tidak
terpenuhinya persyaratan STTPP Pendidikan dan Pelatihan
Calon Pengawas Sekolah
13. Visi Transformasi Satuan Pendidikan
● Filosofi: berpusat kepada peserta didik
● Lingkungan belajar: aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif
● Budaya sekolah: refleksi; belajar, berbagi, berkolaborasi
● Hasil belajar murid: ada peningkatan secara berkelanjutan
14. Mengapa Perlu Peran Baru Pengawas Sekolah?
Karena adanya transformasi pembelajaran.
Peran baru adalah adaptasi peran terhadap transformasi pembelajaran.
Dengan peran baru ini, Pengawas Sekolah mendapat kesempatan
berkontribusi dalam mempercepat transformasi pembelajaran.
15. Perdirjen GTK No. 4831 Tahun 2023
tentang
Peran Pengawas Sekolah Dalam
Implementasi Kebijakan Merdeka
Belajar pada Satuan Pendidikan
pendampingan kepala satuan
pendidikan dalam menggerakkan
warga sekolah dan masyarakat
untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran yang bertujuan
untuk peningkatan literasi,
numerasi, dan karakter peserta
didik
16. Skema Transformasi Peran Pengawas Sekolah
Kriteria Sebelumnya Sesudahnya
Peran Pengendali Pendamping
Fokus layanan
Memastikan satuan pendidikan memenuhi 8
standar nasional pendidikan
Mendampingi kepala satuan pendidikan dalam
menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk
meningkatkan pembelajaran
Asesmen Awal
Menganalisis kesenjangan satuan pendidikan
dengan 8 standar pendidikan
Melakukan refleksi berdasarkan rapor pendidikan sekolah
Strategi
Mengevaluasi program kerja sekolah agar
mendukung pemenuhan 8 standar
pendidikan
Mengembangkan strategi pendampingan yang
disesuaikan dengan kapasitas kepala satuan pendidikan
dan potensi satuan pendidikan
Keluaran yang Dihasilkan
Laporan administrasi pengawasan satuan
pendidikan
Rekomendasi peningkatan tata kelola satuan pendidikan
yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran
Ukuran Keberhasilan
● Peningkatan nilai ujian terstandar (nilai
absolut)
● Pencapaian Standar Nasional Pendidikan
(capaian absolut)
● Peningkatan literasi, numerasi dan karakter peserta
didik pada satuan pendidikan binaan dari tahun ke
tahun (delta skor) yang ditunjukkan pada Rapor
Pendidikan
● Peningkatan kinerja satuan pendidikan binaan dari
tahun ke tahun (delta skor) yang ditunjukkan pada
Rapor Pendidikan
17. Profesional
yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan pada Satuan Pendidikan;
Terencana dan strategis
yaitu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang terukur dalam waktu tertentu;
Bertahap dan mandiri
yaitu dilakukan sesuai dengan kemampuan Satuan Pendidikan dan dilaksanakan melalui Komunitas Belajar;
Kolaborasi
yaitu dengan pelibatan Kepala Sekolah guru, tenaga kependidikan, dan warga Satuan Pendidikan untuk mencapai tujuan bersama;
Asimetris
yaitu dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaaan kondisi, karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing
Satuan Pendidikan dalam melaksanakan kurikulum pembelajaran;
Kesetaraan
yaitu dilaksanakan dengan membangun relasi setara (tidak hirarkis) antara Pengawas Sekolah dengan Kepala Sekolah
dampingannya; dan
Prinsip-Prinsip Pendampingan
Berbasis evaluasi
yaitu senantiasa dilakukan berdasarkan kajian atas area yang perlu diperbaiki sesuai hasil refleksi.
18. Siklus Pendampingan Pengawas Sekolah
4.
Pelaporan
Pendampingan
1.
Perencanaan
Pendampingan
2.
Pendampingan
terhadap
Perencanaan
Program Satuan
Pendidikan
3.
Pendampingan
terhadap
Pelaksanaan
Program Satuan
Pendidikan
22. Surat Direktur Jenderal GTK
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor
Tanggal
Perihal
Guna memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengangkat calon Kepala Sekolah dan/atau
Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Kemendikbudristek telah menyediakan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah (https://pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id) yang secara otomatis dapat
memutakhirkan data kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Dapodik dan SIMTENDIK.
Dengan demikian, pemutakhiran data kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak dapat lagi
dilakukan secara manual melalui Dapodik dan SIMTENDIK.
0756/B.B1/GT.02.00/2024
18 Februari 2024
Penggunaan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
23. Surat Direktur Jenderal GTK
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memastikan bahwa pengangkatan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dilakukan melalui sistem pengangkatan.
Pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan
persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berakibat hukum pada status keabsahan
pengangkatan dan hak yang akan diterima oleh yang bersangkutan, termasuk pada tunjangan
profesinya.
24. Tantangan Pemenuhan Kepala Sekolah
dan Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Asumsi bahwa Kepala
Daerah Belum Definitif (Pj
dan Plt) tidak dapat
mengangkat KS/PS
271 Kepala Daerah (49%) berstatus
Pj dan Plt
24
Gubernur
56
Walikota
191
Bupati
25. Dasar Hukum: Perpres No 116 Tahun 2022
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pasal 25
Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah
yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan
PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.
Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah
mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
1
2
26. Bisnis Proses Pengangkatan KS Bagi Pj Kepala Daerah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
27. Metode Penghitungan Formasi
Metode penghitungan
formasi pegawai
(Berdasarkan PermenPAN RB
Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan
Beban Kerja)
Hasil Kerja
Tugas per
Tugas Jabatan
Peralatan Kerja
Objek Kerja
Pendekatan yang digunakan
untuk menghitung formasi
JF Pengawas Sekolah.
Kegiatan pendampingan
satuan pendidikan
merupakan objek kerja
utama pengawas sekolah.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
28. Variabel dalam Penghitungan Formasi JF PS
1. Jumlah satuan pendidikan (Σ Satdik) yaitu jumlah satuan pendidikan pada kewenangan
daerah.
2. Rasio Kebutuhan PS yaitu perbandingan ideal antara satu formasi Pengawas Sekolah
dengan jumlah satuan pendidikan yang didampingi:
1. Indeks Kesulitan Geografis (IKG), yaitu angka yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis suatu wilayah berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi.
Lingkup Provinsi (SMA/SMK/SLB/MA) 1 PS : 8 Satdik
Lingkup Kab/Kota (TK/SD/SMP) 1 PS : 10 Satdik
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
29. Rasio Kebutuhan PS ÷ IKG
Jumlah Satuan Pendidikan
× 1 Pengawas Sekolah Kategori Wilayah
Indeks
Kesulitan
Geografis
Provinsi dan kabupaten/kota
di Jawa dan Bali 1
Provinsi dan kabupaten/kota di
Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi 1,1
Provinsi dan kabupaten/kota
di Nusa Tenggara dan Maluku 1,2
Provinsi dan kabupaten/kota di Papua 1,4
Kabupaten Berciri Kepulauan 1,4
Perbatasan Darat Negara 1,4
Pulau Terluar 1,5
Indeks Kesulitan Geografis
(berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016):
Rentang Persentase Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
Maksimum 60% 35% 15%
Minimum 50% 30% 10%
Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
Jumlah JF perjenjang 5 3 1
Persentase 56% 33% 11%
Rumus Formasi Pengawas Sekolah
Rasio dan Rentang Persentase
JF Pengawas Sekolah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pa Dir: 1) Persyaratan JF PS dan JF PS dari PPPK, 2) Potensi PS yang memenuhi persyaratan JF PPPK di masing-masing wilayah, 3) Data di break masing-masing kab/kota/prov Pa Dir: Apakah ada kuota atau dari usulan Dinas?
Mas Dicky: 1) Secara kuota 18 ribu PPPK teknis secara umum di Instansi Daerah, 2) Pelaksanaan tes sekitar Mei 2024 (pendaftaran) bersamaan dengan guru, 3) Proses perincian PPPK sampai akhir Maret 2024, 4) Penetapan usulan PPPK minggu 2 April 2024, 5) Pendaftaran PPPK di Mei 2024, selanjutnya menunggu jadwal seleksi dari BKN
Mas Oo: PPPK kontrak tergantung kebijakan daerah, jika tidak diperpanjang akan selesai kontrak, (tbd) jika sudah selesai kontrak jika ada jeda akan ikut tes PPPK lagi, Kontrak PPPK paling cepat 1th paling lama 5th, untuk guru masa kontraknya 5th, (tbd) mekanisme perpanjangan kontrak PPPK seperti apa, perka BKN dan panrb blm membahas detail perpanjangan kontrak
Mba Mila: Kebutuhan PS tidak melihat jenjang satuan pendidikan dampingan, tapi jumlah satuan pendidikan dan jenjang jabatan, akan di explisit kan di kepmen terkait PS bisa lintas jenjang
Perlu di cek lagi
Pertanyaan:
Kebhinekaan dan keamanan kenapa tidak dijadikan ukuran keberhasilan kinerja PS?
Diskusi:
Intermediate Outcome
