Pos AN dan Sulingjar- 2023.pdf

DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Prosedur Operasional Standar
AN dan Sulingjar
Tahun 2023
Mataram, Juni 2023

Daftar Isi
Latar Belakang
01
Dasar Hukum
02
03 Peserta AN dan Sulingjar
04 POS AN
05
06
POS Sulingjar
Jadwal AN dan Sulingjar
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pijakan di UU Sisdiknas
AN dilaksanakan di semua sekolah/madrasah
dan program pendidikan kesetaraan.
Pemetaan dan potret mutu SD/MI, SMP/MTS,
dan SMA/K/MA di semua daerah.
Kebijakan Asesmen Nasional Hasil dan/atau dampak yang diharapkan
AN hanya diikuti sebagian (sampel) murid yang
dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di
setiap sekolah/madrasah.
(a) Menegaskan bahwa AN bukan evaluasi
individu murid, dan (b) tidak menambah beban
murid kelas 6, 9 dan 12.
Evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor
rerata tapi juga perubahan skor atau trend dari
satu tahun ke tahun berikutnya.
(a) Evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena
memperhitungkan posisi awal yang beragam, dan
(b) mendorong orientasi pada perbaikan, bukan
pada perbandingan antar sekolah/daerah.
AN dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan
pada setiap sekolah/madrasah dan pemda.
(a) Kinerja sistem terpantau secara berkala, dan
(b) hasil AN digunakan untuk evaluasi diri.
Pijakan pada UU Sisdiknas
Pasal 57(1): “Evaluasi dilakukan dalam
rangka pengendalian mutu pendidikan
secara nasional sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggaraan
pendidikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.”
Pasal 59(1): Pemerintah dan
Pemerintah Daerah melakukan evaluasi
terhadap pengelola, satuan, jalur,
jenjang dan jenis pendidikan
Pijakan pada PP SNP
Pasal 46(3): Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk:
a. asesmen nasional; dan
b. analisis analisis data Satuan
Pendidikan, pendidik, tenaga
kependidikan, dan Pemerintah
Daerah.
Pasal 46(4): Asesmen nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a mengukur: dst.
Pasal 46(5): Asesmen nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan pada: dst.
Pijakan pada Permendikbudristek
No. 17 Tahun 2021 Tentang AN
Asesmen Nasional (AN) untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan
jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan

Asesmen Nasional memetakan mutu pendidikan pada seluruh satuan pendidikan,
madrasah, dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah
Memotret kualitas input, proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja satuan pendidikan
sebagai umpan balik berkala bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, Kemenag dan Kemendikbud
Kelas 5, 8, 11
Semua Pendidik
Peserta didik
Survei Karakter
Survei Lingkungan
Belajar
Hasil belajar
kognitif
Hasil belajar
sosial-emosional
Karakteristik input dan
proses pembelajaran
Kepala Satuan Pendidikan
AKM
Literasi Membaca
Literasi Matematika/Numerasi

Survei Lingkungan Belajar
Upaya peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu
pendidikan maka perlu dilakukan langkah Evaluasi Sistem Pendidikan (ESP)
terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan.
Salah satu bentuk ESP adalah pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar)
Survei Lingkungan Belajar bertujuan untuk mengukur aspek-aspek lingkungan
Satuan Pendidikan (input dan proses belajar-mengajar) yang berdampak pada
proses dan hasil belajar peserta didik
Hasil Sulingjar akan dilaporkan sebagai hasil Satuan Pendidikan dan tidak
dilaporkan sebagai hasil individu. Hasil tersebut akan memberikan gambaran
kualitas/mutu pendidikan yang selanjutnya dijadikan bahan refleksi untuk
membenahi kualitas pembelajaran dan iklim pembelajaran di Satuan Pendidikan

Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag
• memperoleh potret mutu satuan Pendidikan, selanjutnya digunakan sebagai bahan kebijakan dalam
mengevaluasi sistem Pendidikan di wilayahnya
Kepala Satuan Pendidikan
• memperoleh potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses dan hasil
Guru
• mengetahui berbagai aspek pendukung suasana lingkungan belajar yang lebih komprehensif
Mitra
• menggunakan profil sebagai baseline untuk merancang bentuk pendampingan yang paling
sesuai
Pengawas / penilik
• memahami kondisi satuan Pendidikan sehingga mengetahui bentuk pembinaan yang dibutuhkan
Hasil Sulingjar juga
akan memudahkan
pihak-pihak yang
ingin melakukan
pendampingan

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen
Nasional .
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
Pendidikan
9. Peraturan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 016/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar
(POS) Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 2023.
10. Peraturan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 015/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar
(POS) Penyelenggaraan Asesmen Nasional 2023.

Gotong Royong Untuk Menyukseskan Pelaksanaan Asesmen Nasional
Menyiapkan sistem pelaksanaan
AN yang kredibel untuk
memperoleh informasi yang
valid
• POS dan Juknis AN
• POS dan Juknis Sulingjar
• Instrumen, Pendataan,
Aplikasi ANBK
• Implementasi
• Analisis dan Pelaporan
Pemerintah Pusat Satuan Pendidikan
Pemerintah Daerah
Melakukan koordinasi untuk
memastikan pelaksanaan AN lancar
• Sosialisasi untuk pemahaman
yang lebih baik
• Sarana dan prasarana
• Pelatihan SDM (Tim teknis)
• Pendataan
• Pengawasan silang
Melakukan persiapan dan melaksanakan AN
• Update data Dapodik
• Penyiapan komputer dan jaringan
• Penyiapan proktor
• Memastikan siswa sampel mengikuti AN
lengkap
• Memastikan data hasil AN diunggah
(untuk semidaring)
• Memastikan Sulingjar pendidik dan
kepala satuan pendidikan diisi

Peserta Asesmen Nasional
Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan
menengah, termasuk satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri, yaitu Sekolah Indonesia Luar Negeri
(SILN) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di luar negeri yang memiliki NPSN.
Peserta Didik yang
mengikuti AN
Perwakilan Peserta Didik
kelas V, kelas
VIII, dan kelas XI yang
memiliki NISN Valid
Peserta Didik dari SLB diikuti oleh perwakilan peserta didik disabilitas sensorik
rungu (tunarungu) dan/atau disabilitas fisik tunadaksa) yang tidak memiliki
ketunaan tambahan, hambatan intelektual, bahasa/membaca, dan dapat
mengerjakan AN secara mandiri
peserta didik pada jenjang SD sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar
mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4
peserta didik pada jenjang SMP sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar
semester ganjil dan genap kelas 7
peserta didik pada jenjang SMA sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar
semester ganjil dan genap kelas 10
a
b
c
d

Peserta Asesmen Nasional
Peserta Didik yang
Mengikuti AN
peserta didik yang terpilih
secara acak (random) di
setiap satuan pendidikan yang
ditetapkan oleh
Kemendikbudristek
Jumlah Peserta Didik yang dipilih untuk mengikuti AN :
Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A/PKPPS ula dan yang sederajat Maksimal 30
orang dan cadangan 5 orang
Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ PKPPS Wustha dan yang sederajat
Maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang
Jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/ PKPPS Ulya dan yang sederajat
Maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang
a
b
c

Pendidik
Kepala Satuan
Pendidikan
seluruh Pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan di
setiap satuan pendidikan yang terdaftar dalam
Dapodik atau EMIS
terdaftar secara valid dan mutakhir dengan status aktif
menjabat bagi Kepala Sekolah dan aktif mengajar bagi
pendidik
Peserta Sulingjar Untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik

Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP)
PUSAT
Penambahan definisi
“Konsulat Jenderal”
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan
Diplomatik dan Perwakilan Konsuler RI
Penambahan Tugas dan
Tanggungjawab pada BSKAP
menyiapkan sistem pendataan dan sampling peserta AN
Perubahan dan penambahan Tugas &
Tanggungjawab pada Ditjen PAUD
Dikdasmen dan DItjen Vokasi
● mensosialisasikan AN kepada UPT Ditjen Pauddasmen yaitu
BBPMP/BPMP, BBPMPV/BPMPV, dinas pendidikan
kabupaten/kota, dan Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri;
● melakukan pelatihan tim teknis ANBK tingkat kabupaten/kota;
Peran dan Tanggungjawab UPT
Kemendikbudristek dipindah ke
Pelaksana Pusat serta penambahan
Tugas
● membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan
AN;
● melaporkan hasil pelaksanaan AN untuk disampaikan kepada
Direktorat Jenderal terkait;
● melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut
berdasarkan hasil AN sesuai dengan kewenangan.
Daerah
Penambahan peran dan
Tanggungjawab Pelaksana Provinsi dan
Kabupaten/Kota
menyampaikan laporan pelaksanaan AN dengan kriteria yang
ditentukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan melalui laman ANBK;

SATUAN
PENDIDIKAN
Penambahan Definisi “Satuan
Pendidikan” dari Permendikbudristek
No. 9 Tahun 2022
Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.
Penambahan definisi “Peserta Sulingjar”
Peserta Sulingjar adalah kepala satuan dan pendidik pada PAUD,
Jenjang Dikdas dan Dikmen yang terdaftar di Dapodik atau EMIS.
Penambahan pada Sub Bab Prosedur
Pengisian Sulingjar untuk kepala
satuan pendidikan dan pendidiK
● Mengisi instrumen Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) sesuai
dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
● Fitur penyimpanan otomatis (autosave) apabila melakukan
pengisian pada perangkat dan peramban (browser) yang sama.
● Pengisian Survei Lingkungan Belajar dapat dilakukan secara
bertahap.
Penambahan tugas dan tanggungjawab
pada Satuan Pendidikan
● memastikan peserta didik yang mengikuti AN merupakan
peserta didik yang telah ditetapkan oleh Kementerian, sesuai
dengan DNT;
● memastikan keikutsertaan peserta dan memastikan seluruh
peserta mengisi seluruh butir pada instrumen AN;
Penambahan dasar hukum terkait dana
bantuan BOS atau BOP
Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana BOS atau
BOP merujuk pada Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022
tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Kementerian Agama.

POS Sulingjar
Pelaksanaan Peran dalam Sulingjar 2023
Pelaksana Tingkat
Provinsi (Dinas
Pendidikan
Provinsi/Kanwil
Kemenag Provinsi)
1. melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingiar;
2. melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar;
3. menunjuk dan melakukan pelatihan tim teknis;
4. memastikan pelaksanaan Sulingjar sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar;
5. melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingiar;
6. mendorong seluruh kepala satuan dan pendidik untuk melakukan pengisian instrumen Sulingjar
pada laman Sulingjar;
7. memantau progres data pelaksanaan Sulingjar melalui laman dashboard Sulingjar;
8. Memberikan informasi dan solusi terhadap kendala yang ditemukan oleh Satuan Pendidikan
pada saat pelaksanaan Sulingjar;
9. meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, kepada tim
teknis pusat melalui sistem aplikasi Sulingiar;
10. membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingiar;
11. menyampaikan laporan pelaksanaan Sulingjar dengan kriteria yang ditentukan oleh Pusat
Asesmen Pendidikan; dan
12. menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar sebagai bagian dari evaluasi
sistem pendidikan di wilayahnya.

POS Sulingjar
Pelaksana Tingkat
Kabupaten/Kota
(Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota,
Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota)
1. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar
2. melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis pelaksanaan Sulingjar sesuai kewenangannya;
3. menunjuk dan melakukan pelatihan tim teknis
4. melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulinglar
5. memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya;
6. melakukan sosialisasi kepada operator satuan di wilayahnya
7. melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingiar sesuai
kewenangannya;
8. menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem
aplikasi Sulingiar;
8. meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis
provinsi melalui sistem aplikasi Sulinglar;
9. mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan Sulingiar yang bersumber dari APBN dan/atau APBD;
10. melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar;;
11. memastikan pelaksanaan Sulingiar sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar;
12. membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar;
13. menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingiar kepada Pelaksana Tingkat Provinsi;
14. menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di
wilayahnya; dan
15. melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar kepada satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya

POS Sulingjar
Pelaksana Tingkat
Satuan Pendidikan
1. melakukan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tentang kebijakan dan teknis
pelaksanaan Sulingjar;
2. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar
3. melakukan pemutakhiran data Dapodik/EMIS calon peserta Sulingjar dan melaporkan ke pelaksana
tingkat kabupaten/ kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya;
4. melakukan aktivasi akun SDM di laman SDM;
5. melakukan pencetakan kartu login pada laman dashboard Sulingjar
6. mendorong partisipasi kepala satuan dan pendidik mengikuti Sulingiar;
7. melaksanakan Sulingjar sesuai dengan ketentuan pada POS dan Juknis Sulingjar;
8. memastikan seluruh pendidik dan kepala Satuan Pendidikan mengisi survei lingkungan belajar secara
mandiri dan lengkap sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
9. melaporkan permasalahan teknis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan pendidikan kepada
pelaksana tingkat provinsi/kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi
Sulingiar;
10. membiayai persiapan dan pelaksanaan Sulingjar di satuan pendidikan yang bersumber dari dana
APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat;
11. melakukan evaluasi tingkat partisipasi kepala satuan dan pendidik yang berpartisipasi mengisi Survei
Lingkungan Belajar;
12. menyusun laporan pelaksanaan Sulingjar di satuan pendidikan masing-masing;
13. menyampaikan laporan pelaksanaan Sulingjar kepada Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau
Provinsi sesuai dengan kewenangannya
14. menyusun program tindak lanjut hasil Sulingjar berdasarkan rapor pendidikan.

Pos Sulingjar
Verifikasi dan validasi
hasil pengumpulan data
oleh operator satuan
Pendidikan, pelaksana
tingkat, kota/Kab dan
prov
Penskoran data
hasil Sulingjar
oleh Pusat yang
membidangi
Asesmen
pendidikan
Analisis
data hasil
sulingjar
laporan hasil
Sulingjar
berdasarkan
hasil analisis
Profil kualitas proses
pembelajaran dan
pengelolaan satuan
pendidkan
Pengolahan dan Pelaporan Sulingjar

Pos Sulingjar
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sulingjar dilakukan oleh Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang dilaporkan secara
berjenjang
Pelaksana Tingkat
Kabupaten/Kota
Pelaksana tingkat
provinsi pelaksana tingkat Pusat
Kendala
• Hambatan Teknis : Jika terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan Sulingjar, satuan Pendidikan
dapat mengambil tindakan melalui koordinasi dengan Tim Teknis secara berjenjang berdasarkan prosedur
yang ditetapkan oleh Pelaksana Tingkat Pusat.
• Kondisi luar biasa : Jika terjadi kondisi luar biasa yang mengancam keamanan dan keselamatan peserta
Sulingjar antara lain bencana alam, huru-hara, perang, kendala karena kondisi geografis, dan peristiwa
lain di luar kendali penyelenggara maka pelaksanaan Sulingjar di suatu satuan atau wilayah dapat ditunda
berdasarkan pertimbangan Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi sesuai dengan kewenangan
melalui persetujuan Pelaksana Tingkat Pusat.
Pemantauan , evaluasi dan kendala dalam pelaksanaan Sulingjar

Jadwal Asesmen Nasional

Waktu Pelaksanaan AN 2023
Jenjang Hari ke-1 Hari ke-2
SD, MI, Paket A, dan
yang sederajat
Latihan Soal
(15 menit)
Latihan Soal
(15 menit)
Literasi Membaca
(75 menit)
Numerasi
(75 menit)
Survei Karakter
(30 menit)
(40 menit)
• SMP, MTs, Paket
B, dan yang
sederajat
• SMA, MA, SMK,
Paket C, dan
sederajat
Latihan Soal
(10 menit)
Latihan Soal
(10 menit)
Literasi Membaca
(90 menit)
Numerasi
(90 menit)
Survei Karakter
(30 menit)
(30 menit)
Jenjang SD/MI/Paket A dan sederajat
Pelaksanaan Sesi Waktu Jenis Asesmen
Hari ke-1
I 07.30 – 09.30
1.Latihan (15 menit)
2.Literasi Membaca (75 menit)
3.Survei Karakter (30 menit)
II 10.30 – 12.30
III 13.30 – 15.30
Hari ke-2
I 07.30 – 09.40
1.Latihan (15 menit)
2.Numerasi (75 menit)
3.Survei Lingkungan Belajar (40 menit)
II 10.40 – 12.50
III 14.00 – 16.10
Jenjang SMP/MTs/Paket B dan sederajat, dan
SMK/SMA/MA/Paket C dan sederajat
Pelaksanaan Sesi Waktu Jenis Asesmen
Hari ke-1
I 07.30 – 09.40
1. Latihan (10 menit)
2. Literasi Membaca (90 menit)
3. Survei Karakter (30 menit)
II 10.40 – 12.50
III 14.20 – 16.30
Hari ke-2
I 07.30 – 09.40
1. Latihan (10 menit)
2. Numerasi (90 menit)
3. Survei Lingkungan Belajar (30 menit)
II 10.40 – 12.50
III 14.20 – 16.30

Bab/Pasal Perubahan 2023
BAB II.A.2.d. Ditjen
GTK
Penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada
Ditjen GTK
melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan AN dengan Balai Besar Guru Penggerak
(BBGP)/Balai Guru Penggerak (BGP);
BAB II.A.2.e Setjen
Perubahan dan penambahan Tugas dan
Tanggungjawab pada Sekjen
• menyiapkan infrastruktur berupa perangkat keras dan perangkat lunak di Kementerian;
• menyiapkan dan mengelola data awal peserta AN pada Kementerian;
BAB II.A.2.g. UPT
terkait di
Kemendikbudriste
k
Penambahan Tugas dan Tanggungjawab UPT
terkait di Kemendikbudristek
• melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan AN di wilayahnya bersama dengan Dinas
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
• melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional dengan Dinas
Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai
dengan kewenangan;
• melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan terkait verifikasi kesiapan infrastruktur
pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan kewenangan;
• melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan
kewenangan;
• memastikan pelaksanaan AN sesuai dengan POS AN;
• membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN;
• melaporkan hasil pelaksanaan AN untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait;
• melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN
sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan sesuai dengan kewenangan.
Peran dan Tanggungjawab UPT
Kemendikbudristek dipindah ke Pelaksana Pusat
UPT Kemendikbudristek

BAB II.A.2.h. Ditjen
Pendis,
BAB II.A.2.i. Ditjen
Bimas Kristen,
BAB II.A.2.j. Ditjen
Bimas Katolik,
BAB II.A.2.k. Ditjen
Bimas Hindu
Pengurangan Tugas dan Tanggungjawab pada
Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen
Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
-
BAB II.A.2.h. Ditjen
Pendis,
BAB II.A.2.i. Ditjen
Bimas Kristen,
BAB II.A.2.j. Ditjen
Bimas Katolik,
BAB II.A.2.k. Ditjen
Bimas Hindu
Perubahan dan pengurangan Tugas dan
Tanggungjawab pada Ditjen Pendis, Ditjen
Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen
Bimas Hindu
7) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN;
BAB II.B.2.a Provinsi
BAB II.C.2.a
Kabupaten/Kota
Penambahan peran dan Tanggungjawab
Pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota 22) menyampaikan laporan pelaksanaan AN dengan kriteria yang ditentukan oleh Pusat
Asesmen Pendidikan melalui laman ANBK;

BAB II.D. Pelaksana
tingkat Satuan
Pendidikan
Penambahan tugas dan tanggungjawab
pada Satuan Pendidikan
• Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional dengan status pelaksanaan
mandiri, Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari
Ketua Pelaksana, Pengawas Ruang, Proktor, dan Teknisi.
• Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional dengan status pelaksanaan
menumpang, Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri
dari Ketua Pelaksana dan Pengawas Ruang.
• Tugas dan Tanggungjawab:
a. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan AN dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama
sesuai dengan kewenangan;
b. mendorong partisipasi peserta didik, pendidik dan kepala sekolah mengikuti Asesmen Nasional;
c. mengusulkan jumlah sesi per hari, gelombang, pemilihan moda
d. menetapkan tempat dan/atau ruang asesmen di lokasi satuan pendidikan pelaksana atau
tempat lain yang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana serta persyaratan lain untuk
pelaksanaan AN;
e. mengikuti ketentuan penetapan “satuan pendidikan pelaksana AN mandiri dan satuan
pendidikan menumpang” yang dituangkan dalam “surat keputusan” kepala dinas pendidikan
provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, atau
kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sesuai kewenangannya;
f. memastikan peserta didik yang mengikuti AN merupakan peserta didik yang telah ditetapkan
oleh Kementerian, sesuai dengan DNT;
g. memastikan keikutsertaan peserta dan memastikan seluruh peserta mengisi seluruh butir pada
instrumen AN;

BAB V. B. Sulingjar
untuk Kepala
Satuan Pendidikan
dan Pendidik
Penambahan pada Sub Bab Prosedur Pengisian
Sulingjar untuk kepala satuan pendidikan dan
pendidik
3. Mengisi instrumen Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) sesuai dengan jangka waktu
dan jadwal yang telah ditentukan;
4. Fitur penyimpanan otomatis (autosave) dapat diaktifkan apabila melakukan
pengisian pada perangkat dan peramban (browser) yang sama.
5. Pengisian Survei Lingkungan Belajar dapat dilakukan secara bertahap
10. Pelaksana tingkat satuan pendidikan memastikan seluruh pendidik dan kepala
satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar secara mandiri sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.
BAB VIII. Biaya
Pelaksanaan
Asesmen Nasional
Penambahan dasar hukum terkait dana bantuan
BOS atau BOP
3. Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merujuk pada
Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Kementerian Agama.
BAB IX. Bentuk
Pelanggaran dan
Tindak lanjut
Penanganannya
Bab x. Sanksi
Perubahan terkait bentuk pelanggaran dan
sanksi
Sanksi dibuat lebih umum

Pos AN dan Sulingjar- 2023.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Pos AN dan Sulingjar- 2023.pdf

Similar to Pos AN dan Sulingjar- 2023.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pos AN dan Sulingjar- 2023.pdf