juklak pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah madr

11,508 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
  • Sangat bagus dan bermanfaat untuk saya... Terima kasih...
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Yab bagus semoga bermanfaat khusus buat saya umum nya untuk anak didik saya,amin
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
11,508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
714
Comments
2
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

juklak pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah madr

  1. 1. 1
  2. 2. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANKEPALA SEKOLAH (LPPKS)Jl. Parangkusumo No.51PurwosariSurakarta – Jawa TengahJawa Tengah 57147Telp & Fax (0271) 716657e-mail : lp2kssolo@gmail.com 2
  3. 3. KATA PENGANTARPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang PenugasanGuru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapanyang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepalasekolah/madrasah. Seperti yang telah dijelaskan pada Panduan Penyiapan CalonKepala Sekolah/Madrasah, proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasahmeliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.Secara garis besar telah dijelaskan pada panduan tersebut bagaimana prosesdiklat harus dilaksanakan. Namun, karena proses ini melibatkan banyak pihak danmembutuhkan banyak sarana pendukung, diperlukan sebuah petunjuk operasionalyang praktis dan rinci agar semua pihak yang terlibat bisa melaksanakan peran,tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkanPetunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pendidikan dan Pelatihan Calon KepalaSekolah/Madrasah.Selain itu, proses diklat mencakup beberapa kegiatan pendukung yang sangatteknis dan membutuhkan petunjuk yang lugas dan tidak ambigu, serta format-format yang harus diisi oleh pelaksana di lapangan. Oleh sebab itu, petunjukpelaksanaan ini dilengkapi dengan beberapa petunjuk teknis sebagai berikut: 1. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM 2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 1 3. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning 4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2 5. Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta DiklatTerima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan petunjukpelaksanaan ini. Masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan. Surakarta, April 2011 Kepala, Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 19590201 198503 2 002 i
  4. 4. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR .................................................................................................. iDAFTAR ISI .............................................................................................................. iiBAB IPENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................................ 1 B. Dasar Hukum .................................................................................................. 2 C. Tujuan............................................................................................................... 3 D. Sasaran ............................................................................................................ 4 E. Hasil yang Diharapkan................................................................................... 4BAB IIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ............ 5 A. Model dan Tahapan Diklat ............................................................................ 5 B. Struktur dan Deskripsi Kurikulum Diklat...................................................... 8 C. Penyiapan Diklat ........................................................................................... 13 D. Prosedur Pelaksanaaan Diklat ................................................................... 13BAB IIIPENYELENGGARAAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ........... 15 A. Penyelenggara .............................................................................................. 15 B. Narasumber/fasilitator .................................................................................. 15 C. Peserta ........................................................................................................... 15 D. Waktu ............................................................................................................. 15 E. Tempat ........................................................................................................... 16 F. Fasilitas Diklat ............................................................................................... 16 G. Metode Diklat ................................................................................................ 16 H. Bahan Ajar atau Buku Sumber ................................................................... 16 I. Kegiatan belajar ............................................................................................ 17 J. Penilaian Peserta ......................................................................................... 24 K. Sumber Pembiayaan ................................................................................... 25BAB IVEVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT .................................................................. 26 A. Evaluasi Proses ............................................................................................ 26 B. Pelaporan....................................................................................................... 28 C. Penerbitan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah .......................... 28BAB VPENUTUP .............................................................................................................. 29 ii
  5. 5. DAFTAR LAMPIRAN1. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 13. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 25. Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat iii
  6. 6. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Kepala sekolah/madrasah memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Kepala sekolah/madrasah juga memiliki peran penting dalam upaya membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui kesungguhan dan kreativitasnya dalam mengelola sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai konsekuensinya, kepala sekolah/madrasah harus merupakan orang- orang yang terpilih dari sisi kualifikasi maupun kompetensinya sebagaimana yang dimaksud oleh Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Selama ini telah banyak dikembangkan pola seleksi calon kepala sekolah/madrasah oleh berbagai pihak, seperti LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Badan Kepegawaian Daerah. Namun, semua proses yang dilaksanakan itu sangat beragam, baik dari segi kriteria maupun tahapan pelaksanaannya. Tidak ada benang merah yang bisa menunjukkan kesamaan kriteria, keseragaman prosedur, dan kesetaraan hasil antara satu daerah dengan daerah lain. Berpijak pada kondisi di atas, Pemerintah melalui Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur pola seleksi calon kepala sekolah melaui proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Sebagai proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen, Pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur porsi waktu untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yakni tatap muka selama minimal 100 jam, 1
  7. 7. dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 bulan. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pasal 7 ayat (2) dan (5) di atas telah mengatur jenis kegiatan yang harus dilakukan dan porsi waktu minimal untuk mendapatkan calon kepala sekolah/madrasah yang kompeten. Namun, bagaimana kegiatan itu dikemas sehingga bisa dilaksanakan dengan prosedur yang sama belum diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Oleh sebab itu, untuk menstandarkan proses diklat calon kepala sekolah/madrasah diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap penyelenggara diklat. Dengan adanya juklak ini diharapkan semua kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga diklat dapat distandardisasikan baik dari segi masukan, proses maupun hasilnya.B. Dasar Hukum Dasar hukum pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 2
  8. 8. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.C. Tujuan Petunjuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan petunjuk operasional kepada penyelenggara diklat untuk merancang dan melaksanakan diklat calon kepala sekolah/madrasah. 3
  9. 9. 2. Menjadi acuan bagi LPPKS dan/atau instansi terkait lainnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah.D. Sasaran Petunjuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini disusun untuk bisa digunakan oleh instansi yang terlibat dalam proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran masing-masing, yaitu: 1. Dinas pendidikan provinsi; 2. Dinas pendidikan kabupaten/kota; 3. Kantor wilayah kementerian agama; 4. Kantor kementerian agama kabupaten/ kota; 5. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS); 6. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK); 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); dan 8. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).E. Hasil yang Diharapkan Dengan tersusunnya petujuk pelaksaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini diharapkan 1. Tercipta pemahaman yang sama pada semua lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah; 2. Pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan diklat akan menghasilkan proses yang terstandar; dan 3. Proses diklat calon kepala sekolah/madrasah yang terstandar akan menghasilkan calon-calon kepala sekolah yang betul-betul berpotensi dan kompeten. 4
  10. 10. BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAHTelah disebutkan pada pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun2010 bahwa pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasahadalah proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calonkepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen dalam kurunwaktu yang telah ditentukan, yakni kegiatan tatap muka selama minimal100 jam dan praktik pengalaman lapangan minimal selama 3 bulan.Sedangkan ayat (5) pada pasal yang sama menyatakan bahwa kegiatanpendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahuipencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pelaksanaanpasal tersebut diuraikan sebagai berikut :A. Model dan Tahapan Diklat Diklat calon kepala sekolah/madrasah dikemas dalam 3 tahap dengan model “In-Service Learning 1 — On-the Job Learning — In-Service Learning 2”. In-Service Learning 1 (IN-1) yaitu pembelajaran melalui kegiatan tatap muka. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Sedangkan In- Service Learning 2 (IN-2) adalah kegiatan tatap muka untuk mempresentasikan dan merefleksikan hasil On-the Job Learning. Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara aspek pengetahuan kognitif dan pengalaman empirik sesuai dengan karakteristik peserta diklat sebagai adult learner. Kegiatan In-Service Learning 1 berupa tatap muka antara peserta diklat dengan nara sumber dan/atau fasilitator. Kegiatan ini diselenggarakan dalam durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran @ 45 menit. Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan 5
  11. 11. materi penunjang. Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 pesertamenyusun rencana tindakan yang akan diimplementasikan pada saatOn-the-Job Learning. Penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasilanalisis EDS masing-masing sekolah dan hasil analisis evaluasi diriyang dicerminkan pada hasil AKPK.Tahap kedua adalah On-the-Job Learning, yakni pelaksanaan rencanatindakan yang telah disusun pada saat In Service Learning 1. OJLdilaksanakan melalui berbagai kegiatan nyata di dua tempat, yaitu :sekolah sendiri dan sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atausama selama 3 (tiga) bulan atau setara dengan 200 jam pelajaran,dengan ketentuan sebagai berikut.a. Kegiatan OJL di sekolah tempat calon bertugas dilakukan selama 150 (seratus lima puluh) jam pelajaran.b. Kegiatan OJL di sekolah lain dilakukan minimal 50 (lima puluh) jam pelajaran.c. Jika di daerah calon tidak terdapat sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau sama, maka kegiatan OJL dapat dilakukan di sekolah tempat calon bertugas.d. Dalam melaksanakan kegiatan OJL di sekolah tempat calon bertugas maupun di sekolah lain yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sebagai guru.e. Dalam kegiatan OJL peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah mengimplementasikan materi-materi pelatihan yang diperoleh dalam kegiatan In-Service Learning 1, yang dituangkan dalam rencana tindakan.f. Pada akhir kegiatan OJL peserta diharuskan mengumpulkan sejumlah tagihan. Adapun jenis tagihan dapat dilihat pada table Nomor 3.1.g. Petunjuk teknis penyelenggaraan On-the Job Learning dapat dilihat pada Lampiran 3. 6
  12. 12. Tahap ke tiga, In-Service Learning 2, dilaksanakan dalam durasi 30(tiga puluh) jam pelajaran. Dalam kegiatan ini dilakukan penilaianterhadap portofolio calon kepala sekolah/madrasah. Portofolio adalahsejumlah tagihan terhadap pelaksanaan OJL yang dikumpulkan olehcalon kepala sekolah/madrasah dalam satu folder. Penilaian jugadilakukan melalui presentasi hasil OJL dan refleksi terhadappelaksanaan kegiatan tersebut dalam konteks peningkatankompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Petunjuk teknispelaksanaan In-Service Learning 2 dapat dilihat pada Lampiran 4. 7
  13. 13. B. Struktur dan Deskripsi Kurikulum Diklat Struktur dan deskripsi kurikulum diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 1. In-Service Learning 1 Tabel 1 Struktur Kurikulum In-Service Learning 1 NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM A. UMUM 1. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 2 JP 2. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 JP B. INTI 1. Latihan Kepemimpinan 26 JP 2. Kompetensi Manajerial 23 JP 3. Supervisi Akademik 8 JP C. PENUNJANG 1. Pembukaan/Penutupan 2 JP 2. Orientasi Program 1 JP 3. Rencana Tindak Kepemimpinan 3 JP 4. Pre-test dan Post-test 2 JP 5. Evaluasi 1 JP Jumlah 70 JP Tabel 2 Deskripsi Kurikulum In service learning 1 MATA INSTRUMEN/MATERI NO TUJUAN DIKLAT DIKLAT I PROGRAM UMUM 1 Kebijakan Memahami arah kebijakan Kebijakan tentang Kementerian berkaitan dengan program penugasan guru sebagai Pendidikan penyiapan, kepala sekolah Nasional pengembangan dan Permendiknas Nomor 28 pemberdayaan kepala Tahun 2010 sekolah 2 Kebijakan Memahami arah kebijakan Kebijakan Dinas Dinas berkaitan dengan program Pendidikan Pendidikan penyiapan calon kepala Kabupaten/Kota tentang sekolah di penyiapan calon kepala Kabupaten/Kota. sekolah 8
  14. 14. MATA INSTRUMEN/MATERINO TUJUAN DIKLAT DIKLATII INTI1 Latihan Membentuk jiwa  Dinamika Kelompok Kepemimpinan kepemimpinan,  Spiritual Leadership kepribadian, sosial, dan  Kepemimpinan jiwa wirausaha calon Pembelajaran kepala sekolah dengan  Kewirausahaan meningkatkan potensi kepemimpinan, mengubah pola pikir, sikap, perilaku dan tindakan calon kepala sekolah yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berdasarkan hasil pemetaan2 Kompetensi Memfasilitasi calon kepala  Penyusunan RKAS Manajerial sekolah untuk memahami  Pengelolaan Pendidik delapan standar nasional dan Tenaga pendidikan, komponen- Kependidikan komponen perencanaan,  Pengelolaan Sarana evaluasi diri sekolah, serta dan Prasarana penyusunan RKJM dan  Pengelolaan Peserta RKAS. Didik  Pengelolaan Kurikulum  Pengelolaan Keuangan Sekolah  TIK dalam Pembelajaran  Pembinaan Administratif Sekolah  Monitoring dan Evaluasi3 Supervisi Memfasilitasi calon kepala  Supervisi Akademik Akademik sekolah untuk memahami konsep dasar supervisi akademik.III PENUNJANG1 Pembukaan/ Pembukaan dan Acara seremonial yang Penutupan penutupan berisikan sambutan- penyelenggaraan diklat. sambutan dan informasi kediklatan2 Orientasi Memahami orientasi  Struktur Program Program program dalam bentuk  Strategi pemaparan dan diskusi Pembelajaran 9
  15. 15. MATA INSTRUMEN/MATERI NO TUJUAN DIKLAT DIKLAT tentang struktur program,  Model Pelatihan strategi pembelajaran,  Penilaian model pelatihan,  kelulusan penilaian, dan kelulusan. 3 Rencana Membekali peserta  Format RTL Tindak dengan perencanaan  AKPK calon kepala Kepemimpinan tindak lanjut OJL yang sekolah/madrasah sistematis dan sesuai dengan hasil analisis EDS dan AKPK calon kepala sekolah/madrasah. 4 Pre-test dan Mengetahui pencapaian Tes kognitif tentang Post-test peningkatan kompetensi kompetensi manajerial calon kepala dan supervisi akademik sekolah/madrasah. 5 Evaluasi Mengetahui kualitas Instrumen evaluasi program dan layanan program dan evaluasi diklat In-Service Learning1 layanan diklat In-Service Learning 12. On-the-Job Learning Tabel 3 Struktur Kurikulum On-the-Job Learning NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM 1 Pelaksanaan rencana tindakan di sekolah magang 3 bulan baik di sekolah tempat calon kepala (200 JP) sekolah/madrasah 10
  16. 16. Tabel 3.1 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL Alokasi waktuN0 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL Sekolah Sekolah Jum Sendiri lain lah1 Rencana Tindak Kepemimpinan 40 402 observasi pembelajaran guru junior 20 203 Penyusunan perangkat pembelajaran 40 404 Tugas mandiri/Kajian 4.1 Mengkaji RKS 8 4 12 4.2 Mengkaji pengelolaan kurikulum 8 4 12 Mengkaji pengelolaan Pendidik 4.3 dan tenaga kependidikan 4 2 6 4.4 Mengkaji Pengelolaan Sarpras 4 2 6 Mengkaji pengelolaan peserta 4.5 didik 4 2 6 4.6 Mengkaji pengelolaan keuangan 4 2 6 Mengkaji pengelolaan tenaga 4.7 Administrasi 4 2 6 Mengkaji TIK dalam 4.8 pembelajaran 2 1 3 Mengkaji Pelaksanaan Monitoring 4.9 dan Evaluasi 2 1 3 Upaya peningkatan kompetensi di sekolah magang berdasarkan hasil5 AKPK 20 206 Penyusunan portofolio 10 10 20 Jumlah 150 50 200 11
  17. 17. Tabel 4 Deskripsi Kurikulum On-the-Job Learning MATA INSTRUMEN/MATERI NO TUJUAN DIKLAT DIKLAT 1 Pelaksanaan Memperoleh pengalaman  Format Rencana rencana kepemimpinan dan Tindak Lanjut tindak lanjut mempraktikkan  Flexible learning di sekolah pengetahuan yang sendiri & diperoleh pada saat In- sekolah Service Learning 1 magang3. In-Service Learning 2 Tabel 5 Struktur Kurikulum In-Service Learning 2 NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM 1 Penjelasan kriteria kelulusan 1 JP 2 Presentasi hasil On the Job Learning 10 JP 3 Penilaian Portofolio 14 JP 4 Refleksi Pelatihan 3 JP 5 Evaluasi 1 JP 6 Penutupan 1 JP Jumlah 30 JP Tabel 6 Deskripsi Kurikulum In-Service Learning 2 MATA INSTRUMEN/MATERI NO TUJUAN DIKLAT DIKLAT 1 Penjelasan Memberikan informasi Lembar penilaian kriteria tentang indikator kelulusan presentasi kelulusan diklat Lembar penilaian portofolio 2 Presentasi Memberikan kesempatan Bahan presentasi hasil On the peserta memaparkan dan Laporan OJL Job Learning saling-bertukar informasi Lembar penilaian tentang hasil OJL presentasi 3 Penilaian Menilai kualitas Lembar penilaian portofolio portofolio pelaksanaan OJL peserta 12
  18. 18. MATA INSTRUMEN/MATERI NO TUJUAN DIKLAT DIKLAT 4 Refleksi Memberi kesempatan Lembar refleksi diklat Pelatihan peserta untuk merefleksi diri atas pencapain peningkatan pengetahuan, pengalaman selama mengikuti diklat 5 Evaluasi Mengetahui kualitas Instrumen evaluasi program dan layanan diklat program dan evaluasi In-Service Learning 2 layanan diklat In-Service calon kepala Learning 2 sekolah/madrasah 6 Penutupan Menutup penyelenggaraan Acara seremonial yang diklat berisikan sambutan- sambutan dan informasi kediklatanC. Penyiapan Diklat Penyiapan diklat dilakukan oleh lembaga diklat yang ditunjuk. Dalam kegiatan penyiapan diklat ini lembaga diklat menyusun program diklat calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madarasah, sebagaimana dijelaskan pada juklak AKPK. Dari hasil analisis AKPK ditentukan kebutuhan umum peserta diklat dan kebutuhan khusus masing-masing peserta diklat. Kebutuhan umum adalah agregat dari kebutuhan diklat seluruh calon kepala sekolah/madrasah yang ada pada suatu kabupaten/kota, sedangkan kebutuhan khusus adalah kebutuhan diklat dari masing-masing calon kepala sekolah/madrasah yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya. Kebutuhan umum akan dikembangkan menjadi program diklat pada In-Service Learning 1, dan kebutuhan khusus akan menjadi fokus rencana tindak lanjut masing-masing calon kepala sekolah/madrasah pada kegiatan On-the- Job Learning.D. Prosedur Pelaksanaaan Diklat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah/Madrasah meliputi 3 (tiga) tahapan seperti tersebut pada awal petunjuk pelaksanaan ini, yakni In-Service Learning 1, On-the-Job Learning, dan In-Service Learning 2. Untuk memudahkan pemahaman, 13
  19. 19. alur kegiatan diklat disajikan dalam skema di bawah ini. Namun,karena pelaksanaannya mencakup kegiatan penyiapan dan pelaporan,maka skema juga akan memasukkan kedua kegiatan tersebut. Diagram 1 Prosedur Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah/MadrasahHASIL AKPKCALON KS/M LAPORAN KE DINAS 14
  20. 20. BAB III PENYELENGGARAAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAHPenyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah meliputi a)penyelenggara diklat; b) narasumber/fasilitator; c) peserta; d) waktu; e)tempat; f) fasilitas diklat; g) metode diklat; h) bahan ajar/buku sumber; i)kegiatan belajar; j) penilaian peserta dan k) sumber pembiayaan.A. Penyelenggara Penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah/madrasah adalah LPPKS, LPMP, PPPPTK, Badan Diklat Daerah, dan lembaga diklat lain yang terakreditasi.B. Narasumber/fasilitator Nara sumber atau fasilitator diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah widyaiswara LPPKS/LPMP/PPPPTK, pengawas, kepala sekolah, dan dosen perguruan tinggi, yang memiliki sertifikat master trainer.C. Peserta Peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus seleksi administratif dan seleksi akademik.D. Waktu Pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan durasi waktu sebagai berikut: 1. In-Service Learning 1 : 70 jpl / 7 hari 2. On-the-Job Learning : 200 jpl/ 3 bulan 3. In-Service Learning 2 : 30 jpl / 3 hari Adapun tanggal pelaksanaan ditentukan oleh lembaga diklat setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama 15
  21. 21. Kabupaten/Kota yang menunjuk lembaga diklat tersebut sebagai pelaksana diklat.E. Tempat Tempat pelaksanaan diklat ditentukan oleh lembaga diklat setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menunjuk lembaga diklat tersebut sebagai pelaksana diklat.F. Fasilitas Diklat Fasilitas ruang belajar dalam pelaksanaan In-Service Learning 1 dan 2 antara lain: 1. Ruang belajar yang memadai untuk 24 orang 2. Media pembelajaran, antara lain LCD projector, laptop, whiteboard, flipchart, papan flanel dan sebagainya. Fasilitas On-the-Job Learning Sesuai dengan fasilitas yang dimiliki sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan On-the-Job Learning.G. Metode Diklat Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode experiential learning. Adapun jenisnya antara lain curah pendapat, studi kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok, bermain peran, dan sebagainya.H. Bahan Ajar atau Buku Sumber Untuk kepentingan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah telah dikembangkan 12 paket pembelajaran sebagai rujukan, yaitu:  Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS)  Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah 16
  22. 22.  Pengelolaan Peserta Didik  Pengelolaan Kurikulum  Pengelolaan Keuangan Sekolah  Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Supervisi Akademik  Kepemimpinan Terpadu  Pengembangan Kegiatan Produksi dan Jasa Sekolah Bila dipandang perlu, lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah dapat menambah dan memperkaya materi dari sumber belajar lain.I. Kegiatan belajar Kegiatan belajar peserta selama diklat berlangsung melalui tahap- tahap sebagai berikut: 1. In-Service Learning 1 Langkah-langkah kegiatan pada tahap In-Service Learning 1 disajikan dalam diagram 3 di bawah ini. Diagram 2 Langkah-langkah In-Service Learning 1 Langkah 1 Langkah II Langkah III PELAKSANAAN REGISTRASI PEMBUKAAN DIKLAT  Peserta melakukan  Pembukaan oleh kepala  Peserta mengikuti registrasi. penyelenggara. Pendidikan dan Pelatihan  Peserta mengisi biodata.  Kebijakan dinas pendidikan  Penyusunan Rencana  Peserta mendapat  Penjelasan Teknis (orientasi tindak lanjut (berdasarkan training kit. Program) hasil AKPK masing-masing peserta) Langkah V Langkah IV EVALUASI DIKLAT PENUTUPAN  Penutupan oleh kepala  Evaluasi : penyelenggara.  penyelenggaraan diklat.  Penyelesaian administrasi.  Program diklat.  Fasilitator diklat. 17
  23. 23. Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskansebagai berikut. Langkah I Semua peserta mengisi biodata, kemudian menerima training kit. Peserta diminta mempelajarinya terlebih dahulu agar mereka memiliki gambaran tentang kegiatan dan materi diklat yang akan diikuti. Langkah II Pembukaan diklat dilanjutkan dengan penyampaian informasi tentang kebijakan dalam bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar peserta diklat dapat memahami arah kebijakan dinas pendidikan setempat. Langkah III Pelaksanaan diklat sesuai dengan program pokok untuk meningkatkan penguasaan terhadap 5 (lima) dimensi kompetensi kepala sekolah/madrasah. Pada akhir kegiatan peserta menyusun rencana tindak yang akan dilaksanakan dalam kegiatan On-the-Job Learning. Langkah IV Evaluasi pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari proses pengelolaan diklat, nara sumber dan fasilitator, program diklat, serta penyelenggaraan diklat tersebut. Langkah V Penutupan diklat calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan setelah semua program pokok dilakukan. Pada tahap ini kepada peserta tidak diberikan sertifikat atau keterangan lulus.2. Tahap on the job learning Langkah-langkah diklat calon kepala sekolah/madrasah pada tahap On-the-Job Learning disajikan dalam diagram 3 di bawah ini. 18
  24. 24. Diagram 3 Langkah-langkah On-the-Job Learning Langkah 1 Langkah II Langkah III PERSIAPAN PELAKSANAAN REFLEKSI DAN PROGRAM PROGRAM PERBAIKAN Perkenalan dan Orientasi  Membangun komitmen Verifikasi program  Penjelasan teknis magang  Refleksi penyelesaian Perancangan program  Peserta menerapkan hasil pelatihan tugas-tugas. sesuai verifikasi In Service Learning 1 di sekolah  Refleksi terhadap Pengesahan program berdasarkan analisis AKPK masing- oleh kepala sekolah masing peserta. best practice kepala diketahui fasilitator  Peserta mencermati best practice sekolah (jika ada). yang dilakukan kepala sekolah (jika ada). Langkah V Langkah IV PENYUSUNAN EVALUASI LAPORAN  Penilaian para peserta oleh  Finalisasi Penyusunan laporan pembimbing On the Job pelaksanaan program. learning  Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada).Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapatdijelaskan sebagai berikut.Langkah I 1. Perkenalan dan Orientasi LapanganPersiapan 2. Verifikasi rancangan program yang telah dibuat saatProgram In-Service Learning 1 dengan pelaksanaan program kekepalasekolahan 3. Perancangan program sesuai hasil verifikasi 4. Pengesahan program oleh kepala sekolah dengan diketahui fasilitatorLangkah II 1. Membangun komitmenPelaksanaan 2. Penjelasan teknis magangProgram 3. Peserta menerapkan hasil pelatihan In-Service Learning 1 di sekolah. 4. Peserta mencermati best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada).Langkah III 1. Refleksi penyelesaian tugas-tugas.Refleksi dan 2. Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jikaPerbaikan ada).Program 19
  25. 25. Langkah IV 1. Finalisasi Penyusunan laporan sesuai dengan Penyusunan tagihan-tagihan pelatihan In-Service Learning 1 Laporan untuk disajikan di depan fasilitator pada In-Service Learning 2 dan mendapatkan penilaian. Rekomendasi pelaksanaan program. 2. Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada). Langkah V Penilaian para peserta oleh pembimbing On-the-Job Evaluasi Learning3. Tahap In-Service Learning 2 Langkah-langkah diklat calon kepala sekolah/madrasah pada tahap In-Service Learning 2 disajikan dalam diagram 4 di bawah ini. Diagram 4 Langkah-langkah In-Service Learning 2 Langkah 1 Langkah II Langkah III REGISTRASI & PELAKSANAAN EVALUASI DIKLAT ORIENTASI DIKLAT  Peserta melakukan  Penilaian Portofolio  Evaluasi : registrasi.  Presentasi hasil OJL  penyelenggaraan diklat.  Peserta mengisi biodata.  Evaluasi Program  Peserta mendapat  Fasilitator diklat. informasi tentang kriteria kelulusan. Langkah IV PENUTUPAN  Penutupan oleh kepala penyelenggara.  Penyelesaian administrasi. 20
  26. 26. Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapatdijelaskan sebagai berikutLangkah I Semua peserta diberikan informasi tentang kriteria kelulusan.Langkah II 1. Pembukaan kegiatan in service learning II 2. Penilaian portofolio untuk mengetahui hasil-hasil OJL dengan berbagai macam penilaian. Penilaian hasil OJL dilakukan dengan presentasi tentang best practice dan studi kasus untuk mengungkap hasil temuan terbaik di sekolah dan mengukur kemampuan menyelesaikan kasus. 3. Pemberian feed-back kepada masing-masing peserta.Langkah III Evaluasi diklat secara menyeluruh, mulai dari proses pengelolaan diklat, evaluasi terhadap nara sumber/ fasilitator, evaluasi terhadap program diklat sampai pada evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah.Langkah IV 1. Penutupan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ madrasah dilaksanakan setelah semua program pokok dilakukan dan diakhiri dengan pemberian keterangan lulus dari lembaga diklat. 2. Pengusulan peserta yang dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah dan nomor unik kepala sekolah dari LPPKS. 21
  27. 27. 1. Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 1 Skema III.1. Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 1  Happening Art (tayangan film yang relevan)  Perkenalan Pengkondisian  Penjelasan tentang kompetensi yang hendak dicapai, skenario pembelajaran, dan jenis tagihan. Kegiatan Inti Eksplorasi: Eksplorasi:  Menuliskan permasalahan berkenaan dengan topik yang dibahas.  Fasilitator mengambil permasalahan yang relatif sama  Melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan utama.  Peserta menetapkan 3 masalah dari sejumlah masalah yang ada Elaborasi: Elaborasi:  Fasilitator memberikan informasi tentang konsep dasar berakaitan dengan masalah utama.  Melakukan tanya jawab terkait materi.  Menemukan berbagai solusi alternatif dalam pemecahan masalah.  Mendiskusikan hasil identifikasi solusi alternatif pemecahan masalah. Refleksi: Refleksi:  Berdasarkan hasil-hasil diskusi peserta.  Meminta 2 orang peserta untuk menyampaikan kesan tentang pembahasan materi.  Menarik kesimpulan secara umum Penutup  Memberikan penguatan  Penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan On the Job Learning 22
  28. 28. 2. Tahap-tahap Kegiatan Belajar On-the-Job Learning Skema III.2. Tahap-tahap Kegiatan Belajar On-the-Job Learning  Penjelasan tentang kompetensi yang hendak Pengkondisian dicapai, skenario On-the-Job Learning, dan jenis tagihan. Kegiatan Inti Eksplorasi: Eksplorasi:  Menuliskan permasalahan yang ada di sekolah yang menjadi tempat magang.  Mencari solusi pemecahan masalah dengan menerapkan hasil pelatihan In-Service Learning 1  Mencermati pola kerja dan best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada) Elaborasi: Elaborasi:  Pembimbing memberikan informasi tentang konsep dasar berakaitan dengan masalah utama.  Menemukan berbagai solusi alternatif dalam pemecahan masalah.  Mendiskusikan hasil identifikasi solusi alternatif pemecahan masalah. Refleksi: Refleksi:  Penyelesaian tugas-tugas  Best practice kepala sekolah (jika ada)  Penyusunan portofolio/tagihan-tagihan yang ditentukan Penutup  Penulisan laporan In-Service Learning 1 dan On-the-Job Learning  Persiapan presentasi On-the-Job Learning dalam In-Service Learning 2 23
  29. 29. 3. Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 2 Skema III.3 Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 2  Penjelasan tentang kompetensi yang hendak Pengkondisian dicapai, skenario In-Service Learning 2 dan jenis tagihan. Kegiatan Inti Eksplorasi: Eksplorasi: Penjelasan kriteria kelulusan diklat  Penilaian portofolio  Presentasi hasil On-the-Job Learning Elaborasi: Elaborasi:  Pembimbing memberikan evaluasi terhadap portofolio dan hasil presentasi hasil On-the- Job Learning Refleksi: Refleksi:  Menyimpulkan semua hasil kegiatan  Perwakilan peserta memberikan evaluasi penyelenggaraan diklat  Penutupan diklat Penutup  Pemberian keterangan lulus  Pengusulan untuk mendapatkan sertifikat dan NUKSJ. Penilaian Peserta Penilaian dilakukan terhadap peserta mencakup aspek knowledge, attitude dan skill. Impelementasi penilaian knowledge dilakukan pada In-Service Learning 1, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test. Implementasi penilaian attitude dilakukan secara menyeluruh baik pada saat In-Service Learning 1, on the job Learning, dan In-Service Learning 2. Implementasi penilaian skill dilakukan terhadap portofolio dan presentasi hasil yang dilakukan pada On-the-Job Learning. 24
  30. 30. Secara rinci penilaian dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pada lampiran petunjuk pelaksanaan ini.K. Sumber Pembiayaan Sumber dana pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah berasal dari APBD/APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya: (1) penyelenggaraan In-Service Learning 1, In-Service Learning 2; dan (2) biaya kegiatan dan pemantauan kegiatan On-the-Job Learning peserta.L. Monitoring dan Evaluasi Selama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dari lembaga-lembaga berikut : 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; 2. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS); 3. Lembaga Penyelenggara Diklat. 25
  31. 31. BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLATPada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi danpelaporan diklat yang meliputi a) evaluasi proses; b) pelaporan diklat; danc) sertifikat dan NUKS.A. Evaluasi Proses Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah, maka dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Evaluasi Program Kegiatan Diklat, meliputi :  Kejelasan tujuan diklat calon kepala sekolah/madrasah;  Relevansi diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan kebutuhan peserta;  Sistematika penyajian materi secara keseluruhan;  Kelayakan alokasi waktu per sesi secara keseluruhan;  Nilai tambah dari materi sajian secara keseluruhan;  Ketercapaian tujuan diklat calon kepala sekolah/madrasah secara keseluruhan.  Pelaksanaan diklat secara keseluruhan b. Evaluasi Fasilitator/Narasumber, meliputi :  Penguasaan materi;  Sistematika penyajian;  Kemampuan menyajikan  Relevansi materi dengan tujuan  Penggunaan metode dan media pembelajaran  Penggunaan bahasa  Ketepatan menjawab pertanyaan peserta;  Kemampuan memotivasi peserta  Kualitas bahan ajar  Gaya, sikap, dan perilaku  Kerapian dalam berbusana/penampilan;  Ketepatan waktu, kehadiran dan penyajian materi;  Kerjasama antar fasilitator/narasumber. 26
  32. 32. c. Evaluasi Layanan, meliputi : 1. Fasilitas ruang belajar (In Service Learning)  Kondisi fasilitas ruang belajar  Perbandingan luas ruang belajar dengan jumlah peserta  Ketersediaan alat tulis kelas  Ketersediaan alat tulis peserta 2. Akomodasi  Perlengkapan kamar (meja, Kursi, almari, dll)  Penerangan kamar  Kebersihan kamar  Perlengkapan kamar kecil (kamar mandi dan wc)  Kebersihan kamar kecil  Ketersedian air bersih dan kamar kecil  Penerangan kamar kecil 3. Konsumsi  Kualitas menu makanan utama  Variasi menu makanan utama  Jumlah makanan utama  Kebersihan makanan utama  Kebersihan alat makan  Kebersihan ruang makan  Pelayanan petugas  Variasi kudapan  Jumlah kudapan  Pelayanan kudapan  Variasi minuman  Jumlah minuman  Kebersihan alat minum  Kebersihan minumanKisi-kisi penilaian instrumen evaluasi pelaksanaan diklat dapat dilihatpada Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat (lampiran 5) 27
  33. 33. B. Pelaporan Pada akhir pelaksanaan kegiatan pelatihan penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah diwajibkan membuat laporan tertulis dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sistematika laporan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2 (lampiran 4)C. Penerbitan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada LPPKS berdasarkan hasil pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah oleh lembaga diklat calon kepala sekolah yang terakreditasi. Selanjutnya LPPKS akan menerbitkan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah yang ditandatangani oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Proses pemerolehan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemerolehan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/ Madrasah. 28
  34. 34. BAB V PENUTUPSalah satu upaya untuk memperoleh calon kepala sekolah/madrasahyang kompeten adalah dengan memberikan diklat yang berkualitas.Dengan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang berkualitas akanmenghasilkan calon kepala sekolah/madrasah yang profesional yangpada akhirnya akan memacu peningkatan kinerja sekolah yangdipimpinnya ke arah peningkatan mutu, relevansi dan daya saingpendidikan.Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalampenyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang berkualitas.Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi bagiterpilihnya kepala sekolah/madrasah terbaik, demi terwujudnya pendidikanIndonesia yang lebih baik. 29
  35. 35. LAMPIRAN 1Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM
  36. 36. PETUNJUK TEKNISPENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH TAHUN 2012 LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2011 i
  37. 37. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmatdan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapatmenyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan ProgramDiklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui olehsemua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diklat Calon KepalaSekolah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini disiapkan untukmemperlancar jalannya kegiatan diklat calon kepalasekolah/madrasah. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh MasterTrainer dapat melaksanakan kegiatan penyusunan program diklatcalon kepala sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkanoleh kepala BPSDMP dan PMP sehingga dapat menyelenggarakandiklat calon kepala sekolah secara optimal. Penyusunan program diklat calon kepala sekolah perludilaksanakan agar kualitas isi, proses dan hasil diklat dapat dilakukan,dipantau dan dikendalikan. Oleh sebab itu, kita berharap agar paraMaster Trainer dapat memahami dan menyusun program diklatdengan akurat. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWTmemberikan kemudahan kepada kita semua. Surakarta, Nopember 2011 Kepala, Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 19590201 198503 2 002 i
  38. 38. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR .................................................................................................. iDAFTAR ISI .............................................................................................................. iiBAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ........................................................................................1 B. DASAR HUKUM ..............................................................................................1 C. TUJUAN............................................................................................................2 D. SASARAN ........................................................................................................2 E. MANFAAT ........................................................................................................2BAB II PELAKSANAAN ............................................................................................ 3 A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ....................................................3 B. UNSUR YANG TERLIBAT.............................................................................3 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH ..........................................................3 D. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH ..........................................................3 E. STRATEGI PENYUSUNAN STRUKTUR PROGRAM DIKLAT ...............4 F. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN..........................................................7 G. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN.............................................................8 H. JADWAL KEGIATAN ......................................................................................8 I. PENDANAAN ..................................................................................................8BAB III PENUTUP .................................................................................................... 9 ii
  39. 39. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut. Diklat Calon Kepala Sekolah merupakan salah satu upaya untuk membekali calon kepala sekolah dengan kompetensi yang relevan. Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha. Untuk menjamin muatan atau isi materi pembelajaran diklat secara terstandar, diperlukan penyusunan program diklat calon kepala sekolah oleh Master Trainer. Dalam implementasinya, penyusunan program diklat calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat. Agar pelaksanaan penyusunan program diklat calon kepala sekolah berlangsung secara efektif dan efisien, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pembelajaran secara khusus. Selain daripada itu, tentang bagaimana proses pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah itu harus dilaksanakan, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah. Namun, karena proses penyusunan program diklat calon kepala sekolah itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar semua master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah.B. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan program diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 1
  40. 40. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;C. TUJUAN Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah untuk memastikan: 1. struktur program diklat relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon kepala sekolah/madrasah; 2. isi/kandungan/materi diklat relevan dengan kebutuhan pengembangan SDM daerah; dan 3. penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.D. SASARAN Sasaran Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota, penyelenggara diklat, dan master trainer yang melaksanakan In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2 pada diklat calon kepala sekolah/madrasah.E. MANFAAT Manfaat Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah: 1. Pelaksanaan diklat sesuai standar. 2. Kebutuhan peserta diklat terpenuhi. 2
  41. 41. BAB II PELAKSANAANA. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAANKegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah dilaksanakansebelum diklat calon kepala sekolah/madrasah selama 3 hari yang setaradengan 30 JP. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyusunan program diklatsecara bersama antara dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantorwilayah kementerian agama, atau kantor kementerian agama kabupaten/kota,penyelenggara diklat dan master trainer. Pelaksanaan kegiatan ditetapkan olehlembaga penyelenggara diklat.B. UNSUR YANG TERLIBATUnsur yang terlibat dalam kegiatan penyusunan program diklat calon kepalasekolah adalah: 1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/ kota, yakni pejabat struktural yang berwenang; 2. Penyelenggara diklat, yakni pejabat struktural yang berwenang; dan 3. Master trainer dan penanggungjawab akademik diklat calon kepala sekolah.C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH 1. Peserta penyusunan program diklat melakukan kegiatan sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga. 2. Kegiatan penyusunan program diklat dilakukan satu kali di awal sebelum diklat calon kepala sekolah dilaksanakan. 3. Jadwal kegiatan penyusunan program diklat ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah. 4. Materi dan strategi penyusunan program diklat disusun dan ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah. 5. Setelah selesai melaksanakan penyusunan program diklat, lembaga penyelenggara diklat wajib menyusun laporan yang disertai dengan hasil- hasil kegiatan dan daftar hadir peserta dan disampaikan kepada institusi terkait, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.D. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH Setelah selesai melaksanakan penyusunan program diklat, lembaga penyelenggara diklat wajib menyusun laporan yang disertai dengan hasil- hasil kegiatan dan daftar hadir peserta dan disampaikan kepada institusi 3
  42. 42. terkait, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.E. STRATEGI PENYUSUNAN STRUKTUR PROGRAM DIKLAT1. In-Service Learning 1 Penyusunan struktur program didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu kajian empiris piloting selama 2 tahun di 50 kabupaten/kota, hasil penelitian di beberapa negara tentang kepemimpinan sekolah, hasil AKPK, dan kebutuhan pengembangan SDM di setiap kabupaten/kota. Pelaksanaan penyusunan struktur program diklat dilakukan dengan menggunakan model Workshop atau Loka Karya. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1 JUMLAH NO MATA DIKLAT JAM A. UMUM 1. Kebijakan Kementerian Pendidikan 2 JP Nasional 2. Kebijakan Dinas Pendidikan 2 JP Kabupaten/Kota B. INTI 1. Latihan Kepemimpinan 26 JP  Kepemimpinan Spiritual (4)  Kewirausahaan (6)  Dinamika Kelompok (8)  Kepemimpinan Pembelajaran (8) 2. Manajerial 23 JP  Penyusunan RKS (4)  Pengelolaan PTK (2)  Pengelolaan Sarpras (2)  Pengelolaan Peserta Didik (2)  Pengelolaan Keuangan Sekolah (3)  Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran (2)  Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah (2)  Pengelolaan Kurikulum (4)  Monitoring dan Evaluasi (2) 3. Supervisi Akademik 8 JP C. PENUNJANG 1. Pembukaan/Penutupan 2 JP 2. Orientasi Program 1 JP 3. Rencana Tindak Kepemimpinan 3 JP 4
  43. 43. 4. Pre-test dan Post-test 2 JP 5. Evaluasi 1 JP Jumlah 70 JP Penyusunan RTK didasarkan pada AKPK masing-masing calon kepala sekolah/madrasah yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya. Alur AKPK adalah sebagai berikut: Instrumen AKPK yang sudah diisi di-input ke software AKPK. Software menganalisis data dan dihasilkan 2 keluaran: (1) Grafik per individu, yang berisi gambaran 5 dimensi kompetensi calon KSM; (2) hasil pemetaan individu. Hasil pemetaan individu digunakan sebagai salah satu landasan penyusunan Rencana Tindak Kepemimpinan (RTK).2. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Dilakukan di 2 (dua) sekolah, yakni di sekolah sendiri dan di sekolah lain. Pelaksanaan OJL di sekolah sendiri setara dengan 150 JP dan pelaksanaan OJL di sekolah lain setara dengan 50 JP. Penetapan durasi waktu OJL di sekolah sendiri dan di sekolah lain ditetapkan secara bersama antara penyelenggara diklat dan Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota. 5
  44. 44. Program OJL terdiri dari: a) Pelaksanaan Rencana Tindak Kepemimpinan di sekolah sendiri, b) Pelaksanaan Observasi Terhadap Guru Junior, c) Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan Bahan Ajar), d) Pelaksanaan Tugas Mandiri (kajian-kajian), dan e) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Berdasarkan AKPK di sekolah lain dan f) penyusunan portofolio serta materi presentasi hasil OJL. STRUKTUR PROGRAM ON THE JOB LEARNING Alokasi waktu N0 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL SEKOLAH SEKOLAH SENDIRI LAIN Jumlah 1 Rencana Tindak Kepemimpinan 40 40 2 observasi pembelajaran guru 20 20 3 Penyusunan perangkat pembelajaran 40 40 4 Tugas mandiri/Kajian 4.1 Mengkaji RKS 8 4 12 4.2 Mengkaji pengelolaan kurikulum 8 4 12 Mengkaji pengelolaan Pendidik dan tenaga 4.3 kependidikan 4 2 6 4.4 Mengkaji Sarpras 4 2 6 4.5 Mengkaji pengelolaan peserta didik 4 2 6 4.6 Mengkaji pengelolaan keuangan 4 2 6 4.7 Mengkaji pengelolaan tenaga Administrasi 4 2 6 4.8 Mengkaji TIK dalam pembelajaran 2 1 3 4.9 Mengkaji sistem Monev 2 1 3 Upaya peningkatan kompetensi di sekolah 5 magang berdasarkan hasil AKPK 20 20 6 Penyusunan portofolio 10 10 20 Jumlah 150 50 2003. In-Service Learning 2 (IN-2) merupakan kegiatan pembelajaran selama 30 JP dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master trainer dilakukan untuk menilai portofolio calon kepala sekolah/madrasah dan presentasi hasil OJL. Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap 6
  45. 45. sejumlah tagihan hasil pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh calon kepala sekolah/madrasah dalam satu jilid. Penilaian presentasi dilakukan melalui penyajian lisan dan menggunakan alat bantu komputer/PC dengan program aplikasi Power Point. Presentasi dan tanya jawab dilakukan selama minimal 30 menit per peserta. Penilaian menggunakan instrumen yang ditetapkan. Pengaturan strategi pelaksanaan In-Service Learning 2 ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat. Strategi dapat dilakukan dalam bentuk: a) presentasi peserta satu per satu dihadapan master trainer; b) presentasi peserta satu per satu di depan master trainer dan peserta diklat lain dalam kelas besar; c) presentasi peserta satu per satu dihadapan master trainer dan peserta lain dalam kelompok-kelompok kecil. Struktur program In-Service Learning 2 dapat dilihat pada tabel. STRUKTUR PROGRAM IN-SERVICE LEARNING 2 JUMLAH NO MATA DIKLAT JAM 1 Penjelasan kriteria kelulusan 1 JP 2 Presentasi hasil On the Job Learning 10 JP 3 Penilaian Portofolio 14 JP 4 Refleksi Pelatihan 3 JP 5 Evaluasi 1 JP 6 Pembukaan/ Penutupan 1 JP Jumlah 30JPF. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN Komponen kegiatan: Pembukaan Acara pertama adalah pembukaan, penyampaian informasi teknis kegiatan dan informasi yang terkait dengan tujuan workshop. Pelaksanaan Penyusunan program diklat dengan menggunakan model Workshop ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Diklat selaku pelaksana kegiatan In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In- Service Learning 2. 7
  46. 46. Hari ke 1 Hari ke 2 Hari ke 3 PENYAJIAN PENUGASAN PERSIAPAN INFORMASI KELOMPOK  Menyanyikan lagu kebangsaan  Diklat Calon Kepala Sekolah (IN-ON-IN)  Penyusunan Panduan Diklat  Sambutan oleh Dinas Pendidikan  Analisis Kebutuhan Pengembangan In-ON-IN oleh kelompok  Pembukaan oleh Kepala LPD Keprofesian Calon Kepala Sekolah Master Trainer  Penjelasan Teknis Workshop (AKPK)  Penyusunan Action Plan oleh Tim LPD  Hasil Analisis AKPK Calon Peserta oleh kelompok Dinas dan Diklat dan Pembahasan LPD  Presentasi Panduan diklat IN-ON-IN dan Action Plan  Perbaikan Hari ke 3 PENUTUPAN  Penutupan oleh Kepala LPD Gambar Alur Kegiatan  Penyelesaian administrasiG. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN1. Penyusunan Panduan Diklat, meliputi a) Panduan In-Service Learning 1; b) Panduan On-the-Job Learning; c) Panduan Pendampingan OJL; d) Panduan In-Service Learning 2. Penyusunan panduan dilakukan oleh penanggungjawab akademik diklat dan master trainer dari Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD).2. Penyusunan Action Plan, meliputi a) Rencana Kegiatan; b) Rencana Anggaran Kegiatan. Penyusunan Action Plan dilakukan oleh penanggungjawab diklat dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.H. JADWAL KEGIATAN Jadwal kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah sebagai contoh terlampir.I. PENDANAAN Seluruh kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah ini dibiayai oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, atau kantor kementerian agama kabupaten/kota pada tahun tersebut dan anggarannya disusun bersama dengan lembaga penyelenggara diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/ kota tersebut. 8
  47. 47. BAB III PENUTUPDengan diselenggarakannya penyusunan program diklat calon kepala sekolah inidiharapkan isi/kandungan/materi diklat relevan dengan kebutuhanpeningkatan kompetensi calon kepala sekolah, struktur program diklatrelevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calonkepala sekolah, dan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah dilakukansesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Pada akhirnya, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat berbasis AKPKini diharapkan mampu mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional danberjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan diIndonesia. 9
  48. 48. Lampiran-lampiran (dalam CD):1. Materi presentasi Diklat calon kepala sekolah/madrasah.2. Materi presentasi AKPK calon kepala sekolah/madrasah.3. Contoh hasil analisis AKPK Calon Kepala Sekolah/madrasah.4. Contoh panduan In Service Learning 1.5. Contoh panduan In Service Learning 2.6. Contoh panduan pendampingan OJL.7. Contoh action plan (rencana kegiatan).8. Contoh rencana anggaran kegiatan. 10
  49. 49. LAMPIRAN 2Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In Service Learning 1 1
  50. 50. PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 1 PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH TAHUN 2012LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2011 1
  51. 51. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat danhidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikanpenyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 1. Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui olehsemua pihak yang terkait dalam pelaksanaan In-Service Learning 1. PetunjukTeknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan In-Service Learning 1. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh lembagapenyelenggara diklat dan master trainer dapat melaksanakan In-ServiceLearning 1 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepalaBPSDMP dan PMP sehingga penyelenggaraan diklat calon kepala sekolahberjalan secara optimal. Secara khusus, penjaminan mutu penyelenggaran Diklat In-ServiceLearning 1 perlu dilakukan agar kualitas isi, proses dan hasil diklat In-ServiceLearning 1 dapat dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dengan baik. Olehsebab itu, kita berharap agar para Master Trainer memahami dan terampilmelaksanakan In-Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telahditetapkan. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikankemudahan kepada kita semua. Surakarta, Nopember 2011 Kepala, Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 19590201 198503 2 002 i
  52. 52. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ............................................................................................ iDAFTAR ISI ........................................................................................................ iiBAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1 B. DASAR HUKUM .............................................................................. 1 C. TUJUAN .......................................................................................... 1 D. SASARAN ....................................................................................... 1 E. MANFAAT ....................................................................................... 1BAB II PELAKSANAAN..................................................................................... 3 A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ........................................ 3 B. UNSUR YANG TERLIBAT .............................................................. 3 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 1 ....... 3 D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1 ......... 5 E. DESKRIPSI MATA DIKLAT ............................................................. 6 F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 1 ................ 7 G. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN.............................................. 8 H. JADWAL KEGIATAN....................................................................... 8BAB III PENUTUP .............................................................................................. 9 ii
  53. 53. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi proses pengusulan calon, seleksi administratif dan seleksi akademik. Sedangkan pendidikan dan pelatihan adalah proses pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik kepada para calon yang telah lulus rekrutmen. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut. Diklat In-Service Learning 1 merupakan salah satu upaya untuk membekali calon kepala sekolah dengan materi diklat yang akan menambah potensi kompetensinya yang relevan, sesuai dengan hasil AKPKnya. Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat In-Service Learning 1 difokuskan pada upaya untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap calon kepala sekolah dengan sejumlah materi yang relevan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Untuk menjamin penyelenggaraan diklat In-Service Learning 1 terstandar, dan implementasinya relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan berbagai pihak yang berkepentingan, diperlukan pembelajaran secara khusus. Selain daripada itu, tentang bagaimana isi, proses dan prosedur pelaksanaan diklat In-Service Learning 1, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah. Namun, karena diklat In-Service Learning 1 itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar penyelenggara diklat dan Master Trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 1. 1
  54. 54. B. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;C. TUJUAN Tujuan petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah adalah sebagai acuan bagi penyelenggara diklat dalam melaksanakan kegiatan diklat In- Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.D. SASARAN Petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 1 calon kepala sekolah harus dipahami dengan baik oleh penyelenggara diklat dan Master Trainer yang melaksanakan In-Service Learning 1, pada Diklat calon kepala sekolah.E. MANFAAT Manfaat petunjuk teknis ini adalah In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah terlaksana sesuai dengan standar. 2
  55. 55. BAB II PELAKSANAANA. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran @ 45 menit setara minimal 7 hari kerja. Pelaksanaan kegiatan In-Service Learning 1 ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat berdasarkan kesepakatan dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota.B. UNSUR YANG TERLIBAT Unsur yang terlibat dalam kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota, yakni pejabat struktural yang berwenang; 2. Penyelenggara diklat, yakni pejabat struktural yang berwenang; 3. Master trainer, yakni widyaiswara, dosen, penanggungjawab akademik diklat calon kepala sekolah; dan 4. Narasumber/fasilitator lain yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi calon kepala sekolah.C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 1 1) In-Service Learning 1 (IN-1) merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master trainer, nara sumber dan/atau fasilitator sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat. 2) Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan materi penunjang. Materi inti mencakup: 1) Latihan kepemimpinan; 2) Pengembangan keterampilan manajerial; dan 3) Supervisi akademik. 3) Materi umum meliputi kebijakan-kebijakan terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kab/kota/provinsi. Penetapan narasumber didasarkan atas relevansi dan kompetensi narasumber dengan kebutuhan pengembangan kompetensi calon kepala sekolah. 4) Materi penunjang meliputi, evaluasi narasumber/master trainer / fasilitator, evaluasi program, dan evaluasi penyelenggaraan diklat In- Service Learning 1 oleh lembaga penyelenggara diklat. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan angket yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. 5) Latihan kepemimpinan dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi kepribadian, sosial dan kewirausahaan calon kepala 3
  56. 56. sekolah melalui: a) kepemimpinan spiritual; b) kewirausahaan; dan c) dinamika kelompok, d) kepemimpinan pembelajaran.6) Pengembangan keterampilan manajerial mencakup a) Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS); b) Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah; d) Pengelolaan Peserta Didik; e) Pengelolaan Kurikulum; f) Pengelolaan Keuangan Sekolah; g) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran; h) Pembinaan tenaga administrasi sekolah; i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan7) Supervisi akademik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi. Materi supervisi lebih ditekankan pada aspek pembelajaran guru dengan melakukan kunjungan kelas.8) Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDM dan PMP.9) Pengaturan strategi pembelajaran di kelas oleh Master Trainer menggunakan hasil analisis individu AKPK calon kepala sekolah peserta diklat yang telah dianalisis sebelumnya sebagai pertimbangan metodologis.10) Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode experiential learning. Adapun jenisnya antara lain curah pendapat, studi kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok, bermain peran, dan sebagainya.11) Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 peserta menyusun rencana tindak kepemimpinan yang akan diimplementasikan pada saat On-the- Job Learning. Penyusunan rencana tindak kepemimpinan berdasarkan hasil analisis EDS masing-masing sekolah dan hasil analisis evaluasi diri yang dicerminkan pada hasil AKPK.12) Penilaian dilakukan oleh Master Trainer dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penilaian.13) Panduan In-Service Learning 1 ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah. Pengaturan jadwal disepakati dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota. 14) Kegiatan In-Service Learning 1 diawali dengan Pembukaan dan diakhiri dengan pelepasan peserta diklat untuk melaksanakan OJL. Pada saat pembukaan diklat diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh peserta dan undangan.15) Sebelum pelepasan peserta untuk OJL, Penyelenggara diklat harus membagikan Surat Tugas Melaksanakan On The Job Learning yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam Surat Tugas tersebut dijelaskan tentang a) jadwal pelaksanaan OJL dan b) tempat atau sekolah OJL.16) Untuk kepentingan pengembangan sistem kediklatan maka lembaga penyelenggara diklat diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program dan penyelenggaraan program. Metode dan instrumen monitoring menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.17) Materi diklat disiapkan oleh LPPKS dan ditetapkan oleh kepala BPSDMP dan PMP dalam bentuk CD dan bahan cetak. 4

×