Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
Sakip lu
1. RAKOR PENINGKATAN NILAI
KAB. LAMPUNG UTARA TAHUN
2021
SAKIP
SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
SAKIP
BY. TIM ASISTENSI SAKIP PROVINSI
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI LAMPUNG.
LAMPUNG TAHUN 2021
2. DASAR HUKUM SAKIP:
1.UU 1/2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA;
2.PERPRES 29/2014 TENTANG SAKIP
3.PERMENPAN RB 53/2014 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN TATA CARA
REVIU ATAS PELAPORAN KINERJA;
4.PERMENPAN RB 12/2015 TENTANG PEDOMAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH;
3. GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA
Capaian Nilai Angka dan Kategori
Lampura Tahun 2018-2019
SAKIP
A
Daerah
No. Komponen Penilaian Bobot
Nilai Perangkat
Penanggung
Jawab
2018 2019
1 2 3 4 5 7
a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 BAPPEDA
b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 BAPPEDA
c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 Organisasi
d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 Inspektorat
e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 PD
Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13 Interprestasi: Cukup
Predikat Akuntabilitas Kinerja C C
4. SAKIP Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019
B
NO. KABUPATEN/KOTA
NILAI SAKIP
PREDIKAT
2018 2019
1. Kota Metro 62,04 65,04 B
2. Kabupaten Lampung Barat 62.58 64,52 B
3. Kabupaten Lampung Tengah 60,13 62,05 B
4. Kabupaten Tanggamus 58,11 61,72 B
5. Kabupaten Lampung Selatan 51,79 60,04 B
6. Kabupaten Pringsewu 53,68 60,03 B
7. Kabupaten Tulang Bawang 58,19 58,53 CC
8. Kabupaten Tulang Bawang Barat 51,65 57,34 CC
9. Kabupaten Lampung Timur 50,56 56,45 CC
10. Kabupaten Mesuji 55,53 56,22 CC
11. Kabupaten Way Kanan 55,26 56,09 CC
12. Kabupaten Pesawaran 45,05 53,03 CC
13. Kota Bandar Lampung 53,03 55,14 CC
14. Kabupaten Pesisir Barat 46,71 50,21 CC
15. Kabupaten Lampung Utara 44,91 45,13 C
7. Dokumen SAKIP yang diperlukan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Dokumen RPJMD dan Renstra;
IKU(Kepala
Renja/RKT
Perubahan
Daerah dan Eselon II);
2021;
Perjanjian Kinerja 2020;
Perjanjian Kinerja 2021;
Rencana Aksi 2021; LKJ 2020;
h. Laporan Hasil Evaluasi 2020;
i. Pohon Kinerja;
j.Cascading Perangkat Daerah;
k.Dokumen IKI.
8. 36)
POKIN,
CASCADING,
PENERAPAN IKI,
PENGUATAN
EVALUASI SAKIP PD,
EVALUASI RA.
CONTOH UPAYA PENINGKATAN NILAI SAKIP
CAPACITY BUILDING
ASN MELALUI
BENCHMARKING SAKIP,
BIMTEK SAKIP
KESELARASAN
RENSTRA > PK >
LAKIP, WORKSHOP
REVISI IKU KEPALA
DAERAH,
PENGGUNAAN APLIKASI E-
SAKIP, BIMTEK, WORKSHOP,
2020
B (63,80)
SOSIALISASI,
WORKSHOP
2019
B (62,31)
2018
B (61,
2017
CC
(50,67)
2016
CC (51,14)
BAGAIMANA PROGRES UPAYA
PEMKAB LAMPUNG UTARA?
9. SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN MASIH SANGAT RENDAH JIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA.
HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN
BUDAYA KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG
BERORIENTASI PADA HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN
MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.
10. HASIL EVALUASI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI
REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA
TERKAIT MANAJEMEN KINERJA;
2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME;
3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF.
11. REKOMENDASI KEMENPAN RB:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP;
2. Menyempurnakan PK secara berjenjang;
3. Menerapkan RENCANA AKSI;
4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN
untuk PENILAIAN KINERJA;
KINERJA
5. Menyempurnakan LKj PD;
6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL.
12. CONTOH AGENDA PELAKSANAAN SAKIP
Provinsi
JAN-FEB
Lampung, 2020
MAR-JULI
AGST SEPT-OKT
•CEREMONIAL
PK
•DESK LAKIP
•DESK
CASCADING
PD 19-24
•RAPAT
TINDAK
LANJUT
EVALUASI
SAKIP
•DESK PPK
•DESK POKIN
•DESK IKI
•PEMBENTUKAN TIM
SAKIP
•RAKOR SAKIP
•SINKRONISASI
CAPAIAN IKU
PROVINSI
LAMPUNG TH 19
•RAKOR PRA
EVALUASI
SAKIP
•EVALUASI
SAKIP PROV
LAMPUNG 20
13. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
PENAJAMAN
RPJMD DAN RENSTRA
2019-2024
Pemprov Lampung
bersama Tim
KemenPAN-RB
melaksanakan
penajaman indikator
tujuan dan sasaran
dokumen rancangan
RPJMD dan Renstra PD
Tahun 2019-2024.
Jakarta,
15-16 Agustus 2019
14. V K H
CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
OKT 19-APRIL 20
BAPPEDA, Biro Organisasi dan BKD berupaya melaksanakan
keselarasan ukuran kinerja dari level pemerintah provinsi
sebagai salah satu wujud KOMITMEN.
sampai ke individu
PENETAPAN IKU
PROVINSI LAMPUNG
PENYELARASAN MELALUI
DESK CASCADING PERANGKAT
DAERAH
IKU ES II, III, I
PENANDATANGANAN P
PERANGKAT DAERA
E-KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
LEVEL INDIVIDU
15. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
Peta Proses Bisnis
Desember 2019 telah melaksanakan Workshop
Penyusunan Peta Proses Bisnis, saat ini Biro Organisasi
bersama PD terkait sedang menyempurnakan dokumen
legalitas untuk Pedoman penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan provinsi lampung.
..,_.,.... ,_
-
---
--
-
--
---
.
.;;;;·:.
..-I
�
--=--
-
-
EJ
16. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
INSPEKTORAT
Melalui binwas berupaya untuk mendorong
perbaikan dalam akuntabilitas pelaksanan dan
pelaporan program/kegiatan di lingkungan
pemerintah khususnya Provinsi Lampung,
Selain itu pelaksanaan monitoring
terhadap proses tindaklanjut terhadap
hasil binwas juga merupakan salah satu
proses yang dilakukan untuk perbaikan
tata kelola dilingkungan pemerintah
Provinsi dan kabupaten/kota.
17. Dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas kinerja, Pemerintah
Provinsi Lampung
mengimplementasikan sistem
perencanaan (e-planning) dan
penganggaran (e-budgeting)
secara terintegrasi melalui aplikasi
SIPPKD sejak tahun 2017.
-
UIHPU#O PELDPOlt S/SffHTlltl#Tr:Oltlt!I P/f#C/fOAH KOAUPSI
.......-
�-tntM ....-� l� tt...,,...,...9'ff't,...,9) d.ott •....,_,lrWa..tur
�.....,._tr»'-. to, fllt,,..,...4,...-,(Mt..). �V �
....._
...
..
..._Nn "'°"'l""(�t"K)
...........t.,.blh t ft> td.'C D
�
,..._'-" dl9
-
,ft pO
-
rinv "-vty-.
18. RPJMD VS RENSTRA
MASY LAMPURA YG
AMAN, AGAMIS,
MAJU DAN SEJAHTERA
PERANGKAT
DAERAH
PERANGKAT DAERAH
19. +
(j x - 151
E·SAKIP REVJU
•
c t e e
i esr.menpan.go.id/index.php/home
& admln.prov.lampung
Dashboard
) Dashboard
10 ' l>p,rp,p
Sutllt _
OPD RPJMD Renstra IKU PK Laporan Klnerja Lalnnya
Administras1 Pimpinan Setda Provmsi Lampung
Sadan Kepegawaian Daerah
Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik
Sadan Keuangan Daerah
Badan Layanan Pengadaan Sarang dan Jasa
Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
Sadan Pendapatan Daerah
20. Pentingnya IKI....
UU 5/2014 TentangASN
PP 11/2017 tentang Manajemen PNS
Permen PANRB 1/2020 tentang Pedoman
Anjab dan ABK
ANJAB
CONTOH IKI
Penjabaran Jobdesk individu dan indikatornya
IKI sebagai parameter penilaian kinerja individu
KINERJA SDM APARATUR
LEBIH OPTIMAL
SKP
(e-kin) PENILAIAN KINERJA
KINERJA UNIT
MENINGKAT
SISTEM REMUNERASI SESUAI
BOBOT JABATAN DAN KINERJA
TPP
21. Perjanjian Kinerja (PK)
21
PK Pemda
Pemda mengikhtisarkan PK tingkat OPD menjadi PK tingkat Pemda
PK Pemda disampaikan kepada Presiden melalui MenPANRB
PK OPD
Disusun menggunakan Sasaran Strategis, IKU OPD dan T
arget pada Renstra
Disepakati oleh Kepala OPD dengan Bupati/Walikota
PK Eselon III
Disusun menggunakan Sasaran Program, IK Program dan T
arget
Disepakati Pejabat Eselon III dan Eselon II
PK Eselon IV
•
•
disusun menggunakan Sasaran Kegiatan, IK Kegiatan dan T
arget
disepakati Pejabat Eselon IV dan Eselon III
22. 22
PERJANJIAN
KINERJA PADA BERBAGAI TINGKATAN
Perjanjian Kinerja disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran disahkan
PERANGKAT DAERAH
Kepala OPD
Eselon III
Eselon IV
PEMERINTAH DAERAH
Kepala Daerah
Kepala OPD