Dokumen ini membahas tentang pajak penghasilan di Indonesia, khususnya PPh Pasal 21 dan Pasal 26, yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak atas penghasilan mereka. Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan mekanisme pemotongan, subjek dan objek pajak, serta perhitungan pemotongan PPh. Pengetahuan mengenai pajak ini penting untuk mencegah kerugian akibat ketidaktahuan masyarakat.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Suatu negara mensejahterakan rakyatnya dengan membangun fasilitas-fasilitas yang
dibutuhkan masyarakat untuk mendukung kelansungan hidupnya. Berbagai fasilitas yang
disediakan tidak kita dapatkan hanya dengan meminta dari pemerintah itu sendiri, tetapi kita
harus mengeluarkan suatu kewajiban rakyat yang disebut dengan pajak. Pajak dinegara kita
Indonesia terbagi pada beberapa jenis, yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai.
Berdasarkan beberapa jenis pajak yang dibebankan negara kepada rakyatnya, pajak
penghasilan merupakan pajak yang paling diperhatikan oleh masyarakat karena pajak ini
terbagi pula menjadi beberapa bagian, yaitu PPh Pasal 21,22,23,24,25 dan 26. Dari 6 (enam)
jenis PPh ini PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan lebih lumrah dikenal oleh
masyarakat karena diwajibkan oleh rata-rata orang yang bekerja.
PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya wajib pajak orang pribadi baik itu dalam
negeri jika itu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 wajib pajak orang pribadi di luar negeri.
Walaupun sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah,
tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme
pemungutan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 itu sendiri, serta hal lain yang bekaitan
dengan hal tersebut.
Masyarakat menganggap apabila sudah membayar pajak maka kewajibannya sebagai
warga negara sudah terpenuhi dan hak yang dibutuhkannya sudah dapat dituntut. Padahal
pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban itu sangat perlu
diketahui, karena pada akhirnya kita yang akan mengalami kerugian atas ketidaktahuan hal
tersebut.

2. Oleh karena itu, didalam makalah ini diuraikan teori tentang PPh Pasal 21 dan/ atau
PPh Pasal 26 serta formula yang dibutuhkan dalam pemotongan untuk PPh yang
bersangkutan.
2
1.2. Tujuan Penulisan
1. Untuk dapat mengetahui pengertian dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dan/
atau PPh Pasal 26.
2. Agar dapat mengetahui dan menjelaskan pihak yang bertindak sebagai pemotong
pajak serta kewajibannya.
3. Agar dapat mengetahui subjek dan non-subjek pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal
26 serta hak dan kewajibannya.
4. Agar dapat mengetahui objek dan non-objek pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
serta objek yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 final.
5. Untuk dapat mengetahui tata cara perhitungan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26
serta mengaplikasikannya.
1.3. Manfaat Penulisan
1. Menambah wawasan Mahasiswa tentang mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dan/
atau PPh Pasal 26.
2. Menciptakan generasi muda yang patuh dan taat pada pajak.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum
2.1.1. PPh Pasal 21
Menurut Waluyo (2011:201) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan
Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam negeri.
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pasal 21
Undang-undang pajak Penghasilan Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor Per
57/Pj./2009 yang baru diubah tanggal 12 Oktober 2009 lalu. Selain itu Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas
penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua
beserta peraturan pelaksanaanya telah dimuat.
Waluyo (2011:202) juga menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan PPh Pasal
21 akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang
pajak penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1
Januari 2009 yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.
2.1.2. PPh Pasal 26
Secara umum definisi PPh pasal 21 dan 26 adalah sama, perbedaannya hanya
pada lokasi atau tempat wajib pajak orang pribadi bermukim. Apabila pada PPh
Pasal 21 wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri maka PPh Pasal 26
bagi wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri.
PPh Pasal 26 dapat diartikan sebagai pajak penghasilan yang dikenakan oleh
pemerintah sehubungan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak
orang pribadi luar negeri.
PPh Pasal 26 terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 2008
yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Selain itu diatur dalam Peraturan

4. Menteri Keuangan Nomor 258/PMK/.03/2008 tentang pemotongan pajak
penghasilan Pasal 26.
4
2.2. Pemotong Pajak
Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam negeri (Waluyo, 2011:204).
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh :
1. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi atau badan, baik pusat, cabang,
perwakilan maupun unit yang memberi gaji, upah, honor atau pembayaran lain,
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah,
3. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lain yang membayar
THT,
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang
membayar honorarium atau pembayaran lain,
5. Penyelenggara kegiatan
Sedangkan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu : 1) badan pemerintah, 2)
subjek pajak dalam negeri, 3) bentuk usaha tetap, 4) penyelenggara kegiatan, 5) perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya.
2.3. Subyek dan Obyek Pajak
2.3.1. PPh Pasal 21
a. Subyek Pajak
1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT atau
JHT, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan;
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
b. Obyek Pajak

5. 1. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara
5
teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan;
2. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara
tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, bonus;
3. Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima
tenaga kerja lepas;
4. Uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon, sehubungan dengan
PHK;
5. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium
yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS;
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan
oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan
yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit);
7. Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan, komisi, beasiswa dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa: a)
Tenaga ahli, b) Olahrawan, c) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, d)
Pemain musik, pembawa acara, pelawak, e) Agen iklan, f) Peserta
perlombaan, g) Penjaja barang dagangan, h) Peserta pendidikan, pelatihan,
pemagangan dan i) Distributor pengusaha MLM.
2.3.2. PPh Pasal 26
Menurut Waluyo (2011:327),
Subyek pajak yang dipotong PPh Pasal 26 yaitu orang pribadi dengan status
sebagai subyek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan
dengan nama dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak, dari pemotong PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya
sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
Obyek dan tarif pajak PPh 26 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. 푃푃ℎ 푃푎푠푎푙 26 = 20% 푥 푝푒푛푔ℎ푎푠푖푙푎푛 푏푟푢푡표
a. Deviden;
b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang;

6. c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. Hadiah dan penghargaan;
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. Premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk
6
dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya;
h. Keuntungan karena pembebasan utang.
2. PPh pasal 26 = 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto
a. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak LN selain BUT di Indonesia;
b. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri;
c. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3c).
3. PPh pasal 26 = PKP BUT – PPh Terutang 푥 20%
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha
tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali
penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
2.4. Formula Perhitungan
Pada dasarnya cara perhitungan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 sama dengan
perhitungan pajak lainnya, tetapi pada pasal ini bagi penerima-penerima penghasilan dari
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajjib Pajak
dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga ada pengurangan berupa biaya jabatan,
pensiun dan iuran pensiun. Selain itu tarif yang ditetapkan juga bervariasi sesuai yang diatur
dalam UU Pajak Penghasilan dan peraturan pemerintah.
A. Pegawai Tetap
1. Cara menentukan penghasilan netto, penghasilan bruto dikurangi:
a. Biaya jabatan (biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan), 5 % (persen) dari penghasilan bruto, paling tinggi Rp
6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

7. b. Iuran yang berhubungan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana
7
pensiun.
2. Pengurangan biaya jabatan dan iuran tidak berlaku bagi yang menerima upah
harian. Tidak juga bagi wajib pajak luar negeri yang terutang PPh pasal 26.
3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghasilan Netto dikurangi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
a. Karyawati menikah, PTKP yang dikurangkan hanya untuk diri sendiri dan
karyawati menikah selain dikurangi dengan diri sendiri juga dikurangi keluarga
sebagai tanggungan sepenuhnya.
b. Karyawati yang menunjukkan keterangan suaminya tidak berpenghasilan,
diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.320.000,00 setahun atau Rp
100.000,00 sebulan. Ditambah keluarga yang menjadi tanggungan paling
banyak 3 orang, masing-masing sebesar Rp 1.320.000,00 setahun atau Rp
100.000,00 sebulan.
c. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada tahun takwim.
4. Tarif yang ditetapkan adalah tarif Pasal 17 Undang-undang PPh.
B. Pegawai Harian/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas
Bagi pegawai harian atau tidak tetap yang dibayar bulanan atau jumlah gaji
seluruhnya dalam satu bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00, maka berlaku:
1. Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21, selagi penghasilan sehari belum melebihi Rp
150.000,00;
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, apabila penghasilan sehari melebihi Rp
150.000,00 dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.
C. Penerimaan Pensiun
1. Penghasilan Netto, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari
penghasilan bruto, paling tinggi Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00
sebulan;
2. PKP, Penghasilan netto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya;
3. Tarif yang ditetapkan adalah tarif pasal 17 UU PPh;

8. 4. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau
diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun dihitung sebagai
berikut:
a. Hitung penghasilan netto sebulan:
(푝푒푛푔ℎ푎푠푖푙푎푛 − 푏푖푎푦푎 푝푒푛푠푖푢푛)푥 푏푎푛푦푎푘 푏푢푙푎푛 ∗
∗banyaknya bulan sejak pegawai menerima pensiun sampai bulan Desember.
b. Penghasilan netto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan
8
netto pada tahun bersangkutan yang diterima sebelum pegawai pensiun.
c. Menghitung PKP, jumlah penghasilan pada poin b dikurangi dengan PTKP,
lalu dihitung PPh Pasal 21 atas PKP tersebut.
d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung
dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada poin c dengan PPh Pasal 21
yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan
pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal
21 sebelum pensiun.
e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti
tersebut pada poin d dibagi dengan banyaknya bulan seperti yang dimaksud
pada poin a.
5. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua
dilakukan dengan cara menghitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun.
푝푒푛푔ℎ푎푠푖푙푎푛 푛푒푡표 푠푒푏푢푙푎푛 = 푝푒푛푔ℎ푎푠푖푙푎푛 푛푒푡푡푡표 − 푏푖푎푦푎 푝푒푛푠푖푢푛
Selanjutnya, PPh dihitung dengan cara yang telah dijelaskan pada poin a,c dan d.
2.5. Tarif PPh Pasal 21
Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang
PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang
diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang
ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP.

9. 9
Lapisan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 0%
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 5%
Rp 100.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 15%
 Rp 500.000.000,00 25%
Contoh :
Tn Amir menerima uang pesangon dari PT Amarta sebesar Rp 175.000.000,00 penghitungan
PPh Pasal 21 atas uang pesangon:
Penghasilan bruto Rp 175.000.000,00
PPh Pasal 21 Terutang:
0% x Rp 50.000.000,00 = Rp 00,00
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 75.000.000,00 = Rp 11.500.000,00
Total = Rp 13.500.000,00
2.6. Dasar Pengenaan Pajak atas Pemotongan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26
1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diberlakukan bagi:
a. Pegawai tetap;
b. Penerima pensiun berkala;
c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan yang jumlah
kumulatif melebihi Rp 1.320.000,00;
d. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan secara continue;
2. Penghasilan yang lebih dari Rp 150.000,00 sehari, yang berlaku bagi pegawai
tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan sepanjang penghasilan
kumulatif yang diterima selama satu bulan kalender belum melebihi
Rp.1.320.000,00
3. 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi sipenerima penghasilan selain
penerima yang tersebut pada poin 1,2 dan 3.

10. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.
Jumlah penghasilan bruto yang diperoleh penerima pnghasilan yang dipotong PPh
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yaitu seluruh jumlah penghasilan yang diperoleh
dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
PKP yang dimaksud pada poin 1 adalah:
a. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun belaka, sebesr penghasilan netto
10
dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
b. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
c. Bukan pegawai, penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara
bulanan.

11. 11
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan berupa gaji, upah, honor dan pesangon dengan nama apa pun sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
sedangkan Pajak penghasilan Pasal 26 adalah Pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib
pajak orang pribadi luar negeri atas pekerjaan yang dilakukannya selain yang diperoleh dari
bentuk usaha tetap di Indonesia. Kedua jenis pajak ini pada umumnya memiliki karakteristik
yang sama, hanya saja PPh Pasal 21 untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
sebaliknya, PPh Pasal 26 untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban penduduk suatu negara
yang harus ditunaikan dan dapat dipaksakan, walaupun suatu penduduk berada di dalam atau
luar negeri.
3.2. Saran
Berdasarkan uraian makalah perpajakan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau
PPh Pasal 26 ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dari materi ini.