Pajak atas penerangan jalan (PPJ)

1. UNIVERSITAS INDONESIA
Pajak Penerangan Jalan
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
JAKARTA

2. Pajak Penerangan Jalan
• Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh
pemerintah daerah.
• Pajak penerangan jalan termasuk dalam pajak daerah di tingkat
pemerintah kabupaten/kota.
• Pajak penerangan jalan dapat diklasifikasikan sebagai pajak atas
pengunaan/konsumsi atau pasar faktor produk, yakni tenaga listrik.

3. Peraturan yang Mengatur
Pajak Penerangan Jalan
 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
Pasal 52-56.
 Peraturan Daerah (PERDA), daerah masing-
masing

4. Objek Pajak Penerangan Jalan
 Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No.28 Tahun
2009 Objek Pajak pada Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
 Dikecualikan dari obyek pajak, yaitu:
- Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dengan asas timbal balik;
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu
yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- Penggunaan tenaga listrik lainya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

5. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan
 Subjek pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik baik yang disediakan oleh pengusaha
penyedia listrik atau menghasilkan sendiri.
 Wajib pajak pada Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan listrik atau orang pribadi atau badan yang
penyedia tenaga listrik.

6. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL).
Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 nilai jual tenaga listrik (NJTL) ditetapkan sebagai
berikut:
 Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, NJTL
adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kwh/variable yang ditetapkan dalam rekening listrik; dan
 Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas
tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga
satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Pemerintah
daerah melalui bupati/walikota dapat menetapkan nilai jual listrik pada PLN
yang berlaku pada saat yang sama.

7. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Penerangan Jalan
Menurut UU No. 28 Tahun 2009, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang
bersangkutan.
 Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh sumber lain yang digunakan atau
dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, paling tinggi
sebesar 3% (tiga persen).
 Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

8. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terhutang Pajak
dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
 Masa Pajak, merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan
takwim (1 bulan kalender) atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan
keputusan bupati/walikota
 Tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
 Terutangnya terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.
 Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
Penerangan Jalan berlokasi.

9. Pemungut Pajak Penerangan Jalan
Sistem pungutan Pajak Penerangan Jalan :
 Withholding Tax System
Pajak Penerangan Jalan yang listrik diperoleh sumber lain dipungut
dengan withholding tax system.
 Self Assessment System
Badan atau orang pribadi yang menghasilkan listrik sendiri
menggunakan Self Assessment System.

10. Implementasi Kebijakan
Pajak Penerangan Jalan di Indonesia
 Pajak Penerangan Jalan termasuk kedalam pajak daerah. Pajak daerah terbagi
menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Penerangan
Jalan termasuk kedalam pajak kabupaten/kota.
 Kebijakan mengenai Pajak Penerangan Jalan diatur lebih jelas melalui Peraturan
Daerah (PERDA) masing-masing daerah, mengacu pada Undang-undang No.28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 52-56.
 Pajak Penerangan Jalan dikenakan bagi para semua pengguna listrik baik yang
dihasilkan sendiri ataupun diperoleh dari sumber lain, tidak termasuk yang
dikecualikan dari objek pajak.

11. Earmarked Pajak Penerangan Jalan
 Earmarking tax merupakan konsep baru dalam perpajakan
daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 Konsep ini mengharuskan hasil penerimaan dari suatu jenis
pajak atau pungutan tertentu dialokasikan pada objek pajak
atau pungutan tersebut.
 Dalam Pajak Penerangan Jalan hasil penerimaan pajak nya di
alokasikan sebagian untuk penyediaan penerangan jalan.

12.  Tujuan penggunaan penerimaan suatu hasil pajak (Earmarked) adalah untuk
pembiayaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang terkait dengan
pungutan pajak tersebut.
 Pajak Penerangan Jalan, hasil penerimaannya prioritas penggunaannya
ditujukan kepada pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana penerangan
jalan yang ada.
 Earmarking tax ini di buat tujuanya agar terciptanya keadilan atau bisa dibilang
wajib pajak yang membayar Pajak Penerangan Jalan mendapatkan
kontraprestasi secara langsung yang berkaitan dengan pajak yang dibayarnya.
Sehingga dengan adanya kebijakan earmarking ini hasil Pajak Penerangan Jalan
tidak seluruhnya dimasukan kedalam APBD.

13. Dampak Kebijakan
Pajak Penerangan Jalan
 Dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum
(PJU) cukup besar. PPJ merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah
daerah yang wajib pengalokasiannya untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan
dengan pajak tersebut (earmarking tax).
 Penerapan konsep earmarking dalam pengelolaan keuangan daerah tercantum
dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD Pasal 56 ayat (3). Dalam pasal
tersebut dikatakan “sebagian penerimaan PPJ akan dialokasikan untuk
penerangan jalan” sehingga memang tidak ada jumlah atau persentase tetap
terkait seberapa besar hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang harus di
alokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

14.  Adanya kebijakan earmarking tax pada Pajak Penerangan Jalan seharusnya
sudah tidak ada lagi jalan-jalan umum yang gelap karena tidak adanya
Penerangan Jalan Umum, belanja untuk PJU umumnya lebih kecil daripada
penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
 Dengan penerapan kebijakan earmarking ini maka transparansi penggunaan
anggaran atas penerimaan PPJ akan terlihat lebih jelas sehingga dapat
diketahui seberapa besar bentuk akuntabilitas pemerintah atas suatu
pungutan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.