Pengelolaan Keuangan Sederhana

1. KD
3
OTK KEUANGAN XI
XI OTKP 2

2. PENDAPATAN
OTK KEUANGAN XI
XI OTKP 2
ASLI DAERAH

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4
PENGERTIAN
Apa si PAD itu?
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Dana Perimbangan
4. Pendapatan yang sah lainnya
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. 1
2
3
4
5
6
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
PAJAK DAERAH
Contact Us
Keep it touch!
RETRIBUSI DAERAH
DANA PERIMBANGAN
PENDAPATAN YANG SAH LAINNYA
HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
5

5. 1
PAJAK DAERAH

6. PAJAK DAERAH
PENGERTIAN
Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah dibagi
menjadi :
a. Pajak Provinsi
b. Pajak Kabupaten/Kota
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
8
Pajak Daerah/Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah
terutanng oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan UU, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

7. a. Pajak Provinsi
9
Jenis pajak provinsi adalah :
1
Pajak kendaraan
bermotor (PKB) dan
pajak atas air (PKA)
BBN-KB
Bea balik nama
kendaraan
bermotor.
PBB-KB
Pajak bahan bakar
kendaraan
bermotor
P3BT/AP
Pajak pengambilan
dan pemanfaatan air
bawah tanah dan air
permukaan
4
2 3
PKB & PKA

8. b. Pajak Kabupaten/Kota
10
Penjelasan di next slide!!!

9. b. Pajak Kabupaten/Kota
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
11
Jenis pajak kabupaten
1. Pajak Hotel dan Restoran
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, fasilitas
penyedia jasa penginapan/peristirahatan yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10.
Tarif pajak hotel (PH) sebesar 10%
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, fasilitas
penyedia makanan/minuman dengan dipungut bayaran.
Tarif pajak restoran (PR) sebesar 10%

10. b. Pajak Kabupaten/Kota
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
12
Jenis pajak kabupaten
2. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, semua jenis tontonan,
pertunjukkan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Tarif pajak hiburan (Phi) sebesar 35%

11. b. Pajak Kabupaten/Kota
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
13
Jenis pajak kabupaten
3. Pajak Reklame
Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau mediayang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial,yaitu memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum.
Tarif pajak reklame (Pre) sebesar 25%

12. b. Pajak Kabupaten/Kota
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
14
Jenis pajak kabupaten
4. Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
Tarif pajak peneran jalan (PPJ) sebesar 10%

13. b. Pajak Kabupaten/Kota
15
Jenis pajak kabupaten
5. Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi/baan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai
perolehan baru atau NJOP pengganti.
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/ bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakitbatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh
pribadi/badan.

14. 2
RETRIBUSI DAERAH

15. RETRIBUSI Retribusi daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin terntentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
21

16. Jenis Retribusi Daerah
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
23
3 columns
1. JASA
2. JASAA USAHA
3. PERIZINAN TERTENTU

17. Jenis Retribusi Daerah
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
24
1. JASA
1. Jasa Umum
1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan sampah/kebersihan
3. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda
4. Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil
5. Pelayanan pemakaman/pengabuan mayat.
6. Pelayanan parker di tepi jalan umum.
7. Pelayanan pasar
8. Pengujian kendaraan bermotor
9. Pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
10.Penggantian biaya cetak peta
11.Pengujian kapal perikanan
2. Pajak parkir
Pajak atas penyelenggaraan
tempat parker di luar badan
jalan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan
sebagai suatu usaham terasuk
penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

18. Jenis Retribusi Daerah
25
2. JASA USAHA
Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Retribusi jasa usaha terdiri dari :
1. Pemakaian kekayaan daerah
2. Pasar grosir/pertokoan
3. Tempat pelelangan
4. Terminal
5. Tempat khusus parker
6. Rumah potong hewan
7. Tempat rekreasi dan olahraga
8. Pelayanan pelabuhan kapal
9. Pengolahan limbah cair
10.Penjualan produk usaha daerah

19. Jenis Retribusi Daerah
26
3. Perizinan tertentu
Kegiatan tertentu penerimaan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis retribusi perizinan tertentu :
1. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Izin penjualan obat
4. Izin gangguan
5. Izin usaha perdagangan (SIUP)
6. Izin tempat usaha (SITU)
7. Izin trayek

20. Prinsip dan Sasaran
1. Retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya
penyediaan jasa terkait, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
2. Retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak
3. Retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya
peyelenggaraan pemberian izin tersebut.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi daerah adalah
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
27

21. 3
DANA PERIMBANGAN

22. DANA
PERIMBANGAN
PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari
APBN yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk
mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah dengan tujuan utama meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
29

23. 01
02
03
Kelompok Dana Perimbangan
30
Pendapatan dari pajak daerah diperoleh dari bagian penerimaan yang berasal dari :
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
PAJAK PENGHASILAN
PENERIMAAN SUMBER
DAYA ALAM

24. 31
Penerimaan negara
dari PBB dibagi
dengan imbangan
10% untuk pemerintah
pusat
90% untuk daerah
a) Bagian daerah dari penerimaan PPh
Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21 adalah
sebesar 20%
b) Bagian daerah dari dana bagi hasil
dari penerimaan PPh Pasal 25 dan
Pasal 29 tersebut dibagi dengan
imbangan 60% untuk kabupaten/kota
dan 40% untuk provinsi
c) Penyaluran dana bagi hasil
dilaksanakan secara triwulan.
Pajak Bumi
dan Bangunan
Pajak
Penghasilan

25. 32
3. Penerimaan negara dari sumber daya alam sector
pertambangan umum, terdiri atas :
Penerimaan iuran tetap (land rent) yaitu seluruh
penerimaan iuran yang diterma negara sebagai
imbalan atas kesempatan penyelidikan umum,
eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah
pertambangan dan
Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran ekspoitasi
(royalty), yaitu iuran produksi yang diterima negara
dalam hal pemegang kuasa pertambangan
eksplorasi yang diberikan kepadanya serta hasil
yang diperoleh dari usaha pertambangan
eksploitasi satu atau lebih bahan galian
Penerimaan Sumber Daya Alam
1. Penerimaan negara dari sumber daya alam
sector kehutanan, sector pertambangan
umum, dan sector perikanan dibagi dengan
imbangan 20% pemerintah pusat dan 80%
pemerintah daerah
2. Penerimaan negara dari sumber daya alam
sector kehutanan terdiri atas :
 Penerimaan iuran hak pengusahaan
hutan (IHPH) dan
 Penerimaan provisi sumber daya hutan
(PSDH)

26. 33
6. Bagian daerah dari penerimaan negara di sector
perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar
kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia
7. Penerimaan negara dari sumber daya alam sector
pertambangan minyak dan gas alam yang
dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara
dari sumber daya alam sector pertambangan dan
gas alam dari wilayah daerah terkait setelah
dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
Penerimaan Sumber Daya Alam
4. Bagian daerah dari penerimaan negara iuran
tetap (land rent) dibagi dengan rincian :
16% untuk provinsi bersangkutan
32% dareah kabupaten/kota penghasil
 32% daerah kabupaten/kota lain dalam
provinsi yang bersangkutan yang dibagi
dengan porsi yang sama
5. Penerimaan negara dari sumber daya alam
sector perikanan dibagi menjadi :
 Penerimaan pungutan pengusahaan
perikanan
 Penerimaan pungutan hasil perikanan

27. Dana Alokasi
Umum
(DAU)
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
Dana alokasi umum bersumber dari APBN
yang dialokasikan untuk pemerataan
kemampuan keuangan pemerintah daerah
untuk membiaya segala bentuk pengeluaran
dalam rangka mewujudkan desentralisasi.
34

28. Dana Alokasi Umum (DAU)
35
Tujuan dari pemberian dana alokasi umum adalah untuk pemerataan dengan memperhatikan :
1. potensi daerah,
2. luas daerah,
3. keadaan geografi,
4. jumlah penduduk dan
5. tingkat pendapatan.
Besarnya DAU 26% dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak dan bukan pajak pada APBN setelah
dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.
DAU dialokasikan ke daerah dengan imbangan provinsi 10% dan kabupaten/kota 90%
Tujuan

29. 4
PENDAPATAN YANG
SAH
LAINNYA

30. Pendapatan Asli
Daerah
Pendapatan asli daerah lainnya yang sah antara lain :
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yant tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendaptan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, rabat, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan
pengadaan barang/jasa oleh daerah
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Penapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10.Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11.Pendapatan dari pengembalian
12.Fasilitas social dan fasilitas umum
13.Pendapatan daripenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14.Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah

31. 5
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

32. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
39
Sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri atas :
1. Bagian laba BUMD
2. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup hal sebagai berikut :
1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

33. Thank You for
Watching!
Any Questions?