Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pajak daerah provinsi Kalimantan Timur. Terdapat penjelasan mengenai pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi beserta persentase pembagian hasil pajak ke kabupaten/kota, realisasi pendapatan daerah, target penerimaan dan bagi hasil tahun 2023, layanan Samsat di Kota Balikpapan, pembayaran pajak dan penges
Dokumen tersebut membahas ketentuan utama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, dan struktur pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Keuangan Daerah. Kebijakan kunci meliputi pengaturan objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif PKB serta Opsen PKB; sinergi pemungutan antara provinsi dan kabupaten/kota; serta dukungan kebijakan terhadap kendaraan berbasis ener
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...andika_combat
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan ketentuan umum terkait pajak penerangan jalan di Kabupaten Ketapang.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Fungsi DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Beberapa tantangan yang dihadapi DPRD dalam menjalankan perannya
3. Jenis-jenis rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoranandika_combat
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kabupaten Ketapang, termasuk pengertian istilah, subjek dan objek pajak, serta ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak restoran.
Konsep pelayanan kesehatan dasar mencakup nilai-nilai dasar tertentu yang berlaku
umum terhadap proses pengembangan secara menyeluruh, tetapi dengan
penekanan penerapan di bidang kesehatan seperti berikut:
1. Kesehatan secara mendasar berhubungan dengan tersedianya dan
penyebaran sumberdaya, bukan hanya sumberdaya kesehatan seperti
dokter, perawat, klinik, obat, melainkan juga sumberdaya sosial-ekonomi
yang lain seperti pendidikan, air dan persediaan makanan.
2. Pelayanan kesehatan dasar dengan demikian memusatkan perhatia kepada
adanya kepastian bahwa sumberdaya kesehatan dan sumberdaya sosial
yang ada telah tersebar merata dengan ebih memperhatikan mereka yang
paling membutuhkannya.
3. Kesehatan adalah suatu bagian penting dari pembangunan secara
menyeluruh. Faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah faktor social,
budaya dan ekonomi disamping biologi dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas ketentuan utama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, dan struktur pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Keuangan Daerah. Kebijakan kunci meliputi pengaturan objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif PKB serta Opsen PKB; sinergi pemungutan antara provinsi dan kabupaten/kota; serta dukungan kebijakan terhadap kendaraan berbasis ener
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...andika_combat
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan ketentuan umum terkait pajak penerangan jalan di Kabupaten Ketapang.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Fungsi DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Beberapa tantangan yang dihadapi DPRD dalam menjalankan perannya
3. Jenis-jenis rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoranandika_combat
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kabupaten Ketapang, termasuk pengertian istilah, subjek dan objek pajak, serta ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak restoran.
Konsep pelayanan kesehatan dasar mencakup nilai-nilai dasar tertentu yang berlaku
umum terhadap proses pengembangan secara menyeluruh, tetapi dengan
penekanan penerapan di bidang kesehatan seperti berikut:
1. Kesehatan secara mendasar berhubungan dengan tersedianya dan
penyebaran sumberdaya, bukan hanya sumberdaya kesehatan seperti
dokter, perawat, klinik, obat, melainkan juga sumberdaya sosial-ekonomi
yang lain seperti pendidikan, air dan persediaan makanan.
2. Pelayanan kesehatan dasar dengan demikian memusatkan perhatia kepada
adanya kepastian bahwa sumberdaya kesehatan dan sumberdaya sosial
yang ada telah tersebar merata dengan ebih memperhatikan mereka yang
paling membutuhkannya.
3. Kesehatan adalah suatu bagian penting dari pembangunan secara
menyeluruh. Faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah faktor social,
budaya dan ekonomi disamping biologi dan lingkungan.
Peraturan Daerah ini mengubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan dari semula 0,3% menjadi 0,1-0,2% tergantung nilai jual objek pajaknya. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur penghitungan, pembayaran, sanksi administrasi pajak, serta wewenang Bupati untuk menerbitkan beberapa dokumen terkait pajak daerah.
Fraksi PAN memberikan beberapa masukan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, antara lain mengenai peningkatan pendapatan daerah, penertiban retribusi di pasar dan terminal, serta pengawasan terhadap PJU liar dan inventarisasi aset daerah. Fraksi juga meminta perhatian terhadap program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan buruh.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 dengan total pendapatan Rp81.025.000 dan total belanja Rp4.373.127.960 sehingga terjadi defisit sebesar Rp4.292.102.960.
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburanandika_combat
Peraturan Daerah ini membahas tentang pajak hiburan di Kabupaten Ketapang. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Peraturan ini mengatur tentang subjek, objek, dan prosedur pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...Ade Suerani
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Fraksi Bangun Sultra memberikan apresiasi kepada beberapa SKPD yang berhasil melebihi target penerimaan pendapatan, namun menyoroti penerimaan yang belum tercapai sebesar 18,52%, (2) meminta penjelasan mengenai penerimaan pajak kendaraan dan BBN KB yang tidak tercapai sebesar Rp. 16 miliar, dan (3) meminta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi perus
Dokumen ini berisi ringkasan rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2018, yang mencakup pendapatan sebesar Rp516,3 miliar, belanja sebesar Rp98,9 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp81,6 miliar.
More Related Content
Similar to Presentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptx
Peraturan Daerah ini mengubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan dari semula 0,3% menjadi 0,1-0,2% tergantung nilai jual objek pajaknya. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur penghitungan, pembayaran, sanksi administrasi pajak, serta wewenang Bupati untuk menerbitkan beberapa dokumen terkait pajak daerah.
Fraksi PAN memberikan beberapa masukan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, antara lain mengenai peningkatan pendapatan daerah, penertiban retribusi di pasar dan terminal, serta pengawasan terhadap PJU liar dan inventarisasi aset daerah. Fraksi juga meminta perhatian terhadap program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan buruh.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 dengan total pendapatan Rp81.025.000 dan total belanja Rp4.373.127.960 sehingga terjadi defisit sebesar Rp4.292.102.960.
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburanandika_combat
Peraturan Daerah ini membahas tentang pajak hiburan di Kabupaten Ketapang. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Peraturan ini mengatur tentang subjek, objek, dan prosedur pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...Ade Suerani
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Fraksi Bangun Sultra memberikan apresiasi kepada beberapa SKPD yang berhasil melebihi target penerimaan pendapatan, namun menyoroti penerimaan yang belum tercapai sebesar 18,52%, (2) meminta penjelasan mengenai penerimaan pajak kendaraan dan BBN KB yang tidak tercapai sebesar Rp. 16 miliar, dan (3) meminta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi perus
Dokumen ini berisi ringkasan rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2018, yang mencakup pendapatan sebesar Rp516,3 miliar, belanja sebesar Rp98,9 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp81,6 miliar.
Similar to Presentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptx (20)
2. PENGERTIAN PAJAK DAERAH
( UU NO 28 TAHUN 2009)
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. UU NO. 28 TH 2009
TENTANG
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perda Kaltim No. 01 Tahun 2011
Perubahan terakhir No. 01 Tahun 2019
Tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pajak Daerah
1. Pajak KendaraanBermotor(PKB)
2.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)
4.Pajak Air Prmukaan (PAP)
5.PajakRokok(PR)
Pergub Kaltim No. 7 Thn 2011
Perubahan terakhir No. 53 Thn 2020
tentang
PetunjukPelaksanaan
PemungutanPajak Kendaraan
Bermotor(PKB)
PergubKaltim No. 58 Thn 2020
tentang
PetunjukPelaksanaan
PemungutanBea Balik Nama
Kendaraan Bermotor(BBNKB)
PergubKaltim No. 59 Thn 2020
tentang
PetunjukPelaksanaan
PemungutanPajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor(PBBKB)
Pergub Kaltim No. 10 Thn 2011
Perubahan terakhir No.
tentang
PetunjukPelaksanaan Pemungtan
Pajak Air Permukaan(PAP)
4. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
70 % PROVINSI 30% KABUPATEN/KOTA
Berdasarkan
UU No.28/2009
Jenis Pajak
yang merupakan
kewenangan
Provinsi
1
DIKELOLA
UPTD
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
70 % PROVINSI 30% KABUPATEN/KOTA
2
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)
30 % PROVINSI 70 % KABUPATEN/KOTA
3
4 PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
50 % PROVINSI 50 % KABUPATEN/KOTA
5 PAJAK ROKOK
50 % PROVINSI 50 % KABUPATEN/KOTA
DIKELOLA
BIDANGPAJAK
JENIS PAJAK DAERAH PROVINSI DAN PERSENTASE BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
7. TARGET PENERIMAAN DAN TARGET BAGI HASIL KE
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023
No. Keterangan Target Penerimaan Target Bagi Hasil
1 PKB Rp. 375.000.000.000 Rp. 82.819.823,000
2 BBNKB Rp. 305.000.000.000 Rp. 70.318.372.000
3 PAP Rp. 1.700.000.000 Rp. 821.010.000
4 PBBKB - Rp. 208.798.789.000
5 Pajak Rokok - Rp. 27.764.048.000
8.
9.
10.
11. LAYANAN SAMSAT DI KOTA
BALIKPAPAN
1. Samsat Induk Markoni
2. Samsat Penuh Batakan
3. Samsat Penuh Rapak
4. Samsat Pembantu Teritip
5. Samsat Pembantu Mall Pelayanan Publik
6. Samsat Pembantu Mall BSB
7. Samsat Pembantu Mall BC
8. Samsat Pembantu Kantor Pos
9. Samsat Pembantu Kebun Sayur
10. Samsat Pembantu Gn. Samarinda
11. Samsat Pembantu Graha Indah
12. Samsat Bus Keliling Pasar Segar
13. Samsat Bus Keliling Kampung Tengah
14. Samsat Drive Thru BP
15. Samsat Drive Thru Dome
16. Samsat Payment Point Manggar
16. SIMPATOR (SISTEM INFORMASI MONITORING PAJAK KENDARAAN BERMOTOR) adalah layanan website yang
dibangun untuk menunjang aktifitas pemerintahan dalam hal keterbukaan data dan pelayanan publik pada Pajak
Kendaraan Bermotor.
Pada website tersebut Wajib Pajak dapat mengetahui batas akhir pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta jumlah
yang harus dibayarkan.