Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan di internet dan menganjurkan pelarangan permanen atas pajak akses internet dan diskriminasi pajak penjualan elektronik. Dokumen tersebut juga menyarankan penghapusan pajak telekomunikasi yang diskriminatif dan menghambat akses internet serta pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi.
Sumber :
Maria. R et al. (2020).” Taxing Digital Economy through Online Marketplace in Indonesia” International Journal of Economics and Financial. Vol 10 • Issue 2
Template PPT = https://slidesgo.com/
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
Pajak adalah sarana bagi pemerintah untuk memenuhi penerimaan pendapatan kas negara karena pajak merupakan sumber penerimaaan negara. Salah satu usaha untuk mengembangkan APBN adalah pemerintah akan meningkatkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan itu rakyat kecil tidak terbebani. Dengan demikian pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jenis barang yang dikenakan atas barang mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Kata kunci : APBN, PPnBM
ppt perpajakan membahas tentang apa itu perpajakan dan task bagaimana menyelesaikan perhitungan dalam perpajakan
Definisi Pajak
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :
Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca juga Apa Perbedaan Pajak dan Subsidi?
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Manfaat Pajak
Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat?
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa am
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
Sumber :
Maria. R et al. (2020).” Taxing Digital Economy through Online Marketplace in Indonesia” International Journal of Economics and Financial. Vol 10 • Issue 2
Template PPT = https://slidesgo.com/
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
Pajak adalah sarana bagi pemerintah untuk memenuhi penerimaan pendapatan kas negara karena pajak merupakan sumber penerimaaan negara. Salah satu usaha untuk mengembangkan APBN adalah pemerintah akan meningkatkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan itu rakyat kecil tidak terbebani. Dengan demikian pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jenis barang yang dikenakan atas barang mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Kata kunci : APBN, PPnBM
ppt perpajakan membahas tentang apa itu perpajakan dan task bagaimana menyelesaikan perhitungan dalam perpajakan
Definisi Pajak
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :
Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca juga Apa Perbedaan Pajak dan Subsidi?
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Manfaat Pajak
Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat?
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa am
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
aku lah11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Tayang: Jumat, 31 Mei 2024 06:00
Penulis: Adi Manggala Saputro Editor: Elfan Fajar Nugroho
zoom-inlihat fotoKota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Instagram @persib @persija
Skuad Persib Bandung (kiri) dan Persija Jakarta (kanan). Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
TRIBUNWOW.COM - Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
Dilansir TribunWow.com, keberhasilan Persib Bandung dalam perekrutan Rezaldi Hehanusa nampaknya menjadi motivasi mereka untuk bisa kembali gembosi sang rival abadi, Persija Jakarta.
Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya gelandang bintang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi.
Kabar masuknya Hanif Sjahbandi ke dalam lis belanja Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_ft, Kamis (31/5/2024).
Baca juga: Transfer Kejutan Persib Bandung? Bintang di Luar Dugaan Kepergok Beri Sinyal, Bobotoh Dijamin Suka
"Hanif Sjahbandi (DMF/27) masuk radar Persib Bandung," tulis @transfernews_ft.
Sebagaimana diketahui, masuknya Hanif Sjahbandi selain karena ketagihan akan keberhasilan Persib Bandung dalam merekrut Rezaldi Hehanusa, hal itu menunjukkan sinyal Maung Bandung ingin memulangkan putra daerahnya satu per satu ke Kota Kembang.
Mengingat, Hanif Sjahbandi merupakan gelandang asli jebolan Persib Bandung yang juga pemain kelahiran Kota Bandung.
Meski, ia tercatat belum pernah berkarier di Persib Bandung senior meski pernah bergabung dengan tim juniorn Pangeran Biru pada Januari sampai dengan Juli 2015 silam.
Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka, https://wow.tribunnews.
1. PERPAJAKAN DI INTERNET
(INTERNET TAX)
1. e-Freedom Coalition
1.1 e-Freedom Coalition, Komisi Penasihat e-Commerce
Desakan teknologi dapat terhambat oleh skema perpajakan baru. Akan tetapi
permasalahan pengenaan pajak atas e-Commerce ternyata melebihi penyebaran
permasalahan itu sendiri. Dengan memungkinkan pemerintah lokal untuk
mengenakan pajak melewati perbatasan secara fundamental tidak dapat
disesuaikan. Remote taxation adalah pengenaan pajak tanpa representatif
(perwakilan) pada skala yang tidak dapat dibandingkan.
Peraturan pajak yang benar haruslah mendukung fungsi-fungsi yang disandangnya
dalam peraturan pemerintah. Electronic commerce memungkinkan konsumen
untuk mengambil keuntungan dari tingkat pajak yang kompetitif pada wilayah
yurisdiksi ditempat lain yang dengan demikian dapat melayani dengan batasan-
batasan tertentu pada pemerintahan yang berlebih.
Prioritas pertama seharusnya mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan
memperpendek sistem pemungutan pajak.Dengan demikian akan cukup jelas
surplus anggaran di tingkat federal, daerah dan local. Menyadari akan kemampuan
warga negara untuk mengambil keuntungan dari semua penawaran internet,
termasuk atas e-commerce, benar-benar tergantung pada kemungkinan akses
internet.
Diberikan 5 rekomendasi untuk menjelaskan dan mencegah munculnya kembali
pajak-pajak dan peraturan-peraturan pemerintah yang memberatkan, yang hanya
2. akan mengakibatkan semakin tingginya biaya yang ditanggung konsumen dan
memperlambat investasi yang diperlukan untuk memperkuat dan memelihara
infrastruktur informasi nasional.
Ada 5 pajak penghambat terhadap akses internet :
1. Pajak pembelian sebesar 3% pada telekomunikasi. Pajak ini adalah sebuah
anakronisme dan harus segera ditinjau ulang.
2. Discriminatoryi ad valorem taxation of interstate telecommunication.
Limabelas pernyataan tentang tingkat pajak properti bisnis telekomunikasi
lebih tinggi dibanding properti yang lain, menyebabkan tingginya biaya
yang ditanggung konsumen. Perlindungan pemerintah terhadap jenis pajak-
pajak ini telah digunakan untuk jalan kereta api, pesawat terbang, dan truk,
yang seharusnya diperluas mencakup telekomunikasi.
3. Internet tolls, pengenaan pajak baru dan biaya yang dibebankan pada
penyelenggaraan telekomunikasi dan konsumen mereka ketika kabel telah
terinstal sepanjang jalan dan highway. Pajak-pajak baru ini, yang dapat
menaikan pendaptan gross mencapai 5%, dapat meningkatkan biaya yang
ditanggung konsumen, dan sudah seharusnya dihapuskan.
4. Negara dan pajak-pajak telekomunikasi local, keruwetan auditing dan
prosedur pangisian. Banyak pemerintahan yang menggunakan tagihan
telapon sebagai sapi perah, dengan mengenakan pajak tinggi dan berganda
atas layanan yan diberikan. Pajak-pajkak seperti ini seharusnya dihilangkan
menjadi pajak tunggal per pemerintahan local, dan penyederhanaan aliran
prosedur pengisian atau auditing.
5. Pajak akses internet. Pelarangan sementara federal pada pajak akses internet
seharusnya dibuat permanen. Pemerintah local yang memberlakukan pajak
3. ini sebelum adanya larangan diberlakukan seharusnya meninjau ulang setiap
pajak atas akses untuk menjaga rendahnya biaya pada konsumen.
Selanjutnya, diusulkan jika pajak penjualan masih tetap dikenakan secara online,
sebuah system pertumbuhan untuk pengumpulan pajak penjualandan penggunaan
oleh perusahaan dengan suatu kehadiran secara fisik dalam yuridiksi pajak adalah
yang paling sesuai. Sistem ini akan menguatkan, memperbaharui dan
mengklarifikasi hukum konstitusional yang ada melalui penetapan standar
yuridiksi yang jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami dan relevan dalam
ekonomi baru ini.
Pendekatan pada rekomendasi perpajakan e-commerce ;
1. Secara permanen melarang pajak atas akses internet. Pemerintahan local
yang memberlakukan pajak atas akses internet mengacu pada moratorium
federal harus menghapuskan pajak-pajak tersebut, dan tidak ada lagi pajak
baru atas akses (layanan) yang akan dikenakan.
2. Mengubah Internet Tax Freedom Act untuk moratorium permanen atas
diskriminasi pajak penjualan dan penggunaan. Bagian 1101 (a) (1) dari
Internet Tax Freedom Act enyebutkan 3 tahun moratorium terhadap setiap
pajak layanan akses internet baru yang tidak ditetapkan pada tanggal 1
Oktober 1998. Pengertian “layanan akses internet” menurut ITFA adalah
“sebuah layanan yang memungkinkan user untuk mengakses isi, informasi,
e-mail atau layanan lain yang ditawarkan di internet yang mungkin termasuk
akses pada isi, informasi, maupun layanan lain dengan kepemilikan sebagai
bagian dari paket layanan yang ditawarkan kepada konsumen.Dalam hal ini
tidak termasuk layanan telekomunikasinya”.
4. Dengan demikian ITFA telah mempelopori pajak akses internet yang ada sekarang
di beberapa daerah yang kemudian menggunakannya sebagai sumber pendapatan
sebelum masa berlakunya moratorium. Bagian 1101 (a) (2) dari IFTA juga
menyinggung tentang moratorium atas pajak berganda dan diskriminasi pajak atas
electronic commerce, termasuk didalamnya pajak penjualan lokal dan daerah serta
pajak penggunaan lokal dan daerah.
Untuk mengkombinasi efek dari kedua klausa IFTA ini maka diadakan tax-free-
zone sementara untuk akses internet dan berbagai tipe electronic commerce. E-
freedom Coalition mengajukan taz-free-zone sementara ini dibuat permanen baik
untuk pajak akses serta pajak penjualan dan penggunaan pada electronic
commerce.
Pajak seperti ini sangat tidak efisien. Pengenaan pajak akses dan penjualan secara
berganda, tumpang tindih ataupun diskriminasi pada internet dan electronic
commerce secara umum akan sulit dan prakteknya menjadi tidak efisien. Dengan
memiliki 30.000 maupun 50 yurisdiksi dan kebijakan pajak hanya akan
menimbulkan kebingungan dan rezim pajak domestic yang kontra produktif.
Pelaksanaan rezim pajak ini pada internet atau electronic commerce hanya akan
menimbulkan efek yang sangat menggangu pada sektor internet padahal internet
sedang dalam tahap pertumbuhan dan perluasan. Output industri dan kaum
pengusaha akan dibatasi secara besar-besaran. Efek negatif dari rezim pajak
internet yang baru gaungnya terdengar pada ekonomi nasional. Pengenaan pajak
tidak terbatas pada internet akses atau penjualan akan mengurangi usaha-usaha di
masa dating dan sangat disesalkan dapat mengurangi inovasi, panciptaan lapangan
kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi secara general.
5. Penciptaan rezim pajak ini akan menimbulkan sebuah peningkatan yang signifikan
pada kesilapan pajak pemerintah dan usaha-usaha penyelenggaraannya. Penarikan
pajak di setiap tingkatan pemerintahan akan tumbuh semakin besar dan lebih
merusak jika usaha pengenaan pajak atas electronic commerce mulai
dikembangkan. Hasil dari perluasan kesemua ukuran pemerintahan akan mengarah
pada semakin campur tangannya pemerintahan atas sektor privat pada umumnya
dan sektor teknologi tinggi khususnya.
Pengadilan tinggi telah lama menahan usaha-usaha pemerintahan local untuk
memajaki atau mengatur aktivitas di luar wilayah-nya atau disebut juga remote
commerce yang dianggap unkonstitusional. Pemerintahan local hanya dapat
memajaki pihak-pihak yang memiliki nexus atau “keberadaan fisik secara
substansial” di wilayah yurisdiksi nya. Memantapkan sistem perpajakan yang
mengijinkan pihak pemerintahan local hak untuk mengenakan pajak berganda dan
over-lapping akan memakan waktu 2 abad untuk menyelesaikan kasus-kasus
hukum pengadilan tinggi dan hanya menciptakan contoh yang buruk bagi
perpajakan dalam bentuk lain atas perdagangan antar daerah.
Untuk alasan-alasan ekonomi dan hukum ini, sangatlah vital bagi Advisory
Commission untuk mengajukan pelarangan permanen atas pajak akses atau segala
bentuk diskriminasi pajak penjualan ataupun penggunaan pada electronic
commerce.
Beberapa anggota dari Advisory Commission boleh tetap bertahan pada
pengadopsian pelarangan permanen atas pajak akses internet dan penjualan karena
adanya beberapa argumen keadilan yang mereka dengar berulang kali dari para
kritikus Internet Tax Freedom Act. Argumen-argumen keadilan ini secara tipikal
memiliki 2 macam, yaitu:
6. 1. Sangatlah tidak adil untuk membebaskan remote internet vendor dari pajak
akses dan penjualan ketika usah-usaha jalanan atau bricks and mortar yang
ada di suatu daerah harus membayar pajak ini.
2. Sangatlah tidak adil untuk mencabut pendapatan daerah atau pemerintahan
local yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak atas akses internet dan
penjualan secara elektronis.
Kedua argument ini mewakili keprihatinan yang mulai ditumbuhkan oleh para
pejabat daerah dan pemerintahan lokal dan beberapa pengusaha jalanan.
Argumen pertama yang didasarkan atas pembebasan remote internet vendor dari
pengenaan pajak akses dan penjualan ternyata melupakan sebuah poin penting,
yaitu bahwa remote vendor tidak menggunakan atau menghabiskan sumber daya
daerah lokal yang didanaidari pajak daerah maupun pajak lokal.
Kenyataannya, akan sangat tidak adil memaksa perusahaan-perusahaan di luar
wilayah untuk membayar pajak layanan atau program pemerintah suatu wilayah
karena mereka tidak akan menikmati keuntungan yang diberikan. Bisnis-bisnis
local atau daerah membayar pajak karena mereka dapat mengambil keuntungan
dari program-program dan layanan-layanan pemerintah yang didanai dari pajak
tersebut. Remote vendor yang terikat oleh transaksi elektronik antar daerah tidak
mendapat keuntungan seperti halnya vendor local dari adanya pajak local, di mana
perusahaan pengirimanlah yang telah membayarkan pajak untuk menutup
penggunaan barang dan layanan umum.
Pertumbuhan sektor industri baru yang tidak berundang-undang dan lebih dari itu
tidak berpajak ini telah membantu menghidupi pertumbuhan terus menerus tidak
hanya pada aktivitas ekonomi tetapi juga pendapatan dari pajak pemerintah.
7. Perkembangan internet dan ekonomi informasi telah menciptakan kesempatan
kerja dan kesempatan bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pada
gilirannya perkembangan aktivitas ekonomi dan output akan meningkatkan
pendapatan individual dan keuntungan usaha, diman konsekuensinya,merupakan
sumber pajak baru dan pendapatan baru secara keseluruhan untuk seluruh
pemerintahan. Sangatlah penting untuk mengulangi pernyataan karena transaksi
internet antar daerah telah dibebaskan dari penarikan pajak. Hal ini bukan berarti
perusahaan yang terikat dengan electronic commerce benar-benar bebas pajak.
Vendor elektronik masih bertanggungjawab dalam membayar pajak pendapatan
perusahaan secara rutin dan diperlakukan sama dengan bisnis lainnya oleh
pemerintah daerah atau local di mana dia berkedudukan. Permanen moratorium
atas pajak internet bagaimanapun juga tidak akan merusak keseimbangan ini.
Karena itu pihak Advisory Commission seharusnya dengan ikhlas
merekomendasikan pengadopsian moratorium permanen dan komprehensif dalam
pajak akses dan penjualan bagi internet dan perdagangan jarak jauh secara umum.
1.2 Menghilangkan Hambatan perpajakan pada Akses Internet.
Pajak telekomunikasi adalah juga, dan tidak terelakan, pajak atas internet. Apakah
melalui akses dial-up atau Digital Subscriber Llines (DSL), lewat kabel modem
atau wireless, akses internet menggunakan sarana jaringan telekomunikasi. Lebih
dari 50% lalu-lintas dalam jaringan telepon public saat ini merupakan data dari
pada suara. Dengan demikian tingginya pajak telekomunikasi akan mengerem laju
akses internet dan mengurangi pengembangan jaringan broadband yang diperlukan
untuk pertumbuhan internet generasi mendatang.
8. Pelarangan praktek pendeskriminasian pajak atas telekomunikasi antar
daerah.
Ini akan menguatkan infrastruktur internet dengan melarang adanya praktek-
praktek diskriminasi pengenaan pajak ad volerm property didaerah atas
telekomunikasi antar daerah. Hal ini hanya memperluas perlindungan yang sama
melawan diskriminasi ynag oleh hukum federal yang telah dibuat sebelumnya
untuk jalan kereta api, pesawat terbang, dan industry lain yang sangat kritikal
dengan perdagangan antar daerah.
Sebagaimana aks internet memilki ketergantungan yang sangat tinggi pada
backbone telekomunikasi, setiap pajak yang berlebihan pada akses telekomunikasi
akan berdampak pada internet. Begitu pula tingginya biaya bagi user atau
kurangnya investasi capital dalam perluasan infrastruktur telekomunikasi. Industri
antar daerah lain juga menghadapi ketidakseimbangan perlakuan pajak yang telah
mencari dan memperoleh perundangan-undangan yang membolehkan daerah dan
pemerintahan lokal untuk mengenakan pajak properti industri ini dengan cara yang
berbeda dengan bisnis properti lainnya secara umum.
Diskriminasi pajak property daerah menghadapi telekomunikasi antar
daerah.
Tindakan-tindakan pendiskriminasian dalam pengenaan pajak property biasanya
menggunakan 2 bentuk. Sebagai bagian dari konsep penilaian per unit, banyak
daerah memajaki asset intangible dari kebutuhan public sementara tidak memungut
pajak atas asset yang sama yang diselenggarakan oleh bisnis lainnya. Asset-asset
intangible ini, termasuk pula asset yang sebagaimana dibedakan menurut ijin
operasi federal atas penyatuan kekuatan kerja, biasanya merupakan bagian paling
bernilai dari kebutuhan bisnis. Kedua, daerah sering mengenakan tingkat pajak
9. yang tinggi untuk property personal tangible yang timbul karena kebutuhan
perusahaan daripada yang ditimbulkan oleh pembayar bisnis lain umumnya.
Pengaruh dari tindakan-tindakan diskriminatif atas pemajakan properti.
1. Pemindahan beban pajak kepada konsumen non-resident.
Konsumen bukan residen adalah korban tidak sengaja dari praktek-praktek
pengenaan pajak property secara diskriminatif. Karena tingkat jangka
panjang biasanya ditetapkan secara nasional, beban pajak menyebar
melewati batasan negara, tanpa peduli apakah pengenaan beban pajak
dilakukan diwilayah yurisdiksi lokal konsumen.
2. Pengenaan pajak diskriminatif mengakibatkan meningkatnya tingkat pajak,
lebih jauh pembagian digital.
Untuk menentukan tingkatan yang mendiskriminasikan pajak property
secara keseluruhan atau sebagian dikenakan kepada konsumen menurut
tingginya kebutuhan yang diperlukan, mereka merupakan sasaran dari pajak
regresif sebagai warga negara yang kurang beruntung secara nasional.
Pendiskriminasian pengenaan pajak property meningkatkan biaya telepon
dan hanya memperburuk pembagian digital.
3. Persaingan yang terbatasi.
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang merupakan subyek dari
diskriminasi pajak properti tidak punya kemampuan untuk bersaing di
medan permainan dengan mereka yang tidak mendapat diskriminasi pajak.
Pada perkembangan industri yang tinggi ini, berbagai jenis perusahaan
sekarang menyediakan sejumlah pelayanan telekomunikasi.
4. Kurangnya perbaikan yang ada.
10. Meskipun sebuah kasus besar menghadapi pendiskriminasian pajak properti
yang dibuat, hukum federal yang ada akan membatasi tantangan tersebut bila
terdengar di pengadilan federal kecuali jika ada penunjukan yang sangat
besar dilakukan di mana wajib pajak tidak memiliki “usaha-usaha perbaikan
yang efisien, cepat dan jelas”. Hasilnya, para wajib pajak ini harus
mengajukan permohonan ke sistem peradilan daerah dan mungkin beberapa
agen administrasi local yang bias menangani penaksiran property, yang
dengan demikian hanya menjadikannya lebih sulit untuk mendapatkan
pemeriksaan yang cukup adil. Tanpa adanya perlindungan federal,
perusahaan-perusahaan telekomunikasi dipaksa untuk membayar pajak
diskriminatori sebelum mereka mencari tinjauan hukum.
5. Kurangnya penanaman modal pada infrastruktur backbone internet.
Akibatnya yang ditimbulkan dari keseluruhan faktor-faktor ini sangat
membahayakan, dimana perusahaan-perusahaan telekomunikasi akan
kekurangan investasi infrastruktur backbone yang sangat esensial bagi
perkembangan internet. Pendeskriminasian pajak atas property
telekomunikasi akan menurunkan pengembalian property dan investasi
internet backbone yang nantinya dapat menghilang. Meningkatkan akses
konsumen ke internet, world wide web dan electronic commerce hanya akan
menyebabkan rendahnya biaya berhubungan karena semakin tingginya
persaingan dan meningkatnya investasi.
Melarang pemerintah membangun internet toll berdasarkan biaya yang harus
ditanggung untuk instalasi kabel telekomunikasi sepanjang jalan yang ada.
Daerah dan pemerintahan local menggunakan penafsiran dari Telecommunication
Act tahun 1996 untuk mengadakan internet toll dalam bentuk franchise taxes yang
baru hinga mencapai 5 persen pada bisnis dan penggunaan telekomunikasi
11. konsumen. Dengan rata-rata 18,2 persen transaksi beban pajak telah dikenakan
(Committee on State Taxation, 50 State study and Report on Telecommunications
Taxation, Testimony before the Advisory Commission on Electronic Commerce,
September 14, 1999), pajak-pajak baru ini dan biaya-biaya special yang berkaitan
dapat dengan mudah membuat telekomunikasi menjadi rodu dan layanan paling
tinggi pajaknya di Amerika. Dengan memberi aturan kritis pada layanan ini dalam
mengakses internet, pajak baru tersebut benar-benar menjadi penghalang
pertumbuhan penggunaan internet secara nasional.
Meskipun dengan pajak franchise baru, persyaratan-persyaratan peraturan
manajemen lokal yang baru memiliki efek dari penciptaan hambatan-hambatan
masuk, mengecilkan pembangunan persaingan berbasis fasilitas, dan membuat
layanan-layanan telekomunikasi secara artificial menjadi lebih mahal. Untuk
menghalangi kesalahan peraturan tingkat ini, disarankan bentuk bahasa subbagian
sebagai berikut:
Tidak satupun dalam bagian ini mempengaruhi kewenangan daerah ataupun
pemerintahan lokal untuk mengatur sarana umum sepanjang hal-hal tersebut
adil dan biaya tambahan yang masuk akal dari penyedia layanan
telekomunikasi.
Penarikan kembali sejumlah uang tersebut seharusnya dikenakan secara
kompetitif netral dan tidak diskriminatif.
Biaya tambahan yang cukup adil dan masuk akal harus dibatasi berdasar
biaya langsung dan seharusnya ditransparansikan oleh pemerintah tersebut.
Tidak ada daerah dan pemerintahan lokal yang mengharuskan setiap penyedia
layanan telekomunikasi untuk memproduksi, mengirimkan, ataupun menunjukkan
12. setiap bentuk kepemilikan informasi yang berhubungan dengan peraturan sarana
umum daerah atau pemerintahan lokal yang bersangkutan.
13. ~Menyederhanakan pajak telekomunikasi daerah dan lokal, dengan
mendokumentasi dan mengaudit prosedur-prosedur yang ada.
Pajak-pajak telekomunikasi yang terdapat di daerah dan pemerintahan lokal
sangatlah tinggi dan juga sangat beragam. Konsumen terbabani dengan berbagi
macam pajak dan terkadang regresif pada layanan telephone yang mereka terima
yang sering mereka gunakan untuk mengakses internet, sementara para
penyelenggara layanan harus berhadapan dengan prosedur audit yang pada
akhirnya dikenakan kepada konsumen juga.Commission harus mempertimbangkan
beberapa usulan berikut :
Memungkinkan pajak transaksi telekomunikasi berskala daerah dengan satu
tarif dan pajak yang dikenakan pada semua daerah.
Memungkinkan yurisdiksi lokal untuk menarik pajak transaksi
telekomunikasi untuk melanjutkan penarikan pajak, dengan syarat yurisdiksi
lokal tidak boleh menarik lebih dari dari satu kali pajak telekomunikasi.
Memungkinkan hanya satu kali audit per daerah untuk setiap periode yang
dapat dikenai pajak.
Penetapan penyeragaman penarikan pajak secara nasional untuk
menghindari Negara bagian yang lebih makmur melakukan penambahan
sumber pendapatan dengan alasan pajak.
Menyediakan waktu yang memadai untuk mengimplementasikan perubahan
pada pokok pajak atau tarif pajak.
Memberikan kompensasi penghargaan kepada vendor untuk mengganti
kerugian biaya sesuai dengan pajak lokal. Mengharuskan setiap transaksi
14. pajak daerah dan pemerintahan lokal untuk mengikuti pokok pajak seragam
di setiap daerah.
Melaksanakan aturan yang sama disetiap daerah dan level lokal untuk
membebaskan transaksi dan konsumen. Mengharuskan hanya satu kali
penarikan pada level daerah.
Mengikuti penyeragaman peraturan-peraturan yang ditetapkan secara
nasional untuk menghindari daerah yang kaya melakukan penambahan
pendapatan dengan alasan pajak.
Mengikuti definisi nasional atau istilah-istilah yang menunjuk pada
komponen umum perpajakan dan pebebasan telekomunikasi.
~Mendorong perluasan e-commerce dengan memperbaiki kepastian
kewajiban pajak negara dan lokal.
Salah satu rintangan terbesar yang dihadapi bisnis yang berkaitan dengan
perdagangan antar negara dengan mudah diketahui agen pajak mana yang
dilibatkan. Untuk on-line bisnis, ketidakpastian secara positif tidak
mengejutkan karena teknologi sendiri telah menimbulkan pernyataan baru atas
staandar yurisdiski.
Setiap keputusan merupakan subjek dari perselisihan dan argument berikutnya
melalui pengaplikasian yang seharusnya. Teori-teori baru dikembangkan dan
semakin banyak waktu dan energi dikeluarkan untuk membuat kepastian dan
kemudahan untuk dipahami. Definisi dari substantial nexux lebih sering
merupakan subyek perselisihan.
Kestabilan tidak langsung dari keberadaan substansial pada orang diluar daerah
adalah kontroversi dalam bentuk lain. Lebih dari 10 tahun terakhir daerah telah
15. berusaha untuk memperluas teori attributuonal nexus yang melengkapi
keberadaan substansial secara fisik seseorang dengan pihak lain baik itu agensi
atau afiliasi perusahaan. Apakah iklan dari perusahaan diluar daerah di halaman
web yang kebetulan servernya berada di daerah yang memungut pajak sudah
mencukupi ?, Bagaimana dengan logo di laman web hot-linked dengan vendor
diluar daerah ?.
Memperhitungkan kemungkinan pengenaan pajak yang tepat merupakan aspek
paling menggangu dari perpajakan dan dibanyak kasus merupakan aspek paling
memberatkan pada perpajakan. Dengan semakin banyak agen pajak yang
terlihat, akan semakin berat pemenuhannya nanti.
~Melindungi privasi konsumen dengan melaran pemerintah untuk
mengumpulkan data transaksi-transaksi individu.
Memberikan moratorium pada pajak internet merupakan cara terbaik untuk
melindungi privasi konsumen dalam menghadapi pengumpulan informasi
pemerintah yang sangat menggangu. Jika penggunaan pajak online diperhatikan
secara keseluruhan, ketetapan menurut privasi konsumen cukup kritis. Sudah
jelas setiap bentuk skema pengumpulan pajak baru untuk e-commerce kurang
diharapkan. Biarpun pengumpulan pajak tetap dilaksanakan sesuai kerangka
konstitusional, privasi konsumen harus dilindungi, sama halnya atau lebih baik
dari dunia analog, yang sebelumnya telah melindungi privasi konsumen dengan
memungkinkan transaksi cash, yang pada dasarnya tdak beridentitas atau tanpa
nama. Pengembangan dalam perlindungan privasi di dunia digital, tidak
seharusnya dilekatkan dengan skema pajak yang baru. Dengan peningkatan dari
soste, e-cash anonymous yang diharapkan, satu-satunya transaksi yang
dikumpulkan adalah daerah asal konsumen tersebut. Dalam penjualan barang-
16. barang secara fisik, informasi ini dapat diperoleh dari alamat pengiriman yang
diberikan oleh si konsumen. Jika pembelian dilakukan untuk barang-barang
secara elektronik, seperti software yang dapat di download, vendor hanya perlu
mengumpulkan daerah asal konsumen. Setiap informasi lebih lanjut yang
dibutuhkan vendor di dapat dari kesepakatan antara konsumen dan si pedagang.
Meskipun pada kasus transaksi debet – kredit secara personal mengidentifikasi
informasi yang ada ke vendor tidak dilakukan oleh otoritas pajak, dapat
dikatakan bahwa identitas konsumen tidak diungkapkan pada pengumpulan
pajak secara sungguh-sungguh.Di dunia analog, pedagang adalah bagian yang
bertanggung jawab atas pengumpulan dan penetapan tagihan pajak, pedagang
diminta untuk menyimpan bukti-bukti penjualan barang sebagai bukti transaksi
yang terjadi dari volume bisnis.Prinsip ini seharusnya digunakan di dunia
digital.
Terdapat 4 landasan dimana para pembuat undang-undang harus dengan
sungguh – sungguh mengikuti:
Tidak ada persyaratan untuk pengumpulan informasi pengidentifikasi
personal yang mungkin perlu untuk mengumpulkan pajak dengan
pengakuan secara substansial.
Tidak ada persyaratan untuk mengumpulkan informasi lebih dari
dunia elektronik lebih dari dunia analog.
Kesadaran pengumpulan informasi oleh pihak swasta, di mana
konsumen memilikipengetahuan tentang pengumpulan dan
penggunaan informasi tersebut, secara fundamental berbeda dengan
pengumpulan informasi pemerintah.
17. Tidak ada persyaratan untuk setiap pengumpulan informasi konsumen
ileh pedagang yang tidak memiliki nexus di daerah konsumen,
sehingga tidak ada pajak yang harus dibebankan.
1.3 Kelancaran sistem Pajak Penjualan Abad 21
Perbedaan-perbedaan dalam hukum pajak di antara daerah, berhubungan
dengan luasnya penggunaan pajak oleh pemerintah local di banyak daerah,
mendorong beban yang sangat menyulitkan bagi pedagan multidaerah, halangan
di mana mereka tidak diberi kompensasi di banyak hal. Sistem perpajakan tidak
melakukan perubahan pada ekonomi Amerika dan global dan pada dasarnya
ketinggalan langkah dengan electronic commerce.
Hukum pajak penjualan seharusnya dibuat lebih berseragam di setiap daerah,
dan administrasi pajak juga secara substansial dilakukan dengan teliti dan
sederhana. Tujuannya ialah membangun sistem yang lebih sederhana, seragam,
dan adil dari pajak penjualan daerah yang dapat menurunkan halangan yang
dihadapi oleh para pengecer, melindungi kekuasaan daerah dan pemerintahan
local, meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan Amerika untuk
bersaing di ekonomi global dan ekonomi informasi. Tujuan ini memiliki
komponen jangka pendek dan jangka panjang.
Langkah 1 : Menghilangkan hambatan sistem dalam 2-5 tahun
mendatang.
Tujuan jangka pendek adalah menciptakan sistem tanpa penghalang dan
mengumpulkan pajak penjualan dan penggunaan yang ditanggung oleh para
18. pembeli. Prinsip kunci ini adalah mencapai penyederhanaan signifikan dari
sistem pajak penjualan agar sesuai dengan cepatnya perkembangan ekonomi
informasidalam perdagangan global. Sistem ini akan menggabungkan teknologi
pemrosesan informasi tingkat lanjut dan penyederhanaan strategi sistem pajak
pembelian.
Kelancaran sistem Pajak Penjualan abad 21 akan didesain untuk pencapaian
tujuan-tujuan berikut bagi para penjual yang terlibat. Karateristik kunci dari
sistem ini akan :
• Mengurangi hambatan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengumpulkan
pajak penjualan daerah dan local.
• Menyederhanakan sistem pembebasan administrasi yang ada melalui
kombinasi perubahan hukum daerah (propinsi), standarisasi prosedur
administrasi, dan teknologi.
• Menawarkan system ini sebagai pendekatan bertingkat bagi semua penjual
berdasar kesukarelaan.
• Mengurangi biaya pemenuhan, pembayaran dan pengembalian pajak, dan
audit pajak
• Mengurangi pengawasan tingkat pajak dan implementasinya serta
mengurangi persyaratan menyimpan data bagi penjual.
• Mengurangi risiko (hutang-hutang yang buruk, pertanggungjawaban audit,
dll) bagi penjual melatih perlindungan yang masuk akal (tidak ada kealpaan
atau penipuan).
19. Langkah 2: Penggunaan komplet penyatuan system lebih dari 6-8 tahun
waktu periode.
Sementara langkah pertama akan menyederhanakan dan melancarkan system
yang ada, langkah kedua, atau tujuan pokok, adalah bagi seluruh daerah dan
pemerintahan lokal untuk menggunakan sistem klasifikasi, definisi, dan audit
yang sama.
Pada akhirnya sistem sukarela yang diperluas ke daerah dan lokal, begitu juga
untuk seluruh remote sales, berakhir dengan ketidakadilan dari sistem yang ada.
Daerah yang tidak melaksanakan pendekatan dan mekanisme ini pada hari yang
telah ditetapkan akan tidak diakui pengumpulan pajaknya atas remote sales
sampai mereka menggunakan sistem seragam ini. Sistem ini dapat secara
bertahap diperluas keseluruh pedagang dan semua jenis transaksi, tanpa
terkecuali apakah mereka menawarkannya melalui took, catalog, atau via
internet. Semua pedagang harus memperoleh keuntungan dari sistem yang
seragam, sederhana dan adil ini yang memperkecil hambatan-hambatan yang
sebelumnya selalu dikaitkan dengan pengumpulan pajak.
1.4 Tidak ada Pajak Internet
Pandangan yang berbeda di mana internet mengubah segalanya, kecuali
pemerintah. Pandangan ini berharap untuk penarikan pajak penjualan yang
sangat menekan berdasarkan atas tempat transaksi bisnis menurut transaksi
berbasis internet di mana membutuhkan PC to PC dari setiap sudut dunia.
20. Pandangan ini telah disampaikan oleh Ronald Reagen beberapa tahun yang lalu
ketika beliau mengatakan kepada sekelompok kecil pemimpin usaha kecil :
“Pandangan pemerintah atas ekonomi dapat disingkat dalam prase pendek : Jika
ekonomi bergerak, maka pajak juga akan bergerak. Jika terus bergerak, maka
aturlah dia, dan jika berhenti bergerak, berikanlah subsidi.”
Pada ekonomi baru, yang bergerak adalah internet, bisnis dan kemakmuran
yang dimotori oleh internet, dan banyak pihak di pemerintahan ingin
mengenakan pajak atas internet, dan pada akhirnya mengatur internet, meskipun
surplus pajak sebagian besar disebabkan oleh internet di semua wilayah
Amerika. Dengan membatasi consumen internet dengan hambatan perpajakan,
dengan membebani para usahawan berbasis internet dengan penarikan pajak
baru, atau melaporkan semua transaksi penjualan ke pihak ketiga agen
pengumpulan pajak dari pemerintah yang akan melihat pembelian privat setiap
konsumen, bukti cukup jelas jika pemerintah akan benar-benar menghalangi
pertumbuhan ekonomi dari ekonomi internet dan secara jelas mempengaruhi
usahawan internet kecil dan konsumen. Profesor Austan Goolsbee dari
University of Chicago mengumpulkan bukti yang menunjukkan volume
penjualan di internet akan mengalami penurunan sebesar 30% jika pajak
penjualan dikenakan pada perdagangan internet.
Untuk semua kebijakan ini,publik Amerika seharusnya merangkul internet dan
ekonomi tanpa batas yang diciptakannya daripada menetapkan cara berpikir
lama dan struktur pajak berdasarkan tempat yang sudah kuno.
~Perlakuan Pajak Penjualan Transaksi Elektronik
21. Kongres harus melarang semua pajak penjualan dan penggunaan pada transaksi
di internet. Moratorium federal pada pajak-pajak internet seharusnya diubah
untuk melarang semua pajak penjualan transaksi jarak jauh yang difasilitasi
internet. Pelarangan ini jelas dikenakan pada penjualan barang-barang dan
property intangible dan tangible, intelektual property, barang-barang digital,
layanan sekuritas, informasi dan isi, dan hiburan.
~Pajak Pendapatan dan Pajak Aktivitas Bisnis Pada Ekonomi Cyber
Kongres harus melindungi perusahaan-perusahaan dari pajak pendapatan dan
aktivitas bisnis yang tidak adil yang dibebankan kepada mereka secara virtual di
daerah.
~Pajak atas Akses Internet
Hilangkan semua pajak atas akses internet. Pajak atas akses internet telah
menjadi chip tawar-menawar bagi mereka yang berkeinginan untuk menarik
pajak penjualan pada transaksi internet – pajak yang menguntungkan bagi
pemerintah.
~Pajak Telekomunikasi
Pajak pada penggunaan telepon oleh konsumen adalah pajak atas akses internet
karena sebagian besar warga Amerika menggunakan saluran telepon untuk
masuk ke internet.
22. ~Perlakuan Tarif Internasional pada e-Commerce
Pajak internasional dan tariff akan mempengaruhi tingkat persaingan global
Amerika. Commission telah mengambil suara untuk menentang pengenaan
setiap bentuk tariff internasional atas transaksi dan penjualan yang berbasiskan
internet.
~Perlakuan Pajak Internasional atas e-Commerce
Tidak ada pajak e-commerce. Pengenaan pajak internasional pada penjualan
dan transaksi berbasis internet yang terjadi di Amerika untuk mencerminkan
kepemilikan domestic “zon bebas pajak” Amerika Serikat atas internet.
~Menghilangkan Pembagian Digital pada seluruh Konsumen
Kongres harus mengklarifikasi hukum federal agar mengijinkan negara –
daerah memanfaatkan surplus TANF untuk membeli computer dan akses
internet bagi keluarga yang membutuhkannya. Amerika dapat menghindari
pembagian digital dan mendorong keluarga yang membutuhkan di wilayah rural
Amerika dan di dalam kota untuk berpartisipasi dalam ekonomi internet atau
bahkan turut serta di permainan dengan keluarga-keluarga yang lebih mampu.
Keluarga-keluarga miskin harus memperoleh kesempatan beban pajak yang
sama seperti untuk membeli pakaian dan makanan, untuk investasi dalam
sekuritas, dan mendapat informasi penting mengenai pekerjaan dan kesempatan
pendidikan seperti halnya yang lain.