Dokumen tersebut menjelaskan tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk berbagai jenis penghasilan seperti upah, honorarium, komisi, dan imbalan lainnya yang diterima oleh penerima penghasilan selain pejabat negara dan PNS. Termasuk di dalamnya adalah contoh perhitungan pajak untuk berbagai kasus seperti honorarium, upah borongan, dan komisi.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Dokumen menjelaskan pengertian subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, tarif pajak, serta hak dan kew
Dokumen tersebut menjelaskan tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk berbagai jenis penghasilan seperti upah, honorarium, komisi, dan imbalan lainnya yang diterima oleh penerima penghasilan selain pejabat negara dan PNS. Termasuk di dalamnya adalah contoh perhitungan pajak untuk berbagai kasus seperti honorarium, upah borongan, dan komisi.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Dokumen menjelaskan pengertian subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, tarif pajak, serta hak dan kew
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
Dokumen tersebut membahas peraturan perpajakan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia serta hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 dan perubahannya."
Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur tentang pajak yang bersifat final atas berbagai objek pajak seperti bunga deposito, obligasi, saham, dividen, sewa, jasa konstruksi, dan hadiah undian. PPh final dikenakan pada tarif tertentu dari nilai bruto transaksi dan menjadi kewajiban pihak pembayar untuk memotong dan menyetorkannya ke kas negara.
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Dokumen tersebut membahas tentang hak karyawan atas gaji dan pedoman menghitung pajak penghasilan serta masalah pembayaran hak terkait PHK dan perlindungan upah di Indonesia. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pajak penghasilan atas gaji karyawan, tarif dan perhitungannya, serta contoh perhitungan pajak penghasilan."
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh adalah pemberi kerja, sedangkan penerima penghasilan yang dikenakan PPh adalah pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Besarnya PPh ditentukan berdasarkan jenis dan cara pembayaran penghasilan dengan memper
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
1) Light is a form of energy that is visible to humans and provides energy for plant growth through photosynthesis.
2) Light behaves as both a particle and wave - as particles called photons that can excite atoms and be emitted or absorbed, and as waves that can interfere with each other.
3) Different species can see different wavelengths of visible light, and polarization of light causes photons to be aligned in the same direction.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
Dokumen tersebut membahas peraturan perpajakan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia serta hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 dan perubahannya."
Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur tentang pajak yang bersifat final atas berbagai objek pajak seperti bunga deposito, obligasi, saham, dividen, sewa, jasa konstruksi, dan hadiah undian. PPh final dikenakan pada tarif tertentu dari nilai bruto transaksi dan menjadi kewajiban pihak pembayar untuk memotong dan menyetorkannya ke kas negara.
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
PPh Pasal 21/26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan pegawai dan penerima honorarium seperti gaji, bonus, tunjangan. Tarif pajaknya 5%-30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja.
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Dokumen tersebut membahas tentang hak karyawan atas gaji dan pedoman menghitung pajak penghasilan serta masalah pembayaran hak terkait PHK dan perlindungan upah di Indonesia. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pajak penghasilan atas gaji karyawan, tarif dan perhitungannya, serta contoh perhitungan pajak penghasilan."
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh adalah pemberi kerja, sedangkan penerima penghasilan yang dikenakan PPh adalah pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Besarnya PPh ditentukan berdasarkan jenis dan cara pembayaran penghasilan dengan memper
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
1) Light is a form of energy that is visible to humans and provides energy for plant growth through photosynthesis.
2) Light behaves as both a particle and wave - as particles called photons that can excite atoms and be emitted or absorbed, and as waves that can interfere with each other.
3) Different species can see different wavelengths of visible light, and polarization of light causes photons to be aligned in the same direction.
If you ride a motorcycle and find that your ride quality isn't the same, then consider review this document. It might be the suspension, and all you have to do is set it right.
This document outlines the tentative course outline for COMP371: Computer Graphics at Concordia University for Winter 2012. It provides details on instructors, lectures, labs, course description, objectives, topics to be covered, evaluation criteria, project details, textbook, references, and administrative policies. The course introduces basic 2D and 3D computer graphics techniques including modeling, transformations, lighting, texturing, and animation. Students will complete programming assignments and a final project using OpenGL. Evaluation will be based on quizzes, programming assignments, and a group project.
If you ride a motorcycle and find that your ride quality isn't the same, then consider review this document. It might be the suspension, and all you have to do is set it right.
The document provides information about the theory of microgravity and the basic architecture of space stations. It discusses the specifications of the International Space Station (ISS), including its pressurized and unpressurized modules, life support system, communication system, and statistics such as dimensions, mass, orbital parameters, and number of orbits. It also notes that China is ready to launch their own space station and that India will become the sixth nation to join the ISS.
This document provides an overview of different types of plant and animal tissues. It begins by defining tissue as a group of similarly structured cells that perform specialized functions. It then discusses the main types of plant tissues, including meristematic tissue which facilitates growth, and permanent tissues like parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma that provide structure and support. The document also examines epithelial tissues that form protective layers, and complex tissues like the vascular system. Finally, it reviews the major animal tissues - epithelial tissue, connective tissues like bone and cartilage, and muscular tissues composed of contractile cells.
The document provides demographic statistics about Spain's population, which totals 46.257.974 people with a density of 504.782 inhabitants per square kilometer. It also breaks down Spain's working population of 17.807.500 people among the primary, secondary, and tertiary sectors of the economy as well as birth and death rates. Immigration and emigration numbers are given for 2011.
Low oil prices are negatively impacting Russia's economy. Russia relies heavily on oil exports, and has lost $100 billion due to falling prices, which some believe was intentionally caused by Saudi Arabia and the U.S. to pressure Russia. The low prices are leading Russia into recession as its growth forecasts decline and interest rates rise. Russia needs to diversify its economy beyond oil and improve foreign investment to become less vulnerable in the future.
El documento habla sobre tres sistemas relacionados con la iluminación y la percepción humana: el sistema circadiano, que regula los ritmos biológicos; el sistema visual, que incluye los ojos y la visión; y el sistema perceptual, relacionado con los sentidos y la interpretación sensorial. También describe factores como la temperatura adecuada en el trabajo, la iluminación necesaria, y cómo evitar deslumbramientos u otros riesgos para la salud visual.
Este documento presenta una introducción a una cartilla sobre la resignificación de la enseñanza de la educación física para lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes. Describe estrategias y actividades que involucren el uso de la tecnología y el trabajo grupal e individual para demostrar el progreso de los intereses de los estudiantes en educación física. También presenta objetivos, un marco teórico, y ejemplos de dinámicas y actividades que pueden usarse para desarrollar habilidades motrices, relaciones sociales
This project was funded by the European Commission to create a publication about the coins and banknotes of European countries. The document reflects only the views of the authors, Mihail Chindris and Vladimir Gorceag from Romania. It provides information about the common European coins and individual banknotes and coins of various European nations such as Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom, and Vatican City. The document includes references and links to central bank websites for
1) The goal was to create a mapped sampling area for research groups to study soils, tree rings, and the age of forests in different areas at Howard Falls Land Trust.
2) Aerial photos from 1939, 1969, 1995, and 2009 were used to define land use patches over time using GIS technology.
3) The map divides the land into patches of similar land use history and will allow researchers to locate and sample patches that were historically agriculture, forested land, or transitional forest areas.
El documento proporciona información sobre los pasivos contables. Explica que los pasivos están formados por las obligaciones de una empresa hacia terceros y pueden ser corrientes o no corrientes. También describe las diferentes cuentas de pasivo como cuentas por pagar, préstamos bancarios, retenciones y apartados. Finalmente, presenta ejemplos de asientos contables relacionados con pasivos por alquileres.
El documento trata sobre la universalización del acceso a la educación. Propone que la educación sea un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber del Estado. Debe ser participativa, obligatoria, intercultural, democrática, influyente y diversa. El Estado garantizará la libertad de enseñanza y aprendizaje en la propia lengua y cultura. Se busca mejorar la calidad educativa a través de métodos didácticos que promuevan el interés por aprender.
Un mercado financiero es un lugar donde se compran y venden activos financieros como acciones, bonos u otros instrumentos, poniendo en contacto a oferentes y demandantes para determinar los precios justos. Participan tenedores de valores, casas de bolsa, brokers, dealers y formadores de mercado, así como autoridades regulatorias y organismos de apoyo como el Registro Nacional de Valores e Indeval. Los mercados financieros en México incluyen los mercados bursátiles de valores y derivados, así como mercados extrabursátiles para instrumentos como monedas
The document discusses how to use technology to better plan a wedding. It recommends designating a tech-savvy project coordinator who will use project management tools like Do or Asana to assign tasks and track progress. A social media tool like Convo will be used to share updates. Individual tasks like selecting a venue, food, and photographer can utilize social media reviews. The coordinator will manage RSVPs and a logistics manager will track vehicles to the venue using GPS. The event may be live streamed for those unable to attend. While technology cannot replace in-person tasks, it can help relieve pressure during planning.
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 mengatur tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dokumen menjelaskan subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, serta prosedur perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21."
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, dan dasar pengenaan pajak pasal 21 serta cara perhitungan pajaknya untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji bulanan, mingguan, dan harian.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang ketentuan pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan kepada pegawai tidak tetap dan honorarium. Ia menjelaskan tarif pajak penghasilan untuk berbagai golongan pegawai dan pensiunan serta contoh perhitungan pajak penghasilan untuk beberapa kasus seperti guru honor dan penerjemah. Dokumen ini juga mendefinisikan istilah-istilah penting seperti dasar pengenaan pajak,
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh orang pribadissuser676e10
Dokumen tersebut membahas tentang PPh pasal 21, yaitu pajak penghasilan atas gaji, upah, dan penghasilan lainnya. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek, tarif pajak, dan penghitungan PPh pasal 21."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian PPh Pasal 21 untuk beberapa jenis pegawai seperti pegawai tetap, tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Juga dijelaskan cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing jenis tersebut. Diakhir diberikan contoh kasus perhitungan PPh Pasal 21 untuk dokter yang mengikuti program pendidikan gigi spesialis.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk beberapa jenis penghasilan seperti mantan pegawai, komisaris, tenaga ahli, dan bukan pegawai. Terdapat contoh perhitungan pph pasal 21 untuk setiap jenis penghasilan beserta penjelasannya."
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, pemotong pajak, penerima penghasilan yang dikenakan pajak, penghitungan besarnya penghasilan, penghasilan yang
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, jasa kena pajak, dan kewajiban perpajakan bagi bendahara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan jenis-jenis pajak serta tanggung jawab bendahara dalam memotong dan menyetorkan pajak yang harus dibayar.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22. PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan dari gaji, upah, dan jasa, sedangkan PPh Pasal 22 dikenakan pada transaksi impor, ekspor, dan penjualan barang mewah oleh perusahaan tertentu. Kedua jenis pajak ini memiliki dasar hukum, subjek, objek pajak, dan tarif yang berbeda-beda.
Dokumen tersebut membahas tentang 3 topik utama yaitu:
1. Pajak penghasilan atas gaji dan pedoman penghitungannya, termasuk tarif pajak dan contoh perhitungan
2. Hak-hak karyawan terkait dengan pemutusan hubungan kerja seperti pesangon
3. Perlindungan upah di Indonesia
2. Pengertian
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
02/05/20132
4. Objek Pajak
Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri.
02/05/20134
5. Pajak Penghasilan (PPh) pasal
21
Pemberi kerja
Bendahara
pemerintah
Dana Pensiun
Badan
Penyelenggara
Kegiatan
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran
lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran
lain sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan
Uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama
apapun dalam rangka pensiun
Honorarium atau pembayaran sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas
Pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu
kegiatan
02/05/20135
6. Tidak Termasuk
Pemotong PPh pasal 21
Kantor perwakilan negara asing
• Organisasi-organisasi internasional
02/05/20136
• pemberi kerja orang pribadi yang tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang semata-mata mempekerjakan orang
pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah
tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas
7. Tanggal Penting PPh 21
harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling
lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
(PMK 80 tahun 2010)
02/05/20137
8. Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a
Lapisan PKP Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta 5%
Di atas 50 juta sd 250 juta 15%
Di atas 250 juta sd 500 juta 25%
Di atas 500 juta 30%
02/05/2013 8
9. Review (1)
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk WP OP
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600juta
NB: WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak
memiliki NPWP: tarif lebih tinggi 20%
02/05/20139
10. Pajak Penghasilan yang terutang
5% x 50juta Rp 2.500.000
15% x 200juta Rp 30.000.000
25% x 250juta Rp 62.500.000
30% x 100juta Rp 30.000.000
Income Tax Art 21 Rp 125.000.000
02/05/2013 10
11. Pegawai Tetap
pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam
jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan
komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang
bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu
tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam
jumlah tertentu secara teratur.
(PerDJP 31/2012)
02/05/201311
12. Personal Allowance
Biaya Jabatan
Iuran terkait gaji yang dibayar kepada Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
Notes:
Pegawai Tetap: 5% x peng bruto maks Rp 6 juta/th
Pensiun Berkala: 5% x peng bruto maks Rp 2,4 juta/th
02/05/201312
13. PTKP (PMK 162/2012)
Diri WP OP Rp 24.300.000
Status Kawin Rp 2.025.000
Tambahan setiap
anggota keluarga max.3
Rp 2.025.000
02/05/2013 13
14. Contoh Penghitungan
Pegawai Tetap
Pegawai tetap Koperasi Sejahtera bernama Ken Prameswari
(tidak kawin) sudah bekerja sejak tahun 2010 memperoleh gaji
sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Koperasi ikut dalam program
jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan
Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi
kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan
3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp
50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji
untuk setiap bulan. Berapakah besar PPh 21 yang terutang bulan
Maret 2013?
02/05/2013 14
15. Gaji setahun
(12 x Rp 2.750.000,00)
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
12xRp 27.500,00
Premi Jaminan Kematian
12 x Rp 8.250,00
Rp 33.000.000,00
Rp 330.000,00
Rp 99.000,00
Penghasilan bruto setahun Rp 33.429.000,00
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan
5% x Rp 33.429.000,00 =
2. Iuran pensiun setahun
12 x Rp 50.000,00 =
3. Iuran Jaminan Hari Tua
12 x Rp 55.000,00 =
Rp 1.671.450,00
Rp 600.000,00
Rp 660.000,00
Rp 2.931.450,00
Penghasilan neto setahun Rp 30.497.550,00
PTKP
- untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00
Penghasilan Kena Pajak
Dibulatkan
Rp 6.197.550,00
Rp 6.197.000,00
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 6.197.000,00 =
PPh 21 bulan Mar 2013 =
Rp 309.850,00
Rp 25.820,83
02/05/2013 15
16. Pegawai Tidak Tetap
pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai
yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja,
jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian
suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
(PerDJP 31/2012)
02/05/201316
17. Penghitungan PPh 21
Pegawai Tidak Tetap
PENGHASILAN
BRUTO
- PTKP BULANAN
Diri WP OP Rp 2.025.000
Status Kawin Rp 168.750
Tambahan setiap anggota
keluarga max.3
Rp 168.750
02/05/201317
18. Contoh Penghitungan
Pegawai Tidak Tetap
Wiryo (TK/0) adalah pegawai tidak tetap koperasi yang
membantu saat musim panen tiba. Pada bulan Maret 2013
Wiryo mendapat penghasilan senilai Rp 2.500.000.
Berapakah PPh 21 yang terutang di bulan Maret 2013 ?
02/05/201318
19. PPh 21 terutang
Maret 2013
Penghasilan Bruto : Rp 2.500.000
PTKP Bulanan (TK/0):Rp 2.025.000
PKP : Rp 475.000
PPh 21 terutang : Rp 23.750
02/05/201319
20. Upah Harian
Upah Sehari - Rp 200.000 X 5% (Art 17(1))
Saat melebihi Rp 2.025.000
dalam 1 bulan
PTKP Harian
Saat melebihi Rp 7.000.000
dalam 1 bulan
disetahunkan PTKP setahun
02/05/201320
21. Kasus Upah Harian
Pada bulan Maret 2013, Edi adalah buruh pabrik dengan
status belum menikah yang bekerja di PT Terbaik dan tidak
ber-NPWP. Dia menerima upah sebesar Rp 250.000,00 per
hari.
Notes : 1 tahun = 12 bulan
1 bulan = 4 minggu
1 bulan = 26 hari
02/05/201321
23. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
1. Tenaga Ahli
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara,
kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain
drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. Olahragawan
02/05/201323
24. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik
komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,
elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi
jasa kepada suatu kepanitiaan;
02/05/201324
25. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau
yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct
selling dan kegiatan sejenis lainnya;
02/05/201325
27. Penghitungan PPh 21
Bukan Pegawai
Ketentuan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah
mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari
hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan
lainnya (Pasal 13 ayat 1 Per DJP 31/2012)
02/05/201327
50% Penghasilan Bruto – PTKP bulanan = PKP