Dokumen tersebut membahas tentang pengertian PPh Pasal 21 untuk beberapa jenis pegawai seperti pegawai tetap, tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Juga dijelaskan cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing jenis tersebut. Diakhir diberikan contoh kasus perhitungan PPh Pasal 21 untuk dokter yang mengikuti program pendidikan gigi spesialis.
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
2. Pegawai Tetap
Pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan secara
teratur, termasuk anggota dewan
komisaris dan dewan pengawas,
serta pegawai yang bekerja
berdasarkan kontrak untuk suatu
jangka waktu tertentu yang
menerima penghasilan dalam
jumlah tertentu secara teratur
Pegawai yang menerima
penghasilan apabila pegawai
tersebut bekerja, berdasarkan
jumlah hari bekerja, jumlah unit
hasil pekerjaan yang dihasilkan
yang diminta oleh pemberi kerja
Pegawai Tidak Tetap
PENGERTIAN (PER-16/PJ/2016)
2
Bukan Pegawai
Orang pribadi selain pegawai tetap
atau pegawai tidak tetap yang
memperoleh penghasilan dengan
nama apapun dari pemotong PPh
21 sebagai imbalan jasa yang
dilakukan atas permintaan pemberi
penghasilan
Peserta Kegiatan
Orang Pribadi yang terlibat dalam
suatu kegiatan, termasuk mengikuti
rapat, sidang, seminar, workshop,
pertunjukan, olahraga, dan
memperoleh imbalan sehubungan
dengan keikutsertaannya dalam
kegiatan tersebut
3. Pegawai tetap
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi dengan
1. Biaya jabatan, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp6.000.000 per
tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
Dikurangi dengan
Biaya Pensiun, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp2.400.000 per
tahun atau Rp200.000 perbulan
Penerima pensiun
Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
Penghitungan PPh Pasal 21
3
4. Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 10.200.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 450.000 > 450.000
Tidak Dipotong Dikurangi 450.000
Dikalikan tarif 5%
Dalam hal Upah kumulatif : 4,5 jt < Upah < Rp 10,2
jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sebenarnya
Tarif PPh 21 = 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan
PPh Pasal 21
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
4
Contoh freelancer , buruh bangunan, dll
5. Berkesinambungan
Tidak
berkesinambungan
(50 % x Ph Bruto)
-
PTKP sebulan,
Dihitung secara
kumulatif
(50 % x Ph Bruto)
Contohnya adalah Dokter Yang Praktik di RS/Klinik yang tidak menerima gaji
yang tetap setiap bulannya maka Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar
Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong
Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik
PPh Pasal 21:
Bukan Pegawai
5
6. Tarif Pasal 17
UU PPh
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh
dan tidak dipecah
PPh Pasal 21:
Peserta Kegiatan
6
7. PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
7
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKP
BERKALA
Ph BRUTO – 450 RIBU
Ph BRUTO(>4,5 jt s.d.10,2 jt) – PTKP
Harian
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN
tidak dlm hub kerja
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan)
Kumulatif
PESERTA KEGIATAN
Ph BRUTO(10,2 jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto
8. Honorarium dari APBN/APBD yang
diterima selain gaji
Dipotong PPh Final
Golongan II : 0%
Golongan III : 5%
Golongan IV : 15%
KHUSUS PNS
8
9. Semua Penghasilan baik yang diperoleh dari Kemenkes
maupun selain Kemenkes
Memilih jenis SPT 1770S
pada tahun pajak periode PGDS
Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dengan aplikasi
Efilling melalui website djponline.pajak.go.id
PELAPORAN SPT
9
10. CONTOH KASUS I
• Dokter Intan, non PNS, sudah menikah memiliki dua anak merupakan
pegawai PPNPN RSUD Kembangan dan telah menyelesaikan pendidikan
dokter spesialis Anak dan akan menjalani program PGDS. Dokter Intan
akan mendapatkan penghasilan PGDS Rp30jt per bulan mulai bulan April
2020. Berapa pajak yang harus dipotong?
• Gaji per bulan 30jt x 9 bulan : Rp270jt. Saat menerima THR:
• Biaya Jabatan : 6jt Ph. Neto: 210jt+30jt=240jt
• PTKP (TK/0) : 54jt. PPh terutang (tarif ps.17)
• Penghasilan Netto : Rp210jt 5% x 50jt. : Rp. 2,5jt
• PPh terutang (tarif Pasal 17) 15% x 190jt: Rp28,5jt
5% x 50jt : Rp 2,5jt PPh terutang setahun 31jt
15% X 160jt : Rp24,0jt dipotong scr bulanan 26,5jt
PPh terutang per bulan : Rp26,5jt/9 bulan PPh atas THR 31jt-26,5jt=4,5jt
= Rp2.945.000,- THR yang diterima Rp25,5jt
Penghasilan yg diterima dr.Intan perbulan:
Rp27.055.000,-
11. CONTOH KASUS II
• Dokter Marendra, bukan PNS, telah menyelesaikan pendidikan dokter
spesialis Kandungan dan akan menjalani program PGDS mulai bulan
Januari 2018. Dokter Marendra akan mendapatkan penghasilan PGDS
Rp30jt per bulan dan belum menikah. Berapa PPh dipotong?
Penghasilan per tahun (asumsi dibayar 12x dan mendapat 1x THR)
Gaji perbulan Rp30jt , sehingga gaji setahun: Rp30jt x 12 = RP360jt
Penghasilan neto : Rp360jt
Biaya jabatan : Rp 6jt
PTKP : Rp 54jt
Penghasilan neto : Rp300jt
PPh terutang (tarif Pasal 17 PPh): PPh terutang/bln : Rp3.750.000,-
5% x Rp50jt : Rp 2,5jt Gaji bersih/bln: Rp26.250.000,-
15% x Rp200jt : Rp30 jt saat dr. Marendra mendapat THR
25% x Rp 50jt : Rp12,5jt 30jt x 25% (lapisan tarif tertinggi)
PPh terutang/thn : Rp45jt =Rp7,5jt (THR diterima = Rp22,5jt)
12. CONTOH KASUS III
• Dokter Satrio, bukan PNS, telah menyelesaikan pendidikan dokter
spesialis Kandungan dan akan menjalani program PGDS mulai bulan
Juli 2018. Dokter Satrio akan mendapatkan penghasilan PGDS Rp30jt
per bulan telah menikah memiliki satu anak. Berapa PPh dipotong?
Penghasilan per tahun (asumsi dibayar 6x karena tidak mendapat THR)
Gaji perbulan Rp30jt , sehingga gaji 6 bulan: Rp30jt x 6 = RP180jt
Penghasilan neto : Rp180jt
Biaya jabatan : Rp 3jt
PTKP (K/1) : Rp 63jt
Penghasilan neto : Rp114jt
PPh terutang (tarif Pasal 17 UU PPh):
5% x Rp50jt : Rp 2,5jt yang dibayarkan ke dr.Satrio/bln:
15% x Rp64jt : Rp 9,6jt Rp30.000.000 – Rp2.016.667,-
PPh terutang /thn : Rp12,1jt = Rp27.983.333,-
PPh terutang/bln : Rp2,016.667,-
