Dokumen ini membahas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, termasuk definisi, tujuan, dan pentingnya partisipasi masyarakat. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri serta meningkatkan pelayanan, kesejahteraan, dan demokrasi. Kebijakan ini dibentuk berdasarkan perubahan paradigma dari sentralisme menuju desentralisasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam.

1. DISUSUN OLEH :
NAMA: WELFRI SARIMANELLA
KELAS :IX-2

2. MEMAHAMI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
 KOMPETESI DASAR
1.) MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN OTONOMI
DAERAH
2.) MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK DAERAH
 A. APA OTONOMI DAERAH ?
◦ OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH
OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMARINTAHAN DAN KEPENTINGAN
MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (Ps.1 AYAT 5 DAN UU No.32
TH.2004)

3.  APA ITU DAERAH OTONOM ?
◦ DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
YANG MEMPUNYAI BATAS-BATAS PEMERINTAHAN YANG
BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN
PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT
MENURUT PRAKARSASENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?
1.SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA YANG SELAMA INI
(SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH
TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.
2.SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps.18
(1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS
DAERAH-DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN
KOTA YANG TIAP-TIAP PROVINSI ,KABUPATEN DAN KOTA ITU
MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH,YANG DIATUR DENGAN
UNDANG UNDANG

4.  (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,DAERAH KABUPATEN DAN
KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
(3) PEMERINTAH AERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN,SERTA MEMELIHARA
HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM
MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
 TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
1.PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG SEMAKIN BAIK
2.PENGEMBANAGN HUBUNGAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI,KEADILAN,PEMERATAAN
3.PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT
DENGAN DAERAH DAN ANTARA DAERAH DALAM RANGKA
MANJAGA KEUTUHAN NKRI
4.MENDORONG UNTUK MEMPERDAYAKAN MASYARAKAT
5.MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,MENINGKATKAN
PERAN SERTA MASYARAKAT,DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN
FUNGSI DPRD

5.  SASARAN YANGA AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH ?
1.PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,PENGEMBANGAN
KREATIFITAS
2.KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN
3.PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA
KEBANGSAAN,DEMOKRASI,DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DAERAH
4.PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN
DAERAH.
 PEMERINTAHAN/KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK
SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI?
1.DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK
KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT
SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG
PADA PEMERINTAH PUSAT
2.WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS AN PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI MASYARAKAT TIAP-TIAP DAERAH SANAGT HETEROGIN
3.KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA-BEDA SESUAI
DENGAN PERMASALAHAN MASING-MASING

6.  BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ?
I.DASAR HUKUM : Ps.18 UUD 1945,UU No.32 TH.2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH,DAN UU No.33 TAHUN 2004 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH Ps.18 UUD 1945
1.)NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH ,YANG
TIAP-TIAP PROVINSI,KABUPATEN,DAN KOTA ITU MEMPUNYAI
PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG
2.)PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA
MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS
OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
3.)PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.DAERAH KABUPATEN DAN
KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANGA
ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILU
4.)GUBERNUR,BUPATI,DAN WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI
KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA
DIPILIH SECARA DEMOKRATIS
5.)PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA,
KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH
UNDANG-UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH
PUSAT
6.)PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENERAPKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN UNTUK
MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
7.)SUSUNAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

7.  II.DAERAH OTONOM
- DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH
PROVINSI ,DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOT (Ps.3
AYAT 1 UU No.32 TH 2004)
- PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI
SYARAT : ADMINISTRASI,TEKNIS DAN FISIK WILAYAH
- PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR-FAKTOR : POTENSI
DAERAH,LUAS WILAYAH,KEPENDUDUKAN,SOSIAL
POLITIK,SOSIAL BUDAYA.HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG
MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH
 III.ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1.ASAS KEPASTIAN HUKUM
2.ASAS KEPENTINGAN UMUM
3.ASAS KETERBUKAAN
4.ASAS PROPORSIONALITAS
5.ASAS AKUNTABILITAS
6.ASAS EFISIENSI
7.ASAS EFEKTIVITAS

8.  IV.ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN
KEWENANGAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN
MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ,SEHINGGA PADA
AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2. ASAS DEKONTRASI : YAITU PELIMPAHAN WEWEWNAG
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAHAN PUSAT KEPADA
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA
INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU.DAN PADA
HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
3.ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU
PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH
DAERAH DAN PEMERINTAH DESA,ATAU DARI PEMERINTAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA/DESA ATAU DARI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA

9.  V.ASAS –ASAS PELAKSANAN OTONOMI DAERAH
(PEMERINTAH DAERAH)
1.OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH DAERAH
UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG
MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG,KECUALI
KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG-UNDANG DITETAPKAN
TIDAK MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
2.OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU
YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK
TUMBUH DAN BERKEMBANG DIDAERAH
3.OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB :YAITU
PERWUJUDAN PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI
KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KEPADA
DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH
DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI

10.  VI.HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
HAK :
1.MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
PEMERINTAH
2.MEMILIH PIMPINAN DAERAH
3.MENGELOLA PERATURAN DAERAH
4.MEMUNGUT PAJAK DAERAH
5.MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI PENGELOLAHAN
SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA
YANG ADA DI DAERAH
6.MENDAPATKAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
LAIN YANG SAH