Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang didefinisikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan di daerah sesuai aspirasi masyarakat. Dibahas pula tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah serta memberdayakan masyarakat. Diuraikan pula prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah seperti demokrasi, keadilan, dan p
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang didefinisikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan di daerah sesuai aspirasi masyarakat. Dibahas pula tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah serta memberdayakan masyarakat. Diuraikan pula prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah seperti demokrasi, keadilan, dan p
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rumah tangga daerah di Indonesia. Terdapat tiga sistem rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga riil. Sistem rumah tangga materiil membagi tugas secara rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan sistem rumah tangga formil membagi tugas berdasarkan efisiensi dan efektivitas tanpa rinci. Sistem rumah tangga riil mengkombinasi
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945. Secara garis besar diatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah yang mempunyai otonomi luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhat
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Politik meliputi pengertian, obyek, metodelogi, dan pemikir-pemikir politik.
2. Ilmu Politik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan politik.
3. Obyek utama Ilmu Politik adalah negara dan kekuasaan, sedangkan obyek formalnya meliputi le
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Nilai nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahHarisa Rahmawati
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mencakup lima nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam tiga dimensi yaitu spiritual, kultural, dan institusional.
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah setempat dengan tetap berada dalam sistem negara kesatuan. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi nasional dan faktor-faktor yang mendorong integrasi nasional di Indonesia, seperti rasa cinta tanah air, keinginan bersatu, dan kesepakatan nasional. Dokumen juga membahas mengenai ancaman militer dan non militer bagi negara beserta strategi yang dapat diambil untuk menghadapinya.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rumah tangga daerah di Indonesia. Terdapat tiga sistem rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga riil. Sistem rumah tangga materiil membagi tugas secara rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan sistem rumah tangga formil membagi tugas berdasarkan efisiensi dan efektivitas tanpa rinci. Sistem rumah tangga riil mengkombinasi
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945. Secara garis besar diatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah yang mempunyai otonomi luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhat
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Politik meliputi pengertian, obyek, metodelogi, dan pemikir-pemikir politik.
2. Ilmu Politik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan politik.
3. Obyek utama Ilmu Politik adalah negara dan kekuasaan, sedangkan obyek formalnya meliputi le
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Nilai nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahHarisa Rahmawati
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mencakup lima nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam tiga dimensi yaitu spiritual, kultural, dan institusional.
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah setempat dengan tetap berada dalam sistem negara kesatuan. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi nasional dan faktor-faktor yang mendorong integrasi nasional di Indonesia, seperti rasa cinta tanah air, keinginan bersatu, dan kesepakatan nasional. Dokumen juga membahas mengenai ancaman militer dan non militer bagi negara beserta strategi yang dapat diambil untuk menghadapinya.
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraNandha Zulyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Terdapat pembagian kekuasaan secara horizontal antar lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA, dan sebagainya, serta pembagian secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Juga dijelaskan mengenai peran dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian serta tentang konsep pemerintahan daerah dalam kerangka
Materi ips kelas 4 semester 2 potensi daerah dan kegiatan ekonomiRachmah Safitri
Dokumen ini membahas tentang potensi daerah dan kegiatan ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia. Menguraikan pengertian potensi daerah, jenis-jenis sumber daya alam dan budaya yang menjadi keunggulan daerah, serta kegiatan ekonomi yang berkembang di setiap provinsi.
Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu, dimana masing-masing sila saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Pancasila mencakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.
Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerahNabila_SPutri
Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD 1945. Ia menjelaskan pengertian pemerintahan pusat dan daerah, kewenangan masing-masing, serta bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus diselaraskan sesuai prinsip otonomi daerah dalam kerangka NKRI.
Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan, serta memelihara hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.
Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi diberlakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan memelihara hubungan antara pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum, prinsip, dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, tujuan, dan pelaksanaannya. Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar administrasi pemerintahan daerah. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas pengertian administrasi pemerintahan daerah yang terdiri dari administrasi, pemerintah, dan daerah. Administrasi dijelaskan dalam arti sempit dan luas, serta tujuan pemberian otonomi daerah.
Otonomi daerah orde lama, orde baru, reformasi, keistimewaan Yogyakarta, Aceh...Aulia Faris Humam
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi serta membahas kekhususan daerah istimewa Yogyakarta dan Aceh."
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...Siti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama pengaturan ini adalah meningkatkan peran desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat desa sebagai entitas yang mandiri.
Dokumen tersebut membahas tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX semester 1 yang mencakup partisipasi dalam upaya pembelaan negara dan otonomi daerah. Materi pembelaan negara meliputi penjelasan mengenai pentingnya upaya pembelaan negara, bentuk-bentuk upaya pembelaan negara, dan peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan materi otonomi daerah membahas pengertian otonomi daerah dan pent
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa di Indonesia, mulai dari sejarah perubahan peraturan tentang desa, kedudukan dan jenis desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas dan wewenang kepala desa beserta perangkat desanya, musyawarah desa, dan badan permusyawaratan desa.
1. UU Desa memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa-desa dengan keberagaman yang ada serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa.
2. UU Desa membahas sistematika pemerintahan desa, kewenangan, keuangan, peraturan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
3. Tujuan UU Desa antara lain memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat serta meningkatkan pelayanan
Dokumen tersebut membahas tentang penataan kewenangan desa di Indonesia, termasuk lima kebijakan pokok baru seperti penambahan kewenangan desa, pastinya sumber keuangan desa, memperkuat kedudukan kepala desa, penerapan demokrasi desa, dan peningkatan kinerja administrasi desa.
Polisi berasal dari kata Yunani yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas pokok polisi meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga independen di Indonesia seperti KPU, KOMNAS HAM, TNI, Kepolisian, dan Bank Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun sama-sama independen sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan upaya bela negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur negara, fungsi negara, pengertian bela negara, bentuk-bentuk upaya bela negara seperti pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran, serta pelaksanaan pertahanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
2. MEMAHAMI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KOMPETESI DASAR
1.) MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN OTONOMI
DAERAH
2.) MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK DAERAH
A. APA OTONOMI DAERAH ?
◦ OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH
OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMARINTAHAN DAN KEPENTINGAN
MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (Ps.1 AYAT 5 DAN UU No.32
TH.2004)
3. APA ITU DAERAH OTONOM ?
◦ DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
YANG MEMPUNYAI BATAS-BATAS PEMERINTAHAN YANG
BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN
PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT
MENURUT PRAKARSASENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?
1.SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA YANG SELAMA INI
(SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH
TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.
2.SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps.18
(1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS
DAERAH-DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN
KOTA YANG TIAP-TIAP PROVINSI ,KABUPATEN DAN KOTA ITU
MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH,YANG DIATUR DENGAN
UNDANG UNDANG
4. (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,DAERAH KABUPATEN DAN
KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
(3) PEMERINTAH AERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN,SERTA MEMELIHARA
HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM
MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
1.PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG SEMAKIN BAIK
2.PENGEMBANAGN HUBUNGAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI,KEADILAN,PEMERATAAN
3.PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT
DENGAN DAERAH DAN ANTARA DAERAH DALAM RANGKA
MANJAGA KEUTUHAN NKRI
4.MENDORONG UNTUK MEMPERDAYAKAN MASYARAKAT
5.MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,MENINGKATKAN
PERAN SERTA MASYARAKAT,DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN
FUNGSI DPRD
5. SASARAN YANGA AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH ?
1.PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,PENGEMBANGAN
KREATIFITAS
2.KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN
3.PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA
KEBANGSAAN,DEMOKRASI,DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DAERAH
4.PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN
DAERAH.
PEMERINTAHAN/KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK
SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI?
1.DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK
KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT
SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG
PADA PEMERINTAH PUSAT
2.WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS AN PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI MASYARAKAT TIAP-TIAP DAERAH SANAGT HETEROGIN
3.KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA-BEDA SESUAI
DENGAN PERMASALAHAN MASING-MASING
6. BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ?
I.DASAR HUKUM : Ps.18 UUD 1945,UU No.32 TH.2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH,DAN UU No.33 TAHUN 2004 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH Ps.18 UUD 1945
1.)NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH ,YANG
TIAP-TIAP PROVINSI,KABUPATEN,DAN KOTA ITU MEMPUNYAI
PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG
2.)PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA
MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS
OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
3.)PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.DAERAH KABUPATEN DAN
KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANGA
ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILU
4.)GUBERNUR,BUPATI,DAN WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI
KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA
DIPILIH SECARA DEMOKRATIS
5.)PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA,
KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH
UNDANG-UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH
PUSAT
6.)PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENERAPKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN UNTUK
MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
7.)SUSUNAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
7. II.DAERAH OTONOM
- DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH
PROVINSI ,DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOT (Ps.3
AYAT 1 UU No.32 TH 2004)
- PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI
SYARAT : ADMINISTRASI,TEKNIS DAN FISIK WILAYAH
- PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR-FAKTOR : POTENSI
DAERAH,LUAS WILAYAH,KEPENDUDUKAN,SOSIAL
POLITIK,SOSIAL BUDAYA.HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG
MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH
III.ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1.ASAS KEPASTIAN HUKUM
2.ASAS KEPENTINGAN UMUM
3.ASAS KETERBUKAAN
4.ASAS PROPORSIONALITAS
5.ASAS AKUNTABILITAS
6.ASAS EFISIENSI
7.ASAS EFEKTIVITAS
8. IV.ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN
KEWENANGAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN
MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ,SEHINGGA PADA
AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2. ASAS DEKONTRASI : YAITU PELIMPAHAN WEWEWNAG
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAHAN PUSAT KEPADA
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA
INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU.DAN PADA
HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
3.ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU
PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH
DAERAH DAN PEMERINTAH DESA,ATAU DARI PEMERINTAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA/DESA ATAU DARI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
9. V.ASAS –ASAS PELAKSANAN OTONOMI DAERAH
(PEMERINTAH DAERAH)
1.OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH DAERAH
UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG
MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG,KECUALI
KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG-UNDANG DITETAPKAN
TIDAK MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
2.OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU
YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK
TUMBUH DAN BERKEMBANG DIDAERAH
3.OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB :YAITU
PERWUJUDAN PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI
KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KEPADA
DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH
DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI
10. VI.HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
HAK :
1.MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
PEMERINTAH
2.MEMILIH PIMPINAN DAERAH
3.MENGELOLA PERATURAN DAERAH
4.MEMUNGUT PAJAK DAERAH
5.MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI PENGELOLAHAN
SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA
YANG ADA DI DAERAH
6.MENDAPATKAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
LAIN YANG SAH