Dokumen ini membahas tentang otonomi daerah di Indonesia. Ringkasannya adalah: 1. Otonomi daerah memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensinya sendiri. 2. Ada manfaat dan dampak positif otonomi daerah seperti kebijakan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga ada risiko korupsi dan persaingan antar daerah. 3. Tujuan otonomi daerah adalah memberdayakan daerah dan

1. TUGAS KELOMPOK
PEREKONOMIAN INDONESIA
OTONOMI DAERAH
Di susun oleh :
ISTIQOMAH NURLAILA
EVA RUSIGA BARUS
2014

2. OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat
mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk
mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan
sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan
memecahkanya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan
oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu
proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan pada pemerintah pusat,
kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.
Pesatnya pembangunan selama seperempat abad terakhir sebelum terjadinya krisis
ternyata, justru masih saja meningkatkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada
selama ini. Pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru yang terfokus
pada pertumbuhan ternyata tidak membuat daerah di tanah air berkembang dengan baik.
Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran lebih terkonsentrasi di jawa. Di lihat
pada tingkat regional, kesenjangan pembangunan antar provinsi semakin membesar.
Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai
paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970an.
Tumbuhnya desentralisasi tidak hanya dikaitkan gagalnya perencanaan terpusat, tetapi juga
adanya KESADARAN bahwa pembangunan adalah sesuatu yang kompleks yang tidak dapat
dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.
Pemerintahan terpusat dirasakan menutup kesempatan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi serta
potensi masyarakat. Disamping itu membuat tidak berfungsinya secara optimal peran dan
tugas DPRD, baik sebagai badan legislatif maupun lembaga yudikatif pemerintahan daerah.
Hal tersebut membuat daerah-daerah menuntut dilakukan pembaharuan UU Pemda yang
lebih menekankan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian akan lebih menjamin
perkembangan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dengan jalan
memberdayakan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah serta Check and Balance dalam
pelaksanaan Otonomi Daerah.

3. Secara umum, pembangunan otonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah
Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk
suatu pola kemitraan untuk merangsang perkembangan dalam daerah. Tentu saja makna
pembangunan daerah tersebut amat tergantung dari masalah fundamentalyang dihadapi oleh
daerah tersebut.
A. Daya Tarik Otonomi Daerah
Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk
mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan demikian, setiap
daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu, relatif terhadap daerah-
daerah lainnya. Bahkan, dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak
misalnya, yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugrah sumber (factor endowment).
B. Standarisasi Menuju Pemberdayaan Daerah
Standarisasi kegatan-kegiatan di daerah pada dasarnya tidak boleh menjadi pengekang
baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, melainkan justru sebagai penguat bagi perwujudan
aktualisasi segala potensi daerah secara optimal. standarisasi yang berada pada tingkat
propinsi dan kabupaten, lebih diarahkan untuk kegiatan-kegiatan daerah yang ruang lingkup
dan dampaknya lebih terbtas (non-traded).
C. Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan
pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan
demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan
global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat
diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang
bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan
desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan
prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam
mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

4. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan.
4. Pemerataan.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam
rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
D. Manfaat Otonomi Daerah
1. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan Masyarakat di Daerah yang
bersifat heterogen.
2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari
pemerintah pusat.
3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.
4. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk
meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.
5. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di
Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.
E. Dampak Positif Otonomi Daerah
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah
daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di
masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon
tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.
Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur
birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong
pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.
Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat
sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan
situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat.

5. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat
tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi
beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana
beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi
masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil
kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat
pusat.
D. Dampak Negatif Otonomi Daerah
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di
pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat
seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah
yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar
daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh
pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan
dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih sulit mengawasi jalannya
pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem. Otonomi daerah membuat
peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.
Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat
memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata,
maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar
daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar
daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan daerah
pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah
sangat mengkhawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila ke-lima, yaitu “Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.