Dokumen tersebut membahas tentang elemen-elemen dasar yang membentuk entitas pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota kelompok, urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan.

1. ELEMEN DASAR YANG MEMBANGUN ENTITAS
PEMERINTAHAN DAERAH

2. ANGGOTA KELOMPOK
I GEDE KRISNAYASA
OVILANIA
MOH. RANGGA WIJAYA TAGUNU
DINDA FRANSISCA
BONDRA ADI MUSTOFA

3. URUSAN PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar susunan
pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan
kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

4. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota
merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan
pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

5. KELEMBAGAAN
KELEMBAGAAN MERUPAKAN MEDIA ATAU ORGANISASI BAGI PEMERINTAH
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN. ADA DUA JENIS
KELEMBAGAAN YANG BERADA DI PEMERINTAHAN DAERAH, YAITU :
LEMBAGA POLITIS
LEMBAGA YANG TERDIRI DARI DPRD SEBAGAI PERWAKILAN MASYARAKAT
DI DAERAH
LEMBAGA KARIR
LEMBAGA YANG TERDIRI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEPERTI
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR.

6. PERSONIL
Di dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat dibutuhkan
personil (pegawai) yang berkopetensi di bidangnya. Profesionalisme dan
disiplin merupakan hal wajib yang dimiliki personil di setiap satuan kerja
itu sendiri. Jika sumber daya manusia personil di dalam sebuah satuan
kerja tersebut berkualitas, maka secara langsung dapat menunjang
kinerja pemerintahan daerah.
Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan perekrutan pegawai
yang ketat dan sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan satuan kerja yang
bersangkutan.

7. KEUANGAN DAERAH
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara
optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan
pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah,
dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan
pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua
sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang
diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

8. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
• Pendapatan asli daerah ( PAD), yang meliputi:
• Hasil pajak daerah;
• Hasil retribusi daerah;
• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
• Lain-lain PAD yang sah;
Dana perimbangan yang meliputi:
• Dana bagi hasil;
• Dana alokasi umum; dan
• Dana alokasi khusus; dan
• Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

9. PERWAKILAN DAERAH
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak: (a).
interpelasi; (b). angket; dan (c). menyatakan pendapat.
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: (a). pimpinan; (b). komisi; (c). panitia musyawarah; (d).
panitia anggaran; (e). Badan Kehormatan; dan (f). alat kelengkapan lain yang diperlukan.
Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan
dapat diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-
Undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan Undang-Undang yang
mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

10. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang
kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di
antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya
tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa
Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan
DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua
lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan
merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

11. Otonomi daerah merupakan strategi yang digunakan Pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat benar-benarmenjadi
jiwamanajemenen pemerintahan sehingga kesejahteraanmasyarakat dapat semakin
meningkat melalui pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurus
sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu maka maksud
utama dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat. Pemerintah daerah
diasumsikan sebagai bagian birokrasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat didaerahnya
sehingga paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pemerintah telah mengambil
langkah dengan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal
(SPM), yang ditetapkan oleh setiap Menteri terkait, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar
yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat.
PELAYANAN PUBLIK

12. PENGAWASAN
Pengawasan merupakan elemen penting dari sebuah manajemen suatu
pemerintahan daerah. Pengawasan berfungsi dalam pengendalian dan
evaluasi kinerja perangkat pemerintah daerah. Tanpa pengawasan yang
cermat, aliran anggaran dan pelaksanaan akan tidak searah. Maka dari itu,
elemen ini sangat penting dari suatu pemerintahan.
Inspektorat merupakan lembaga pengawasan internal pemerintahan daerah.
Adapun BPK dan KPK sebagai lembaga eksternal dan independen pengawasan
pemerintahan.

13. THANK YOU 