By. TRIANA SEPTIANTI P, M.Keb
By.Triana SP 1
• Setiap profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa
manusia, yang terpenting adalah
pertanggungjawaban dan tanggung
gugat (accountability) atas semua tindakan
yang dilakukannya.
• Semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis
kompetensi dan didasari suatu evidence
based.
By.Triana SP 2
• Accountability diperkuat dengan suatu landasan
hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi
yang bersangkutan.
• Legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan
memiliki hak otonomi dan mandiri
By.Triana SP 3
• Bidan memiliki hak otonomi &
mandiri utk bertindak scr profesional yg
dilandasi kemampuan berpikir logis &
sistematis serta bertindak sesuai
standar profesi dan etika profesi
By.Triana SP 4
Dasar otonomi pely keb :
1. Kepmenkes 900/ Menkes/ SK/ VII/2002 ttg registrasi &
praktek bidan.
2. Standar Pelayanan Kebidanan 2001.
3. UU Kesehatan No. 32/ Tahun 1996 tentang kesehatan.
4. PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.
5. Kepmenkes 1277/ Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata
kerja Depkes.
6. UU No 22/1999 ttg Otonomi daerah.
7. UU No 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan.
8. UU ttg aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi.
By.Triana SP 5
Dasar otonomi pely keb :
9. Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007 tentang
standar profesi bidan.
10. KUHAP dan KUHP 1981.
11.Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan
medis.
12. UU yang terkait dengan hak reproduksi dan keluarga berencana:
a. UU No.10/1992 tentang pengembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera.
b. UU No.23/2003 tentang penghapusan kekerasan perempuan
By.Triana SP 6
Praktik kebidanan merupakan inti dan berbagai kegiatan
bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus
terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
2. Penelitian dalam bidang kebidanan.
3. Pengembangan ilmu dan tekhnologi
dalam kebidanan.
4. Akreditasi.
By.Triana SP 7
Praktik kebidanan merupakan inti dan berbagai kegiatan
bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus
terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:
5. Sertifikasi.
6. Registrasi.
7. Uji Kompetensi.
8. Lisensi.
By.Triana SP 8
By.Triana SP 9
• etimologi, OTONOMI berasal dari bahasa
Yunani autos yang artinya sendiri, dan nomos
yang berarti hukuman atau aturan, jadi pengertian
otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo,
1979).
By.Triana SP 10
Menurut Koesoemahatmadja (1979: 9),
• Otonomi adalah Perundangan Sendiri, lebih lanjut
mengemukakan bahwa menurut perkembangan
sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki
pengertian sebagai perundangan sendiri, juga
mengandung pengertian "pemerintahan"
(bestuur)
By.Triana SP 11
Menurut Wayong (1979: 16),
• Menjabarkan pengertian otonomi sebagai
kebebasan untuk memelihara dan memajukan
kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri,
menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan
sendiri.
By.Triana SP 12
Menurut Syarif Saleh (1963)
• Menjelaskan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan
memerintah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah
pusat.
Menurut Ateng Syafruddin (1985: 23)
• kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan.
Kebebasan yg terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian
kesempatan yg harus dipertanggungjawabkan.
By.Triana SP 13
Tujuan otonomi dalam pelayanan
kebidanan
Supaya bidan mengetahui kewajiban otonomi dan mandiri yang sesuai dengan
kewenangan yang didasari oleh undang-undang kesehatan yang berlaku. Selain
itu tujuan dari otonomi pelayanan kebidanan ini meliputi :
1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan.
Misalnya mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien
pada kasus tertentu.
2. Untuk menyusun rencana asuhan kebidanan.
Merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut.
By.Triana SP 14
3. Untuk mengetahui perkembangan kebidanan
melalui penelitian.
4. Berperan sebagai anggota tim kesehatan.
Misalnya membangun komunikasi yang baik antar tenaga
kesehatan, dan menerapkan keterampilan manajemen
By.Triana SP 15
5. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan.
Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan,
mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan melakukan
pendokumentasian.
6. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan
lingkup tanggung jawabnya.
Membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan
melakukan asuhan terhadap pasien.
By.Triana SP 16
Bentuk-bentuk otonomi dalam
pelayanan kebidanan
1. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan
2. Menyusun rencana asuhan kebidanan
3. Melaksanakan asuhan kebidanan
4. Melaksanakan dokumentasi kebidanan
5. Mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung
jawab
By.Triana SP 17
Persyaratan dalam otonomi kebidanan
1. Administrasi
Seorang bidan dalam melakukan praktek kebidanan, hendaknya
memiliki sarana dan prasarana yang melengkapi pelayanan yang
memiliki standard dan sesuai dengan fasilitas kebidanan.
2. Dapat diobservasi dan diukur
Mutu layanan kesehatan akan diukur berdasarkan
perbandingannya terhadap standar pelayanan kesehatan yang
telah disepakati dan ditetapkan sebelum pengukuran mutu
dilakukan
By.Triana SP 18
Persyaratan dalam otonomi kebidanan
3. Realistis
Kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan
diukur terhadap kriteria mutu yang ditentukan, untuk melihat
standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak.
4. Mudah dilakukan dan dibutuhkan.
By.Triana SP 19
Faktor yang menunjang otonomi
bidan
1. Ditinjau dari bidan itu sendiri.
a. Faktor kesehatan
b.Faktor skill
c. Etika/perilaku
d.Kemampuan pembiayaan /dana
e. Kewenangan bidan
2. Segi birokrasi
3. Perundang undangan
By.Triana SP 20
Kegunaan otonomi dalam pelayanan
kebidanan
Otonomi pelayanan kesehatan meliputi pembangunan
kesehatan, meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat
dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
untuk meningkatkan sumber daya manusia yang
berkualitas.
By.Triana SP 21
By.Triana SP 22
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.900/ Menkes/SK/VII/2002.
Bidan dalam menjalankan praktik profesinya berwenang untuk
memberikan pelayanan yang meliputi :
1. Pelayanan kebidanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil,
masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui.
2. Pelayanan keluarga berencana
3. Pelayanan kesehatan masyarakat
By.Triana SP 23
By.Triana SP 24
By.Triana SP 25

Otonomi kebidanan

  • 1.
    By. TRIANA SEPTIANTIP, M.Keb By.Triana SP 1
  • 2.
    • Setiap profesiyang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, yang terpenting adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya. • Semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. By.Triana SP 2
  • 3.
    • Accountability diperkuatdengan suatu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. • Legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri By.Triana SP 3
  • 4.
    • Bidan memilikihak otonomi & mandiri utk bertindak scr profesional yg dilandasi kemampuan berpikir logis & sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi By.Triana SP 4
  • 5.
    Dasar otonomi pelykeb : 1. Kepmenkes 900/ Menkes/ SK/ VII/2002 ttg registrasi & praktek bidan. 2. Standar Pelayanan Kebidanan 2001. 3. UU Kesehatan No. 32/ Tahun 1996 tentang kesehatan. 4. PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. 5. Kepmenkes 1277/ Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes. 6. UU No 22/1999 ttg Otonomi daerah. 7. UU No 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan. 8. UU ttg aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi. By.Triana SP 5
  • 6.
    Dasar otonomi pelykeb : 9. Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi bidan. 10. KUHAP dan KUHP 1981. 11.Peraturan Menteri Kesehatan RI No.585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medis. 12. UU yang terkait dengan hak reproduksi dan keluarga berencana: a. UU No.10/1992 tentang pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. b. UU No.23/2003 tentang penghapusan kekerasan perempuan By.Triana SP 6
  • 7.
    Praktik kebidanan merupakaninti dan berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui: 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 2. Penelitian dalam bidang kebidanan. 3. Pengembangan ilmu dan tekhnologi dalam kebidanan. 4. Akreditasi. By.Triana SP 7
  • 8.
    Praktik kebidanan merupakaninti dan berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui: 5. Sertifikasi. 6. Registrasi. 7. Uji Kompetensi. 8. Lisensi. By.Triana SP 8
  • 9.
  • 10.
    • etimologi, OTONOMIberasal dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukuman atau aturan, jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo, 1979). By.Triana SP 10
  • 11.
    Menurut Koesoemahatmadja (1979:9), • Otonomi adalah Perundangan Sendiri, lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian "pemerintahan" (bestuur) By.Triana SP 11
  • 12.
    Menurut Wayong (1979:16), • Menjabarkan pengertian otonomi sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan sendiri. By.Triana SP 12
  • 13.
    Menurut Syarif Saleh(1963) • Menjelaskan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan memerintah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Menurut Ateng Syafruddin (1985: 23) • kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yg terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yg harus dipertanggungjawabkan. By.Triana SP 13
  • 14.
    Tujuan otonomi dalampelayanan kebidanan Supaya bidan mengetahui kewajiban otonomi dan mandiri yang sesuai dengan kewenangan yang didasari oleh undang-undang kesehatan yang berlaku. Selain itu tujuan dari otonomi pelayanan kebidanan ini meliputi : 1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. Misalnya mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu. 2. Untuk menyusun rencana asuhan kebidanan. Merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut. By.Triana SP 14
  • 15.
    3. Untuk mengetahuiperkembangan kebidanan melalui penelitian. 4. Berperan sebagai anggota tim kesehatan. Misalnya membangun komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan, dan menerapkan keterampilan manajemen By.Triana SP 15
  • 16.
    5. Untuk melaksanakandokumentasi kebidanan. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan melakukan pendokumentasian. 6. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan terhadap pasien. By.Triana SP 16
  • 17.
    Bentuk-bentuk otonomi dalam pelayanankebidanan 1. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan 2. Menyusun rencana asuhan kebidanan 3. Melaksanakan asuhan kebidanan 4. Melaksanakan dokumentasi kebidanan 5. Mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab By.Triana SP 17
  • 18.
    Persyaratan dalam otonomikebidanan 1. Administrasi Seorang bidan dalam melakukan praktek kebidanan, hendaknya memiliki sarana dan prasarana yang melengkapi pelayanan yang memiliki standard dan sesuai dengan fasilitas kebidanan. 2. Dapat diobservasi dan diukur Mutu layanan kesehatan akan diukur berdasarkan perbandingannya terhadap standar pelayanan kesehatan yang telah disepakati dan ditetapkan sebelum pengukuran mutu dilakukan By.Triana SP 18
  • 19.
    Persyaratan dalam otonomikebidanan 3. Realistis Kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan diukur terhadap kriteria mutu yang ditentukan, untuk melihat standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak. 4. Mudah dilakukan dan dibutuhkan. By.Triana SP 19
  • 20.
    Faktor yang menunjangotonomi bidan 1. Ditinjau dari bidan itu sendiri. a. Faktor kesehatan b.Faktor skill c. Etika/perilaku d.Kemampuan pembiayaan /dana e. Kewenangan bidan 2. Segi birokrasi 3. Perundang undangan By.Triana SP 20
  • 21.
    Kegunaan otonomi dalampelayanan kebidanan Otonomi pelayanan kesehatan meliputi pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. By.Triana SP 21
  • 22.
  • 23.
    Keputusan Menteri KesehatanRI No.900/ Menkes/SK/VII/2002. Bidan dalam menjalankan praktik profesinya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : 1. Pelayanan kebidanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui. 2. Pelayanan keluarga berencana 3. Pelayanan kesehatan masyarakat By.Triana SP 23
  • 24.
  • 25.