Memahami tentang otonomi bidan dalam pelaksanaan asuhan kebidanan

1. By. TRIANA SEPTIANTI P, M.Keb
By.Triana SP 1

2. • Setiap profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa
manusia, yang terpenting adalah
pertanggungjawaban dan tanggung
gugat (accountability) atas semua tindakan
yang dilakukannya.
• Semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis
kompetensi dan didasari suatu evidence
based.
By.Triana SP 2

3. • Accountability diperkuat dengan suatu landasan
hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi
yang bersangkutan.
• Legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan
memiliki hak otonomi dan mandiri
By.Triana SP 3

4. • Bidan memiliki hak otonomi &
mandiri utk bertindak scr profesional yg
dilandasi kemampuan berpikir logis &
sistematis serta bertindak sesuai
standar profesi dan etika profesi
By.Triana SP 4

5. Dasar otonomi pely keb :
1. Kepmenkes 900/ Menkes/ SK/ VII/2002 ttg registrasi &
praktek bidan.
2. Standar Pelayanan Kebidanan 2001.
3. UU Kesehatan No. 32/ Tahun 1996 tentang kesehatan.
4. PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.
5. Kepmenkes 1277/ Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata
kerja Depkes.
6. UU No 22/1999 ttg Otonomi daerah.
7. UU No 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan.
8. UU ttg aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi.
By.Triana SP 5

6. Dasar otonomi pely keb :
9. Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007 tentang
standar profesi bidan.
10. KUHAP dan KUHP 1981.
11.Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan
medis.
12. UU yang terkait dengan hak reproduksi dan keluarga berencana:
a. UU No.10/1992 tentang pengembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera.
b. UU No.23/2003 tentang penghapusan kekerasan perempuan
By.Triana SP 6

7. Praktik kebidanan merupakan inti dan berbagai kegiatan
bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus
terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
2. Penelitian dalam bidang kebidanan.
3. Pengembangan ilmu dan tekhnologi
dalam kebidanan.
4. Akreditasi.
By.Triana SP 7

8. Praktik kebidanan merupakan inti dan berbagai kegiatan
bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus
terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:
5. Sertifikasi.
6. Registrasi.
7. Uji Kompetensi.
8. Lisensi.
By.Triana SP 8

9. By.Triana SP 9

10. • etimologi, OTONOMI berasal dari bahasa
Yunani autos yang artinya sendiri, dan nomos
yang berarti hukuman atau aturan, jadi pengertian
otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo,
1979).
By.Triana SP 10

11. Menurut Koesoemahatmadja (1979: 9),
• Otonomi adalah Perundangan Sendiri, lebih lanjut
mengemukakan bahwa menurut perkembangan
sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki
pengertian sebagai perundangan sendiri, juga
mengandung pengertian "pemerintahan"
(bestuur)
By.Triana SP 11

12. Menurut Wayong (1979: 16),
• Menjabarkan pengertian otonomi sebagai
kebebasan untuk memelihara dan memajukan
kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri,
menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan
sendiri.
By.Triana SP 12

13. Menurut Syarif Saleh (1963)
• Menjelaskan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan
memerintah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah
pusat.
Menurut Ateng Syafruddin (1985: 23)
• kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan.
Kebebasan yg terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian
kesempatan yg harus dipertanggungjawabkan.
By.Triana SP 13

14. Tujuan otonomi dalam pelayanan
kebidanan
Supaya bidan mengetahui kewajiban otonomi dan mandiri yang sesuai dengan
kewenangan yang didasari oleh undang-undang kesehatan yang berlaku. Selain
itu tujuan dari otonomi pelayanan kebidanan ini meliputi :
1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan.
Misalnya mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien
pada kasus tertentu.
2. Untuk menyusun rencana asuhan kebidanan.
Merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut.
By.Triana SP 14

15. 3. Untuk mengetahui perkembangan kebidanan
melalui penelitian.
4. Berperan sebagai anggota tim kesehatan.
Misalnya membangun komunikasi yang baik antar tenaga
kesehatan, dan menerapkan keterampilan manajemen
By.Triana SP 15

16. 5. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan.
Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan,
mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan melakukan
pendokumentasian.
6. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan
lingkup tanggung jawabnya.
Membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan
melakukan asuhan terhadap pasien.
By.Triana SP 16

17. Bentuk-bentuk otonomi dalam
pelayanan kebidanan
1. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan
2. Menyusun rencana asuhan kebidanan
3. Melaksanakan asuhan kebidanan
4. Melaksanakan dokumentasi kebidanan
5. Mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung
jawab
By.Triana SP 17

18. Persyaratan dalam otonomi kebidanan
1. Administrasi
Seorang bidan dalam melakukan praktek kebidanan, hendaknya
memiliki sarana dan prasarana yang melengkapi pelayanan yang
memiliki standard dan sesuai dengan fasilitas kebidanan.
2. Dapat diobservasi dan diukur
Mutu layanan kesehatan akan diukur berdasarkan
perbandingannya terhadap standar pelayanan kesehatan yang
telah disepakati dan ditetapkan sebelum pengukuran mutu
dilakukan
By.Triana SP 18

19. Persyaratan dalam otonomi kebidanan
3. Realistis
Kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan
diukur terhadap kriteria mutu yang ditentukan, untuk melihat
standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak.
4. Mudah dilakukan dan dibutuhkan.
By.Triana SP 19

20. Faktor yang menunjang otonomi
bidan
1. Ditinjau dari bidan itu sendiri.
a. Faktor kesehatan
b.Faktor skill
c. Etika/perilaku
d.Kemampuan pembiayaan /dana
e. Kewenangan bidan
2. Segi birokrasi
3. Perundang undangan
By.Triana SP 20

21. Kegunaan otonomi dalam pelayanan
kebidanan
Otonomi pelayanan kesehatan meliputi pembangunan
kesehatan, meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat
dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
untuk meningkatkan sumber daya manusia yang
berkualitas.
By.Triana SP 21

22. By.Triana SP 22

23. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.900/ Menkes/SK/VII/2002.
Bidan dalam menjalankan praktik profesinya berwenang untuk
memberikan pelayanan yang meliputi :
1. Pelayanan kebidanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil,
masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui.
2. Pelayanan keluarga berencana
3. Pelayanan kesehatan masyarakat
By.Triana SP 23

24. By.Triana SP 24

25. By.Triana SP 25