SlideShare a Scribd company logo
Kelompok 5 
1. SYAHRA SONIA A 
2 LAILATUL FITRIA 
3 EKA ADITYA MAHARDIKA 
4. ARTARINI DWIPREMA L 
5. IRFAN MARSUQ WAHYU RIYANTO 
6 PUPUT LIFVARIA PANTA A 
7 WAHYUNI 
8 ZAHIROTUL ILMI 
9 NI LUH PUTU SAPTYA WIDYATMI 
10 LULUK WULANDARI 
11 NEVI SETYANING TYAS 
12 RISMA HERTANTI 
13 EKY WAHYU MARDIANTO 
1. Landasan Hukum 
Praktik Keperawatan 
2. Proses Registrasi 
Perawat Nasional 
3. Fungsi Registrasi
Landasan Hukum Praktik Keperawatan 
1. Pasal 50 UU 23/1992 : menyelenggarakan atau 
melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang 
keahliannya dan atau kewenangannya masing-masing. 
2. Pasal 21 ayat (1) PP 32/1996 : tenaga kesehatan dalam 
melaksanakan tugas diwajibkan untuk memenuhi 
stadar profesi dan menghormati hak pasien. 
3. UU No. 23 Tahun 1992 pasal 1 ayat 2 : Tenaga kesehatan 
adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
lanjutan 
5. UU No.23 tahun 1992 : ditentukannya standar 
praktik, hak-hak pasien, kewenangan serta 
perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, 
termasuk perawat. 
6. Pasal 50 UU No. 23 Tahun 1992 : 
menyelenggarakan atau melakukan kegiatan 
kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau 
kewenangannya masing-masing. Agar tugas 
terlaksanakan dengan baik.
lanjutan 
7. Pasal 3 PP No. 32 Tahun 1996 : setiap tenaga kesehatan 
wajib memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan 
jenis dan jenjang pendidikannya yang dibuktikan dengan 
ijazah 
8. Pasal 22 ayat 1 PP No.32 tahun 1996 : dalam 
menjalankan tugas profesinya wajib untuk menghormati 
hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan data 
kesehatan pribadi pasien, memberikan informasi yang 
berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan 
dilakukan, meminta persetujuan terhadap tindakan yang 
akan dilakukan, dan membuat dan memelihara rekam 
medis.
 Hubungan hukum antara perawat dengan pasien 
dan tenaga kesehatan di rumah sakit dalam upaya 
mencari kesembuhan, khususnya yang menyangkut 
perawat yaitu : 
A. Hubungan antara rumah sakit dengan perawat 
diatur oleh perjanjian kerja dalam Pasal 1601 
KUH Perdata bagi rumah sakit swasta, 
sedangkan bagi perawat yang bekerja di rumah 
sakit pemerintah tunduk pada ketentuan hukum 
kepegawaian 
B. Hubungan antara dokter dengan perawat, dalam 
suatu tindakan medik tertentu dokter 
memerlukan bantuan perawat.
Proses Registrasi Perawat Nasional 
Registrasi adalah pencatatan resmi 
terhadap tenaga kesehatan yang telah 
memiliki sertifikat kompetensi dan telah 
mempunyai kualifikasi tertentu lainnya 
serta diakui secara hukum untuk 
menjalankan praktik dan/atau pekerjaan 
profesinya.
lanjutan 
 Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti 
tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada 
tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki 
sertifikat kompetensi. 
Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan 
pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki STR. 
Sertifikat Kompetensi diperoleh melalui Uji 
Kompetensi. STR berlaku selama 5 (lima) tahun 
dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun 
sekali dengan tetap memenuhi persyaratan.
Lanjutan 
 Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus mengajukan 
permohonan dengan melampirkan persyaratan meliputi: 
1. Fotokopi ijazah pendidikan di bidang kesehatan yang 
dilegalisir; 
2. Fotokopi transkrip nilai akademik yang dilegalisir; 
3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dilegalisir 
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin 
Praktik; 
5. Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika 
profesi; dan 
6. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 
(dua) lembar
Prinsip Dasar Registrasi Praktik Keperawatan 
Setiap perawat yang akan melakukan 
praktik keperawatan di Indonesia harus 
memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat 
(STRP) 
Registrasi perawat dilakukan dalam 2 
(dua ) kategori: 
• LPN untuk perawat vokasional 
• RN untuk perawat professional
Lanjutan 
 Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi 
beberapa persyaratan: 
1. Memiliki ijazah perawat Diploma III dan SPK untuk LPN 
2. Memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis I, atau Ners 
Spesialis II untuk RN serta mempunyai surat pernyataan 
telah mengucapkan sumpah/janji perawat 
3. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental 
4. Lulus uji kompetensi 
5. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan 
kode etik profesi keperawatan 
6. Rekomendasi dari organisasi profesi
Alur Registrasi Perawat Nasional 
 Pimpinan penyelenggara pendidikan perawat wajib 
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang 
baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 
dinyatakan lulus pendidikaan keperawatan. 
 Perawat yang baru lulus mengajukan permohonan dan 
mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Propinsi dimana sekolah berada guna 
memperoleh SIP (Surat Izin Praktik) selambat-lambatnya 
1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan 
keperawatan. 
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri 
Kesehatan, melakukan registrasi berdasarkan permohonan 
seperti point 2 untuk menerbitkan SIP.
Lanjutan 
 SIP diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 
atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 
1(satu) bulan sejak permohonan diterima dan 
berlaku secara nasional. 
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat 
pembukuan registrasi mengenai SIP yang telah 
diterbitkan. 
 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menyampaikan laporan 
secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui 
Sekretariat Jenderal c ke Kepala Biro Kepegawaian 
Departemen Kesehatan mengenai SIP yang telah 
diterbitkan untuk kemudian secara berkala akan 
diterbitkan dalam buku registrasi Nasional.
Fungsi Registrasi 
Fungsi dari registrasi yang dilakukan oleh 
perawat yang hendak melakukan praktik 
keperawatannya kepada masyarakat adalah 
untuk menjamin tingkat kemampuan perawat 
memenuhi standar mutu pelayanan 
keperawatan kepada masyarakat agar 
masyarakat dapat terpenuhi haknya yaitu 
mendapatkan perawatan yang terbaik.
Perawat yang sudah melakukan registrasi juga 
memperoleh hak dan kewenangan berikut: 
Melakukan pengkajian 
Melakukan terapi keperawatan 
Melakukan observasi 
Memberikan pendidikan dan konseling 
kesehatan 
Melakukan intervensi medis yang 
didelegasikan 
Melakukan evaluasi tindakan keperawatan 
diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.
Terimakasih banyak

More Related Content

What's hot

Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat DaruratAspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Elon Yunus
 
makalah Hak pasien nisa
makalah Hak pasien nisa makalah Hak pasien nisa
makalah Hak pasien nisa
MJM Networks
 
Praktik mandiri keperawatan
Praktik mandiri keperawatanPraktik mandiri keperawatan
Praktik mandiri keperawatan
Sandra Aja
 
Makalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMakalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatan
Meisin Rahman
 
dede kelalaian dan malpraktek dalam keperawatan
dede kelalaian dan malpraktek dalam keperawatandede kelalaian dan malpraktek dalam keperawatan
dede kelalaian dan malpraktek dalam keperawatan
dedesahrullah22
 
Power point malpraktek
Power point malpraktekPower point malpraktek
Power point malpraktek
Iki KuduSukses
 
Bahasa indonesia uu perawat
Bahasa indonesia uu perawatBahasa indonesia uu perawat
Bahasa indonesia uu perawat
Okta-Shi Sama
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Operator Warnet Vast Raha
 

What's hot (20)

Etika perawatan lansia
Etika perawatan lansiaEtika perawatan lansia
Etika perawatan lansia
 
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat DaruratAspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
 
1 Etik Legal Gawat Darurat
1 Etik Legal Gawat Darurat1 Etik Legal Gawat Darurat
1 Etik Legal Gawat Darurat
 
Etika Dan Hukum Dalam Keperawatan Gadar
Etika Dan Hukum Dalam Keperawatan GadarEtika Dan Hukum Dalam Keperawatan Gadar
Etika Dan Hukum Dalam Keperawatan Gadar
 
makalah Hak pasien nisa
makalah Hak pasien nisa makalah Hak pasien nisa
makalah Hak pasien nisa
 
Praktik mandiri keperawatan
Praktik mandiri keperawatanPraktik mandiri keperawatan
Praktik mandiri keperawatan
 
Makalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMakalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatan
 
Regulasi Keperawatan
Regulasi KeperawatanRegulasi Keperawatan
Regulasi Keperawatan
 
dede kelalaian dan malpraktek dalam keperawatan
dede kelalaian dan malpraktek dalam keperawatandede kelalaian dan malpraktek dalam keperawatan
dede kelalaian dan malpraktek dalam keperawatan
 
Power point malpraktek
Power point malpraktekPower point malpraktek
Power point malpraktek
 
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
 
Bahasa indonesia uu perawat
Bahasa indonesia uu perawatBahasa indonesia uu perawat
Bahasa indonesia uu perawat
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
 
Aspek hukum dalam keperawatan
Aspek hukum dalam keperawatanAspek hukum dalam keperawatan
Aspek hukum dalam keperawatan
 
Makalah prinsip etika keperawatan..
Makalah prinsip etika keperawatan..Makalah prinsip etika keperawatan..
Makalah prinsip etika keperawatan..
 
Issue Legal dan Tantangan Praktik Keperawatan Profesional
Issue Legal dan Tantangan Praktik Keperawatan ProfesionalIssue Legal dan Tantangan Praktik Keperawatan Profesional
Issue Legal dan Tantangan Praktik Keperawatan Profesional
 
Hak dan-kewajiban-pasien
Hak dan-kewajiban-pasienHak dan-kewajiban-pasien
Hak dan-kewajiban-pasien
 
Caesar by request
Caesar by requestCaesar by request
Caesar by request
 
Tanggungjawab Profesi Keperawatan
Tanggungjawab Profesi KeperawatanTanggungjawab Profesi Keperawatan
Tanggungjawab Profesi Keperawatan
 
Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
 

Similar to legal etik yang ada di keperawatan

Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
hardione
 
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 revDraft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
Ns.Heri Saputro
 
Peraturan dan perundang1 (2)
Peraturan dan perundang1 (2)Peraturan dan perundang1 (2)
Peraturan dan perundang1 (2)
asep nababan
 

Similar to legal etik yang ada di keperawatan (20)

Permenkes Nomor 26 Tahun 2019.pdf
Permenkes Nomor 26 Tahun 2019.pdfPermenkes Nomor 26 Tahun 2019.pdf
Permenkes Nomor 26 Tahun 2019.pdf
 
Permenkes 1464 bab 1,2
Permenkes 1464 bab 1,2Permenkes 1464 bab 1,2
Permenkes 1464 bab 1,2
 
Bu srtin
Bu srtinBu srtin
Bu srtin
 
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
 ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
 
Peran PMIK.pptx
Peran PMIK.pptxPeran PMIK.pptx
Peran PMIK.pptx
 
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
 
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
 
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 revDraft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
 
uu perawat
uu perawatuu perawat
uu perawat
 
Peraturan dan perundang AKPER PEMKAB MUNA
Peraturan dan perundang AKPER PEMKAB MUNA Peraturan dan perundang AKPER PEMKAB MUNA
Peraturan dan perundang AKPER PEMKAB MUNA
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
 
PERUNDANGAN KEBIDANAN.docx
PERUNDANGAN KEBIDANAN.docxPERUNDANGAN KEBIDANAN.docx
PERUNDANGAN KEBIDANAN.docx
 
kestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.pptkestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.ppt
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
 
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatanPermenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
 
Peraturan dan perundang1 (2)
Peraturan dan perundang1 (2)Peraturan dan perundang1 (2)
Peraturan dan perundang1 (2)
 
Kelompok 1 komite etik
Kelompok 1 komite etikKelompok 1 komite etik
Kelompok 1 komite etik
 
PPT Praktik Kep.pptx
PPT Praktik Kep.pptxPPT Praktik Kep.pptx
PPT Praktik Kep.pptx
 
REGULASI TENAGA KESEHATAN
REGULASI TENAGA KESEHATANREGULASI TENAGA KESEHATAN
REGULASI TENAGA KESEHATAN
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.comModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis JurnalRepi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
 
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Bukti dukung E kinerja kepala sekolah.pdf
Bukti dukung E kinerja  kepala sekolah.pdfBukti dukung E kinerja  kepala sekolah.pdf
Bukti dukung E kinerja kepala sekolah.pdf
 
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
 
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxSolusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
 
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 

legal etik yang ada di keperawatan

  • 1. Kelompok 5 1. SYAHRA SONIA A 2 LAILATUL FITRIA 3 EKA ADITYA MAHARDIKA 4. ARTARINI DWIPREMA L 5. IRFAN MARSUQ WAHYU RIYANTO 6 PUPUT LIFVARIA PANTA A 7 WAHYUNI 8 ZAHIROTUL ILMI 9 NI LUH PUTU SAPTYA WIDYATMI 10 LULUK WULANDARI 11 NEVI SETYANING TYAS 12 RISMA HERTANTI 13 EKY WAHYU MARDIANTO 1. Landasan Hukum Praktik Keperawatan 2. Proses Registrasi Perawat Nasional 3. Fungsi Registrasi
  • 2. Landasan Hukum Praktik Keperawatan 1. Pasal 50 UU 23/1992 : menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya dan atau kewenangannya masing-masing. 2. Pasal 21 ayat (1) PP 32/1996 : tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas diwajibkan untuk memenuhi stadar profesi dan menghormati hak pasien. 3. UU No. 23 Tahun 1992 pasal 1 ayat 2 : Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
  • 3. lanjutan 5. UU No.23 tahun 1992 : ditentukannya standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan serta perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, termasuk perawat. 6. Pasal 50 UU No. 23 Tahun 1992 : menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangannya masing-masing. Agar tugas terlaksanakan dengan baik.
  • 4. lanjutan 7. Pasal 3 PP No. 32 Tahun 1996 : setiap tenaga kesehatan wajib memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah 8. Pasal 22 ayat 1 PP No.32 tahun 1996 : dalam menjalankan tugas profesinya wajib untuk menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien, memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan, dan membuat dan memelihara rekam medis.
  • 5.  Hubungan hukum antara perawat dengan pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit dalam upaya mencari kesembuhan, khususnya yang menyangkut perawat yaitu : A. Hubungan antara rumah sakit dengan perawat diatur oleh perjanjian kerja dalam Pasal 1601 KUH Perdata bagi rumah sakit swasta, sedangkan bagi perawat yang bekerja di rumah sakit pemerintah tunduk pada ketentuan hukum kepegawaian B. Hubungan antara dokter dengan perawat, dalam suatu tindakan medik tertentu dokter memerlukan bantuan perawat.
  • 6. Proses Registrasi Perawat Nasional Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
  • 7. lanjutan  Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki STR. Sertifikat Kompetensi diperoleh melalui Uji Kompetensi. STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan.
  • 8. Lanjutan  Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan meliputi: 1. Fotokopi ijazah pendidikan di bidang kesehatan yang dilegalisir; 2. Fotokopi transkrip nilai akademik yang dilegalisir; 3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dilegalisir 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 5. Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan 6. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
  • 9. Prinsip Dasar Registrasi Praktik Keperawatan Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) Registrasi perawat dilakukan dalam 2 (dua ) kategori: • LPN untuk perawat vokasional • RN untuk perawat professional
  • 10. Lanjutan  Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi beberapa persyaratan: 1. Memiliki ijazah perawat Diploma III dan SPK untuk LPN 2. Memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis I, atau Ners Spesialis II untuk RN serta mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji perawat 3. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental 4. Lulus uji kompetensi 5. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi keperawatan 6. Rekomendasi dari organisasi profesi
  • 11. Alur Registrasi Perawat Nasional  Pimpinan penyelenggara pendidikan perawat wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikaan keperawatan.  Perawat yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana sekolah berada guna memperoleh SIP (Surat Izin Praktik) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan keperawatan.  Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, melakukan registrasi berdasarkan permohonan seperti point 2 untuk menerbitkan SIP.
  • 12. Lanjutan  SIP diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional.  Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIP yang telah diterbitkan.  Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretariat Jenderal c ke Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan mengenai SIP yang telah diterbitkan untuk kemudian secara berkala akan diterbitkan dalam buku registrasi Nasional.
  • 13. Fungsi Registrasi Fungsi dari registrasi yang dilakukan oleh perawat yang hendak melakukan praktik keperawatannya kepada masyarakat adalah untuk menjamin tingkat kemampuan perawat memenuhi standar mutu pelayanan keperawatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terpenuhi haknya yaitu mendapatkan perawatan yang terbaik.
  • 14. Perawat yang sudah melakukan registrasi juga memperoleh hak dan kewenangan berikut: Melakukan pengkajian Melakukan terapi keperawatan Melakukan observasi Memberikan pendidikan dan konseling kesehatan Melakukan intervensi medis yang didelegasikan Melakukan evaluasi tindakan keperawatan diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.