Free Download Wordhttps:https://centersaintek.net/makalah-kelebihan-dan-kekurangan-otonomi-daerah/

1. MAKALAH
“KELEBIHAN DAN KEKURANGAN OTONOMI
DAERAH”
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Dosen : Abdul halim, SH., M.Hum.
Disusun Oleh :
Hadiah
Ma’isa Lana Fauziah
Usis Azizah
Yeni Arifa Hafsa
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN
GENGGONG
2023

2. i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami
dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah
Hukum Adat, dengan judul “Kelebihan Dan Kekurangan Otonomi
Daerah”.
Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas
dari bantuan banyak pihak dan tulus memberikan doa, saran, dan ktitik
sehingga makalah ini dapat terselesaikan.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami
miliki.Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran serta
masukan bahkan ktitik yang membangun dari berbagai pihak.Akhirnya
kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan dunia pendidikan.
Kraksaan ,20 Mei 2023
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................. i
DAFTAR ISI..........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 2
C. Tujuan .............................................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................... 3
A. Pengertian otonomi daerah............................................................................... 3
B. Kelebihan otonomi daerah ............................................................................... 5
C. Kekurangan otonomi daerah ............................................................................ 7
D. Upaya peningkatan otonomi daerah................................................................. 8
BAB III PENUTUP.............................................................................................. 10
A. Kesimpulan..................................................................................................... 10
B. Saran............................................................................................................... 10
DAFTAR ISI........................................................................................................ 12

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Otonomi daerah telah menjadi perhatian utama dalam sistem pemerintahan di
banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemberian otonomi
daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan urusan internal
pemerintahan di tingkat lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, dan
mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Di Indonesia, implementasi otonomi daerah dimulai pada tahun 2001 dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengambil
keputusan yang berkaitan dengan pembangunan wilayahnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, implementasi otonomi daerah
menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Meskipun banyak daerah
yang telah mengalami perkembangan positif dalam pengelolaan pemerintahan
dan pembangunan, masih ada daerah yang menghadapi kendala dan hambatan
dalam memanfaatkan otonomi daerah secara optimal.
Penting untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari otonomi daerah
guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak dan
efektivitasnya. Dalam konteks ini, penelitian dan analisis yang komprehensif
tentang kelebihan dan kekurangan otonomi daerah di Indonesia akan memberikan
wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, serta
masyarakat umum.
Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan otonomi daerah,
seperti pemberdayaan lokal, partisipasi masyarakat yang lebih besar, dan
pengambilan keputusan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal, dapat
diidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di daerah lain. Sementara itu,
dengan memahami kekurangan otonomi daerah, seperti ketimpangan antardaerah,
kurangnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya, langkah-langkah strategis
dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.

5. 2
Dengan latar belakang ini, makalah ini akan menganalisis secara mendalam
kelebihan dan kekurangan otonomi daerah di Indonesia. Melalui analisis ini,
diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki
implementasi otonomi daerah, memaksimalkan manfaatnya, dan mengatasi
tantangan yang dihadapi. Makalah ini juga akan memberikan wawasan tentang
pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
menjadikan otonomi daerah sebagai alat yang efektif untuk pembangunan dan
pemberdayaan lokal.
2. Rumusan Masalah
1. Apa yang menjadi maksud dan tujuan serta prinsip dari otonomi daerah?
2. Apa yang menjadi kelebihan dan kukurangan dari otonomi daerah?
3. Tujuan
1. Menganalisis kelebihan otonomi daerah dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
2. Menganalisis kekurangan otonomi daerah yang dapat mempengaruhi
efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak positif dan
negatif dari penerapan otonomi daerah.
4. Menyajikan studi kasus untuk menggambarkan kelebihan dan kekurangan
otonomi daerah dalam situasi nyata.
5. Memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan implementasi
otonomi daerah dan mengatasi tantangan yang terkait.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Otonomi Daerah
1. Definisi Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan
kewenangan dan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan
internalnya sendiri, termasuk pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya,
dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Otonomi daerah
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam
mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
lokal, dengan tetap mempertahankan hubungan dengan pemerintah pusat.
Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah mengacu
pada prinsip-prinsip desentralisasi, delegasi, dan devolusi kekuasaan yang
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi pemerintahan,
dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.
Dalam praktiknya, otonomi daerah mencakup berbagai aspek, termasuk
otonomi politik, otonomi ekonomi, otonomi fiskal, dan otonomi administratif.
Otonomi politik melibatkan pengambilan keputusan politik dan pemerintahan
lokal yang independen. Otonomi ekonomi berkaitan dengan kewenangan dalam
pengelolaan sumber daya ekonomi dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal.
Otonomi fiskal melibatkan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya keuangan daerah. Sementara otonomi administratif berfokus pada
kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengaturan aparatur
pemerintah daerah, dan pengambilan kebijakan administratif.
2. Tujuan Otonomi Daerah
a. Memperkuat partisipasi masyarakat: Otonomi daerah bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan
memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, masyarakat
memiliki kesempatan lebih besar untuk ikut serta dalam perencanaan

7. 4
dan pelaksanaan program pembangunan, serta menyampaikan aspirasi
dan kebutuhan mereka kepada pemerintah.
b. Pengembangan potensi lokal: Otonomi daerah bertujuan untuk
mendorong pengembangan potensi lokal di setiap daerah. Dengan
memiliki kewenangan untuk mengelola urusan internal, pemerintah
daerah dapat fokus pada pengembangan sektor ekonomi, sosial,
budaya, dan lingkungan yang unik dan memiliki potensi di wilayah
mereka. Hal ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
c. Peningkatan efisiensi pemerintahan: Otonomi daerah bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan. Dengan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan
masyarakat, kebijakan dan program pemerintah dapat lebih responsif
terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat
setempat. Otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi
pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program
yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan
efisiensi dan kualitas layanan publik yang diberikan.
3. Prinsip otonomi daerah
a. Prinsip Kedekatan: Prinsip ini menekankan pentingnya kedekatan pemerintah
daerah dengan masyarakat yang dilayani. Dengan adanya otonomi daerah,
pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, aspirasi, dan
masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Prinsip kedekatan ini
mendorong pemerintah daerah untuk mendengarkan dan melibatkan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
b. Prinsip Keberagaman dan Keanekaragaman: Otonomi daerah mengakui
keberagaman dan keanekaragaman yang ada di dalam suatu negara atau
wilayah. Prinsip ini mengakui bahwa setiap daerah memiliki karakteristik,
kebutuhan, dan potensi yang berbeda. Dengan memberikan otonomi kepada
pemerintah daerah, prinsip ini memungkinkan pemerintah daerah untuk
mengembangkan kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi lokal.

8. 5
c. Prinsip Subsidiaritas: Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa keputusan dan
tanggung jawab harus diambil pada tingkat pemerintahan yang paling dekat
dengan masyarakat yang terkena dampaknya. Otonomi daerah mendorong
subsidiaritas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
pemerintah daerah untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Prinsip ini
menghindari sentralisasi kekuasaan dan memungkinkan pengambilan
keputusan yang lebih relevan dan efisien.
d. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi: Prinsip ini menekankan pentingnya
pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan tindakan dan
pengelolaan sumber daya kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Dalam
otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki mekanisme
akuntabilitas dan transparansi yang kuat untuk memastikan penggunaan yang
efisien dan bertanggung jawab atas sumber daya yang dimiliki.
e. Prinsip Kerjasama dan Koordinasi: Otonomi daerah tidak berarti isolasi atau
pemisahan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Prinsip kerjasama
dan koordinasi menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah
dan pemerintah pusat, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah
daerah lainnya. Kerjasama dan koordinasi ini diperlukan untuk mengatasi isu-
isu yang melintasi batas wilayah, mempromosikan pembangunan regional
yang seimbang, dan memanfaatkan sinergi antara daerah-daerah.
B. Kelebihan Otonomi Daerah
Kelebihan-kelebihan dari otonomi daerah meliputi:
a. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Otonomi daerah memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Melalui
mekanisme keterlibatan masyarakat, seperti musyawarah desa/kelurahan,
forum perencanaan pembangunan, dan badan legislatif lokal, masyarakat
dapat menyampaikan aspirasi, mengajukan usulan, dan memberikan
masukan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini mendorong

9. 6
partisipasi yang lebih luas dan memberikan legitimasi yang lebih kuat
kepada keputusan pemerintah daerah.
b. Pengembangan Potensi Lokal: Otonomi daerah memberikan kesempatan
bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di
wilayah mereka. Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan
program yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan sumber
daya manusia yang ada di daerah mereka untuk mempromosikan
pembangunan ekonomi, pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan sektor-
sektor lain yang memiliki keunggulan komparatif di daerah tersebut.
c. Responsif terhadap Kebutuhan Daerah: Dengan otonomi daerah,
pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan
yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat
setempat. Mereka dapat merancang kebijakan dan program yang lebih
sesuai dengan konteks lokal, memprioritaskan isu-isu penting di daerah
mereka, dan mengatasi masalah-masalah yang spesifik terkait dengan
wilayah tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik dan relevan kepada masyarakat.
d. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan: Otonomi daerah
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan karena
pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya dan
mengambil keputusan secara mandiri. Mereka dapat merancang kebijakan
yang lebih adaptif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan daerah,
mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menyesuaikan prioritas
pembangunan sesuai dengan kondisi lokal. Otonomi daerah juga
mendorong tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang tersedia.
Dengan adanya kelebihan-kelebihan ini, diharapkan bahwa otonomi daerah
dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat, mengembangkan potensi lokal, meningkatkan responsivitas
pemerintah daerah terhadap kebutuhan daerah, serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.

10. 7
C. Kekurangan Otonomi Daerah
Beberapa kekurangan yang dapat terjadi dalam implementasi otonomi daerah
adalah sebagai berikut:
a. Ketimpangan Antar Daerah: Salah satu kekurangan utama dari otonomi
daerah adalah potensi terjadinya ketimpangan antar daerah. Beberapa
daerah mungkin memiliki sumber daya yang lebih melimpah, akses yang
lebih baik terhadap infrastruktur, atau kondisi ekonomi yang lebih baik
dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dapat menyebabkan
kesenjangan pembangunan antar daerah yang semakin memperburuk
disparitas sosial-ekonomi antar wilayah.
b. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Tidak semua pemerintah
daerah memiliki sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur yang
memadai untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Beberapa
daerah mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal pendapatan,
kemampuan teknis, dan kapasitas administrasi. Keterbatasan ini dapat
menghambat kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan publik
yang memadai dan mengimplementasikan kebijakan dengan efektif.
c. Risiko Fragmentasi dan Konflik: Otonomi daerah dapat mengakibatkan
fragmentasi kepentingan dan terjadinya konflik antara pemerintah daerah.
Setiap daerah memiliki kebebasan untuk merancang dan melaksanakan
kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, yang dapat
menyebabkan perbedaan pendekatan dan prioritas antara daerah satu
dengan yang lain. Hal ini dapat menghambat koordinasi dan kerjasama
antar daerah serta meningkatkan potensi terjadinya konflik antardaerah.
d. Kurangnya Koordinasi Antar Daerah: Otonomi daerah dapat
menghadirkan tantangan dalam koordinasi antara pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah daerah satu dengan yang
lain. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menghambat pelaksanaan
kebijakan yang komprehensif, menghambat perencanaan pembangunan
yang terpadu, dan mengurangi efisiensi dalam penggunaan sumber daya
yang terbatas.

11. 8
Dalam mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, diperlukan upaya yang
komprehensif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku
kepentingan terkait. Langkah-langkah seperti pemberian dana bagi hasil yang
lebih adil, penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan koordinasi
antardaerah, dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu mengatasi
kekurangan-kekurangan yang terkait dengan otonomi daerah.
D. Upaya Peningkatan Otonomi Daerah
Untuk meningkatkan otonomi daerah dan mengatasi kekurangan yang mungkin
terjadi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
a. Penguatan Sumber Daya dan Kapasitas Daerah: Pemerintah pusat perlu
memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan sumber daya dan
kapasitas pemerintah daerah. Ini dapat dilakukan melalui alokasi dana
yang memadai untuk daerah yang memiliki keterbatasan finansial,
pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah, serta
pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Penguatan
sumber daya dan kapasitas akan membantu pemerintah daerah dalam
mengelola urusan pemerintahan dengan lebih efektif.
b. Meningkatkan Koordinasi Antar Daerah: Penting untuk meningkatkan
koordinasi antar pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah.
Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dan berbagi pengalaman
baik melalui forum-forum regional atau nasional. Hal ini akan
memungkinkan pertukaran informasi, pelaksanaan program bersama, dan
koordinasi dalam merumuskan kebijakan yang saling terkait antar daerah.
Koordinasi yang baik akan membantu mengurangi risiko fragmentasi dan
konflik antardaerah.
c. Perbaikan Regulasi dan Kebijakan: Evaluasi dan perbaikan terhadap
regulasi dan kebijakan terkait otonomi daerah perlu dilakukan secara
terus-menerus. Regulasi dan kebijakan yang mendukung otonomi daerah
haruslah jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi
pemerintah daerah. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam
merumuskan kebijakan dan melaksanakannya dengan efektif. Selain itu,

12. 9
pemerintah pusat perlu memastikan bahwa regulasi yang ada tidak
memberikan hambatan atau pembatasan yang berlebihan bagi pemerintah
daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya.
d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Otonomi daerah seharusnya juga
didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan dan pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu
menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat,
seperti forum konsultasi publik, dialog antara pemerintah dan masyarakat,
serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Partisipasi
masyarakat akan memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil dan
membantu dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh
masyarakat secara lebih efektif.
Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut, diharapkan otonomi
daerah dapat berjalan lebih baik, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam
mengelola urusan pemerintahan, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata
dari adanya otonomi daerah.

13. 10
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Otonomi daerah memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami
dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kelebihan otonomi daerah
meliputi penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan potensi lokal,
responsif terhadap kebutuhan daerah, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas
pemerintahan. Namun, otonomi daerah juga memiliki kekurangan seperti
ketimpangan antar daerah, keterbatasan sumber daya dan kapasitas, risiko
fragmentasi dan konflik, serta kurangnya koordinasi antar daerah.
Dalam menghadapi kekurangan-kekurangan tersebut, perlu dilakukan upaya
peningkatan otonomi daerah. Penguatan sumber daya dan kapasitas daerah,
peningkatan koordinasi antar daerah, perbaikan regulasi dan kebijakan, serta
peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah-langkah yang dapat diambil.
Dengan melakukan upaya tersebut, diharapkan otonomi daerah dapat berjalan
lebih baik, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengelola urusan
pemerintahan, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari adanya
otonomi daerah.
B. Saran
a. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus dalam penguatan
sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah. Hal ini meliputi alokasi
dana yang memadai, pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintah
daerah, serta pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
b. Diperlukan peningkatan koordinasi antar daerah untuk mengatasi risiko
fragmentasi dan konflik. Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama,
berbagi pengalaman, dan koordinasi dalam merumuskan kebijakan yang
saling terkait antar daerah.
c. Regulasi dan kebijakan terkait otonomi daerah perlu dievaluasi dan
diperbaiki secara berkala. Regulasi yang mendukung otonomi daerah
haruslah jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi

14. 11
pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa regulasi
yang ada tidak memberikan hambatan atau pembatasan yang berlebihan
bagi pemerintah daerah.
d. Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah
daerah perlu menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif
dan melibatkan mereka secara luas.
e. Diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam
meningkatkan otonomi daerah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan
terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan
sektor swasta.
Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan otonomi
daerah dapat berjalan lebih baik, memberikan manfaat nyata bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

15. 12
DAFTAR PUSTAKA
Prasojo, E. (2017). Otonomi Daerah di Indonesia: Kekuatan dan Kelemahan.
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 3(2), 159-169.
Manullang, A. (2018). Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Otonomi Daerah
di Indonesia. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 5(2), 157-172.
Hardiman, F. (2019). Evaluasi Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia:
Kekuatan dan Kendala. Jurnal Politik, 4(2), 177-190.
Santoso, A. B., & Nurdiono, S. (2018). Otonomi Daerah: Kelebihan dan
Kekurangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Administrasi
Negara, 4(1), 14-27.
Puspitasari, D. W., & Rahmawati, I. (2019). Otonomi Daerah: Evaluasi
Kelebihan dan Kekurangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal
Studi Pemerintahan, 8(1), 65-76.
Suhandi, I. A., & Soesanto, H. (2017). Penguatan Otonomi Daerah: Evaluasi
Kelebihan dan Kekurangan dalam Perspektif Pemerintahan Daerah. Jurnal
Birokrasi dan Kebijakan Publik, 14(2), 77-88.
Hikmah, N. (2018). Otonomi Daerah: Kelebihan, Kekurangan, dan Tantangan
dalam Penguatan Pemerintahan Daerah. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
Publik, 5(2), 167-180.
Mardani, D. (2019). Otonomi Daerah: Kelebihan, Kekurangan, dan Implikasinya
terhadap Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik,
3(1), 1-12.