Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan negara lain. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini mengalami perubahan sejak UUD 1945 hingga saat ini.

1. Kelompok 7
1. Arif Rahman
2. Lulu Oktaviani
3. Maryati
4. Selvia Auldre
5. Sebastian Pascal
6. M.Fatchur Rozy

2. A. Sistem Pemerintahan
1. Pengertian Sistem pemerintahan
pemerintahan adalah struktur dan
mekanisme kekuasaan dalam suatu negara,
yang merupakan campuran untuk pekerjaan
yang bermacam-macam. Pekerjaan tersebut,
meliputi pengusahaan umum, pelaksanaan
pekerjaan umum, pengawasan kegiatan
rakyat, dan pengetahuan kedudukan hukum
rakyat.

3. 2. Macam-macam sistem
pemerintahan
a. Pengertian Sistem pemerintahan presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, dikenal adanya
sistem memisahan kekuasaan antara badan eksekutif, yudikatif,
dan legislatif, atau mengembangkan ajaran trias politica dari
montesquieu. Pelaksanaan pemerintahan (eksekutif) diserahkan
kepada presiden, pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau
pengadllan (yudikatif) menjadi tanggung jawab mahkamah agug,
sedangkan kekuasaan untuk membuat UU (legislatif) berada
ditangan rakyat bandan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).

4. 3. Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial
a. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan
(separation of power)
b. Dikepalai oleh seorang presiden selaku
pemegang kekuasaan eksekutif (kepala
pemerintah sekaligus sebagai kepala negara)
c. Eksekutif dipilih rakyat, baik melalui pilihan
secara langsung maupun idak langsung (melalui
badan perwakilan).
d. Preiden mempunyai hak prerogatif untuk
mengangkat dan memberhentikan pra
pembantunya (menteri).
e. Presiden beserta kabinetnya tidak
bertanggungjawab kepada parlemen (DPR).

5. 4. Fugsi Presiden menurut UUD
1945 sebagai berikut
1. Sebagai kepala negara, presidan melakukan
fungsi simbolis dan seremonial mewakili
bangsa dan negara.
2. sebagai kepala pemerintahan, presiden
bertugas memimpin kabinet dan birokrasi
dalam melaksanakan kebijakan umum
3. Sebagai kepala eksekutif, yang salah satu
tugasnya adalah mengajukan rancangan
undang-undang kepada legislatif.
4. Sebagai panglima teringgi angkatan darat,
angkata laut, dan angkatan udara.
5. Sebagai pemimpin dalam perumusan
kebijakan luar negeri.

6. 4. Kelebihan yang dimiliki
oleh sistem pemerintahan
presidensial antara lain:
1. Kedudukan pemerintahan lebih stabil karena tidak dapat di
jatuhkan oleh parlemen dalam masa jabatanya
2. Penyusunan program/rencana kerja mudah disesuaikan
dengan masa jabatan yang dipegang eksekutif
3. Pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk
melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh krisi kabinet.
4. Dapat mencegah terjainya pemusatan kekuasaan pada satu
badan.

7. 5. Kekurangan yang dimiliki oleh
sistem pemerintahan presidensial
antara lain:
1. Seringkali muncul keputusan yang tidak
tegas karena hampir setiap keputusan
merupakan hasil tawar menawar
antara legislatif dan eksekutif
2. Pengambilan kekuasaan sering
mmbutuhkan waktu yang cukup lama

8. b. Sistem pemerintahan Parlementer
Ciri-ciri pemerintah Parlemeter antara lain
1. Didasarkan pada prinsip kekuasaan yang menyebar
(diffusion of power)
2. Eksekutif (perdana menteri, kanselir) dipilih oleh
kepala negara yang telah memperoleh persetujuan dan
dukungan oleh mayoritas parlemen.
3. Kekuasaan legislatif (dewan perwakilan rakyat) lebih
kuat daripada kekuasaan eksekutif (perdana
menteri/kanselir), sehingga kabinet-kabinet harus
mempertanggungjawabkan semua tindakanya kepada
dewan perwakilan rakyat
4. Program-program kebijaksanaan kabinet harus
diseuaikan dengan tujuan politik sebagian besar
anggota parlemen
5. Kedudukan kepala negara hanya sebagai lambang atau
simbol yang tidak dapat di gaggu gugat

9. Kelebihan yang dimilikioleh sistem
pemerintahan parmenter, antara lain:
1. Menteri-menteri yang diangkat merupakan
kehendak dari suara terbanyak di perlemen
sehingga secara tidak langsung merupakan
kehendak rakyat.
2. Menteri-menteri akan lebih hati-hati dalam
menjalankan tugasnya karena setiap saat
dapat dijatuhkan oleh parlemen.
3. Mudah tercapai penyesuaian pendapat antara
badan eksekutif dengan badan legislatif.

10. Kelemahan sistem pemrintahan
parlementer, antara lain:
1. Sering terjadi pergantian kabinet seingga
kebijakan politik negara menjadi labil.
2. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil karena
setiap saat dapat diberhentikan oleh parlemen
melalui mosi tidak percaya.
3. Oleh karena adanya pergantian eksekutif yang
mendadak, sering kali eksekutif tidak dapat
menyelesaikan program kerj a yang telah
disusunnya.

11. B.Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
di Indonesia
Pemerintahan republik adalah suatu pemerintahan dimana seluruh
rakyat atau bagian rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi
didalam negara.
Di dalam undang-undang 1945 mengatur mengenai sistem
pemrintahan indonesia yang berisi bahwa:
1. indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaats)
2. Sistem konstitusional, yang berarti pemerintahan yang
berdasarkan atas sistem konstitusi(hukum dasar) bukan
bersifat kekuasaan yang tidak terbatas (machtstaats).
3. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang
tertinggi.
4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan
rakyat
5. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara
tidak bertanggungjawab kepada dewan perwakilan rakyat
6. Dewan perwakilan rakyat tidak dapat dibubarkan oleh
presiden.

12. Struktur pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3
cabang, yaitu :
1.Legislatif
2.Eksekutif
3.Yudikatif
Ketiga kekuasaan tersebut melaksanakan
mekanisme kekuasaan dalam suatu negara sehingga
pemerintahan yang ada di Indonesia mempunyai tugas
sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Yaitu legislatif
membuat undang-undang . Eksekutif melaksanakan undang-
undang dan Yudikatif mengadili atas pelanggaran terhadap
pelaksanaan undang-undang.

13. Selain itu, Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN)yang
menjadi patokan apa yang harus dikerjakan oleh presiden
dan sebagai mandat taris Mpr juga tidak ada lagi
Oleh karena itu,lembaga-lembaga negara dalam sistem
pemerintahan Indonesia sekarang ini adalah sebagai
berikut:
1. Majelis permustawaratan rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Presiden
4. Badan pemeriksa keuangan
5. Mahkamah konstitusi
6. Mahkamah agung
7. Komisi yudisial
8. Dewan perwakilan daerah

14. 1. Majelis permusyawaran rakyat(MPR)
terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah
yang dipilih melalui pemilihan umum . Mpr hanya memberhentikan presiden
atau wakil prsiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang, MPR
mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan UUD
2.Dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga tinggi negara di pilih melalui
pemilu . DPR mempunyai fungsi legislasi,anggaran,dan pengawasan. Hak yang
dimilki DPR adalah hak interpelasi,hak angket,hak menyatakan pendapat dan
hak imunitas.
3.Presiden di Indonesia di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Presiden di Indonesia berfungsi sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan karena sistem pemerintahan di indonesia presidensial.
Presiden atau wakil presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya oleh
MPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
a. pengkhianatan
b. korupsi
c. penyuapan
d. tindakan pidana berat
e. perbuatan tercela, serta
f. terbuti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

15. Presiden memiliki kewenangan sebagai berikut :
a. memegang kekuasaan pemerintahmenurut UUD.
b. mengajukan rancangan UUD kepada DPR
c. menetapkan kewenangan pemerintah
d. Memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut,
dan angkatan udara.
e. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang serta membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
f. Menyatakan keadaan bahaya.
g. Mengangkat duta dan konsul dengan memerhatikan
pertimbangan mahkamah agung.
h. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan
pertimbangan mah kamah agung.
i. Memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan
pertimbangan DPR
j. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan , yang
di atur Undang-undang
k. Dalam hal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan
peraturan-peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.

16. 4. Badan pemeriksa keuangan (BPK)
BPK adalah Suatu badan yang berfungsi memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Hasil pemeriksaan keuangan.
negara di serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

17. 5. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam tahta
pemerintahan dan sistem ke tatanegaraan indonesia. Kewenangan yang di miliki oleh
MK
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang putusannya bersifat vinal
untuk
masalah-masalah sebagai berikut:
A. menguji UU terhadap UUD 1945.
B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan
oleh UUD 1945.
C. Memutuskan pembubaran partai politik.
D. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
E. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden
atau wakil presiden.
MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memeutus pendapat DPR bahwa
presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa,
penghianatan terhadap negra, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.
Syarat-syarat menjadi hakim konstitusi sebagai berikut:
a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
b. Adil
c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata negaraan.
d. Tidak merangkap sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha,
arvokat, dan pegawai negeri.

18. 6. Mahkamah Agung (MA)
Badan atau lembaga negara tersebut adalah mahkamah agung dan
badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan keadilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer , lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi.
Tugas dan wewenang mahkamah agung, sebagai berikut
A. Mengadili pada tingkat prestasi.
B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang.
C. Mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh
undang-undang.

19. 7. Komisi Yudisial (KY)
lembaga baru di indonesia. Kewenangannya adalah
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalm ramerupakanngka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran hati, serta perilaku
hakim. Anggota komisi yudisial diangkat dan di berhentikan
oleh presiden dengn persetujuan dewan perwakilan rakyat.

20. 8. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD)
DPD dipilih melalui pemilu yang di selenggarakan oleh komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Anggota DPD dipilih seetiap
provinsi , jumlahnya sam , dan jumlah seluruh, anggota DPD, tidak boleh lebih
dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD persidang sedikitnya sekali dalam
setahun
Tugas dan wewenang dari dewan perwakilan daerah (DPD), antara lain
mengajukan kepada DPR dan ikut membahas mengenai hal-hal sebagai
berikut :
a) Mengajukan rancangan UU mengenai atau yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah , pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya. Dan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
b) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan dan
belanja negara (RAPBN), RUU berkaitan dengan pajak, RUU yg berkaitan
dengan pendidikan, dan RUU yang berkaitan dengan agama.

21. C. Sistem Pemerintahan Yang Berlaku di
Indonesia dan negara lain
1. Sejarah sistem pemerintahan diindonesia
Berikut beberapa sistem pemerintahan yang
pernah berlaku di indonesia
a. Sistem pemerintahan indonesia pada periode
UUD 1945 setelah proklamasi
b. Sisitem pemerintahan indonesia pada periode
konstitusi RIS (republik indonesia serikat)
c. Sistem pemerintahan indonesia pada periode
tahun 1950 sampai kembalinya kepada
UUD1945

22. 2. Pengaruh sistem pemerintahan suatu negara
terhadap negara lain
Negara yang paling terkenal dan berhasil dengan
sistem pemerintahan presidensial adalah amerika serikat,
sedangkan negara yang paling terkenal dan berhasil dengan
sistem pemerintahan perlementer adalah inggris.
Kedua bentuk sistem pemerintahan tersebut merupakan
perwujudan dari trias poitika atau pembagian kekuasaan
dan mengacuh pada teori separation of power dari montes
quieu yaitu;
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-
undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan
undang-undang
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan menegakan
undang-undang

23. 3. Menentukan pilihan pelaksanaan sistem pemerintahan
yang berlaku di indonesia
Sistem pemerintahan yang berlaku di
indonesia sekarang ini adalah sesuai dengan
UUD negara republik indonesia tahun 1945
(amandemen), yaitu sistem pemerintahan
presidensial, dengan tiga kamar yaitu majelis
permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan
rakyat, dan dewan perwakilan daerah. Sistem
politik yabg di anut adalah demokrasi.
Sebagai warga negara yang baik, kita
harus selalu berupaya memahami prinsif-prinsif
sistem pemerintahan dan politik yang di anut
dalam konstitusi atau UUD 1945 (yang sudah
diamandemen).

24. Perundang-undangan yang mengalami perubahan
atau pergantian bahkan dihilangkan dalam
kehidupan ketata negaraan indonesia adalah
sebagai berikut;
a. UU No.5 tahun 1945 tentang referendum.
a. Undang-undang dibidang politik (UU
susduk MPR/DPR/DPRD, UU pemilihan
umum, UU partai poli katetapan MPR
IV/MPR/1983 tentang referendum.
b. tik dan golongan karya)
d. UU No.5 tahun 1974 tentang
pemerintahan di daerah , di ganti dengan
UU No.22 thn 1999 dan UU No.25 thn
1999 yang sering di sebut sebagai UU
tentang otonomi daerah.

25. Proses demokrasi umunya melalui 3 periode yaitu :
a. Periode pengehiran rezim nondemokrasi
b. Pengukuhan rezim demokrasi yang di tandai dengan
dilaksanakan nya pemilu tahun 1999 dengan sistem
multi partai
c. Pengkonsolidasian sistem yang demokrasi di tandai
dengan adanya pembenahan struktur ketatanegaraan
indonesia, misalnya dengan di bentuknya paket di UU
di bidang politik.

26. • Terkait dengan penegasan sistem pemerintahan negara
indonesia,pasal-pasal dari UUD 1945 yang di amandemen
pada periode 1 adalah
a. Pasal 5 ayat 1 , menegaskan “ presiden berhak mengajukan
rancangan UU kepada dewan perwakilan rakyat “.
b. Pasal 7 menegaska, “Presiden dan wakil presiden memegang
jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan”.
c. Pasal 17 ayat (2) menyatakan, “menteri-menteri diangkatdan
di berhenntikan oleh presiden”
d. Pasal 20 ayat (1) menyatakan, “ dewan perwakilan rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang

27. pemberhentian presiden dan wakil presiden ini
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti
melakukan tiga pelanggaran hukum yang berupa ;
a. pengkhianatan terhadap negara
b. Korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau
perbuatan tercela
c. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden dan/ wakil presiden

28. 4. Pemerintahan yang Stabil
Pemerintahan yang stabil menurut penerapan nilai-
nilai demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Herry
B.Mayo sebagai berikut;
a. Menyeesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
suatu masyarakat yang sedang berubah.
c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
d. Mambatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
e. Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman.
f. Menjamin tegaknya keadilan.

29. Pemerintahan yang stabil tidak lepas dari adanya
pemerintahan yang legitimated. Arttinya perubahan
yang terlegitimasi. Tertelegitimasi adalah pemerintahan
yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan
dari rakyat sehingga pemerintah yang berlegitimasi
sangat erat kaitannya dengan cara pemerintah dalam
memperoleh dan menggunakan kekuasaannya
Adapun prinsip-prinsip kerja sama antarnegara
yaitu;
a. Kerjasama yang dilakukan harus menguntungkan
b. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
c. Mengakui dan menghormati kedaulatan masing-
masing negara.
d. Hidup berdampingan secara damai.

30. Terima kasih
