1. PAPARAN NASKAH
OPTIMALISASI KEMAMPUAN PERSONIL SUBDITFASHARKAN DALAM RANGKA
MEMELIHARA, MERAWAT DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH TENTANG HARWAT KAPAL PATROLI DIREKTORAT POLISI
PERAIRAN POLDA JAMBI.
Oleh :
AKBP DADANG DJOKO KARYANTO

2. OPTIMALISASI KEMAMPUAN PERSONIL SUBDITFASHARKAN DALAM RANGKA MEMELIHARA, MERAWAT DAN
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TENTANG HARWAT KAPAL POLISI
PATROLI DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI.
SUBYEK METODE OBYEK
Dirpolair
Wadirpolair
Kasubditfasharkan
1. Konsep SWOT
2. Teori Manajemen
3. Teori Manajemen
Strategi
4. Teori Kinerja
5. Teori
Pengembangan
SDM
1.Para Kasi Staf
Fasharkan
2. Para Pamin Staf
Fasharkan
3. Bintara Staf
Fasharkan
4. Para Komandan
Kapal & ABK-nya
FAKTOR-2 YG MEMPENGARUHI
INTERN EKSTERN
1.Kuantitas Pers belum sesuai DSP
2.Kualitas kemampuan & ketrampilan masih
sangat terbatas
3.Dukgar masih relatif kecil
4.Sarpras yang terbatas shg tidak mendukung
beban pekerjaan yg banyak
5.Belum terdukungnya anggaran pengadaan
1.Pertelahaan anggaran Ditpolair Polda Jambi
2015 untuk diusulkannya adanya perubahan
anggaran terkait harwat kapal sebagaimana yang
tertera didalam standar biaya Polri tahun 2014
telah dikirim.
2. Sistem Buttom up, yaitu menggali segala
permasalahan dari bawah untuk
disampaikan sebagai bahan perencanaan
K O N D I S I
A W A L
K O N D I S I
A W A L
INDIKATOR
1.Biaya harwat 5(lima)
thn sblmya tidak sesuai
dengan standar biaya
umum dilingkngn Polri ;
2.Kurun waktu 5(lima)
tahun kebelakang
terdapat 2(dua) unit
kapal dalam kondisi RB
, sudah diusulkan
disposal;
3.Pengadaan barang dan
jasa pemerintah di
Ditpolair tidak didukung
oleh anggaran
KEMAMPUAN PERS
SUBDITFASHARKAN
BELUM OPTIMAL
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
FEED BACK
INSTRUMENTAL INPUT
1. UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas
Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah
4. Kep Kapolri nomor: Kep/523/VII/2013 tgl 24 Juli 2013; Kep Kapolri nomor:
Kep/6060/X/2010 tgl 05 Oktober 2010;
INDIKATOR
1. Biaya harwat
tahun
kedepannya
sesuai dengan
standar biaya
umum
dilingkungan
Polri ;
2. Kurun waktu
tahun
kedepannya
keberadaan
2(dua) unit kapal
(2001 & BS)
dalam kondisi
RB , sudah
disposal;
3. Kinerja berbasis
anggaran,
kegiatan
pengadaan
KEMAMPUAN PERS
FASHARKAN
YANG OPTIMAL

3. ALUR PIKIR
KONDISI AWAL
KEMAMPUAN PERS
SUBDITFASHARKAN
BELUM OPTIMAL
1. UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 ttg Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas
Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah
4. Kep Kapolri nomor: Kep/523/VII/2013 tgl 24 Juli 2013; Kep Kapolri
nomor: Kep/6060/X/2010 tgl 05 Oktober 2010;
5. Permenkeu RI nomor 53/PMK.02/2014 ttg Standar biaya masukan
T.A.2015
SUBDITFASHARK
AN MAMPU
MELAKSANAKAN
GIAT HARWAT
KAPAL SCR
PROFESIONAL
UPAYA
1.Penambahan, Jmlh
Personil, sesuai dg DSP
2.Pengembangan
Kemampuan Pers &
bersetifikasi pengadaan,
ahli perkapalan
3.Membuat produk pertelaan
ttg dukgar & usulan scr
buttom up ke Biro Rena;
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
- INTERNAL
- EKSTERNAL
KONDISI YG
DIHARAPKAN
:KEMAMPUAN PERS
FASHARKAN
YANG OPTIMAL
DATA AWAL :
1.Jumlah pers 6;
2.Terbatas puan
harwat kapal
3.Inventaris dock
kapal polair tidak ada;
4.Kegiatan
pengadaan tidak ada
dukgar
YAN PRIMA DITPOLAIR
POLDA JAMBI BLM
MAKSIMAL
KONDISI SAAT INI
1. Agar Dirpolair mengajukan usulan kepada Kpolda Jambi
melalui Karo SDM untuk melaksanakan pelatihan
tentang perpres nomor 54 tahun 2010 dan perpres
nomor 70 tahun 2012 tentang prbhn atas perpres nomor
54 tahun 2010 tntng pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang didkng oleh anggaran;
2. Agar diusulkan untuk mengisi jabatan struktural yang
kosong pada unit kerja subditfasharkan Ditpolair Polda
Jambi, terutama jabatan para kasi (kepala seksi) antara
lain kasi fasilitas job kompol, kasi harkan job kompol,
dan para pamin staf subditfasharkan dengan
kepangkatan IPDA/ IPTU/AKP;
3. agar Dirpolair melalui Kasubbagremin terutama dibagian
perencanaan membuat tulisan ditandatangani oleh
Dirpolair Polda Jambi yang isinya berupa saran
pendapat tentang cela dan kelemahan dalam produk
Norma indek dilingkungan Polri
OPTIMALISASIOPTIMALISASI KEMAMPUAN PERS SUBDITFASHARKAN DALAM RANGKA MEMELIHARA, MERAWAT
DAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TENTANG HARWAT KAPAL
PATROLI DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI.
1.Sumber daya manusia belum
sesuai dengan
kompetensinya;
2.Dukgar belum sesuai dgn
norma indeks Polri;
3.Sarpras Kapal belum
maksimal, kelengkapan dock
kapal Polair belum dimiliki
REKOMENDASI

4. Dari judul Naskah Karya Perorangan tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah
Bagaimanakah optimalisasi kemampuan subditfasharkanditpolair dalam rangka memelihara, merawat dan
menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya di wilayah hukum polda jambi?
Dari judul Naskah Karya Perorangan tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah :
1). Bagaimana mengoptimalkan kemampuan subditfasharkan Ditpolair Polda Jambi?
2). Bagaimana Tata kelola Subditfasharkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan
dan penyelenggaraan pengadaan jasa lainnya yangbaik ?
3). Bagaimana ketentuan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun
2012 tentang perubahan kedua atas Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah ?
Dit Polair Polda Jambi dengan alat apung/kapal sebagai sarana (alat utama) patroli harus mampu
mencegah dan menanggulangi setiap gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah perairan. Oleh karena
itu relevan dengan kondisi tersebut diatas, hal yang sangat tendensius untuk segera dilakukan adalah
dengan meningkatkan kemampuan subditfasharkan dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
(harwat) kapal guna mendukung tugas pokok fungsi polair dalam meningkatkan pelayanan prima
sehingga akan terwujud stabilitas kamtibmas di wilayah perairan Jambi.

5. MAKSUD
Untuk memenuhi persyaratan seleksi Sespimmen Polri Dikreg ke-55 TA. 2015.
TUJUAN
Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan memelihara, merawat dan menyelenggarakan
kegiatan pengadaan jasa lainnya saat ini;
Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi subditfasharkan ditpolair dalam
kegiatan memelihara, merawat dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya di
wilayah hukum Polda Jambi tersebut;
Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal subditfasharkan ditpolair dalam melaksanakan
memelihara, merawat dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya .
Memformulasikan optimalisasi kemampuan subditfasharkan ditpolair dalam memelihara, merawat
dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan jasa lainnya pada lingkup satker Ditpolair Polda
Jambi;
Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa fasharkan dengan baik dan benar serta
sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. KONSEP ANALISA
SWOT
TEORI
MANAJEMEN
TEORI
MANAJEMEN
STRATEGI
TEORI
KINERJA
TEORI
YAN PRIMA

7. PENGADAAN BUKU CEK HARW
MENGOPTILKAN
POTENSI SDM YG ADA
NO JABATAN
PANGKAT
ESELON
DSP RIIL
KET
1 KASUBDITFASHARKAN AKBP IIIA2 1 1 1
2 KASI FASILITAS KOMPOL IIIB 1 - -1
3 PAMIN IP/PNS IIIA/B IVB 2 1 -1
5 BAMIN/ BANUM BA/PNS II/I - 5 2 -3
6 KASIHARKAN KOMPOL IIIB 1 - -1
7 PAMIN IP/PNS IIIA/B IVB 2 - -2
8 BAMIN, BANUM BA/PNS II/I - 5 2 -3
JUMLAH 17 6 -10
NO
DIKJUR
JUMLAH
NO
DIK UMUM
JUMLAH
PA BA PA BA TA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Suspariksa Laut 1 -
1
SMU 6 97 192 Dasar Polair 7 34
3 Idik Polair 3 8
4 ANT - V 2 7
5 ATT – V - 2
6 Harwat kapal - 6
2 D 3 - - 17 Reserse 1 1
8 Intel 2 1
9 SAR - 6
3 STRATA 1 6 5 -
10 Komlek - 5
11 Brimob 1 -
12 Keuangan - 1
3 STRATA 2 3 1 -13 Binmas 1 -
14 Labfor 1 -
PELAKS TUGAS &
MINIMALIS
KESALAHAN

8. NO KEGIATAN DIPA RKA-KL JUMLAH (Rp) KET
1 Kegiatan Harwat Kapal Ta.2009
Dipa Rka-Kl TA.2009 Sejumlah Rp
46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta
Rupiah
Rp 46.000.000 (Empat
Puluh Enam Juta Rupiah
Pl (Pengadaan Langsung)
2 Kegiatan Harwat Kapal Ta.2010 Dipa Rka-Kl TA.2010 Sejumlah
Rp.81.224.500
Rp.81.224.500 Pl (Pengadaan Langsung)
3 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2011 Dipa Rka-Kl T A.2011 Sejumlah
Rp.90.727.000
Rp.90.727.000 Pl (Pengadaan Langsung)
4 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2012 Dipa Rka-Kl TA.2012 Sejumlah
Rp.108.017.000
Rp.. 108.017.000 Pl (Pengadaan Langsung)
5 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2013 Dipa Rka-Kl TA.2013 Sejumlah
Rp. 96.700.000
Rp. 96.700.000 Pl (Pengadaan Langsung)
6 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2014 Dipa Rka-Kl TA.2014 Sejumlah
Rp.85.000.000
Rp.85.000.000 Pl (Pengadaan Langsung) =Dukgar
Rp.85 Juta dgn rincian sbb: C2= 1 Unit
Rp.80.600.000,-, C3= Rp.4.400.000,-
7 Kegiatan Harwat Kapal Ta. 2015
Dipa Rka-Kl. TA.2015 Sejumlah
Rp.269.000.000
Rp.269.000.000
Tender Bebas/LPSE =Dukgar Rp 269
Juta dgn rincian sbb:
C2=Rp.33.666.666,- X 6 Unit =Rp.202
Juta.
C3=Rp.20 Juta X3 Unit =Rp 60 Juta
2 Unit Perahu Karet =Rp.7 Juta

9. N
O
JENISKAPA
L
JUMLAH
KAPAL
KONDISI KETERANGAN
1
NON
STANDART
1
1 Unit RB dan tidak
Layak/laik Laut
Rencana didisposal dan
telah dilaporkan ke Biro
Sarpras Polda
2 TYPE C-2 8 8 Layak/Laik Laut Baik dan Laik Laut
3 TYPE C-3
4
3 Baik, 1 unit RB (BS –
02, Yamaha 2X 40 PK,
viber), Rencana di
disposal
BS – 02, Yamaha 2X 40 PK,
viber, Rencana Didisposal,
dan telah dilaporkan ke
Biro Sarpras Polda
JUMLAH
13 Unit 11 Unit Layak Laut 2 Unit RB telah diusulkan
didisposal

10. PELUANG
Pertelahaan anggaran Ditpolair Polda Jambi 2015 untuk diusulkannya
adanya perubahan anggaran terkait harwat kapal sebagaimana
yang tertera didalam standar biaya Polri tahun 2014 telah dikirim ke
Kapolda Jambi up.Biro Rena Polda Jambii.
Digulirkannya sistem Buttom up oleh Mabes Polri dalam perencanaan,
yaitu menggali segala permasalahan dari bawah untuk
disampaikan sebagai bahan perencanaan kegiatan kerja tahun
anggaran kedepannya telah dilaksanakan dan selanjutnya
diharapkan adanya suatu perubahan terutama untuk kegiatan
tahun kedepannya.
KEKUATAN
1. Loyalitas & Pengabdian Serta Semangat Kerja
Tinggi Dgn Jumlah Pers Hanya 6 Orang (1
Kasubdit, 1 Pamin Fasilitas, 4 Bamin/Banum;
2. Kondisi Kapal 11 Unit Laik Laut, 2 Unit RB
Diusulkan Disposal;
3. 6 Pers Tsb Tidak Memiliki Susjur Harwat Polair
Kapal Patroli
KELEMAHAN
Kurangnya kualitas dan kemampuan personil tentang fungsi teknis Polair
terutama kualifikasi tenaga pengadaan barang dan jasa pemerintah,
kualifikasi profesional harwat kapal polisi, dan kualifikasi
pengawakansubditfasharkan;
Dukungan anggaran tentang pemeliharaan dan perawatan kapal patroli
sudah mulai bertambah untuk tahun anggaran 2014 sekalipun belum
maksimal;
Belum adanya Bangunan Dockkapal sendiri sehingga pekerjaan
pemeliharaan, perawatan dan perbaikan angkutan air belum
maksimal, karena harus sewa dock galangan kapal milik
masyarakat;
Masih terbatasnya jumlah personil Dit Polair Polda Jambi yang memiliki
kemampuan khusus Tehnika / ahli perbengkelan dan permesinan;
ANCAMAN
Minimalisnya tim ahli dibidang pengadaan barang dan jasa harwat
kapal polisi yang ada di Satker Ditpolair Polda Jambi;
Dukungan anggaran dalam bidang harwat kapal polisi juga sangat
minimalis;
Faktor secara umum kapal polisi patroli buatan pabrikan (dock kapal
BUMN ataupun swasta) yang akan di harwat spekteknya terbuat
dari fiber glass yang sangat rentan mudah pecah;
Kurang minatnya pemborong atau pengusaha proyek setempat untuk
melakukan pekerjaan harwat kapal polisi anggapan mereka bahwa
dana hawat kapal kurang dari 1 miliar adalah proyek pengadaan
yang nilai anggarannya kecil;
Mainset pemborong atau pengusaha proyek beranggapan bahwa
pekerjaan pengadaan yang ada di institusi polisi terlalu ribet dan
meresahkan karena APIP atau inspektorat terlalu detail dalam
mencampuri kegiatan pekerjaan;

11. SUMBER DAYA MANUSIASUMBER DAYA MANUSIA
1.1.KUANTITASKUANTITAS
A.A. Diawaki oleh personil yang memiliki
kuantitas tenaga berijasah dan bersertifikat LKPP
pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian
subditfasharkan diawaki oleh personil yang memiliki
ijasah kemampuan dasar, berijasah ahli mesin, dan
memiliki pengalaman dalam bidang perbengkelan.
BB.. Terisinya seluruh personil yang
mengawaki dalam struktur subditfasharkan
sebagaimana yang tertera dalam Perkap Nomor 22
tahun 2010 tentang SOTK Polda tanggal 28
September 2010, Jakarta, 2010, hal.92.
2.2.KUALITASKUALITAS
A.A. berkemapuan sertifikat tenaga
pengadaan dan berpengalaman sebagai ahli
perbengkelan (ATT)
DUKUNGAN ANGGARANDUKUNGAN ANGGARAN
2.Dukgar mengalami peningkatan sebagaimana
dalam data subbagrenmin dalam rentang 5 (lima)
tahun kebelakang

12. SARANA & PRASARANASARANA & PRASARANA
1. Tidak dimiliknya markas komando tempat perbengkelan dan
dock kapal polisi aset Polri, maka sewa dock kapal dalam
kegiatan pengadaan harwat menjadi alternative pilihan
2.2. Melakukan kegiatan pengadaan pemeliharaan serta
perawatan secara kontinyu atau berkelanjutan terhadap
seluruh materiil dan fasilitas kapal patroli beserta peralatannya,
sehingga usia pakai kapal patroli yang dimiliki dapat bertahan
lama
METODE YG DIGUNAKANMETODE YG DIGUNAKAN
1K1Kegiatan tender pengadaan bebas melalui LPSE, dan
terbuka untuk umum;
2. Subditfasharkan diawaki oleh personil yang secara
kualitas maupun kuantitas sesuai denga DSP
sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri.
..
Lanjutan……….

13. TUJUAN
1. TERCAPAINYA SUMDA
POLAIR DLM
DUKUNG
GIAT HARWAT
2. TERLAKSANANYA
TATA
KELOLA HARWAT YG
PROFESIONAL
SASARAN
1. MENINGKATKAN
SDM ,
ANGGARAN, SARPRAS
& METODE YG
DIGUNAKAN.
2. TATA KELOLA GIAT
HARWAT KAPAL
PERENCANAAN,
PENGORGANISASIAN,
PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN YG
KEBIJAKAN
1. TERDUKUNGNYA
SUMDA HARWAT
2. TERDUKUNGNYA
TATA KELOLA
HARWAT YG
PROFESIONAL
KA-DEK (0-6 BLN )
A.BUAT SOP LELANG
B.BUAT SOP HARWAT
C. BUAT RUP HARWAT
D.BUAT KAK PENGADAAN
HARWAT
E.BUAT HPS
F.BUAT SURAT
PERLTELAAHAN KE BIRO
RENA & RO SDM
KA-DANG (6-1 THN )
A. PERS LIBATKAN
PELATIHAN INTERNAL
B. SELENGGARAKAN
BUKU CEK HARWAT
RUTIN
C.USULKAN DIKJUR &
ANGGARAN
KA-JANG (1-2 THN )
A.KERMA RO SARPRAS
B.IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
C. PERS LAT LPSE
D.TEKAN PELANGGRN
PERS
A
C
T
I
O
N
P
L
A
N
VISI: Meningkatkan
pelayanan prima dalam
rangka melaksanakan
harwat kapal patroli guna
mendukung
sitkamtibmas yang
kondusif di wilayah
perairan Polda Jambi
MISI:1.Meningkatkan
kondisi sumber daya
manusia ; 2.
Meningkatkan tata
kelola yg dapat
mendukung
pelaksanaan tugas

14. 1.1. DLM KATPUAN SUMDA AGAR :DLM KATPUAN SUMDA AGAR :
A. USULKAN RENLAT FT. POLAIR & USULANA. USULKAN RENLAT FT. POLAIR & USULAN
PENGISIAN JABATAN YG MSH KOSONGPENGISIAN JABATAN YG MSH KOSONG
B. AJUKAN ANGGARAN : HARWAT KAPALB. AJUKAN ANGGARAN : HARWAT KAPAL
C. USULAN PENGADAAN SESUAI DG NORMAC. USULAN PENGADAAN SESUAI DG NORMA
INDEKS POLRIINDEKS POLRI
D. MODIFIKASI METODE HARWAT KAPALD. MODIFIKASI METODE HARWAT KAPAL
2.2. MELAKSANAKANMELAKSANAKAN TATA KELOLATATA KELOLA HARWATHARWAT
KAPALKAPAL POLPOLAIR DG :AIR DG :
A. BUATA. BUAT RENREN HARWAT KAPALHARWAT KAPALSESUAISESUAI DATA INVDATA INV
B. PEMBERDAYAAN SUMDAB. PEMBERDAYAAN SUMDA HARWAT KAPALHARWAT KAPAL YGYG
ADAADA
C. MENINGKATKAN TGG JWBC. MENINGKATKAN TGG JWB PERS FASHARKANPERS FASHARKAN
DLM TUPOKSINYA HARWATDLM TUPOKSINYA HARWAT KAPALKAPAL
D. WASDAL UTK TINGKATKAN KINERJA &D. WASDAL UTK TINGKATKAN KINERJA &
KURANGI PELANGGARAN ANGGOTA.KURANGI PELANGGARAN ANGGOTA.
1. PUAN PENYELENGGAAAN SUBDIT
FASHARKAN BLM OPTIMAL, KARENA
BERBAGAI KENDALA & HAMBATAN AL :
A. TERBATASNYA PUAN SDM
B. ALOKASI ANGGARAN HARWAT
BELUM OPTIMAL
C. DUKUNGAN & PUAN SARPRAS
TERBATAS
D. METODE YG DIGUNAKAN BLM
EFEKTIF EFISIEN
2. TATA KELOLA BLM DILAKS SCR OPTIMAL
OLH KRN ITU HRS DIUPAYAKAN SBB :
A. RENPROGAR
B.MENETAPKAN PELAKS PENGADAAN
HARWAT SCR LPSE
C.PEMBERDAYAAN PELAKSANAAN DATA
BUKU CEK HARWAT RUTIN
D. WASDAL GIAT HARWAT RUTIN