Dokumen tersebut membahas tentang aspek etik dan hukum dalam pelayanan keperawatan darurat. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah definisi etik dan hukum dalam konteks pelayanan kesehatan, alasan pentingnya aspek hukum, berbagai kebijakan yang memberikan jaminan hukum terhadap pelayanan darurat seperti UU No. 29/2004 dan UU No. 36/2009, serta peraturan terkait kompetensi dan pelimp

1. Aspek Etik dan Legal dalam
Keperawatan Gawat Darurat
Yunus Elon, S.Kep., Ns, MSN
Fakulty of Nursing
Adventist University of Indonesia
08/21/16 Emergency and Critical Care 1

2. Definisi aspek Etik dan legal
dalam konteks Keperawatan
Gawat darurat
• Etik merupakan prinsip yang menyagkut benar dan salah,
baik dan buruk dalam berhubungan dengan orang lain.
• Etik merupakan studi tentang perilaku, karakter dan motif
yang baik serta ditekankan pada penetapan apa yang baik
dan berharga bagi semua orang.
• Dapat disimpulkan Ethic merupakan istilah yang
digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya
manusia berperilaku , apa yang seharusnya dilakukan
seseorang terhadap orang lain.
08/21/16 Emergency and Kritis 2

3. Alasan pentingnya aspek legal dalm
konteks pelayanan keperawatan
gawat darurat
• Membuat kontrak kerja (Memahami hak dan kewajiban)
• Praktek yang kompeten hanya dilakukan oleh seorang
perawat yang kompeten
• Tambahkan penyuluhan kesehatan dan konseling dalam
pemberian asuhan keperawatan
• Melaksanakan tugas delegasi, sesuai dengan kemampuan
perawat yang akan diberikan delegasi.
• Pastikan semua data didokumentasikan secara benar dan
dikomunikasikan secara jelas.
• Ketenagaan yang adekuat.
08/21/16 Emergency and Kritis 3

4. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran: Pasal 73 ayat
1,2,3
– 1. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau
bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah
yang bersangkutan adalah dokter..
– 2. Setiap orang dularang menggunakan alat… dst
– 3. Ketentuan sebagaimana ayat 1,2 tidak berlaku bagi tenaga
kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangan.
Penjelasan pasal 73 ayat 3: Tenaga kesehatan yang dimaksud antara
lain bidan dan perawat yang diberi kewenagan untuk melakukan
tindakan medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
08/21/16 Emergency and Kritis 4

5. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Menjelaskan
bahwa:
– Pasal 82 tentang pelayanan kesehatan bencana: PELAYANAN
kesehatan dimaksud pada ayat (2): tanggap darurat dan paska
bencana; mencakup pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan
untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih
lanjut.
– Pasal 83 ayat (1) setiap orang yang memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan
nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan
terbaik bagi pasien.
– Ayat (2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki.08/21/16 Emergency and Kritis 5

6. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
 PERMENKES Nomor 148 tahun 2010 tentang ijin
penyelengggaraan praktek perawat antara lain menjelaskan:
Pasal 2; Perawat … Minimim D3 Keperawatan
Pasal 8; Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan
dapat memberikan obat bebas dan atau obat bebas terbatas.
Pasal 9; Perawat dalam melakukan harus sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki.
Pasal 10; Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa
seseorang dan tidak ada dokter ditempat kejadian perawat
dapat melakukan pelayanan diluar kewenangannya.
Dalam melasanakan pelayanan kesehatan harus
mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan
kemungkinan untuk dirujuk
08/21/16 Emergency and Kritis 6

7. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
Pasal 11; dalam melaksanakan praktektek, perawat
mempunyai hak:
Memperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan praktek keperawatan sesuai
standar
Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari
klien
Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi
Menerima imbalan jasa profesi
Memperoleh jaminan perlindungan terhadap
resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya08/21/16 Emergency and Kritis 7

8. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
 Permenkes Nomor 512 tahun 2007 tentang ijin
praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran antara
lain menjelaskan:
Dokter dan dokter gigi dapat memberikan
pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada
perawat, bidan atau nakes lain secara tertulis…
sesuai dengan kemampuan kemmampuan dan
kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan
sesuai ketentuan perundang-undangan.
08/21/16 Emergency and Kritis 8

9. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
 Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan antara lain
menjelaskan bahwa…
1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan
2. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan
sikap tenaga kesehatan sesuai standar profesi
3. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang
tenaga kesehatan
4. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui
partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan diklat/kegiatan ilmiah sesuai bidang
tugasnya
5. Partisipasi tenaga kesehatan dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan
perolehan suatu kredit profesi (skp)
6. Perolehan satuan kredit profesi harus mencapai min 25 skp selama 5 tahun.
7. Jumlah skp ditentukan oleh organisasi profesi
8. Uji kompetensi secara nasional mulai 2012 bagi lulusan baru
08/21/16 Emergency and Kritis 9

10. Berbagai Kebijakan yang Memberikan
Jaminan Hukum Terhadap Pelayanan
Keperawatan Gawat darurat
 Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan antara lain
menjelaskan bahwa…
1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan
2. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan
sikap tenaga kesehatan sesuai standar profesi
3. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang
tenaga kesehatan
4. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui
partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan diklat/kegiatan ilmiah sesuai bidang
tugasnya
5. Partisipasi tenaga kesehatan dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan
perolehan suatu kredit profesi (skp)
6. Perolehan satuan kredit profesi harus mencapai min 25 skp selama 5 tahun.
7. Jumlah skp ditentukan oleh organisasi profesi
8. Uji kompetensi secara nasional mulai 2012 bagi lulusan baru
08/21/16 Emergency and Kritis 9