1. Kata Pengantar
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunianya
sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik dan tepat waktunya. Dalam makalah ini
kami membahas mengenai pro terhadap di sahkannya RUU Keperawatan bagi perawat.
Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah yaitu mata kuliah Legal Ethic In
Nursing yang diberikan oleh dosen pengajar kami. Makalah yang kami buat memang masih jauh
dari kesempuranaan. Kami menyadari banyak keterbatasan ide dan gagasan, serta sistematika
penulisan dalam makalah ini. Dan juga kami menyadari banyak kesalahan-kesalahan dalam
penulisan makalah ini.
Harapan kami, mudah-mudahan makalah ini dapat memenuhi tugas yang diberikan dan
bermanfaat bagi pembaca. Saran dan kritik dari pembaca kami harapkan untuk penyempurnaan
makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.
Malang, Mei 2014
Penulis
ii

2. DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................................................ i
Kata Pengantar ............................................................................................................................ ii
Daftar Isi ...................................................................................................................................... iii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah...................................................................................................... 2
1.3 Tujuan ......................................................................................................................... 3
BAB II Tinjauan Pustaka
2.1 Konsep Keperawatan ............................................................................................... 4
2.2 Keperawaatn Profesional .......................................................................................... 5
2.3 Tindakan Keperawatan dalam Praktek Keperawatan .......................................... 6
2.4 Peran Fungsi dan Tanggung Jawab Perawat ........................................................ 7
BAB III Pembahasan
3.1 Masalah-masalah dalam Praktek Keperawatan ................................................... 9
3.2 Pokok-pokok Materi RUU Keperawaatan ........................................................... 10
3.3 Tantangan Pengesahan RUU Keperawatan ......................................................... 11
3.4 Pentingnya RUU Keperawatan ............................................................................. 12
BAB IV Penutup
IV.1 Kesimpulan ............................................................................................................ 15
IV.2 Saran ...................................................................................................................... 15
Daftar Pustaka .......................................................................................................................... 17
Lampiran ................................................................................................................................... 18
iii

3. BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Jaminan hak asasi manusia di Indonesia semakin kuat pasca amandemen UUD
1945. Khusus dibidang kesehatan, dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ditentukan
bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”. Sebagai salah satu hak asasi manusia, maka perlu diwujudkan dalam bentuk
pemberian upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyeleggaraan
pembangunan kesehatan.
Bentu upaya dalam pembangunan kesehatan dimaksud adalah salah satunya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan tenaga kesehatan maupun
administrasi kesehatan di tempat penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut. Seperti
yang diketahui, ada beberapa jenis yang termasuk dalam kategori tenaga kesehatan, yaitu
dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan lain-lain.
Tenaga kesehatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi
dalam bekerjanya sebuah sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikan, tenaga perawat
sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat juga
memiliki peran penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai
dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya.
Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para
perawat. PPNI pada kongres Nasional kedua di Surabaya tahun 1980 mulai
merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan
hukum bagi profesi tenaga keperawatan. Undang – undang keperawatan.
Terbengkalainya pengesahan undang-undang perlindungan bagi perawat
menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan
yang mereka lakukan dan mereka sering dikriminalisasi oleh oknum polisi. Tumpang
tindih antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan
pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan
kewenangannya.
1

4. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan
ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki.
Tanggal 12 Mei 2008 adalah Hari Keperawatan Sedunia. Di Indonesia,
momentum tersebut akan digunakan untuk mendorong berbagai pihak mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Praktik keperawatan. PPNI menganggap bahwa keberadaan
Undang-Undang akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap
pelayanan keperawatan dan profesi perawat.
Indonesia, Laos, Kamboja dan Vietnam adalah empat Negara Association of
South East Asian Nations (ASEAN) yang belum memiliki Undang-Undang Praktik
Keperawatan. Padahal, Indonesia memproduksi tenaga perawat dalam jumlah besar. Hal
ini mengakibatkan kita tertinggal dari negara-negara Asia, terutama lemahnya regulasi
praktik keperawatan, yang berdampak pada sulitnya menembus globalisasi. Perawat kita
sulit memasuki dan mendapat pengakuan dari negara lain, sementara mereka akan mudah
masuk ke negara kita. Oleh karena itu kami membuat makalah terkait dengan pengesahan
RUU Keperawatan dengan judul “ Pro RUU Keperawaatan, Sah kan RUU Keperawatan”
I.2 Rumusan Masalah
 Apakah konsep Keperawatan ?
 Apakah yang dimaksud dengan keperawatan profesional ?
 Apakah tindakan Keperawatan dalam Praktek Keperawatan ?
 Apa peran, fungsi dan tanggung jawab perawat ?
 Apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam praktek keperawatan ?
 Bagaimana pokok-pokok Materi dalam RUU Keperawaatan ?
 Apa saja tantangan dalam Pengesahan RUU Keperawatan ?
 Bagaimana pentingnya RUU Keperawatan ?
2

5. I.3 Tujuan
Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari makalah ini adalah untuk :
 Mengetahui konsep keperawatan
 Mengetahui yang dimaksud dengan keperawatan profesional
 Mengetahui tindakan Keperawatan dalam Praktek Keperawatan
 Mengetahui peran, fungsi dan tanggung jawab perawat
 Mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam praktek keperawatan
 Mengetahui pokok-pokok Materi dalam RUU Keperawaatan
 Mengetahui tantangan dalam Pengesahan RUU Keperawatan
 Mengetahui pentingnya RUU Keperawatan
3

6. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Keperawatan
Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan kesehatan profesional yang
merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang berlandasan ilmu dan kiat
keperawatan berbentuk layanan bio, psiko, sosia dan spiritual yang komprehensif yang
ditujukan bagi individu, keluarga dan masyarakat baik dalam keadaan sehat maupun sakit,
serta mencangkup seluruh proses kehidupan. (Lokakarya Keperawatan Nasional, 1983).
Berdasarkan konsep keperawatan diatas, terdapat beberapa hal yang merupakan hakikat
atau prinsip dari keperawatan antara lain :
 Keperawatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan
lain di dalam memberikan layanan kesehatan kepada klien. Profesi kesehatan
yang terbanyak jumlahnya dan terdepan dalam memberikan layanan kesehatan
adalah perawat. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan kedudukan
perawat dengan profesi kesehatan lainnya adalah sebagai mitra.
 Keperawatan mempunyai beberapa tujuan, antara lain memberi bantuan yang
paripurna dan efektif kepada klien serta memenuhi kebutuhan dasar manusia
(KDM) klien.
 Fungsi utama perawat adalah membantu klien (dari level individu hingga
masyarakat) baik dalam kondisi sakit maupun sehat, guna mencapai derajat
kesehatan yang optimal melalui pelayann kesehatan. Layanan keperawatan
diberikan karena adanya kelemahan fisik, mental, dan keterbasan pengetahuan
serta kurangmya kemauan untuk dapat melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-
hari secara mandiri.
 Intervensi keperawatan dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan,
mencegah penyakit, menyembuhkan, serta memelihara kesehatan melalui upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilatif sesuai wewenang, tanggung jawab,
etika profesi keperawatan yang memungkinkan setiap orang mencapai
kemampuan hidup sehat dan produkktif.
Prinsip-prinsip keperawatan tersebut menunjukkan bahwa profesi keperawatan
memegang peranan yang penting dalam sistem kesehatan nasional.
4

7. Lalu siapa saja yang disebut perawat? Masyarakat awam menganggap perawat adalah
orang yang bekerja di rumah sakit dengan mengenakan seragam putih-putih. Ada pula
yang mengatakan bahwa perawat adalah orang yang bekerja sebagai pembantu dokter.
Penilaian tersebut terjadi karena ketidakpahaman mereka tentang hakikat perawat. Tidak
sembarang orang bisa disebut perawat. Berdasarkan Kepuusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 647/Menkes/SK/XI/2000 tentang Registrasi dan Praktik
Keperawatan , yang kemudian diperbarui dengan Kepmenkes RI No.
1239/Menkes/SK/XI/2001, dijelaskan bahwa perawat adalah orang yang telah lulus dari
pendidikan perawat, baik dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Definisi perawat ini masih belum mempunyai batasan
tegas karena hanya didasarkan pada telah lulusnya seseorang dari pendidikan keperawatan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2 Keperawaatn Profesional
Pendidikan keperawatan di Indonesia masih bervariasi, mulai dari setingkat
SLTA, DIII, sarjana, bahkan sampai pascasrjana. Beragamnya pendidikan keperawatan
menyebabkan beragam pula sebutan untuk perawat, kemampuan personel perawat, dan
bahkan penilaian terhadap prfesi perawat oleh profesi lain. Karenanya, perlu ada suatu
aturan tentang pengakuan jenjang profesionalisme keperawatan. Saat ini, seseorang
disebut sebagai perawat jika memiliki kualifikasi pendidikan minial DIII Keperawatan
dengan sebutan Ahli Madya Keperawatan.
Keperawatan sebagai profesi mempunyai hak untuk memberikan pelayanan
keperawatan mandiri, baik kelompok maupun perorangan. Tentunya pelaksanaan praktik
keperawatan mandiri tersebut harus ditopang oleh kebijakan pemerintah terkait dengan
perlindungan hukum agar praktik keperawatan mandiri mendapatkan legalitas.
Pemerintah akhirnya membuat dan mengesahkan peraturan yang mengatur registrasi dan
praktik perawat dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
647/Menkes/SK/XI/2000 tentang registrasi dan praktik perawat. Kemudian, dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah, keputusan menteri kesehatan tersebut
disempurnakan dengan keputusan Menetri Kesehatan No. 1239/Menkes/SK/XI/2001
yang mengalihkan kewenangan rekomendasi, perizinan, pembinaan,
5

8. dan pengawasan tenaga keperawatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. Dengan adanya legalitas bagi profesi keperawatan dengan
profesi kesehatan lainnya.
Penerapan keperawatan dalam asuhann keperawatan untuk klien merupakan salah
satu wujud tanggung jawab dan tanggung gugat perawat terhadap klien. Pada akhirnya
penerapan proses keperawatan ini akan meningkatkan kualitas layanan keperawatan pada
klien.
Standar peranan profesional menggambarkan tingkat kompeten dari tingkah laku
dalam peran profesional mencangkup aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan
kualitas asuhan, penampilan peranan, pendidikan, kolega etik, kolaborasi, penelitian dan
penggunaan sumber-sumber.
2.3 Tindakan Keperawatan dalam Praktek Keperawatan
Proses keperawatan merupakan suatu metode yang sistematis dan ilmiah yang
digunakan perawat dalam mencapai atau mempertahankan keadaan bio, psiko, sosio, dan
spiritual yang optimal melalui tahap pengkajian, indentifikasi diagnosis keperawatan,
penentuan rencana keperawatan, implementasi, tindakan keperawatan, serta evaluasi. (
Yura dan Weals, 1983). Proses keperawatan adalah suatu metode yang sistematis untuk
mengkaji respon manusia terhadap masa;ah kesehatan dan membuat rencana
keprerawatan yang bertujuan mengatasi maslaah tersebut. (Carol V.A 1991).
Tindakan keperawatan berupa bantuan yang diberikan karena adanaya kelemahan
fisik dan atau mental keterbatasan pengetahuan serta kurangnya pengetahuan serta kurang
kemauan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Bantuan juga ditujuan
kepada penyediaan pelayanan kesehatan utama dalam usaha mengadakan perbaikan
sistem pelayanan kesehatan sehingga memungkinkan seseorang mencapai kemampuan
hidup sehat dan produktiv tanpa bantuan orang lain.
Dalam menjalankan praktek keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu
pelayanan, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan dan pelatiahan sesuai dengan bidang tugasnya.
6

9. Pelaksanaannya perawatan juga dituntut melukukan peran dan fungsi sebagaimana yang
diharapkan oleh profesi dan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan keperawatan.
2.4 Peran Fungsi dan Tanggung Jawab Perawat.
Terkait dengan registrasi dan praktek perawat, perawat adalah seseorang yang telah
lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kepmenkes RI No.1239 tahun 2001).
Perawat yang melaksanakan praktik mandiri, baik kelompok maupun perorangan,
harus bertindak sesuai dengan kewenangannya. Jangan sampai karena praktik mandiri,
perawat lantas melaksanakan tugasnya melebihi kewenangan yang ada dan tidak sesuai
dengan standar praktik keperawatan. Jika ini terjadi, perawat dapat diajukan ke Majelis
Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) untuk di proses sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
Secara umum, keperawatan mempunyai beberapa tujuan :
Pertama, memberi bantuan yang paripurna den efektif kepada klien. Adapun
prinsip bantuan yang diberikan antara lain bantuan diberikan sesuai dengan tingkat
kemandirian klien dan jangan sampai bantuan yang diberikan itu menimbulkan
ketergantungan yang dominan bagi klien.
Kedua, memnuhi kebutuhan dasar manusia (KDM) klien. Kebutuhan dasar
manusia dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat
memelihara homeostatis, baik fisiologis maupun psikologis. Pengelompokkan kebutuhan
dasar manusia bervariasi di antara para ahli. Dalam keperawatan, hierarki
pengelompokkan kebutuhan dasar manusia yang sering digunakan adalah hierarki
Abraham Maslow yang terdiri atas lima tingkat kebutuhan. Pembahsan ini akan diuraikan
lebih lanjut nanti.
Ketiga, memberi kesempatan kepada semua perawat ntuk mengembangkan
tingkat kemampuan profesionalnya. Maju/mundurnya profesi keperawatan bergantung
pada masing-masing pribadi perawat. Oleh karena itu, perlu ditanamkan rasa persatuan
dan kebersamaan di antara perawat sejak dini, bahu-mambahu memajukan dan
mengembangkan profesi keperawatan.
7

10. Keempat, mengembangkan standar keperawatn yang ada.
Kelima, memelihara hubungan kerja yang efektif dengan semua anggota tim
kesehatan. Penangan kesehatan klien tidak bisa hanya mengandalkan salah satu profesi
saja, melainkan memerlukan kerja sama interdisipliner dari profesi kesehatan lain sebagai
satu kesatuan tim kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, perawat merupakan tenaga
kesehatan terdepan dan paling lama berinteraksi dengan klien. Karenanya, perawat harus
mampu memelihara kerjasama yang efektif dengan semua anggota tim kesehatan,
begitupun sebaliknya.
Keenam, menciptakan iklim yang menunjang kegiatan pendidikan bagi
perkembangan tenaga keperawatan. Pendidikan keperawatan harus berimbang antara
teori dan praktik, sebab keperawatan adalah ilmu yang langsung berkaitan dengan “hidup
dan matinya” manusia.
8

11. BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Masalah-masalah dalam Praktek Keperawatan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,
Tenaga Keperawatan terdiri dari perawat dan bidan. Namun dalam hal ini yang ditulis hanya
tentang perawat atau ners. Dibandingkan dengan awal tahun 1970-an, maka jenis dan
jenjang tenaga keperawatan sudah lebih tertata, terutama setelah disepakati secara nasional
pada Januari 1983, bahwa keperawatan sebagai profesi dan struktur dan sistem pendidikan
tinggi keperawatan merupakan pendidikan profesi.
Menurut jenjang pendidikan perawat dikategorikan:
1. Lulusan SPK (SMP + 3 tahun) yang sudah dinyatakan phasing out sejak 1982 dan
dikonversikan pendidikan mereka ke jenjang DIII keperawatan
2. Lulusan DIII keperawatan (SMA + 3 tahun) dengan berbagai kekhasan sesuai dengan
muatan lokal kurikulum masing-masing institusi pendidikan.
3. Lulusan program pendidikan Ners (SMA + 5 tahun) dengan jenjang S1 dan gelar profesi
Ners )
4. Lulusan program Pasca Sarjana dan atau Spesialis Keperawatan (Ners + 3 tahun) untuk
mendapatkan gelar magister dan ners spesialis dalam berbagai bidang ilmu keperawatan.
Lulusan dari berbagai jenjang pendidikan keperawatan ini perlu diatur
pendayagunaannya secara benar dan baik berdasarkan azas keadilan dan pemerataan
keterjangkauan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan mutu pelayanan dan lingkungan
kehidupan kerja yang baik bagi tenaga kesehatan, dalam hal ini bagi perawat.
Ketidakserasian antara UU Keperawaatn yang telah ada dan UU Kedokteran sehingga
terjadi tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat. Kenyataan ini masih sering terjadi
dan beberapa perawat lulusan pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya
kejelasan tentang peran, fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua
perawat dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar
belakang ilmiah yang mereka miliki.
Bagaimana penting dan besarnya kontribusi perawat dalam mengemban tugas
pelayanan kesehatan jelas tidak diragukan lagi.
9

12. Bahkan sejak masa kolonial sampai Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945 hingga saat
ini, perawat telah berperan penting dalam menopang sistem pelayanan kesehatan. Sebab,
sebagaimana diketahui bahwa baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta, baik di
perkotaan maupun di pelosok desa terpencil sekalipun, peranan perawat senantiasa memberi
andil yang signifikan dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
3.2 Pokok-pokok Materi RUU Keperawaatan
Berkaitan dengan penyusunan RUU dimaksud, Badan Legislasi telah menerima
masukan dari PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) yakni berupa konsep draf awal
RUU tentang Praktik Keperawatan. Dalam konsep yang yang disampaikan oleh PPNI, hal-
hal pokok yang ingin diatur dalam RUU tentang Keperwatan adalah sebagai berikut:
 Lingkup Praktik Keperawatan, meliputi:
 Memberikan asuhan keperawatan dalam menyelesaikan masalah kesehatan
sederhana dan kompleks;
 Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling;
 Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya;
 Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi,
pertolongan persalinan normal, dan menulis permintaan obat atau resep; dan
 Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.
 Konsil Keperawatan Indonesia
Konsil Keperawatan Indonesia adalah sebuah wadah/badan yang berfungsi
melakukan pengaturan, pengesahan serta penetapan kompetensi perawat yang
menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
keperawatan. Badan ini berkedudukan di Ibukota dan dapat mempunyai perwakilan di
daerah jika diperlukan serta bertanggung jawab kepada Presiden.
 Standard Pendidikan Profesi Keperawatan
Standard pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan
dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.
10

13.  Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Berkelanjutan
Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan bertujuan untuk memberikan
kompetensi kepada perawat dan dilaksanakan sesuai dengan standard pendidikan
keperawatan berkelanjutan.
 Registrasi Keperawatan
Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus
memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP), yang terdiri dari dua kategori:
 Licensed Practical Nurse (LPN) untuk perawat vokasional; dan
 Registered Nurse (RN) untuk perawat profesional.
 Penyelenggaraan Praktik Keperawatan
Praktik keperawatan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perawat dengan klien
dan atau pasien dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.
 Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang praktik keperawatan
diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang
meliputi perihal karir dan profesi, jabatan fungsional perawat, kenaikan pangkat dan
promosi, kualifikasi akademik perawat pada institusi baik pemerintah dan swasta,
kebijakan angggaran untuk meningkatkan profesionalitas perawat pada institusi
pemerintah dan swasta.
 Ketentuan Pidana
Perawat yang melanggar ketentuan dalam aturan RUU ini, akan dikenakan sanksi
baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, sesuai jenis aturan yang
dilanggarnya.
3.3 Tantangan Pengesahan RUU Keperawatan
Tantangan dalam pengesahan RUU Keperawatan ada dalam keperawatan profesi itu
sendiri. Sebagai contoh, beberapa inisiatif yang terjadi mendorong interaksi antara
pemerintah dan pengamat. Demikian juga, mentor dalam pembuatan peraturan dasar masih
kurang.
11

14. Menurut Ridenour (2009), tantangan peraturan yang signifikan adalah sulitnya
melampirkan nilai uang untuk perlindungan publik. Direktur eksekutif BONs melayani
pelamar keperawatan kepada anggota DPRD, selalu dengan misi perlindungan publik.
Bandingkan dengan situasi di dunia bisnis, di mana kenyataan atas investasi atau
loyalitas pelanggan biasanya dapat diukur. Untuk pemerintah, pasar umum adalah sesuatu
yang tidak mudah untuk diukur. Selain itu, sumber untuk melakukan pengamatan atau
pengumpulan data keperawatan jarang dianggap sebagai prioritas.
Dalam diskusi manajemen pengetahuan, Sin ( 2008) menguraikan
beberapa tantangan yang berkaitan dengan struktur dan budaya dari lembaga-lembaga
publik, yang juga bisa menjadi hambatan untuk mengembangkan peraturan dasar. Yaitu
termasuk di bawah ini :
●Ketahanan terhadap pelaksanaan RUU Keperawatan
●Budaya terhadap aturan yang mendorong kepatuhan.
●Struktur birokrasi yang memperlambat komunikasi dan pengambilan keputusan.
●Pergantian staf atau perpindahan staf pemerintahan.
● Sifat politik pemerintah.
● Sifat kerahasiaan informasi dan pengetahuan , yang menghambat berbagi informasi dan
akses yang terbatas.
Sehingga munculnya aksi-aksi perawat dalam memperjuangkan perlindungan hukum
terhadap profesi di berbagai kota besar. (Lampiran)
3.4 Pentingnya RUU Keperawatan
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan.
Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam
peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan
mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil
dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan
pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum.
12

15. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional,
semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat
memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup
profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat,
profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi
profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan
kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).
Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden memegang
kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara eksplisit menyebutkan bahwa
pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu
keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian
dan kewenangan untuk itu. Sedang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak
memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Ditambah lagi, pasal 53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban
untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Disisi lain secara teknis telah
berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi
dan Praktik Perawat.
Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran
paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan
pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik
yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan
(Cohen, 1996). Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang
mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari
pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan
penyelenggaraan pelayanan keperawatan.
13

16. Seperti yang pernah dikatakan Pak Wawan Arif Sawana Ketua PPNI bahwa ada
beberapa alasan, pentingnya RUU Keperawatan segera disahkan :
 Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat yang akan
memanfaatkan pelayanan keperawatan
 Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi tenaga perawat yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan keperawatan
 Meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan mutu pelayanan keperawatan
 Mempercepat keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Hakekad setiap UU adalah mengatur perilaku anggota masyarakat yang akan
menjamin berlangsungnya interaksi antar anggota masyarakat secara harmonis dan lancar
. Untuk warga profesi keperawatan, pengaturan perilaku dalam bentuk UU Keperawatan,
terutama pada dua interaksi pokok
 Interaksi antara sesama warga keperawatan.
 Interaksi antara warga keperawatan dengan pihak-pihak lain diluar keperawata
14

17. BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari pembahasan diatas kami menyimpulkan bahwa memang sangat diperlukan
suatu landasan bagi pekerja profesional dalam hal ini adalah profesi keperawatan.
Lulusan dari berbagai jenjang pendidikan keperawatan ini perlu diatur
pendayagunaannya secara benar dan baik berdasarkan azas keadilan dan pemerataan
keterjangkauan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan mutu pelayanan dan
lingkungan kehidupan kerja yang baik bagi tenaga kesehatan, dalam hal ini bagi perawat.
Oleh karena itu, pendidikan keperawatan harus terus ditingkatkan dan disesuaikan
dengan perkembangan zaman.
Hak ini diharapkan ada kejelasan tanggung jawab profesi dari keperawatan yang
bekerja secara holistik, bukan menggantikan peran atau tanggung jawab dokter.
Oleh karena itu hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur profesi atau
praktik keperawatan sangat penting, dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat
mengatur paling tidak dua hal pokok, yaitu :
 Perlindungan hukum atas bekerja/berpraktiknya profesi keperawatan,
 Mendorong profesionalitas perawat.
Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, berkaitan dengan
penyusunan RUU tentang Praktik Keperawatan. Sekiranya dapat memberi manfaat
dalam rangka penyempurnaan dan segera disahkanya RUU tentang Praktik
Keperawatan.
4.2 Saran
Dari semua yang kami bahas terkait dengan Pengesahan RUU Keperawatan
bahwa profesi keperawatan telah lama memperjuangkan payung hukum yang bertujuan
melindungi profesi Keperawatan berhubungan dengan kejelasan tanggung jawab yang
diemban oleh perawat. Tidak masuk akal jika pengesahan RUU Keperawatan yang
selalu ditunda-tunda akan merontokkan semangat juang perawat dalam memperoleh
perlindungan hukum.
15

18. Tujuan utamanya hanya mensejahterakan masyarakat dalam benntuk pemberian
pelayanan kesehatan yang optimal. Sehingga marilah para perawat meneruskan
perjuangan menuntut perlindungan hukum dalam memberi pelayanan kesehatan yang
optimal.
16

19. DAFTAR PUSTAKA
Nancy Spector, PhD, RN. (2013). Evidence-Based Nursing Regulation:
A Challenge for Regulators. Chicago. www.journalofnurssingregulation.com. Diakses 20 Mei
2014.
Asmadi, (2008). Konsep Dasar Keperawatan, editor : Eka Anisa Mardella. Jakarta : EGC.
Kusnanto, (2003). Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional. Editor: Monica Ester.
Jakarta : EGC.
Materi Seminar Gabungan FSP FARKES dan PPNI tentang RUU tentang Keperawatan, di
Cisarua, Bogor, 23 Agustus 2009.
https://www.google.com/search/demo+perawat+menuntut+pengesahan+RUU+Keperawatan+di+
kota-kota+besar.
17

20. LAMPIRAN
Gambar 1. Aksi demo perawat menuntut pengesahan RUU Keperawatan
Aksi mahasiswa UIN Jakarta
Desakan Pengesahan RUU Keperawatan oleh perawat kota Makasar.
Aksi perawat menuntut Pengesahan UU Keperawatan di kota Medan.
Perawat RSUD Pare Kabupaten Kediri mendesak Pengesahan RUU Keperawatan
18