SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Is) ateu ben tanda x pada '<utak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)
Jenis Penghapusan: Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan
Nomor LHV/LHP:
II 11111111
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Nama Wajib Pajak
Gelar Depan
B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
Gelar Belakang
Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidal< lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan
pembayaran.
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selaina-lamanya.
Wajib Pajak yang memiliki lebih clari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana
administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidal< melebihi Penghasilan Tidal< Kena Pajak.
Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan
usahanya.
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta clan penghasilan serta tidak
ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya lerpisah tOri suarninya.
Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.
Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidal< aktif (non efeklil) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan
secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
Alasan lain'
C. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanl<si sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan
bahwa apa yang telah soya beritahukan di alas adalah benar dan lengkap.
tanggal
Pemohon,Telah diteliti: Petugas,
Lengkap clan Benar
NIP
LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PEA- W /PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN
PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
A. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
F.0.0.3.2....
2
PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
Jenis Penghapusan
Nomor LHV/LHP
: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib
Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, atau kotak Penghapusan Secara Jabatan jika
formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
: diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nomor Pokok Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang
Pajak mengajukan penghapusan NPWP atau dihapuskan
secara jabatan.
2. Nama Wajib Pajak diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan
penghapusan NPWP atau dihapuskan secara jabatan
sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat
Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal
Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.
B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP
Diisi dengan tarida silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penghapusan
NPWP. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas.
C. PERNYATAAN
Cukup Jelas
Catatan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal penghapusan secara jabatan,
ditandatangani oleh pengusul.

More Related Content

What's hot

Rpp kd 2- akt lembaga aploud
Rpp   kd 2- akt lembaga aploudRpp   kd 2- akt lembaga aploud
Rpp kd 2- akt lembaga aploudJokoPramono21
 
Laporan pkl SMK
Laporan pkl SMKLaporan pkl SMK
Laporan pkl SMKHerman Shu
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...Ahmad Abdul Haq
 
2. halaman persetujuan, pengesahan, pengantar, daftar isi
2. halaman persetujuan, pengesahan, pengantar, daftar isi2. halaman persetujuan, pengesahan, pengantar, daftar isi
2. halaman persetujuan, pengesahan, pengantar, daftar isiAhmad Lukman Hakim
 
Silabus akuntansi perusahaan jasa dan dagang
Silabus akuntansi perusahaan jasa dan dagangSilabus akuntansi perusahaan jasa dan dagang
Silabus akuntansi perusahaan jasa dan dagangAngela Purwanti
 
Presentation - PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,...
Presentation - PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,...Presentation - PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,...
Presentation - PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,...Fox Broadcasting
 
6. analisa regresi dan korelasi sederhana rs
6. analisa regresi dan korelasi sederhana rs6. analisa regresi dan korelasi sederhana rs
6. analisa regresi dan korelasi sederhana rsRizkisetiawan13
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANrusdiman1
 
Bab 2 penjumlahan dan pengurangan bilangan
Bab 2 penjumlahan dan pengurangan bilanganBab 2 penjumlahan dan pengurangan bilangan
Bab 2 penjumlahan dan pengurangan bilanganChristian Kaganami
 
Laporan psg patrick xi tkj 3
Laporan psg patrick xi tkj 3Laporan psg patrick xi tkj 3
Laporan psg patrick xi tkj 3Patrick Haumptman
 
Kelompok 1 - Kas dan setara kas.pptx
Kelompok 1 - Kas dan setara kas.pptxKelompok 1 - Kas dan setara kas.pptx
Kelompok 1 - Kas dan setara kas.pptxNanaHernita
 

What's hot (20)

Rpp kd 2- akt lembaga aploud
Rpp   kd 2- akt lembaga aploudRpp   kd 2- akt lembaga aploud
Rpp kd 2- akt lembaga aploud
 
Laporan pkl SMK
Laporan pkl SMKLaporan pkl SMK
Laporan pkl SMK
 
matematika kelas 7 SMP
matematika kelas 7 SMPmatematika kelas 7 SMP
matematika kelas 7 SMP
 
Internal Control Over Financing
Internal Control Over FinancingInternal Control Over Financing
Internal Control Over Financing
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
 
2. halaman persetujuan, pengesahan, pengantar, daftar isi
2. halaman persetujuan, pengesahan, pengantar, daftar isi2. halaman persetujuan, pengesahan, pengantar, daftar isi
2. halaman persetujuan, pengesahan, pengantar, daftar isi
 
HALAMAN Motto
HALAMAN MottoHALAMAN Motto
HALAMAN Motto
 
Silabus akuntansi perusahaan jasa dan dagang
Silabus akuntansi perusahaan jasa dan dagangSilabus akuntansi perusahaan jasa dan dagang
Silabus akuntansi perusahaan jasa dan dagang
 
Sk koperasi new
Sk koperasi newSk koperasi new
Sk koperasi new
 
Presentation - PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,...
Presentation - PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,...Presentation - PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,...
Presentation - PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,...
 
6. analisa regresi dan korelasi sederhana rs
6. analisa regresi dan korelasi sederhana rs6. analisa regresi dan korelasi sederhana rs
6. analisa regresi dan korelasi sederhana rs
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
Bab 2 penjumlahan dan pengurangan bilangan
Bab 2 penjumlahan dan pengurangan bilanganBab 2 penjumlahan dan pengurangan bilangan
Bab 2 penjumlahan dan pengurangan bilangan
 
Laporan psg patrick xi tkj 3
Laporan psg patrick xi tkj 3Laporan psg patrick xi tkj 3
Laporan psg patrick xi tkj 3
 
AKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHANAKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
 
Kelompok 1 - Kas dan setara kas.pptx
Kelompok 1 - Kas dan setara kas.pptxKelompok 1 - Kas dan setara kas.pptx
Kelompok 1 - Kas dan setara kas.pptx
 
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran KeuanganPengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
 
Pengelolaan bmn
Pengelolaan bmnPengelolaan bmn
Pengelolaan bmn
 

Similar to NPWP HAPUS

NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Roko Subagya
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013mobi2
 
PPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptx
PPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptxPPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptx
PPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptxDonnyEmanuel
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copysusanti daly
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTsaidah2323
 
Paper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerPaper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerRitonga Johan
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakaulawendi
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiBayu Prasetyo
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia Ramadiana
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktekhayatun nufus
 
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakantugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanrizkadwiharyanti
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakanNoviaIslan
 

Similar to NPWP HAPUS (20)

NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
PPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptx
PPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptxPPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptx
PPT_TENTANG_KUP_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WAJIB.pptx
 
Per 20.pj.2013
Per 20.pj.2013Per 20.pj.2013
Per 20.pj.2013
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
 
Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013
 
TEST
TESTTEST
TEST
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
 
2_KUP A - NPWP.pptx
2_KUP A - NPWP.pptx2_KUP A - NPWP.pptx
2_KUP A - NPWP.pptx
 
Kup I
Kup IKup I
Kup I
 
Paper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerPaper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputer
 
Npwp retno
Npwp retnoNpwp retno
Npwp retno
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
Pertemuan 2
Pertemuan 2Pertemuan 2
Pertemuan 2
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I Suwardi
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
Prakom & pajak
Prakom & pajakPrakom & pajak
Prakom & pajak
 
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakantugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakan
 

More from Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 

More from Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (8)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

NPWP HAPUS

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Is) ateu ben tanda x pada '<utak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk) Jenis Penghapusan: Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan Nomor LHV/LHP: II 11111111 A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Nama Wajib Pajak Gelar Depan B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Gelar Belakang Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidal< lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selaina-lamanya. Wajib Pajak yang memiliki lebih clari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidal< melebihi Penghasilan Tidal< Kena Pajak. Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta clan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya lerpisah tOri suarninya. Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami. Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidal< aktif (non efeklil) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. Alasan lain' C. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanl<si sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah soya beritahukan di alas adalah benar dan lengkap. tanggal Pemohon,Telah diteliti: Petugas, Lengkap clan Benar NIP LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PEA- W /PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK A. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK F.0.0.3.2....
  • 2. 2 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Jenis Penghapusan Nomor LHV/LHP : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Penghapusan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas. : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nomor Pokok Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang Pajak mengajukan penghapusan NPWP atau dihapuskan secara jabatan. 2. Nama Wajib Pajak diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWP atau dihapuskan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar. B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP Diisi dengan tarida silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penghapusan NPWP. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas. C. PERNYATAAN Cukup Jelas Catatan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal penghapusan secara jabatan, ditandatangani oleh pengusul.