Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
Similar to PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
- 1. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Bandung , Mei 2022 PENGUATAN SDM DALAM PERSIAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- 2. KPU LATAR BELAKANG Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia. Berdasakan hasil simulasi yang dilakukan, pelaksanaan Pemilu 2024 akan memberikan dampak beban kerja yang lebih bagi penyelenggara pemilu dan sekretariat. Kesiapan KPU dalam menghadapi tahapan pemilu menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tahapan. Dibutuhkan soliditas dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk tetap fokus dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ke depan. APA YANG DAPAT DILAKUKAN? LATAR BELAKANG Memetakan dan mengantisipasi permasalahan yang kemungkinan akan mempengaruhi pelaksanaan agenda tahapan Pemilu dan Pemilihan. Penguatan kapasitas dan kesamaan visi dalam mengoptimalkan pelayanan kepada para pemilih dan peserta pemilu. Lokalitas pada tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu untuk memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak secara sosial-politik Isu-isu politik nasional akan bersinggungan dengan agenda-agenda tahapan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan berdampak pada pembentukan persepsi masyarakat terhadap kinerja KPU Pemahaman dan kapasitas para penyelenggara pemilu perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan maksimal ketika masa tahapan Koordinasi antar stakeholder dapat menjadi salah satu dukungan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu alternatif strategis dalam menutupi keterbatasan sumber daya yang dimiliki
- 3. 2.767 7 190 2.570 Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Kab/Kota Anggota KPU Provinsi 810.329 TPS 780 TPSLN 2.347 KSK 423 POS PEMILU 2019 PEMILU LN 2019 PPK 36.005 PPS 250.200 KPPS 5.666.717 PPLN 556 KPPSLN 12.765 SET. PPK 14.402 SET. PPS 166.800 SET. PPLN 390 LINMAS TPS 1.619.200 PANTARLIH 810.329 PANTARLIH LN 1.200 Data Jumlah Badan Ad Hoc JUMLAH BADAN AD HOC PADA PEMILU 2019 JUMLAH ANGGOTA KPU Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi Sekretariat KPU Kab/Kota 1 34 514 750 ASN 1.755 ASN 12.071 ASN 7.230 74.961 8.488 Kecamatan Desa Kelurahan SEKRETARIAT KPU KPU SDM KPU
- 4. KPU TAHAPAN KRUSIAL PEMILU Sengketa Hasil Pemilu Pungut, Hitung, Rekap Suara Kampanye Pencalonan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemutakhiran Daftar Pemilih Verifikasi Partai Politik • Potensi praktik Politik Transaksional riskan dilakukan • Potensi pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan pakta integritas • Potensi politik uang pada kampanye pemungutan suara • Potensi ketidakvalidan data verifikasi faktual dan data pemilih • Potensi upaya suap dan menerima gratifikasi pada penetapan data tiap tahapan • Membutuhkan dukungan stakeholder dari Pemerintah, Peserta Pemilu, dan Pemilih untuk tetap mempedomani asas dan prinsip kepemiluan • Membutuhkan pengawasan partisipatif dari peserta dan pemilih terhadap kevalidan tidap tahapan • Membutuhkan sinergitas agenda kegiatan antar stakeholder dalam mendukung pemberantasan korupsi pada internal kelembagaan • Menyampaikan informasi kepada publik kerja-kerja kelembagaan dalam mendukung terciptanya pemilu yang berintegritas TAHAPAN KRUSIAL PEMILU POTENSI PELANGGARAN PEMILU STRATEGI MENCEGAH DAN MENGANTISIPASI PELANGGARAN
- 5. KPU SIKLUS ELEKTORAL • Model keserentakan pada Pemilu dan Pemilihan belum didukung dengan siklus elektoral yang sesuai • Seleksi dan orientasi tugas bagi Penyelenggara Pemilu seharusnya berada pada Periode Pra- Elektoral • Akhir masa jabatan dan proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur pada UU sehingga berdampak pada siklus elektoral karena KPU harus melakukan seleksi sesuai AMJ eksisting • Adanya gap pemahaman tugas dan fungsi sebagai dampak tidak serentaknya seleksi yang membuat proses koordinasi, pembinaan dan pengawasan terkendala ANALISIS SIKLUS ELEKTORAL PENYELENGGARAAN PEMILU
- 6. KPU SDM PROVINSI JAWA BARAT 0 5 10 15 20 14 11 6 14 10 12 10 17 13 15 11 13 11 7 14 10 10 13 15 13 17 12 13 13 16 10 11 8 8 5 12 12 12 10 12 8 8 9 14 9 12 17 7 11 10 9 9 6 12 7 6 10 13 11 PNS PPNPN S-2; 39 S-1/D-IV; 307 D-III/D-II/D-I; 63 SMA; 214 SMP-SD; 35 KPU PROVINSI JAWA BARAT PROV. JAWA BARAT PNS 35 PPNPN 25 JENJANG PENDIDIKAN PNS 366 PPNPN 292 SEKRETARIAT KPU 1 PROVINSI 18 KABUPATEN 9 KOTA 135 ANGGOTA KABUPATEN/KOTA 7 ANGGOTA PROVINSI
- 7. KPU ANALISIS KEWILAYAHAN 33.276.905 1 PROVINSI 18 KABUPATEN 9 KOTA 35.377,76 Km2 Jumlah Pemilih Luas Wilayah 627 KECAMATAN 645 DESA 5.312 KELURAHAN Provinsi dengan jumlah pemilih yang paling besar Se-Indonesia yang berpotensi menjadi tempat perebutan suara dari para peserta pemilu level nasional Provinsi yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan banyaknya suku baik asli maupun pendatang dan kultur budaya pada setiap kabupaten/kota yang berpotensi akan memunculkan politik identitas Salah satu provinsi yang memegang peranan besar dalam perekonomian dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang strategis dalam pembangunan nasional yang berpotensi akan meningkatkan dinamika politik pada pencalonan 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 BOGOR GARUT CIAMIS KUNINGAN CIREBON MAJALENGKA SUMEDANG SUBANG PURWAKARTA BEKASI BANDUNG BARAT KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA BANDUNG KOTA CIREBON KOTA BEKASI KOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR SUKABUMI CIANJUR BANDUNG TASIKMALAYA INDRAMAYU KARAWANG KOTA DEPOK PANGANDARAN
- 8. • Pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta keuangan; • Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Aset • Fasilitasi rapat pleno Anggota KPU Kab/Kota • Dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu; • Dukungan sosialisasi pemilih berkelanjutan; • Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama • Dukungan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU; • Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan; • Pelaksanaan dokumentasi hukum; • Dukungan advokasi hukum dan perundang-undangan; • Pengelolaan dan pembinaan SDM; • Fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU Kab/Kota. SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA Berdasarkan SOTK dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020 DUKUNGAN SUB BAGIAN KPU
- 9. FASILITASI PEMBENTUKAN BADAN ADHOC DUKUNGAN MONITORING PELAKSANAAN TUGAS, PENILAIAN KINERJA, PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PAW BADAN ADHOC FASILITASI EVALUASI PEMBENTUKAN DAN KINERJA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM SUBBAGIAN PERENCANAAN DATIN FASILITASI DAN DUKUNGAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SUBBAGIAN TEKNIS PEMILU DAN PARMAS FAS. VERIFIKASI PENCALONAN FAS. KAMPANYE FAS. PUNGUT, HITUNG, REKAP SUBBAGIAN TEKNIS PEMILU DAN PARMAS FASILITASI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SUBBAGIAN KUL MEMBANTU DISTRIBUSI LOGISTIK SUBBAGIAN PERENCANAAN DATIN FASILITASI PERENCANAAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM SENGKETA PEMILU/PEMILIHAN SUBBAGIAN KUL MEMBANTU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ADHOC BIMTEK TIAP TAHAPAN PERANAN SEKRETARIAT DALAM TAHAPAN
- 10. KPU HUBUNGAN KERJA KPU PERAN DAN HUBUNGAN KERJA ANGGOTA KPU SEKRETARIAT KPU TENAGA AHLI TENAGA PENDUKUNG DECISION MAKER EXECUTOR TECHNICAL ADVICE PROVIDER SUPPORTING KPU KAB/KOTA -SEKRETARIAT KPU KAB/KOTA KPU PROV- SEKRETARIAT KPU PROVINSI KPU PUSAT- SETJEN KPU RI • Menjaga etika dan moralitas • Menjaga sinergisasi antara Pusat-Daerah • Pemahaman peran dan fungsi • Kesadaran dalam meredam ego-sektoral • Saling menghormati dan toleransi • Pemupukan sense of belonging • Terbuka pada setiap masukan dan kritikan • Visioner dan progresif ke depan • Membangun kerjasama kelembagaan yang solid • Memutuskan berdasarkan kemufakatan • Berani dalam menegakan kebenaran SINERGISASI DAN HARMONISASI
- 11. Transformational Leadership Intellectual Stimulation Individualized Consideration Idealized Influence Inspirational Motivational • Harus memiliki pengaruh yang ideal dengan kompetensi dan integritas • Dapat menginspirasi dan memotivasi diri dan lingkungan • Mampu meningkatkan kemampuan dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi • Dapat menerima perbedaan dan memperlakukan rekan kerja secara adil Bass, Bernard. (1999). Two Decades of Research and Development In Transformational Leadership KPU KEPEMIMPINAN DAN INOVASI INOVASI INOVASI DALAM CARA KERJA INOVASI DALAM PELAYANAN INOVASI DALAM TEKNOLOGI INOVASI DALAM ATURAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN DIRI • Inovasi untuk mempermudah, mempercepat, dan mengakurasikan dalam pekerjaan • Inovasi sebagai bentuk hubungan timbal balik antara organisasi dengan pegawai • Inovasi untuk mengurai kebosanan dan stagnasi dalam pekerjaan • Inovasi untuk meningkatkan kualitas kerja
- 12. Analisis kemampuan dari para pegawai terkait softskill dan kinerja Coaching dan pelatihan teknis pada seluruh tugas ketika tahapan Evaluasi dan pemetaan potensi permasalahan pada tahapan Pemilu dan Pemilihan ke depan Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan mitra strategis KPU Kota Bogor Membangun kultur budaya kerja yang profesional, terbuka, dan inklusif dengan anggota dan sekretariat Menata arsip, dokumentasi kegiatan, dan SOP penataan file serta dokumen Merencanakan kebutuhan anggaran dan program kerja dalam menyambut tahapan yang efisien, rasional, dan relevan dilakukan KPU STRATEGI PENGUATAN SDM
- 13. KPU TERIMA KASIH Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc Biro Sumber Daya Manusia