Downloaded 326 times
Uploaded byAhsanul Minan
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman isu-isu krusial dan strategis dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2018, meliputi sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret pemilu pilkada, dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilu pilkada."
More Related Content
Similar to Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
- 1. MEMAHAMI ISU-ISU KRUSIALDAN STRATEGIS DALAM PILKADA TAHUN 2018 Disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis DPRD Kota Metro Lampung, Jakarta, 13 Oktober 2017 Ahsanul Minan, MH Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
- 2. Sekilas Sejarah SistemPemilihan Kepala Daerah di Indonesia • Belanda • Jepang Era Kolonial • UU 1 tahun 1945 • UU 22/1948 • UU 1/1957 • UU 18/1965 Orde Lama UU 5/1974Orde Baru • UU 22/1999 • UU 32/2004 • UU 22/2014 • Perpu 1/2014 • UU 1/2015, UU 8/2015, UU 10/2016 Era Reformasi Sistem rekrutmen kepala daerah dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial • UU 1/1945: kepala daerah menjalankan fungsi eksekutifnya sebagai pemimpin komite nasional daerah, juga menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua legislatif dalam badan perwakilan daerah. • UU 22/1948: Kepala daerah propinsi (gubernur) diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh DPRD Propinsi. Demikain juga Kabupaten. • UU 1/1957: mengintrodusir sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, tapi tidak sempat diimplementasikan. • UU 18/1965: kembali menerapkan kekuasaan absolut Pemerintah Pusat • UU 5/1974: kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon - calon yang diajukan oleh DPRD • UU 22/1999: pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • UU 32/2004: kepala daerah dipilih langsung • UU 22/2014: kepala daerah dipilih oleh DPRD • Perpu 1/2014: kepala daerah dipilih langsung • UU 1/2015; penentapan Perpu 1/2014 • UU 8/2015 & UU 10/2016 mengubah beberapa ketentuan dalam UU 1/2015
- 3.
- 4. 15 Standard InternasionalPemilu-1* 1. Penyusunan kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis; 2. Pemilihan sistem pemilu, badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu; 3. Daerah pemilihan, dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif; 4. Hak untuk memilih dan dipilih, semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi; 5. Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja independen, dapat bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Kerangka hukum harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu; 6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orangsecara tidak sah atau curang; 7. Kesetaraan akses bagi partai politik dan kandidat, Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik dan ketentuan akses kertas suara pada waktu pemilu perlu diatur secara berbeda; 8. Kampanye pemilu yang demokratis, Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pemilihan; 5. International Idea, Standard-standard Internasional untuk Pemilihan Umum, http://www.idea.int/publications/ies/upload/STANDAR-STANDAR_INTERNASIONAL_UNTUK_PEMILU.pdf
- 5. 15 Standard InternasionalPemilu-2 9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi, Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media. Ke- rangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara; 10. Pembiayaan dan pengeluaran dana kampanye, semua partai politik dankandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye; 11. Pemungutan suara, Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih. Terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan jaminan kerahasiaan kertas suara; 12. Penghitungan dan rekapitulasi suara, Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau di-rekapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka; 13. Peranan wakil partai dan kandidat sebagai saksi. Guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu, perwakilanp artai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara. Kerangka hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban perwakilan partai dan kandidat di tempat pemungutan suara dan penghitungan suara; 14. Pemantauan pemilu, Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan pemilu; 15. Kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu, Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penye- lesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu.
- 6. Standard Pemilu Demokratis •Ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tahapan pemilu dirumuskan berdasarkan asas-asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, dan edukatif. • Ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tahapan pemilu terdapat kepastian hukum (predictable procedures), yaitu: mengatur semua hal yang perlu diatur (tidak ada kekosongan hukum), ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain tidak saling bertentangan (konsisten), dan ketentuan yang mengandung makna tunggal (tidak multitafsir). • Ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tahapan pemilu dan sistem pendukungnya bersifat efektif (mencapai tujuan yang ditetapkan), dan efesien (baik dalam prosedur, jangka waktu, sarana, tenaga, dan biaya). • Ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tahapan terdapat sistem pengawasan guna menjamin pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga proses dan hasil pemilu mencapai integritas tinggi. Ramlan Surbakti dalam Buku Panduan Komisi Pemilihan Umum, Partnership for Governance Reform.
- 7. Asas Pemilu diIndonesia • UU nomor 1 tahun 2015 menyebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. • UU nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas
- 8.
- 9. PEMILU KADA memilikikarakteristik yang berbeda dengan Pemilu Legislatif dan Pilpres, yang dapat dilihat dari indikator: • Tingkat kompetisi dan kontestasi antar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat besar. Hal ini disebabkan karena terjadinya kristalisasi kepentingan dan dukungan politik kepada 2 (dua) hingga 10 (sepuluh) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. • Besarnya potensi konflik antar pendukungan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dipicu oleh dekatnya jarak dan ikatan kepentingan dan ikatan emosional pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pendukung mereka. • Besarnya potensi ketidaknetralan dan parsialitas penyelenggara PemiluKada maupun pengawas PemiluKada, mengingat pengalaman empiric selama ini menunjukkan bahwa arena kompetisi antar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga merambah kepada wilayah pemasangan “orang” mereka dalam institusi penyelenggara PemiluKada. • Tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, abuse of power, dan manipulasi dana kampanye.
- 10. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU LEGAL COMPLIANCE PidanaPemilu BUKAN PELANGGARAN SECURITY / CONFLICT Konflik antar Peserta Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict Konflik peserta pemilu/masyarakat dengan Pemerintah Administrasi Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu PELANGGARAN tidak terhadap UU Pemilu, tetapi berkaitan dengan proses pemilu PELANGGARAN
- 11. KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU PELANGGARAN BERDAYARUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Daya rusak terhadap integritas pemilu (fairness, accountability) Daya rusak tatanan demokrasi dan good & cleand governance Daya rusak terhadap moralitas bangsa Mengganggu keindahan kota Mengganggu ketentraman masyarakat Manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil penghitungan suara Korupsi politik (bansos), abuse of power Money politik, isu sara Pemasang an atribut Kampany e pawai
- 12. KERAWANAN PEMILU Analisa KerawananPemilu dapat dilakukan melalui pendekatan: ⬜ ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu) ⬜ ANALISA MODUS (analisa berbasis modus pelanggaran pemilu) ⬜ ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses penyelenggaraan pemilu, integritas hasil pemilu, maupun terhadap kualitas kehidupan demokrasi)
- 13.
- 14. Problem di RanahPeraturan • Peraturan tentang Pemilu Kada tidak terkodifikasi dan tersebar ke dalam banyak peraturan perundang-undangan. Hal ini menyulitkan dan berpotensi menimbulkan overlapping. • Terdapat beberapa kontradiksi antar pengaturan dalam beberapa peraturan yang menyangkut Pemilu kada. • Tersebarnya kewenangan dalam penegakan hukum Pemilu Kada ke dalam banyak institusi sehingga menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih rumit.
- 15. Problem di RanahPenyelenggaran • Sumber data yang dipergunakan dalam pemutakhiran daftar pemilih. • Konflik internal parpol pengusung pasangan calon • Pembuktian keterpenuhan persyaratan calon. • Ketersediaan anggaran Pemilu Kada • Netralitas PNS • Penyelahgunaan anggaran APBD untuk kampanye Pemilu Kada • Intimidasi, teror dan konflik
- 16. Problem di RanahPenyelenggara • Netralitas penyelenggara Pemilu • Professionalitas penyelenggara Pemilu • Integritas penyelenggara Pemilu • Bersikap diskriminatif • Bersikap tertutup (tidak membuka akses informasi) • Bersikap tidak transparan • Bersikap pasif dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran administratif • Konflik antar institusi penyelenggara Pemilu Kada • Keterlambatan pembentukan Panwaslu Kada • Sistem koordinasi KPU dan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kada yang tidak jelas dan terkesan saling lempar tanggung jawab.
- 17. KENDALA DI RANAHPESERTA PEMILU KADA • Kompetisi yang tidak fair • Abuse of power • Vote buying (Money politics) • Praktek penyuapan terhadap penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara • Rendahnya kepercayaan peserta Pemilu Kada terhadap integritas penyelenggara • Keterbatasan jumlah saksi • Penggunaan tim sukses illegal/bayangan • Kecenderungan untuk “menyimpan” dugaan pelanggaran Pemilu Kada untuk dibongkar di MK.
- 18. KENDALA DI TINGKATMASYARAKAT • Meningkatnya apatisme dan skeptisisme masyarakat • Meningkatnya pragmatisme masyarakat • Lemahnya literasi media sosial (mudah terpengaruh informasi hoax, mudah diadu domba) • Meningkatnya fenomena penggunaan isu SARA • Lemahnya kesadaran partisipatif masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan Pemilu Kada.
- 19. TITIK RAWAN DALAMPEMILU KADA
- 20. TITIK RAWAN PELANGGARANDALAM PEMILU KADA PENDAFTARAN PEMILIH Titik rawan antara lain: • warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; • warga negara yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; • pemilih terdaftar lebih dari satu kali dengan modus antara lain: • nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat sama, nomor identitas kependudukan sama; • nama sama, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama; • nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama; • nama berbeda, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama; dan • nama dan identitas pemilih yang sama, tetapi terdaftar di TPS berbeda; • pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; • pemilih belum memenuhi persyaratan domisili sekurang-kurangnya 6 bulan di wilayah penyelenggaraan Pemilu Kada; • calon pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; • anggota TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; • pemilih yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan; • pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap; • pemilih tidak dikenal karena terjadi mobilisasi pemilih dari daerah yang bukan melaksanakan Pemilu Kada; • selisih jumlah pemilih yang terlalu mencolok antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kada; • data pemilih tertukar dengan data pemilih dari TPS lain; • pemilih yang tidak dicantumkan tanggal lahirnya dalam Daftar Pemilih Tetap.
- 21. TAHAPAN PENCALONAN • Dualismekepengurusan dalam tubuh partai politik. • Sistem rekrutmen calon di internal partai dan konflik internal parpol. • Pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan calon (ijazah, surat keterangan sehat, dll) • Tidak ada ruang untuk mengajukan keberatan dari pasangan calon/Parpol terhadap penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. • Dalam hal terjadi konflik internal Parpol, KPU berpihak kepada salah satu pasangan calon/pengurus parpol tertentu sehingga parpol yang sebenarnya memenuhi syarat namun gagal mengajukan pasangan calon. Akibat lebih lanjut, partai politik maupun konstituen kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kepala daerah yang merupakan preferensi mereka. • Mahar politik dalam penentuan pasangan calon (candidacy buying) TITIK RAWAN PELANGGARAN DALAM PEMILU KADA
- 22. TAHAPAN KAMPANYE a. Pelanggaranketentuan masa cuti b. Manuver politik incumbent untuk menjegal lawan politik c. Care taker yang memanfaatkan posisi untuk memenangkan PILKADA d. Money politics e. Pemanfaatan fasilitas negara dan pemobilisasian birokrasi f. Kampanye negative g. Pelanggaran etika dalam kampanye h. Curi start kampanye, kampanye terselubung, dan kampanye di luar waktu yang telah ditetapkan MASALAH DANA KAMPANYE 1. Manipulasi laporan dana kampanye 2. Keterlambatan dalam penyampaian laporan dana kampanye 3. Penggunaan dana APBD oleh calon incumbent 4. Sumbangan dari pihak-pihak yang dilarang 5. Pelanggaran ambang batas penerimaan sumbangan TITIK RAWAN PELANGGARAN DALAM PEMILU KADA
- 23. Modus Politisasi Birokrasidan Abuse of Power dalam Pemilu Penyalahgunaan Sumber Daya Negara dalam Pemilu Anggaran (Bansos, SILPA, APBD dan APBD Perubahan) Peningkatan alokasi dana bansos Penyaluran dana bansos kepada kroni dan konstituen Mobilisasi ASN Menyuruh mendukung calon Mengintimidasi ASN yang tidak mendukung calon tertentu Penyalahgunaan Fasilitas Negara Penyalahgunaan fasilitas kantor Penyalahgunaan wewenang Wewenang mengeluarkan izin pengelolaan SDA, wewenang mutasi, dll Umumnya dilakukan oleh Calon incumbent, calon dari unsur birokrat, atau calon dari partai pemenang pemilu di daerah setempat Modus untuk menggalang dukungan pemilih secara melanggar hukum Modus untuk mengumpulk an dana kampanye secara ilegal
- 24. Kepada siapa melaporkandugaan pelanggaran Politisasi Birokrasi dan Abuse of Power dalam Pemilu/Pilkada? Mobilisasi PNS/ASN, pelanggaran kode etik PNS/ASN Penyalahgun aan APBD, korupsi Bansos Penyalahgun aan Fasilitas Negara Pelanggaran dana kampanye • Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui : http://lapor.kasn.go.id • Panwaslu setempat • Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) melalui: http://kws.kpk.go.id • Kepolisian setempat • Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui : http://lapor.kasn.go.id • Panwaslu setempat • Panwaslu setempat
- 25. TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGANDAN REKAPITULASI SUARA • Belum terwujudnya transparansi mengenai hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara. • Manipulasi penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh PPK, KPU Kab/kota, dan KPU Provinsi. • Belum lengkapnya instrument untuk mengontrol akuntabilitas PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. • Keterbatasan saksi-saksi yang dimiliki oleh para pasangan calon. • Keterbatasan akses anggota Panwas mengontrol hasil penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara TITIK RAWAN PELANGGARAN DALAM PEMILU KADA
- 26.
- 27. JENIS SENGKETA PEMILUKADA Sengketa Proses Sengketa Hasil Wewenang Panwaslu Kada Wewenang Mahkamah Konstitusi
- 28.
- 29. JENIS KONFLIK DALAMPEMILUKADA • Konflik yang berbasis tahapan dalam Pemilukada. Konflik jenis ini antara lain mencakup konflik yang terjadi pada tahapan penetapan pasangan calon, kampanye, penghitungan dan rekapitulasi suara. • Konflik yang berbasis non-tahapan pemilukada. Konflik jenis ini kebanyakan berakar dari residu konflik di masa lalu, misalnya konflik antar etnis, perebutan sumber daya ekonomi, dan lain- lain yang muncul kembali dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilukada.
- 30. KARAKTERISITIK KONFLIK DALAMPEMILUKADA • Konflik yang muncul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan Pemilu atau keputusan penyelenggara Pemilukada. Konflik jenis ini biasanya terjadi sesaat dan hanya pada tahapan pemilukada yang sedang/telah berlangsung. • Konflik yang berakar dari residu konflik sebelumnya dan muncul kembali dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilukada karena dipicu oleh provokasi dari pihak-pihak tertentu. Sifat konflik ini biasanya akan berlangsung secara lebih panjang. • Konflik yang muncul karena adanya masalah dalam proses penyelenggaran Pemilukada dan masih terkait dengan residu konflik sebelumnya. Misalnya konflik yang melibatkan dua kelompok yang sama yang sebelumnya pernah terlibat dalam konflik di masa lalu, misalnya kejadian konflik di Kab. Gowa dimana konflik melibatkan dua calon kepala daerah yang pada pemilukada sebelumnya juga sama-sama berkompetisi.
- 31. IDENTIFIKASI KONFLIK DALAMPEMILU KADA TAHUN 2010 Structural Factor: • Temperamen dan Tradisi (Kabupaten Bima); • Relasi Peta Kekuatan Pada Pemilu Kada Sebelumnya (Kabupaten Soppeng); • Konflik Internal Dalam Kelompok Tertentu (Kabupaten Maros, Humbang Hasudutan); • Konflik Antara Penguasa (Incumbent) dan Keturunan Raja (Kabupaten Gowa); • Kekecewaan Paslon Yang Kalah Dalam Pemilu Kada (Kabupaten Gowa); • Kekecewaan Paslon Yang Tidak Lolos Seleksi (Kabupaten Kebumen, Sumbawa Barat, Mojokerto); • Kekecewaan Masyarakat Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Netral Dalam Pemilu Kada (Kabupaten Tana Toraja); • Kekecewaan Masyarakat Terhadap Kinerja KPU dan Pengawas Pemilu Kada Kabupaten (Kabupaten Tana Toraja, Humbang Hasudutan); • Issu SARA (Kabupaten Bengkayang); • Konflik Berbasis Kultur Sosial Masyarakat Lokal (Kabupaten Bengkayang)
- 32. IDENTIFIKASI KONFLIK DALAMPEMILU KADA TAHUN 2010 Accelerator: • Kebijakan Pemerintah Daerah; • Pasangan Calon Incumbent Non Acceptable Dan Memiliki Track Record Buruk; • Sikap Dan Kebijakan KPU; • Kebijakan Aparat Penegak Hukum; • Kohesi Kepentingan Dengan Pilgub; • Pemberitaan Media; • Tim Kampanye Paslon; • LSM, Preman , dan Ormas; • Keterlibatan “Orang Asing” (Penyusup). • Berita hoax di media sosial
- 33. Triggers: • Pemerintah; • KPU; •Aparat Penegak Hukum; • Kontraktor/Botoh; • Tim Kampanye/Konsultan. IDENTIFIKASI KONFLIK DALAM PEMILU KADA TAHUN 2010
- 34.
- 35. Ahsanul Minan • AhsanulMinan lahir pada bulan April 1976, di Tuban, Jawa Timur. • Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Tuban, lalu melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Solo, Jawa Tengah. • Pendidikan tingginya ditempuh di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, lulus 1998. • Magister Hukum Universitas Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara. • Di samping menempuh pendidikan formal, Minan juga beberapa kali mengikuti short-term training di beberapa negara, antara lain di Australia, Jerman, Malaysia, Srilangka. • Mendirikan Institute for Research and Empowering Society (INRES), sebuah NGO yang bergerak di bidang community organizing untuk isu penguatan local autonomy dan public services. • Pada tahun 2003-2004, menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. • Sempat 2 tahun menjadi staf ahli DPR RI, lalu bekerja pada Asean Inter-parliamentary Myanmar Caucuss (AIPMC). • Pada tahun 2008-2009, Minan menjadi Project Officer untuk Program Election Support di kantor Partnership for Governance Reform. Pada saat yang sama, Minan bekerja sebagai staf ahli Bawaslu RI. • Pertengahan 2009-2011, menjadi Consultant UNDP untuk Electoral Dispute Setllement dengan penugasan untuk memberikan konsultansi kepada Badan Pengawas Pemilu RI, dan Consultant UNDP untuk program Electoral Resources and Information Centre (ERIC) dengan penugasan untuk memberikan asistensi kepada KPU dalam membangun sistem pelayanan informasi publik. • Di samping itu, Minan juga aktif memberikan pelatihan dalam berbagai bidang antara lain capacity development untuk anggota parlemen, partai politik, dan community development • Saat ini bekerja sebagai program manager untuk program anti money politic di Management System International (MSI). • Dosen Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia