Materi Prebunking, Hoaks dan Penanganannyaakunbohongan1
Hoaks Pemilu 2024, Pejuang Antihoaks NTB Siap Tangkal! Tidak dapat dipungkiri, jelang tahun politik, pasti beredar banyak konten hoaks pemilu 2024. Dari tulisan, hingga rekaman gambar. Konten-konten tersebut diciptakan dan disebarkan, entah oleh kandidat/pendukung kandidat/orang tidak bertanggung jawab lainnya, dengan tujuan menjatuhkan nama lawan politiknya. Tidak heran ketika kerap terjadi ketegangan atau saling singgung sesama keluarga, teman, hanya karena memiliki perbedaan dukungan pasangan calon. Ya, tahun politik, momen persiapan pemilu, kadang memang semengerikan itu. Lantas sebagai warganet yang cerdas, sebagai pejuang antihoaks, apa yang bisa kita lakukan?
MAFINDO NTB bekerja sama dengan KOMINFO, Siberkreasi, melalui MAFINDO Pusat menginisiasi sebuah workshop antihoaks daerah dan komunitas di Kota Mataram, NTB. Pejuang Antihoaks Pemilu 2024: Perkuat Kemampuan Periksa Fakta, Literasi Digital, Komunikasi dan Kolaborasi Menangani Hoaks, Perkuat Vaksinasi Diri akan Hoaks menjadi tajuk dari workshop yang dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai komunitas ini. Mudjitahid, selaku Anggota MAFINDO NTB, yang juga mewakili Komite Pemuda dan Mahasiswa, dalam sambutannya menjelaskan secara singkat bagaimana sepak terjang yang telah dilakukan oleh MAFINDO hingga hari ini dalam upayanya menangkal penyebaran hoaks.
Edukasi hoaks adalah hal yang penting untuk dilakukan, terutama jelang pemilu seperti sekarang, dan workshop antihoaks yang diselenggarakan oleh MAFINDO NTB menjadi salah satu contohnya. Ada banyak cara untuk mengedukasi masyarakat terkait mengenal, mencegah, dan menangkal hoaks, misalnya dengan kelas online cek fakta, kelas prebunking, kampanye prebunking yang dilakukan di ruang publik, hingga workshop. Workshop yang berlangsung pada Senin, 30 Oktober 2023 di Upnormal Coffee Mataram, digelar dengan konsep yang santai dan menyenangkan.
Materi Prebunking, Hoaks dan Penanganannyaakunbohongan1
Hoaks Pemilu 2024, Pejuang Antihoaks NTB Siap Tangkal! Tidak dapat dipungkiri, jelang tahun politik, pasti beredar banyak konten hoaks pemilu 2024. Dari tulisan, hingga rekaman gambar. Konten-konten tersebut diciptakan dan disebarkan, entah oleh kandidat/pendukung kandidat/orang tidak bertanggung jawab lainnya, dengan tujuan menjatuhkan nama lawan politiknya. Tidak heran ketika kerap terjadi ketegangan atau saling singgung sesama keluarga, teman, hanya karena memiliki perbedaan dukungan pasangan calon. Ya, tahun politik, momen persiapan pemilu, kadang memang semengerikan itu. Lantas sebagai warganet yang cerdas, sebagai pejuang antihoaks, apa yang bisa kita lakukan?
MAFINDO NTB bekerja sama dengan KOMINFO, Siberkreasi, melalui MAFINDO Pusat menginisiasi sebuah workshop antihoaks daerah dan komunitas di Kota Mataram, NTB. Pejuang Antihoaks Pemilu 2024: Perkuat Kemampuan Periksa Fakta, Literasi Digital, Komunikasi dan Kolaborasi Menangani Hoaks, Perkuat Vaksinasi Diri akan Hoaks menjadi tajuk dari workshop yang dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai komunitas ini. Mudjitahid, selaku Anggota MAFINDO NTB, yang juga mewakili Komite Pemuda dan Mahasiswa, dalam sambutannya menjelaskan secara singkat bagaimana sepak terjang yang telah dilakukan oleh MAFINDO hingga hari ini dalam upayanya menangkal penyebaran hoaks.
Edukasi hoaks adalah hal yang penting untuk dilakukan, terutama jelang pemilu seperti sekarang, dan workshop antihoaks yang diselenggarakan oleh MAFINDO NTB menjadi salah satu contohnya. Ada banyak cara untuk mengedukasi masyarakat terkait mengenal, mencegah, dan menangkal hoaks, misalnya dengan kelas online cek fakta, kelas prebunking, kampanye prebunking yang dilakukan di ruang publik, hingga workshop. Workshop yang berlangsung pada Senin, 30 Oktober 2023 di Upnormal Coffee Mataram, digelar dengan konsep yang santai dan menyenangkan.
PENYUSUN_MUSTIKA HIDAYAT AL ANSHORI, MATERI BAWASLU_7 JUNI 2023_PENCEGAHAN P...awasbawaslu
Pengguna Internet dan Sosial media di indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, ini menjadi corong masuk dan pintu awal masuk nya beberapa disinformasi dan hoax
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan parisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya.
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEIsmail Fahmi
PERTANYAAN DAN METODE
• Pertanyaan:
• Bagaimana tren percakapan tentang “kecurangan pemilu” di media
online dan media sosial?
• Isu apa saja yang banyak diangkat terkait “kecurangan pemilu” ini?
• Metode:
• Keyword: kecurangan, curang
• Periode: sebelum dan sesudah tanggal pencoblosan (7-23 Februari 2024)
• Sumber data: berita online dan Twitter/X
PENYUSUN_MUSTIKA HIDAYAT AL ANSHORI, MATERI BAWASLU_7 JUNI 2023_PENCEGAHAN P...awasbawaslu
Pengguna Internet dan Sosial media di indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, ini menjadi corong masuk dan pintu awal masuk nya beberapa disinformasi dan hoax
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan parisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya.
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEIsmail Fahmi
PERTANYAAN DAN METODE
• Pertanyaan:
• Bagaimana tren percakapan tentang “kecurangan pemilu” di media
online dan media sosial?
• Isu apa saja yang banyak diangkat terkait “kecurangan pemilu” ini?
• Metode:
• Keyword: kecurangan, curang
• Periode: sebelum dan sesudah tanggal pencoblosan (7-23 Februari 2024)
• Sumber data: berita online dan Twitter/X
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
4. Aturan yang berisi larangan dalam
kampanye telah diatur dalam Pasal 69
sampai Pasal 73 PKPU 23/2018.
Pasal 69
(1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
5. (2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan:
a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah;
e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga
nonstruktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
6. Pasal 70-71
■ Dalam kedua pasal ini tercantum larangan pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, serta kepala desa
atau lurah untuk membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu peserta pemilu.
■ Mereka juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Kegiatan yang dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat.
7. Pasal 72
■ Pelaksana dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye, baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk:
a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu
sehingga surat suaranya tidak sah;
c. memilih pasangan calon tertentu;
d. memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu.
8. Potensi Pelanggaran Pemilu 2024
■ Pelanggaran alat peraga kampanye (APK) berupa pemasangan di tempat yang
dilarang atau APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang.
■ kampanye di luar masa kampanye dan kampanye di luar jadwal
■ Kampanye di tempat ibadah dan Pendidikan
■ penggunaan fasilitas pemerintah atau negara
■ kampanye di media sosial dengan menyebarkan informasi-informasi bohong, hoax,
kampanye hitam, isu SARA,
■ kampanye di media massa di luar waktu yang ditentukan yakni 21 hari menjelang
masa kampanye berakhir
■ kampanye kampanye di luar zona kampanye dan melebihi pukul 6 sore
■ adanya indikasi politik uang dalam kampanye,
■ penggunaan dana CSR dalam kampanye, keterlibatan ASN, TNI, dan Polri dalam
kampanye.
■ Mobilisasi aparatur sipil negara (PNS).
■ Pelibatan anak dalam kampanye. Ini juga rentan sekali, di mana melibatkan anak-
anak di bawah umur saat kampanye
■ Dan sebagainya.
9. Studi kasus/ pendekatan kasus
■ mantan narapidana ada syarat bagi narapidana termasuk yang terlibat kasus korupsi jika ingin maju sebagai calon
anggota legislatif pada Pemilu yang akan datang.
■
Ilustrasi faktual: kegandaan dalam pengajuan bakal calon. Ada bacaleg yang diajukan partai A, ternyata diajukan
juga namanya di partai B, bahkan ada yang diajukan partai C di provinsi A, juga diajukan di partai D di Provinsi B.
■ ada parpol X misalnya lalu dalam kelengkapan administrasi pengajuan bacalon hanya melampirkan dokumen KTP
dan KTA yang dikategorikan benar dan absah. "Tetapi yang lain seperti keterangan sehat serta dokumen
kelengkapan lain, hanya di-upload scan kertas kosong.
10. Pengawasan Partisipatif yang baik dan
berintegritas dari masing masing pihak
terkait dalam kerangka menuju hasil pemilu
yang bermartabat .