Recommended
More Related Content
Similar to Pengawasan Netralitas ASN oleh Bawaslu RI.pptx
Similar to Pengawasan Netralitas ASN oleh Bawaslu RI.pptx (20)
Pengawasan Netralitas ASN oleh Bawaslu RI.pptx
- 1. Abhan Ketua Bawaslu RI PENGAWASAN NETRALITAS ASN DALAM KAMPANYE PEMILU 2019 “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
- 2. DASAR HUKUM Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Surat Menteri PAN-RB No. B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018, Pileg Tahun 2019, dan Pilpres Tahun 2019 Surat Menteri PAN-RB No. B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 08 Februari 2018 hal Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden
- 3. Pasal 2 huruf f Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. (Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun) Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 1 Undang Undang No.5 Tahun 2014, ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. UNDANG – UNDANG NO.5 TAHUN 2014 Apa itu Netralitas Siapa saja yang dikategorikan sebagai ASN
- 4. HASIL PENGAWASAN MENGAPA ASN HARUS NETRAL 1 3 2 Menjaga marwah, ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu Sebagai pengayom masyarakat, ASN tidak terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik Isu netralitas ASN menjadi salah satu obyek pengawasan, tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Komisi ASN, dan masyarakat pada umumnya. ASN dengan Kewenangan dan Kekuasaan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu pasangan calon. Tanggung Jawab Sebagai Pelayan Publik Kewenangan dan Kekuasaan Merupakan Objek Pengawasan
- 5. a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah e. Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural f. ASN g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia h. Kepala desa i. Perangkat desa j. Anggota Badan Permusyawarat an Desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu Pasal 280 AYAT 2 Pelaksana dan/atau Tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Pasal 280 AYAT 3 Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu Pasal 280 AYAT 4 Larangan dalam kampanye UU No .7 Tahun 2017
- 6. Lanjutan Pasal 281 (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pasal 282 Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Pasal 283 (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Larangan dalam kampanye UU No 7 Tahun 2017
- 7. Pasal 299 Ayat 3 Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden; b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. Pasal 302 (1)Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti. (2)Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. (3)Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Lanjutan Larangan dalam kampanye UU No 7 Tahun 2017
- 8. Lanjutan Larangan dalam kampanye UU No 7 Tahun 2017 Pasal 304 1. Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. 2. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 9. Penggunaan fasilitas dan anggaran negara/daerah Menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial Memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih paslon tertentu Menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial Menggerakkan struktur birokrasi/Memengaruh i/mengintimidasi para pegawai bahwan di jajaran Melarang/menghala ngi pemasangan alat peraga kampanye paslon tertentu Terlibat sebagai Tim Kampanye/Tim Sukses Paslon Memengaruhi/Meng -intimidasi perangkat desa untuk berpihak kepada/memilih paslon tertentu Terlibat dalam kampanye (menjadi pembicara/jurkam, menyediakan rumah sebagai tempat kampanye, memobilisasi warga masyarakat untuk menghadiri kampanye) Membuat kebijakan dalam bentuk SK :Pegawai Honor, Mutasi, Rotasi yang bersifat politik praktis BENTUK – BENTUK PELANGGARAN NETRALITAS ASN Penggunaan fasilitas dan anggaran negara/daerah Memengaruhi/Meng -intimidasi perangkat desa untuk berpihak kepada/memilih paslon tertentu
- 10. TUGAS Menerima & Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang WEWENANG Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI/POLRI, Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu mencegah terjadinya praktik politik uang menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP Mengawasi Netralitas ASN, Netralitas anggota TNI, dan Netralitas Anggota Polri Mengoreksi putusan & rekomendasi Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kab/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU
- 11. KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Tugas: Menjaga netralitas pegawai ASN Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN Melapor pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden • Berdasarkan hasil pengawasan, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK yang melanggar sistem merit serta ketentuan peraturan perundang-undangan. • Saksi dapat berupa: – Peringatan – Teguran – Revisi, pencabutan, pembatalan penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran – Hukum disiplin untuk PyB – Sanksi untuk PPK
- 12. PENCEGAHAN PENINDAKAN • Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Netralitas ASN dengan melimbatkan K/L terkait (Bawaslu, KASN, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenpolhukam). • Penegakan sanksi dan Pengawasan terhadap putusan sanksi. • Limit/kepastian waktu penanganan • Undang-undang • Peraturan pemerintah • Surat Edaran Kementrian/Lembaga Negara Terkait • MoU • Sosialisasi Bersama • KASN melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya PENGAWASAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU
- 13. 01 02 03 04 ASN tidak melakukan mobilisasi ASN lain/warga untuk menghadiri kampanye INDIKATOR NETRALITAS ASN DALAM KAMPANYE PEMILU Tidak terlibat sebagai pelaksana/tim kampanye Penggunaan media sosial tidak mendukung aktivitas kampanye (like status paslon, selfie dengan paslon,dll) ASN tidak memakai atribut PNS dalam kegiatan kampanye Tidak membagi – bagi uang dan/atau materi lainnya kepada pemilih
- 14. PENGAWAS PEMILU (daluarsa 7 hari sejak diketahui) KAJIAN • Kasus Posisi • Klarifikasi • Data • Pengumpulan alat bukti • Melakukan kajian PLENO Pelanggaran Netralitas ASN 7 + 7 Hari 1 x 24 Jam Dugaan Pidana Pemilu TEMUAN (Pengawas pemilu) LAPORAN (Pelapor) Pembahasan Sentra Gakumdu (pengawas Pemilu, Kepolisan, dan Kejaksaan) 1. WNI yang memiliki hak pilih 2. Peserta Pemilu 3. Pemantau Pemilu Direkomendasikan ke KASN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU Diteruskan ke Kepolisian
- 15. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS ASN Pasal 547 Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai Pelaksana/Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 16. TERIMA KASIH