diambil dari berbagai sumber

2. Deskripsi mata kuliah hukum adat
Mata kuliah ini disampaikan secara tatap
muka dan akan membahas ttg konsep
dasar hukum adat, sistem hukum adat,
persekutuan hukum adat, hukum
tanah,transaksi tanah, transaksi yang
berhubungan dg tanah, subyek hk, hukum
yang berhubungan dg tanah, subyek hk,
hukum kekerabatan, hukum perkawinan,
hukum harta perkawinan dan hukum waris

3. Tujuan Mata Kuliah
• Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat
menjelaskan Hukum Adat dan dapat
menyelesaikan perkara-perkara yang
bersangkutan dengan Hukum Adat.
Prasyarat
Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengantar Hukum Indonesia (PHI)

4. Hukum Adat sebagai cabang ilmu hukum yang
berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran Barat
bukan oleh alam pikiran Indonesia sendiri.
Istilah Hukum Adat itu sendiri tidak dikenal di desa-
desa, tapi mereka hanya berbicara soal adat-istiadat
yang harus dipatuhi, yang kadang-kadang
mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap
pelanggarannya.
Penemuan Hukum Adat itu memang terpengaruh
oleh faktor-faktor politik dan ekonomi struktur
masyarakat jajahan pada waktu itu.
PENDAHULUAN

5. Penemuan Hukum Adat disebabkan: desakan-
desakan politik hukum yang mau memaksakan
rakyat Indonesia tunduk pada hukum Barat,
penundukan itu terutama berpokok pangkal pada
pikiran, bahwa Hukum Adat sama sekali tidak
memenuhi tuntutan-tuntutan abad modern (yakni
abad XX).
Para sarjana hukum pada umumnya mengakui
bahwa Hukum Adat Indonesia belum lama menjadi
obyek Ilmu Pengetahuan Hukum Adat sebagaimana
ilmu hukum lain-lainnya, mempunyai sistem sendiri,
sistim yang berurat berakar pada sikap hidup dan
alam pikiran bangsa Indonesia.

6. Prof. Mr. C. Van Vollenhoven:
 yang pertama-tama memasukkan pelajaran hukum
adat ke dalam Ilmu Pengetahuan Hukum.
 membela rakyat Indonesia, terutama akan adanya
penerapan hukum Barat oleh Pemerintah Belanda
terhadap rakyat Indonesia.
• Menentang penyatuan hukum (unifikasi) dan
menentang desakan secara lain terhadap Hukum
Adat oleh Hukum Barat.
• Membela agar supaya arti peradilan adat diakui.
• Menentang pengingkaran hak-hak masyarakat
hukum Bumiputera (asli) dan hak-hak
perseorangan atas tanah.
• Menentang pengingkaran terhadap watak
masyarakat-masyarakat Pribumi sendiri.

7. Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn.
 diberi julukan sebagai pemerinci hasil penemuan
Prof. C. Van Vollenhoven yang dikenal sebagai
“ahli hukum yang menemukan Hukum Adat
(Bapak Hukum Adat)”
Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje:
 yang pertama kali memakai istilah Hukum Adat
(adatrecht) dalam ilmu hukum dalam bukunya
“De Atjehers” tahun 1893

8. Dalam perundang-undangan Pemerintah Hindia
Belanda istilah Hukum Adat baru dipakai pada
tahun 1929 tatkala pasal 134 I.S diubah.
Setelah diubah maka redaksi ayat-ayat dari
pasal 134 itu menyebut kata Hukum Adat.
Sebelum tahun 1929 istilah yang biasa dipakai
untuk menyatakan Hukum Adat ialah „Undang-
undang Agama, lembaga kebudayaan bangsa dan
kebiasaan” (godsdienstige wetten, volks
instellingen en gebruiken) sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 11 A.B. atau “peraturan
hukum mengenai agama dan kebiasaan mereka”
yang tercantum dalam pasal 131 ayat 2 sub b
I.S.

9. Tujuan Mempelajari Hukum Adat
Tujuan praktis:
 Hukum adat masih digunakan dalam lapangan
hukum perdata, khususnya dalam perkara waris.
 Secara faktual, masih banyak terdapat eksistensi
kehidupan indigenous people di pelosok pedalaman
nusantara.
Tujuan strategis:
 Hukum adat sebagai hukum asli bangsa merupakan
sumber serta bahan potensial untuk pembentukan
hukum positip Indonesia dan pembangunan tata
hukum Indonesia.

10. Istilah Hukum Adat
 Adat  Kebiasaan Masyarakat
 Adat  kebiasaan yang pada umumnya
harus berlaku dalam masyarakat
tertentu/bersangkutan.
 Adat Jawa  kebiasaan berprilaku
dalam masyarakat Jawa.

11. Istilah Adat Istiadat
Adat berasal dari bahasa Arab yaitu dari
kata “ADAH”, yang berati kebiasaan-
kebiasaan
dari masyarakat.
Adat aturan yang sudah menjadi kebiasaan atau
wujud
gagasan kebudayaan yang terdiri dari budaya,
norma, hukum dan aturan-aturan yang satu
dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem.
Adat Istiadat kebiasaan atau tradisi yang baik dan
hidup dalam suatu masyarakat yang selalu
diikuti, diamalkan dan dipatuhi serta ditaati.

12.  Istilah Hukum Adat  Istilah teknis ilmiah, yang
menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di
kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan
perundangan yang dibentuk oleh penguasa
pemerintahan.
 Hukum Kebiasaan  Kebiasaan yang dibenarkan
(diakui) di dalam perundangan.
 Hukum Adat  Hukum kebiasaan di luar perundangan.
 Hukum Adat  Aturan kebiasaan manusia dalam hidup
bermasyarakat.
 Hukum Adat  Adat yang diterima dan harus
dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.

13. MANUSI
A
KEBIASAAN ADAT HUKUM
ADAT
Hukum
Negara
Hukum
Rakyat
Pikiran
Kehendak
Prilaku
( Pribadi ) ( Masyarakat
)

14. TERBENTUKNYA ADAT
Cara (usage)
Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan orang di dalam
mengadakan perhubungan pamrihnya
Kebiasaan (folkways)
Cara yang dilakukan orang dalam mengadakan perhubungan
pamrihnya itu terjadi secara berulang-ulang
Tata Kelakuan (mores)
Menata kelakuan orang dengan suatu pola tertentu, artinya
menghendaki agar para warga masyarakat melakukan
conformity (penyesuaian diri) dengan tata kelakuan
Adat (customs)
Tata kelakuan yang telah melembaga atau telah sampai pada
proses institusionalisasi (meng”adat”).

15. tiga prasyarat untuk menjadikan kebiasaan
sebagai hukum yaitu :
 masyarakat meyakini adanya keharusan yang
harus dilaksanakan,
 pengakuan atau keyakinan bahwa kebiasaan
tersebut bersifat mengikat (kewajiban yang
harus ditaati) atau dikenal dengan prinsip
opinio necessitas, dan
 adanya pengukuhan yang dapat berupa
pengakuan dan/atau penguatan dari keputusan
yang berwibawa (atau pendapat umum,
yurisprudensi dan doktrin) sehingga timbul
harapan agar dapat dilekatkan sanksi terhadap
pelanggaran-pelanggaran atas kebiasaan
tersebut.

16. Istilah dalam perundang-undangan Hindia
Belanda
Dalam A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving = Ketentuan-
ketentuan Umum Perundang-undangan) pasal 11 dipakai istilah
: Godsdientige Wetten, Volkinstelingen En Gebruiken
(Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat
dan Kebiasaan-kebiasaan).
Dalam R.R. 1854 pasal 75 ayat 3 : Godsdientige Wetten,
Instellingen En Gebruiken (Peraturan-peraturan Keagamaan,
Lembaga-lembaga dan Kebiasaan).
Dalam I.S. (Indische Staatregeling = Peraturan Hukum Negara
Belanda semacam Undang-undang Dasar Bagi Hindia Belanda)
pasal 128 ayat 4 : Instellingen des Volks (Lembaga-lembaga
dari Rakyat).
Dalam I.S. pasal 131 ayat 2 sub b : Met Hunne Godsdiensten
en Gewoonten Samenhengende Rechts Regelen (Aturan-aturan
Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan
Kebiasaan-kebiasaan mereka).
Dalam R.R. 1854 pasal 78 ayat 2 : Godsdientige Wetten En
Oude Herkomsten (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Naluri-
naluri).

17. Pengertian Tentang Hukum Adat
 Istilah “Hukum Adat” secara akademis
pertama kali merupakan istilah asing, hasil
terjemahan dari istilah “Adatrecht”
 Dikenalkan pertama kali oleh
Prof.Dr.Christiaan Snouck Hurgronje dalam
bukunya yang berjudul “De Atjehers”
 Dikembangkan lebih lanjut oleh
Prof.Mr.Cornelis van Vollenhoven dalam
tulisan-tulisannya antara lain “Het Adatrecht
van Ned Ned-Indie (1901 1901-1933) 1933)”,
“Een Adatwetboekje voor heel Indie (1910)
1910)”, “De Ontdekking van het Adatrecht
(1928) 1928)”. ”.

18. “Hukum Adat” adalah….
Menurut Van Vollenhoven:
“Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang
berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang
di satu pihak mempunyai sangsi (maka dikatakan
hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka
dikatakan adat) [Hilman Hadikusuma, “Pengantar Ilmu
Hukum Adat”]
“Hk.Adat = adat / kebiasaan yang bersangsi”
Menurut Mr.B.Ter Haar Bzn
“Hukum adat adalah aturan adat /kebiasaan yang
mendapat sifat hukum melalui keputusan-keputusan
atau penetapan-penetapan petugas hukum seperti
Kepala Adat, Hakim, dll baik di dalam maupun di luar
persengketaan” (Teori
“Keputusan”/“Beslissingenleer” )

19. Pendapat Ter Haar dipengaruhi oleh John Chipman
Gray yang menyatakan: “All the law is judge made
law” (semua hukum adalah hukum keputusan)
Menurut Kusumadi .P
Hukum adat adalah adat yang telah mendapatkan
sifat hukum melalui penetapan yang dikeluarkan
oleh para petugas hukum baik di dalam maupun di
luar sengketa (sama dengan Ter Haar).
 Sama-sama mendasarkan titik batasan
antara adat dan hukum adat pada keputusan
atau penetapan petugas hukum.
 Kusumadi menyebut adanya penetapan
petugas hukum ini sebagai existential
moment dari hukum adat.

20. Perbedaan antara Kusumadi dan Ter Haar:
 Perbedaan yang ada hanyalah bersifat
gradatif Konsep Kusumadi “memperhalus”
konsep Ter Haar
 Menurut Ter Haar, jika tidak ada keputusan,
maka belum bisa dikatakan sebagai hukum
 Menurut Kusumadi, ketiadaan keputusan
/penetapan bukan berarti ketiadaan aturan
hukum. Tetapi baru pada saat ada
penetapanlah aturan tingkah laku adat
menjadi tegas berwujud dalam hukum
positif

21. Menurut Soepomo
 Hukum adat adalah hukum non-statutair yang
sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan
sebagian kecil hukum Islam.
 Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang
berdasarkan keputusan-kepitusan hakim yang
berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana
ia memutuskan perkara.
 Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan
tradisional.
 Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup,
karena ia menjelmakan perasaan hukum yang
nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri,
hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh
dan berkembang seperti hidup itu sendiri

22. Menurut Bushar Muhammad
Sependapat dengan Soepomo
Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, yang
tidak hanya meliputi hukum yang hidup dan
dipertahankan sebagai aturan adat dalam
masyarakat (hukum adat dalam arti sempit /
customary law), melainkan juga kebiasaan
dalam lapangan ketatanegaraan (convention)
dan kehakiman atau peradilan
Soepomo dan Bushar Muhammad memberikan
pengertian yang sama bahwa hukum adat adalah
hukum yang tidak tertulis dalam hidup
bermasyarakat maupun dalam lapangan
ketatanegaraan

23. Menurut Djojodigoeno
 Hukum adat berpangkal tolak dari
konsepsi hukum yang umum.
 Hukum itu rangkaian ugeran (norma) yang
mengatur perhubungan kemasyarakatan .
 Hukum itu adalah rangkaian ugeran yang
mengatur hubungan pamrih (kepentingan).
 Hukum adat adalah hukum yang tidak
bersumber pada peraturan.
Menurut Dr.Sukanto
Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang
kebanyakan tidak dikitabkan/dikodifisir, bersifat
paksaan dan memiliki sangsi, sehingga
mempunyai akibat hukum

24. Menurut Dr.Hazairin
 Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam
masyarakat, yakni hukum yang berasal dari
dan memiliki kesesuaian langsung dengan
kesusilaan masyarakat.
 Hukum adat lebih menguatkan pemeliharaan
kaidah-kaidah kesusilaan melalui ancaman
hukum /penguatan hukum.
HAZAIRIN
 Bertumpu pada pendirian ada persesuaian
antara hukum dan kesusilaan.
 Dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada
tempat bagi sesuatu yang tidak selaras dengan
kesusilaan.

25. Menurut Mr.J.H.P. Bellefroid
Hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup
meskipun tidak diundangkan oleh penguasa
tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat
karena meyakini bahwa aturan-aturan tersebut
berlaku sebagai hukum

26. Dua kategori sumber hukum,
 yang dari kekuasaan negara :
 perundangan, sebagai keputusan legislatif,
keputusan pejabat, seperti keputusan eksekutif
atau yudikatif (yurisprudensi),
 keputusan kekuasaan tertinggi dalam negara
seperti perjanjian internasional, pernyataan
perang, perjanjian perdamaian;dan lainnya.
 yang dari kekuasaan rakyat :
 adat kebiasaan, seperti berbagai perilaku
anggota masyarakat dalam hubungan pamrih,
 keputusan kelembagaan, seperti keputusan
rukun tetangga, keputusan rukun tani,

27. Menurut Prof.Dr. M. Koesnoe Koesnoe, terdapat ,
perbedaan tentang konsep hukum antara
pemikiran barat dan adat.
Konsep pemikiran barat:
• Memandang individu sebagai makhluk yang
merdeka
• Setiap individu memiliki kepentingan yang
diusahakan untuk selalu dipenuhi secara
maksimal
• Perlu diadakan penertiban atas usaha
pemenuhan kepentingan tersebut
• Diperlukan sangsi untuk menjamin
dilaksanakannya penertiban tersebut

28. Konsep pemikiran Adat:
• Individu adalah bagian yang tak terpisahkan
dari masyarakatnya
• Individu adalah bagian dari masyarakat
yang mempunyai fungsi masing masing-
masing untuk melangsungkan dan
kelangsungan masyarakat.
• Tidak ada ketentuan adat yang memerlukan
syarat yang menjamin berlakunya dengan
menggunakan paksaan (sanksi)
• Sangsi berfungsi sebagai upaya
pengembalian keseimbangan yang
terganggu akibat adanya pelanggaran

29. PERBEDAAN HUKUM ADAT DENGAN TRADISI
HUKUM ADAT TRADISI
1. Berorientasi pada
hal-hal yang baik
2. Rational
3. Bersifat dinamis dan
progresif (plastis)
1. Tidak berorientasi
pada hal itu baik
atau tidak baik untuk
dilakukan
2. Irrasional dan
didasarkan pada
legenda atau mitos.
3. Bersifat statis.

30. Karakteristik Hukum Adat
A. Wujud Hukum Adat
• Sebagian besar tidak tertulis / non statutair / ius
non scriptum
• Sebagian kecil berupa hukum tertulis seperti
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja
• Uraian-uraian hukum secara tertulis, seperti hasil
penelitian yang dibukukan
• Dikarenakan wujud di luar tidak tertulis hanya
merupakan bagian kecil, maka hukum adat
cenderung selalu disebut sebagai hukum tidak
tertulis
B. Hukum adat bersifat dinamis (tidak statis)
C. Hukum adat berasal langsung dari kebudayaan
rakyat, yakni berupa kebiasaan-kebiasaan serta nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat

31. Dua Unsur Berlakunya Hukum Adat
1. Unsur kenyataan
 (pada kenyataannya) adat itu dalam
keadaan yang sama selalu
diindahkan oleh rakyat
2. Unsur psikologis
 terdapat adanya keyakinan rakyat
bahwa adat tersebut mempunyai
kekuatan hukum, sehingga
menimbulkan adanya kewajiban
hukum ( opinio juris necessitatis
necessitatis)

32. Unsur-Unsur Pembentuk Hukum Adat:
Mr.L.W.C van Den Berg teori “Receptio in
Complexu”
Hukum Adat
Hukum agama Penyimpangan²

33. Van Vollenhoven:
Hukum Adat
Hukum tdk tertulis Hukum tertulis
Hukum asli penduduk Hukum agama
(Melayu Polynesia)

34. Faktor Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Proses Perkembangan Hukum Adat:
1. Faktor magis dan animisme
2. Faktor agama
3. Faktor kekuasaan kekuasaan-kekuasaan yang
lebih tinggi dari persekutuan hukum adat
4. Hubungan dengan orang orang-orang ataupun
kekuasaan asing

35. TUGAS
Berdasarkan materi tentang “Konsep-Konsep Hukum
Adat” sebagaimana dijabarkan dalam perkuliahan dan
diuraikan dalam buku-buku kepustakaan yang
menunjang, maka jawablah pertanyaan di bawah ini
sesuai dengan konsep-konsep yang dikemukakan
oleh para sarjana hukum adat !
1. Apakah ada perbedaan antara adat dan hukum
adat? Jelaskan
2. Bagaimanakah suatu adat dapat dikatakan
telah menjadi hukum adat? Jelaskan
berdasarkan 2 kelompok pendapat yang
berbeda, dan tunjukkan pokok perbedaannya
serta sebutkan siapa saja tokoh sarjana yang
termasuk ke dalam masing-masing kelompok
tersebut!
3. Hukum adat dikatakan bersifat dinamis.
Jelaskan pernyataan ini!

36. 1.Apakah Hukum Adat itu ?
2.Apakah Hukum Adat = Adat ?
Jika sama bagaimana persamaannya ?
Jika tidak apa perbedaannya ?
3. Bagaimanakah (ciri-ciri) Hukum Adat ?

37. Bahan Bacaan:
1. Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat
(Suatu Pengantar)
2. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat
3. M. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu Model
Hukum
4. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas
Hukum Adat
5. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat