Dokumen ini membahas hubungan antara poligami dan korupsi. Secara umum, poligami tidak berkaitan langsung dengan korupsi meskipun beberapa koruptor memiliki lebih dari satu istri. Faktor-faktor seperti ambisi politik dan serakah lah yang mendorong korupsi, bukan poligami. Namun, pegawai negeri atau swasta yang poligami berisiko melakukan korupsi untuk menutupi kebutuhan hidup yang mening

1. Musni Umar. Ph.D

2. Poligami dan Korupsi
Oleh Musni Umar, Ph.D
Disarikan dari hasil dialog di TV ONE LIVE,
13/11/2013 pukul 13.30- 14.30 di
Epicentrum, Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan

3. Poligami dikaitkan dengan korupsi menarik
diperbincangkan publik setelah para tersangka tindak
pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Jakarta diberitakan oleh media, mereka memiliki
isteri lebih dari satu orang alias “poligami”.
TV ONE pada 13 November 2013 dalam Ruang Kita
menjadikan Poligami dan Korupsi sebagai topik
perbincangan.
Secara sosiologis, poligami yang banyak dilakukan, pada
dasarnya tidak disukai kaum perempuan dan menyakitkan
hati mereka.
Dalam Islam, sebenarnya perinsip dasar perkawinan adalah
monogami (satu) bukan poligami (kawin lebih dari satu).
Akan tetapi banyak yang kurang faham perinsip dasar itu,
sehingga mereka yang memiliki tahta dan harta cenderung
poligami dengan berbagai cara termasuk kawin siri.

4. Korupsi sejatinya tidak bisa dikaitkan dengan
poligami karena dalam realitas, mereka yang
poligami setelah kaya dan mempunyai kekuasaan
seperti yang dilakukan beberapa politisi dan
penjabat. Akan tetapi, banyak juga yang tidak
mempunyai harta dan tahta (kekuasaan) berani
poligami.
Memang secara biologis, semua laki-laki ingin
poligami, sehinga banyak yang nekad, tanpa
perhitungan melakukan poligami. Poligami
semacam ini, bukannya kebaikan yang diperoleh,
tetapi sebaliknya yaitu kehancuran rumah tangga
dan penderitaan isteri dan anak-anak.

5. Politisi yang Poligami
Menurut saya, politisi yang duduk di parlemen dan
melakukan poligami tidak mendorong yang
bersangkutan untuk korupsi karena income
(penghasilan) yang diperoleh tiap bulan sebagai
anggota parlemen lebih dari cukup.
Mereka korupsi bukan karena poligami, tetapi
politisi korupsi karena tiga faktor. Pertama, ingin
mempertahankan kedudukan yang sedang
disandang. Kedua, ingin meraih kedudukan yang
lebih tinggi dan lebih prestisius seperti mau menjadi
Gubernur, Bupati, Walikota, atau dari anggota

6. Ingin menjadi anggota DP R RI. Ketiga, serakah dan
merasa tidak cukup dari penghasilan yang diperoleh
sebagai anggota parlemen.
Ketiga hal itulah yang mendorong para anggota DPR
untuk korupsi yang saya sebut sebagai corruption
by political interest (korupsi karena kepentingan
politik) sebab biaya politik untuk mempetahankan
kedudukan, meraih kedudukan yang lebih tinggi
memerlukan dana yang besar. Jalan untuk
mewujudkan obsesi ialah dengan menerima suap
seperti yang banyak dilakukan para politisi di
Senayan, Gubernur, Bupati, Walikota dan juga
politisi partai politik di DPRD seluruh Indonesia.

7. Pegawai yang Poligami
Pegawai yang poligami apakah PNS atau pegawai
swasta, berpotensi melakukan korupsi. Gaji PNS
dan pegawai swasta sudah ditakar. Gaji tiap bulan
dengan tingkat inflasi untuk kebutuhan sembilan
bahan pokok (sembako) yang mencapai 12 persen
setiap tahun, tidak mencukupi untuk hidup layak di
kota-kota besar di Indonesia.
Kalau poligami, maka berarti kebutuhan meningkat
dua kali lipat. Untuk menutup peningkatan
kebutuhan hidup, maka satu-satunya pilihan adalah
korupsi. Korupsi bisa dilakukan dikantor tempat

8. bekerja dengan melakukan mark up (menaikkan)
harga barang yang dibeli atau melakukan apa saja
untuk menambah pemasukan (income). Bisa juga
korupsi dengan jarang masuk kantor, tetapi
mengobyek di luar kantor untuk menambah
penghasilan.
Oleh karena itu, para pegawai sebaiknya isteri satu
saja, demi pendidikan anak-anak, keselamatan dan
kebaikan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Kesimpulan
Poligami tidak berkaitan langsung dengan korupsi.
Para koruptor ada yang beristeri lebih dari satu,
motifnya untuk menolong orang tua dan gadis yang

9. Dikawini karena dari latar belakang ekonomi yang
kuarng memadai. Selain itu, juga untuk menutup
aib dari korupsi yang dilakukan dengan
menyembunyikan harta dengan atas nama isteriisteri yang dikawini.
Akhirnya untuk kebaikan, kebahagian dan
keselamatan dunia akhirat utamakan isteri hanya
satu, kalau keadaan terpaksa baru melakukan
poligami sebagai jalan keluar supaya tidak berzina,
yang sangat dilarang. Mendekati zina saja tidak
boleh apalagi melakukannya.
Jakarta, 14/11/2013

10. Dikawini karena dari latar belakang ekonomi yang
kuarng memadai. Selain itu, juga untuk menutup
aib dari korupsi yang dilakukan dengan
menyembunyikan harta dengan atas nama isteriisteri yang dikawini.
Akhirnya untuk kebaikan, kebahagian dan
keselamatan dunia akhirat utamakan isteri hanya
satu, kalau keadaan terpaksa baru melakukan
poligami sebagai jalan keluar supaya tidak berzina,
yang sangat dilarang. Mendekati zina saja tidak
boleh apalagi melakukannya.
Jakarta, 14/11/2013