Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut merupakan laporan KKL mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan di Pemerintah Kota Batam.

1. 1
LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG
PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Studi di Pemerintah Kota Batam
Oleh:
Nur Hadiyati
NIM. 12501010100111051
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tanah merupakan permasalahan yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat,
Tanah berperan sebagai komponen utama dalam pembentukan negara menurut
Oppenheim– Lauterpacht. Hubungan antara tanah dan masyarakat Indonesia
sangat erat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pasal 1 ayat (3) yang berbunyi,
“Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa
termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”. Hal
berkenaan dengan pengelolaan bidang pertanahan mememerlukan pemerhatian
secara mendalam untuk terpenuhinya kesejahteraan masyarakat yang mana
merupakan cita-cita pembentukan Undang-Undang tentang Pengaturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan peramanahan dari tujuan nasional
sendiri.
Kota Batam merupakan bagian dari Kepulauan Riau yang termasuk dalam
Kawasan Strategis Nasional1
. Kota Batam memiliki luas wilayah sebesar 715
KM2
dengan jumlah penduduk 1.164.352 juta. Batam adalah kota transit atau
persinggahan yang berada pada jalur lintasan kapal terpadat di dunia, serta berada
dalam wilayah Segitiga Pertumbuhan (Triangle Growth) meliputi Singapura,
Johor (Malaysia), dan Riau (Indonesia).
Peta Wilayah Segitiga Pertumbuhan
1
Lihat Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Bintan, Kawasan Batam, dan Kawasan Karimun.

3. 3
Sejarah berdirinya Batam dimulai pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri2
dengan dibentuknya
Otorita Batam sebagai pemegang Hak pelaksana tunggal pembangunan dengan
hak pengelolaan. Batam ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kota Batam. Keberadaan
daerah otonom ini mejadi landasan terbentuknya Pemerintah Kota Batam.
Seiring dengan masuknya era globalisasi Kota Batam ditetapkan sebagai
kawasan perdagangan bebas berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2007 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Badan
Pengusahaan sebagai pengelola kawasan.
Konstitusi Indonesia pada pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) yang
berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap
Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang
diatur dalam Undang-Undang”. Menjadi landasan fundamental penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur dalam sebuah undang-undang yakni
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Selanjutnya disebut UU Pemda) diikuti peraturan pelaksana.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2
Daerah industri menurut National Industrial Zoning Committee’s 1967 adalah tanah yang cukup
luas, secara administratif dikontrol oleh seseorang atau lembaga yang cocok untuk kegiatan
industri karena lokasi, topografi, ketersediaan infrastruktur, dan kemudahan aksesibilitas
transportasi

4. 4
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
Dan yang termasuk dalam urusan Pemerintahan Pilihan, penyelenggaraannya
diserahkan kepada daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing daerah, meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;

5. 5
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat jelas bahwa bidang pertanahan
menjadi salah satu bidang yang kewenangannya berada di pemerintah daerah.
Namun bagaimanakah praktek pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Kota
Batam sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dimana sebelumnya Batam
telah memiliki sebuah badan bernama Otorita Batam yang kemudian beralih
menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam) sebagai pengelola Kota Batam.
Hingga saat ini Kota Batam, dikenal dengan keistimewaannya yakni
berkenaan dengan Hak Pengelolaan (HPL)3
. Hak Pengelolaan pada dasarnya
diberikan oleh Negara kepada Pemerintah Daerah untuk medayagunakan potensi
daerah, Batam merupakan daerah yang memiliki HPL berbeda dibandingkan
daerah lainnya. Batam, sebagai satu-satunya daerah yang mendapatkan HPL
langsung oleh Presiden4
. Berdasarkan pemaparan diatas, Maka Penulis kemudian
memutuskan untuk melakukan melakukan penelitian tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah dalam Bidang pertanahan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana
penelitian tersebut dilakukan di Pemerintah Kota Batam sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah Kota Batam.
B. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Berdasarkan kerangka dasar berfikir sebagaimana diuraikan pada bagian latar
belakang diatas, maka ruang lingkup kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang
3
Menurut A.P Parlindungan istilah Hak Pengelolaan berasal dari istilah Belanda Beheerscrecht
yang diterjemahkan menjadi hak penguasaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dimaksud dengan Hak
Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan
penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-
bagiand ari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga
4
M Noor Marzuki menjabat sebagai Direktur Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata
Ruang Badan Pertanahan Nasional selaku Narasumber dalam acara Sosialisasi Status Lahan dan
Hak Pengelolaan Kawasan Hutan di Provensi Kepulauan Riau, diakses dari
www.ekon.go.id/berita/view/sosialisasi-status-lahan-dan.1458.html#VdXTkdD-LqA

6. 6
dilakukan di Pemerintah Kota Batam ini adalah untuk mengidentifikasi tentang
hal-hal yang berkaitan dengan:
1) Nama lembaga tempat KKL;
2) Fungsi dan tugas lembaga tempat KKL;
3) Visi dan misi lembaga tempat KKL;
4) Struktur organisasi lembaga tempat KKL;
5) Kewenangan Lembaga KKL dalam Bidang Pertanahan;
6) Kendala yang dihadapi oleh lembaga tempat KKL dalam melaksanakan
wewenang mengenai urusan bidang pertanahan;
7) Rekomendasi dari penulis untuk penyempurnaan atau alternatif solusi
pemecahan kendala yang dihadapi;
C. TUJUAN KEGIATAN
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
yang dilakukan di Pemerintah Kota Batam ini adalah dapat dirumuskan sebagai
berikut :
1. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang kelembagaan Pemerintah Kota
Batam;
2. Memahami dan mendeskripsikan bagaimana kewenangan Pemerintah Kota
Batam dalam urusannya bidang pertanahan;
3. Mengetahui, memahami dan menganalisis kendala maupun permasalahan apa
saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan
kewenangan dalam urusan dibidang pertanahan dan mampu memberikan
rekomendasi atau alternatif solusi.
D. MANFAAT KEGIATAN
Manfaat dari pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Pemerintah Kota Batam
ini diharapkan dapat memberikan dan memiliki manfaat praktis dan teoritis
sebagai berikut:

7. 7
1. Manfaat Teoritis
a. Memahami bagaimana pengetahuan teoritis yang diperoleh pada saat
perkuliahan bekerja dalam kehidupan nyata di tempat kerja;
b. Menambah pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pengelolaan tanah
sebagai hal yang bersifat krusial dalam kehidupan masyarakat dipandang
dari aspek hukum.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat Bagi Pemerintah
Penelitian diharapkan mampu memberi masukan ataupun pemahaman
terhadap apa yang terjadi dilapangan mengenai pengelolaan dalam bidang
pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.
b. Manfaat Bagi Masyarakat
Dengan adanya penelitian yang menyoroti terkait Pemerintah Kota Batam
diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
proses serta kendala atau permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota
Batam dalam melakukan pengelolaan dibidang pertanahan.
c. Manfaat Bagi Mahasiswa
1. Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat menambah
keterampilan sehingga menjadi tenaga kerja yang siap
2. Hasil pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini digunakan
dalam rangka memenuhi salah satu tugas dalam menyelesaikan
Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
E. METODE KEGIATAN
Adapun metode pencarian data yang dilakukan pada kuliah kerja lapangan
(KKL) adalah sebagai Berikut:
1. Metode Partisipatif
Artinya penulis yang bersangkutan harus terlibat dalam proses kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

8. 8
2. Metode Wawancara
Informasi diperoleh dengan mekanisme tanya jawab kepada narasumber
yang sesuai dan berada di Pemerintah Kota Batam, sejumlah pertanyaan
akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan memperoleh dan menunjang data
untuk kemudian dijawab oleh narasumber
3. Studi Kepustakaan
Penelitian ini mengandalkan studi literatur dan kepustakaan baik dalam
bentuk cetakan ataupun media maya sebagai pondasi pemikiran
sebagaimana dalam kepenulisan ilmiah pada umumnya
F. TAHAPAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL) akan dilakukan meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Persiapan : Minggu I-II
Penyiapan proposal pelaksanaan KKL dengan melakukan konsultasi
kepada dosen, menyiapkan keperluan administratif KKL dimana salah
satunya yakni surat pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya di bagian akademik yang ditujukan kepada lembaga KKL dan
hal lain yang berkaitan dengan terselenggaranya proses KKL.
2. Pelaksanaan : Minggu III – V
Memulai proses KKL yakni ikut dalam kegiatan kelembagaan dalam hal
ini adalah Pemerintah Kota Batam guna pencarian data dan informasi
berkenaan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan
KKL sebagaimana dipaparkan dalam metode kegiatan.
3. Penyusunan Laporan : Minggu VI –VIII
Perapihan segala informasi yang berhasil diperoleh selama
terselenggaranya KKL yang kemudian akan dievaluasi dan hasil akhir
yang diperoleh akan disusun dalam format laporan penelitian

9. 9
Tabel 1
Rencana Kegiatan KKL
No Bentuk kegiatan Bulan I Bulan II
I II III IV I II III IV
1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan Laporan

10. 10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Negara Hukum
Filosofi Negara hukum meliputi pengertian, ketika Negara melaksanakan
kekuasaannya, maka Negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya, ketika
hukum eksis terhadap Negara, maka kekuasaan Negara menjadi terkendali dan
selanjutnya menjadi Negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum5
.
Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan
kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya
kebahagiaan hidup untuk warga negaranya6
.
Konsep Negara hukum telah lama berkembang sejak zaman Yunani kuno
dengan adanya bentuk Negara (polis) Athena serta pemikiran filsuf terkemuka
yakni Plato dan Aristoteles. Plato saat itu dalam karyanya yang berjudul nomoi
kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi The Laws membahas
secara khusus berkenaan dengan pengutamaan kedaulatan hukum atau prinsip
hukum sebagai kekuasaan tertinggi, dan juga terselenggaranya pemerintahan
dengan berdasarkan hukum. Aristoteles kemudian mengembangkan serta
menegaskan konsep hukum yang dikemukakan oleh Plato dalam karyanya yang
berjudul Politics dimana suatu Negara yang baik adalah yang dijalankan
berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum, terdapat tiga unsur
pemerintahan berkonstitusi yakni (1) Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan
umum; (2) Pemerintahan dilaksanakan menuruthukum yang berdasarkan
ketentuan-ketentuan umum bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang
yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi; (3)Pemerintahan berkonstitusi
yang dilaksanakan atas kehendak rakyat7
. Konsepsi Negara hukum terus
5
Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Ajudikasi Konstitusional sebagai
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2006, hal 55
6
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim., Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta :
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan C.V. Sinar Bakti,
1981, hal 45
7
Ni’Matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta : UII Press, 2005,
hal 1

11. 11
berkembang seiring perkembangan zaman hingga memasuki era modern saat ini.
The Commission of International Jurist menggariskan Negara Hukum dalam 3
(tiga) prinsip yakni, (1) Negara harus tunduk pada hokum; (2) Pemerintah
menghormati hak-hak individu; (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak8
.
Negara Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum
sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang
berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan artian bahwa
Indonesia di idealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu
negara hukum9
. Indonesia dikenal dengan Negara hukum pancasila yang memiliki
unsur-unsur utama yakni (1)Pancasila, (2)MPR, (3)Sistem konstitusi,
(4)Persamaan, (5)Peradilan bebas. Unsur- unsur utama yang dimiliki oleh Negara
hukum pancasila kemudian dikembangkan secara khusus oleh Jimly Asshiddiqie
yang menurunkan konsep Negara Hukum Indonesia dalam 13 (tiga belas) prinsip,
yakni:10
(1) supremasi hukum, (2) persamaan dalam hukum, (3) asas legalitas, (4)
pembatasan kekuasaan, (5) organ-organ campuran yang bersifat independen, (6)
peradilan bebas dan tidak memihak, (7) peradilan tata usaha negara, (8) peradilan
tata negara, (9) perlindungan hak asasi manusia, (10) bersifat demokratis, (11)
berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, (12) transparansi dan
kontrol sosial dan (13) berketuhanan Yang Maha Esa.
B. Kewenangan
Pengertian kewenangan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
adalah (1)hal berwenang; (2)hak dan kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan
sesuatu. Secara umum kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh
seseorang atau badan sehingga mengijinkan pemilik atau pemegang kewewangan
untuk melakukan tindakan seperti memerintah, mengatur untuk menjalankan
tugas di bidangnya sesuai dengan wewenang yang diberikan.Ferrazi
mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi
8
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses dari www.jimly,com,
9
Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta : PT Bhuana Ilmu
Populer, Jakarta, 2009, hal 3
10
Ibid.

12. 12
manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan
(administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu11
. Philiphus
Hudjon mendeskripsikan wewenang (bevoegdheid) sebagai kekuasaan hukum
(rechtsmacht)12
meskipun demikian menurut Bagir Manan dalam Ridwan H.R.13
,
wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht).
Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.Dalam
hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).
Indonesia adalah Negara hukum sehingga segala sumber kewenangan yang
dimiliki oleh seeorang atau badan harus berlandaskan hukum.Secara teoritis,
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh
melalui tiga cara, yakni :atribusi, delegasi dan mandat. H.D. van Wijk dalam
Ridwan H.R.14
mendefinisikan atribusi,delegasi dan mandat sebagai berikut:
a) Attributie atau atribut adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
b) Delegatie atau delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
c) Mandaat atau mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
.
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
Lebih jelas yang dimaksud dengan Pemerintah daerah diatur dalam UU No 23
Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
11
Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007,
hal 93
12
Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September–
Desember , 1997 , hal 1
13
Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2010, hal
101
14
Ibid, hal 104-105

13. 13
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : Pemerintahan daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan
Asas otonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 dalam penerapannya terdapat tiga asas15
yakni :
a) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.
c) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Pemerintahan daerah pada hakekatnya melaksanakan otonomi daerah
dengan asas desentralisasi. Menurut Henry Maddick dalam Juanda,
desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk
melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah16
. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi
merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada
masyarakat dalam wilayah tertentu17
. Inti dari desentralisasi adalah
pelimpahan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah
15
Lihat pasal 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
16
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah,Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD
dan Kepala Daerah, Bandung : PT Alumni Bandung, 2004.
17
Ibid, hal 52

14. 14
tangga. Jimly Asshiddiqie18
membagi kedalam tiga ajaran berkenaan ajaran
rumah tangga dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni:
(1) ajaran rumah tangga materiil;(2) ajaran rumah tangga formil; dan (3)
ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini
dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut:19
1) Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan
yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini
melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau
daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak
akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan
itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah,
atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan
suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus
diselenggarakan oleh pusat.
2) Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah
dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan,
sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas
rinciannya dalam undang-undang.
3) Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan
kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan
pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu
urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena
urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang
bersifat nasional.Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula
dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga
daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu
tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan
atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang
atau peraturan peraturan lainnya.
18
Jimly Asshiddiqie, Pokok–Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta : PT.Bhuana
Ilmu Populer, 2007. hal. 423.
19
Ibid ,hal. 424-426

15. 15
BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
A. Nama Lembaga Tempat KKL
Pemerintah Kota Batam, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
(SETDAKO) Batam
B. Fungsi dan Tugas Lembaga KKL
Bagian Hukum Sekeretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Peraturan
Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam
pasal 9 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 Fungsi Bagian Hukum :
Pelaksana perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan
administrasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan produk hukum
daerah, pelayanan konsultan dan bantuan hukum, pembinaan penegakan
hukum dan hak asasi manusia serta pengelolaan informasi dan
dokumentasi hukum20
.
 Tugas Bagian Hukum :
Menjalankan fungsi yang dimiliki, Bagian Hukum Setdako Batam
memiliki beberapa tugas sebagai berikut :
o Menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum;
o Melaksanakan koordinasi untuk pengharmonisan, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi dalam penyusunan produk hukum daerah dan
program legislasi daerah;
o Melaksanakan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
o Melaksanakan pembinaan penegakan hukum dan hak asasi manusia;
o Melaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan daerah;
o Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;
20
Lihat pasal 9 ayat (1) PERWAKO Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam

16. 16
o Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional bidang hukum;
o Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian
Hukum;
o Melaksanakan tugas lain yang diberikan Asisten Pemerintahan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya21
.
C. Visi dan misi lembaga tempat KKL;
Pemerintah Kota Batam (PEMKO) memiliki visi dan misi sebaga berikut22
:
Visi
“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan
Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”
Misi
(1) Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam
sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi
dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar,
menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat
perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan
melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku
kepentingan pembangunan lainnya.
(2) Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu
meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi
darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi
informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan
lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.
(3) Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan,
perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya,
fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar
21
Lihat pasal 9 ayat (2) PERWAKO Nomor 62 Tahun 2012
22
Batamkota.go.id

17. 17
kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat
meningkat serta pengentasan kemiskinan.
(4) Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar
nilai multi etnis, multikultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai
seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian
lingkungan hidup.
(5) Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa.
D. Struktur organisasi lembaga tempat KKL;
Dengan penjelasan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8
Tahun 2007 menjelaskan bahwa susunan organisasi sekretariat daerah terdiri
dari :

18. 18
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan
a. Bagian Tata Pemerintahan
i. Sub Bagian Otonomi Daerah
ii. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
iii. Sub Bagian Pemerintahan Umum
b. Bagian Hukum
i. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
ii. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum
iii. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Hukum
c. Bagian Organisasi
i. Sub Bagian Kelembagaan
ii. Sub Bagian Tata Laksana
iii. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan
d. Bagian Humas
i. Sub Bagian Pemberitaan
ii. Sub Bagian Publikasi
iii. Sub Bagian Dokumentasi
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
a. Bagian Bina Progran
i. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program
ii. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian
iii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
b. Bagian Perekonomian
i. Sub Bagian Usaha Produksi Daerah
ii. Sub Bagian Sarana Perekonomian
iii. Sub Bagian Kerjasama Ekonomi
c. Bagian Kesra
i. Sub Bagian Agama
ii. Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan
iii. Sub Bagian Bantuan Sosial

19. 19
4. Asisren Administrasi Umum
a. Bagian Umum
i. Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
ii. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
iii. Sub Bagian Rumah Tangga
b. Bagian Keuangan
i. Sub Bagian Perbendaharaan
ii. Sub Bagian Anggaran dan Belanja Pegawai
iii. Sub Bagian Verivikasi dan Pembuktian
c. Bagian Protokol
i. Sub Bagian Tamu
ii. Sub Bagian Acara
iii. Sub Bagian Penghubung Dalam dan Luar Negeri
d. Bagian Perlengkapan dan Aset
i. Sub Bagian Analisa Kebutuhan
ii. Sub Bagian Pengadaan
iii. Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi
Secara lebih terperinci keberadaan Bagian Hukum adalah :

20. 20
1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
a) Fungsi :
Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan koordinasi,
melaksanakan kegiatan administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang
peraturan perundang-undangan.
b) Tugas :
 Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
Undangan;
 Menyiapkan bahan untuk koordinasi dibidang penyusunan rancangan
produk hukum daerah dan program legislasi daerah;
 Menyusun kebijakan teknis bidang penyusunan rancangan produk
hukum daerah;
 Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan
rancangan produk hukum daerah;
 Menyusun rencana operasional bidang penyusunan rancangan produk
hukum daerah;
 Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang penyusunan
rancangan produk hukum daerah;
 Melaksanakan diseminasi rancangan peraturan daerah;
 Melaksanakan pengkajian dan pengembangan hukum;
 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang penyusunan rancangan produk hukum daerah;
 Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,s tandar,
pedoman, dan petunjuk operasional bidang rancangan hukum;
 Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan pemerintahan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

21. 21
2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum
a) Fungsi :
 Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi,
melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di
bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum.
b) Tugas :
 Menyusun rencana kegiatan sub bagian bantuan hukum dan
penyuluhan hukum;
 Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang
konsultasi dan bantuan hukum;
 Menyusun kebijakan teknis bidang konsultasi dan bantuan hukum;
 Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kosultasi dan
bantuan hukum;
 Menyusun rencana operasional bidang konsultasi dan bantuan hukum;
 Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang konsultasi
dan bantuan hukum;
 Melaksanakan pemberian pendapat hukum;
 Melaksanakan penyuluhan hukum dan hak asasi manusial;
 Melaksanakan pembinaan teknis penegakan peraturan daerah;
 Melaksanakan pelayanan konsultasi daerah dan bantuan hukum
penyelesaian perkara perdata, dan tata usaha Negara;
 Melaksanakna fasilitasi atas permasalahan hukum yang dihadapi
pemerintah daerah dalam upaya perdamaan;
 Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, koordinasi, dan fasilitasi
pemasalahan penegakan hukum;
 Melaksanakan kerja sama penyelesaian permasalahan hukum;
 Mewakili pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan hukum
yang berkaitan dengan perkara perdata dan Tata Usaha Negara di
dalam maupun diluar peradilan;

22. 22
 Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman , dan petunjuk operasional bidang konsultasi dan bantuan
hukum;
 Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum;
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.
3) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Hukum
a) Fungsi :
 Pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan
evaluasi di bidang jaringan dokumentasi hukum.
b) Tugas :
o Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian jaringan dokumentasi hukum;
o Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang
jaringan dokumentasi hukum;
o Menyusun kebijakan teknis bidang jaringan dokumentasi hukum;
o Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang jaringan dokumentasi
hukum;
o Menyusun rencana operasional bidang jaringan dokumentasi hukum;
o Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang jaringan
dokumentasi hukum;
o Melaksanakan dokumentasi, pengembangan jaringan, dan publikasi
produk hukum;
o Melaksanakan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
o Melaksanakan pemberian pelayanan informasi hukum;
o Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar
pedoman, dan petunjuk operasional bidang jaringan dokumentasi
hukum;

23. 23
o Melaksanakan penyuluhan hukum dan diseminasi/sosialisasi peraturan
daerah;
o Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian jaringan dokumentasi hukum;
o Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsi;
E. Kewenangan Lembaga KKL dalam Bidang Pertanahan
Konstitusi secara jelas pada pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.” Sehingga dalam hal ini Negara memiliki kewenangan
atribusi untuk mengatur peruntukan dan pemanfaatan atau penggunaan tanah.
Selanjutnya Presiden selalu kepala Negara dan pemerintah Indonesia membentuk
Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26
Tahun 1988 jo Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang tentang Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Saat sekarang ini Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015
tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada
21 Januari 201523
.
Perubahaan paradigma dari sentralisasi24
menjadi desentralisasi25
di
Indonesia secara otomatis mempengaruhi keberadaan daerah. Semangat otonomi
daerah yang terwujudkan dalam peraturan perundang-undangan memberikan
kewenangan kepada daerah yang dilaksanakanan secara luas, utuh, dan bulat
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada
semua aspek. Pemberian kewenangan pada daerah atau penerapan otonomi daerah
23
Sejarah Kelembagaan Pertanahan, diakses dari http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sejarah
24
Sentralisasi adalah penyerasan urusan pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
25
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom berdasarkan Asas Otonomi.

24. 24
sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan
memperhatikan kebutuhan masyarakat itu sendiri secara lebih spesifik.
Pengaturan berkenaan dengan pemerintahan daerah terus mengalami
perubahan seiring dengan perkembangan zaman untuk menjawab segala
kebutuhan. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai UU berkenaan dengan pemerintah
daerah terbaru muncul dengan semangat efektivitas pemerintah. Dalam UU No 23
Tahun 2014 ini Pertanahan masih menjadi ranah kewenangan pemerintah daerah
yang bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar26
. Sehingga
berkenaan dengan pertanahan Kota secara otomatis menjadi bagian dari
kewenangan Pemerintah Kota Batam sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
26
Lihat pasal 12 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014

25. 25
Pemerintah Kota Batam sebagai penyelenggara pemerintah daerah merupakan
bentuk perwujudan dari UU No 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UU
No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kota Bata. Kewenangan PEMKO Batam
juga memiliki beberapa dasar hukum lain secara nasional berkenaan tentang
kewenangan dibidang pertanahan yakni sebagai berikut :
 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan.
Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan menyebutkan tentang bagian kewenangan
pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota. Kewenangan tersebut antara lain :
1. Pemberian izin lokasi;
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan;
5. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong;
8. Pemberian izin membuka tanah;
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memuat urusan
wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;

26. 26
c. Lingkungan hidup;
d. Pekerjaan umum;
e. Penataan ruang;
f. Perencanaan pembangunan;
g. Perumahan;
h. Kepemudaan dan olahraga
i. Penanaman modal
j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
k. Kependudukan dan catatan sipil
l. Ketenagakerjaan
m. Ketahanan pangan
n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. Perhubungan
q. Komunikasi dan informatika
r. Pertanahan
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
t. Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. Social
w. Kebudayaan;
x. Statistic;
y. Kearsipan; dan
z. Perpustakaan
Urusan pertanahan daerah kota batam ini kemudian diatur dalam sebuah
Peraturan Daerah yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintah daerah kota
batam dijabarkan dalam pasal 3 Perda No 1 Tahun 2010 sebagai berikut :
a) Pendidikan
b) Kesehatan

27. 27
c) Pekerjaan Umum
d) Perumahan
e) Penataan Ruang
f) Perencanaan Pembangunan
g) Perhubungan
h) Lingkungan Hidup
i) Pertanahan
j) Kependudukan dan Catatan Sipil
k) Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
l) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
m) Sosial
n) Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
o) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
p) Penanaman Modal
q) Kebudayaan dan Pariwisata
r) Kepemudaan dan Olahraga
s) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
t) Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
u) Pemberdayaan Masyarakat
v) Statistik
w) Kearsipan
x) Perpustakaan
y) Komunikasi dan Informatika
z) Pertanian dan Ketahanan
Batam sebagai penyelenggara daerah atas pertanahan termasuk dalam urusan
wajib27
kemudian disusun berdasarkan skala prioritas28
. Pada bagian penjelasan
dari Perda No 1 Tahun 2010 berkenaan dengan skala prioritas dijabarkan bahwa
penetapan urusan yang diprioritaskan berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi
27
Lihat Pasal 5 Ayat (2) Perda No 1 Tahun 2010 Kota Batam
28
Lihat Pasal 6 Ayat (1) Perda No 1 Tahun 2010 Kota batam

28. 28
dan pengaruhnya terhadap penyediaan/penyelenggaraan pelayanan dasar yang
dibutuhkan oleh masyarakat dan diperlukan untuk menyangga keberlangsungan
pembangunan daerah, dan Pertanahan dalam urutan skala prioritas menepati
urutan ke 11 atau pada huruf K.
Kewenangan PEMKO dalam bidang pertanahan kemudian dijalankan oleh
sebuah badan yaitu Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan.
Badan Pertanahan Daerah Kota Batam dahulunya bernama Dinas
Pertanahan Kota Batam dibentuk pertama kali berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian
diperbaharui dengan Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Batam. Pada Tanggal 11 Juli 2014 Badan Pertanahan Daerah
Kota Batam mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Batam yaitu menjadi Badan Pengelolaan
Perbatasan dan Pertanahan.29
Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan didasarkan dengan Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam yang kemudian diuraikan dalam
Peraturan Walikota Batam yakni PERWAKO Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
 Tugas dari Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan :
Melaksanakan penyusunan urusan pemerintah daerah dibidang pengelola
perbatasan dan pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
 Fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan:
a. Penyusunan program kerja dan kegiatan badan dalam jangka pendek,
menengah, dan jangka panjang;
b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan
perencanaan dan evaluasi urusan keuangan serta urusan umum dan
kepegawaian;
c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelola perbatasan dan pertanahan
daerah;
29
Selayang Pandang diaksesk dari http://skpd.batamkota.go.id/pertanahan/buku-referensi/

29. 29
d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang
pengelolaan batas negara dan potensi kawasan, bidang pengelolaan
infrastruktur kawasan dan kerjasama, bidang penataan pertanahan, dan
bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengelola perbatasan dan pertanahan;
f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat
dalam lingkup tugasnya;
g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;
Konteks wilayah yang merupakan bagian dari wewenang PEMKO Batam
pada bidang pertanahan adalah yang berada diluar dari kewenangan BP Kota
Batam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun.
Pasal 5 ayat (1) huruf a Perpres No 87 Tahun 2011 :
Sebagian wilayah Kota Batam yang mencakup 12 (dua belas) kecamatan
yang meliputi sebagian Kecamatan Batu Aji, sebagian Kecamatan
Sekupang, sebagian Kecamatan Batu Ampar, sebagian Kecamatan
Bengkong, sebagian Kecamatan Batam Kota, sebagian Kecamatan Lubuk
Baja, sebagian Kecamatan Nongsa, sebagian Kecamatan Sei Beduk,
sebagian Kecamatan Sagulung, sebagian Kecamatan Bulang, sebagian
Kecamatan Galang, dan sebagian Kecamatan Belakang Padang;
Peta pembagian daerah Kota Batam

30. 30
PEMKO Batam selaku penyelenggara pemerintah daerah belum pernah
menerbitkan peraturan daerah tentang pertanahan30
, Kota Batam pun saat ini
sudah tidak lagi memiliki Peraturan Daerah berkenan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota dikarenakan PERDA No 2 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Batam
tahun 2004-2014 telah tidak sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan. Pola
tata ruang Kota Batam saat ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bintan, Kawasan Batam, dan
Kawasan Karimun.
Bagian Hukum PEMKO Batam melakukan tugas dan fungsi berkenaan
dengan kewenangan dibidang pertanahan dengan mengeluarkan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RBTL) dalam bentuk Peraturan Walikota atau
PERWAKO yang menjadi dasar pemberian Izin Mendirikan Bangunan31
.
Perwako merupakan merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah tanpa
melibatkan DPRD Kota dan kemudian diundangkan dalam berita daerah, Perwako
merupakan bagian produk hukum daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah32
dan
merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan
hukum mengikat
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.
30
Hasil wawancara dengan Bapak Sutjahjo Hari Murti, S.Soshum
31
Ibid
32
Lihat pasal 3 Perda No 6 Tahun 2014

31. 31
Pasal 8 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 :
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah sebuah produk pengaturan
yang disusun diharapkan dapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di
suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap
terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan33
. Penerbitan RTBL berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pasal 4 PERMENDAGRI No 32
Tahun 2010 berbunyi, “Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemberian
IMB berdasarkan pada: (a) peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan;
dan (b) RDTRK34
, RTBL, dan/atau RTRK35
”. RTDRK merupakan turunan dari
RTRW, dalam praktiknya di Kota Batam baru memiliki dua dokumen resmi
RTDRK Sagulung dan Batu Aji, idealnya tiap kecamatan memiliki RTDR
masing-Masing36
. Perbedaan antara RTDRK dan RTBL adalah pihak
pembuatnya, RTDRK dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PEMKO
Batam sedangkan RTBL dibuat oleh pihak pemohon IMB37
. Terdapat ketentuan
lebih lanjut berkenaan dengan RTBL yang disebutkan dalam Pasal 21 PERDA
Kota Batam No 2 Tahun 2011 tentang Bangunan gedung yang berbunyi sebagai
berikut :
33
Mengenal Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diakses dari
http://www.lingkungan.co.id/2014/04/mengenal-rencana-tata-bangunan-dan.html
34
Dalam Pasal 1 angka 8 PERMENDAGI No 32 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok
alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
35
Ibid, Rencana tata bangunan dan lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan
rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana
program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Rencana Teknik Ruang
Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang
memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan
serta utilitas umum.
36
Profil Dinas Tata Kota batam diakses dari skpd.batamkota.go.id/tatakota
37
Hasil wawancara dengan Bapak Sutjahjo Hari Murti, S.Soshum

32. 32
Pasal 21 ayat 1 Perda No 2 Tahun 2011
Persyaratan rencana tata banguan dan lingkungan (RTBL) sebagaimana
dimaksud pada pasal 13 ayat (6) merupakan pengaturan persyaratan tata
bangunan yang digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu
kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan
kesatuan karakter serta kualitas banguna gedung dan lingkungan yang
berkelanjutan
Pasal 21 ayat 2 Perda No 2 Tahun 2011
Rencana tata bangunan dan lingkungan dapa disusun Pemerintah kota,
masyarakat, dan Badan Usaha
Pasal 21 ayat 3 Perda No 2 Tahun 2011
Rencana tata bangunan dan lingkungan yang disusun oleh masyarakat atau
badan usaha harus mendapat pengesahan dari pemerintah kota
F. Kendala yang dihadapi oleh lembaga tempat KKL dalam melaksanakan
wewenang dalam urusan bidang pertanahan
Pelaksanaan wewenang PEMKO Batam dalam bidang pertanahan
sebagaimana diamanahkan oleh UU Pemda tidaklah selalu berjalan mulus,
terdapat benturan das sein dengan das sollen.Selama proses KKL penulis
menemukan wilayah daerah kabupaten/kota yang menjadi batas kewenangan
PEMKO Batam sebagai penyelenggara pemerintah daerah sangat sempit
dikarenakan sebagaian besar darinya telah ditetapkan sebagai kawasan
perdagangan bebas. Sempitnya ruang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ini
menghambat pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan bagi PEMKO Batam
sebagaimana diamanahkan dalam UU No 23 Tahun 2014, pada akhirnya cukup
banyak pertanyaan yang berkembang berkenaan dengan “pemerintah daerah
tugasnya mengurusi pertanahan, namun di Batam pemerintah daerahnya tidak
punya tanah”.
Pertanahan Kota Batam cukup memiliki sistem yang rumit yakni dengan
keberadaan dua pintu yaitu PEMKO Batam yang diamanahkan oleh UU No 23
Tahun 2014 dan BP Batam yang diamanahkan oleh UU No 44 Tahun 2007.
Terdapat dualisme kewenangan antara PEMKO Batam dan BP Batam yang
bahkan sudah bergulir sejak Batam masih dalam bentuk daerah Industri dan saat
itu BP Batam masih dalam bentuk sebuah badan otorita. Memahami praktik

33. 33
dinamika ketatanegaraan, keberadaan satu lembaga dengan kewenangan masing-
masing saja masih menemui banyak permasalahan, apalagi yang terjadi di Kota
Batam terdapat dua lembaga yang memiliki wewenang yang sama yakni
mengelola Kota Batam berdasarkan dasar hukum masing-masing. Dampak dari
ketidakjelasan kewenangan berkenaan dengan pertanahan yang bersinggungan
erat dengan Hak Pengelolaan yang sekarang menjadi kewenenagan BP sangat
jelas terlihat dalam berbagai masalah sebagai contoh : penetapan Kampung Tua,
Status quo pada tanah dikawasan Rempang Galang, ketidakcocokan kondisi
pertanahan di Kota batam dengan SK KEMENHUT, serta kerumitan proses
perizinan yang terkadang menimbulkan tumpang tindih kepentingan 38
.
Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di Kota Batam berkenaan
dengan pertanahan, Bapak Iman Setiawan S.H, PEMKO Batam mengambil satu
kasus pada tahun 2014 dimana PEMKO Batam terseret sebagai tergugat bersama
dengan masyarakat, BP Batam, dalam kasus permasalahan pertanahan yang
terjadi di daerah Bengkong Sadai. “Lagi-lagi terjadi benturan kepentingan antara
kepentingan otonomi yang mana memperhatikan masyarakat dengan kepentingan
kawasan perdagangan bebas berkaitan dengan kegiatan ekonominya.Benturan
kepentingan yang hingga saat ini belum ada titik temu” demikian penuturan
Bapak Iman Setiawan.Kasus ini kalah di Pengadilan Negeri dan sedang diproses.
PT Kencana Raya Maju Jaya mengugat Surat Kesepakatan
Bersama (SKB) Pemko Batam, BP Batam dan DPRD Batam
tentang larangan penggusuran di Bengkong Sadai dengan tergugat
ketiga instansi pemerintah di Batam, ketua forum RT/RW dan
sembilan personal digugat secara pribadi di Pengadilan Negeri
Batam.39
Sering terjadi aksi tunjuk menunjuk dalam pengelolaan pertanahan, saat
pengalokasian BP Batam merasa berwewenang dengan HPL yang dimiliki, namun
ketika permasalahan terjadi PEMKO Batam dianggap bersalah karena
mengeluarkan peraturan atau produk hukum40
. Inti dari permasalahan yang
38
Hasil wawancara dengan Bapak Iman Setiawan, S.H
39
Pengugat SKB Lahan Bengkong Sadai adalah PT Kencara Raya Maju Jaya, diakses dari
http://www.batamtoday.com/berita40519-Penggugat-SKB-Lahan-Bengkong-Sadai-adalah-PT-
Kencana-Raya-Maju-Jaya.html
40
Hasil wawancara dengan Bapak Iman Setiawan, S.H

34. 34
dihadapi oleh PEMKO Batam berkenaan dengan kewenangan pemerintah daerah
bidang pertanahan adalah dikarenakan hukum belum mampu untuk memberikan
kepastian yang merupakan salah satu dari tujuan hukum sendiri. Hingga saaat ini
belum ada peraturan atau ketentuan tentang pertanahan yang merupakan salah
satu amanat yang tertuang dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Kurnia Toha, SH., LLM., Ph.D. selaku Kepala Pusat Hukum dan Hubungan
Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kapuskum dan
Humas BPN RI) mengatakan bahwa sejak tahun 1960 sampai dengan 2012,
jumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan tanah yang telah
diterbitkan berjumlah sekitar 650 buah, baik berupa undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan lainnya. Dari
berbagai peraturan tersebut banyak yang tidak harmonis, tidak sinkron dan
kadang saling bertentangan.Jika RUU Pertanahan dapat kita selesaikan dan
kemudian diundangkan maka sebagian besar persoalan disharmoni dan
insinkronisasi peraturan di bidang pertanahan dapat kita selesaikan.Jumlah
peraturan perundangan mengenai pertanahan juga menjadi jauh lebih
sederhana.Dengan terbitnya Undang-Undang tentang Pertanahan saya
perkirakan peraturan perundangan yang mengatur tanah tinggal sekitar 20
buah.41
G. Rekomendasi
PEMKO Batam sejauh ini telah mampu menjalankan kewenangan yang
dimiliki pada bidang pertanahan dengan baik42
, hal ini dapat dilihat dari
terlaksananya proses pengelolaan tanah dalam rangka pembangunan dengan
mekanisme pengelolaan pertanahan yang diatur oleh pemerintah dalam wilayah
yang menjadi kewenangan PEMKO seperti contoh Belakang Padang. Agar
PEMKO Batam selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki
peranan penting untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan43
mampu melaksanakan
kewenangannya dibidang pertanahan secara utuh sebagaimana diamanahkan oleh
UU Pemda secara efektif dan efisien maka permasalahan yang dihadapi Batam
41
BPN RI Berharap RUU Pertanahan Dapat Segera Diselesaikan , diakses dari
http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/bpn-ri-berharap-ruu-pertanahan-dapat-segera-
diselesaikan-4702
42
Hasil wawancara dengan Bapak Sutjahjo Hari Murti, S.Soshum
43
Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

35. 35
perlu dilakukan kajian yang mendalam komprehensif serta komitmen dari pihak-
pihak terkait untuk melakukan penyelesaian. Mengingat permasalahan di Kota
Batam sudah berlarut larut dan menghambat pembangunan, masyarakat serta
investor kerap dibuat kebingungan44
.
Permasalahan mengenai dualisme kewenanganan antara PEMKO dan BP
sesungguhnya telah memiliki kunci penyelesaian yang sangat jelas yakni adanaya
batasan kewenangan yang jelas dalam sebuah pengaturan. Kunci ini yang tidak
digunakan oleh pihak terkait bahkan ketika masa perkembangan awal Kota Batam
yang dalam UU No 53 Tahun 1999 dalam pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwa,
“Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Pengaturan hubungan kerja
kedua lembaga tersebut hanya diatur berdasarkan KEPRES No 7 tahun 1984
tentang Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam. Amanah dari UU Nomor 53 Tahun 1999 pun
berhenti pada pembentukan Tim Perancang Peraturan Pemerintah berdasarkan
Keputusan Bersama Walikota Batam dan K.A OB No 05/SKB/HK/VI/2000
tentang Pembentukan dan Susunan Tim Perancang Draft Peraturan Pemerintah
tentnag Pengaturan Hubungan Kerja Pemerintah Kota Batam dengan Badan
Otorita Batam. Adanya pengaturan dalam hal ini Peraturan Pemerintah dapat
membentuk sinergitas kerja antara PEMKO dan BP Batam sehingga mampu
mewujudkan cita Batam kota madani.
Pertanahan hingga saat ini masih menjadi suatu bidang yang kerap kali
menemui kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga untuk menyederhanakan
diperlukan formulasi khusus berkenaan pengaturan guna terciptanya produk
peraturan hukum yang mampu memberikan kepastian sebagaimana diamanahkan
oleh Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pengaturan yang secara jelas terperinci
mendefinisikan bagaimana melakukan pengelolahan pertanahan yang
dialokasikan guna kepentingan umum bersesuaian dengan cita Indonesia sebagai
Negara hukum yang mana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945
44
Hasil wawancara dengan Bapak Iman Setiawan, S.H.

36. 36
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Tanah merupakan permasalahan yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat,
pengelolaan dalam bidang pertanahan ini mememerlukan pemerhatian secara
mendalam sehingga mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat. Kota Batam
dalam hal ini memiliki Pemerintah Kota Batam (PEMKO Batam) yang
merupakan penyelengara urusan pemerintah daerah sebagaimana diberi
kewenangan termasuk didalamnya bidang pertanahan berdasarkan Undang-
Undang, tepatnya termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Hasil tinjauan menunjukkan bahwa Indonesia dalah Negara hukum
sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 145. Secara filosofis Negara
hukum adalah Negara yang melaksanakan kekuasaannya, maka Negara tunduk
terhadap pengawasan hukum. Aristoteles pun mengemukanan bahwa Negara yang
baik adalah yang dijalankan berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum,
terdapat tiga unsur pemerintahan berkonstitusi yakni (1) Pemerintah dilaksanakan
untuk kepentingan umum; (2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang
berdasarkan ketentuan-ketentuan umum bukan hukum yang dibuat secara
sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi; (3)
Pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Sehingga
berkenaan dengan kewenangan yang mengijinkan seseorang untuk melakukan
tindakan seperti memerintah, mengatur untuk menjalankan tugas di bidangnya
sesuai dengan wewenang haruslah didasarkan dengan hukum. Dalam hukum
sendiri menurut Bagir Manan, wewenang adalah bicara tentang hak dan
kewajiban (rechten en plichten). Mulai dari proses pemberian Secara teoritis,
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh
melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi dan mandat. Maka hal-hak berkenaan
dengan pelaksanaan kewenangan haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum.

37. 37
Tanah merupakan kewenangan atribusi Negara mengacu kepada pasal 33 ayat
(3) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.” Kewewangan Pemerintah Daerah dalam bidang
pertanahan dalam hal ini PEMKO Batam diatur dan berdasarkan sebuah Peraturan
Daerah yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah. Kewenangan PEMKO dalam bidang
pertanahan kemudian dijalankan oleh sebuah badan yaitu Badan Pengelola
Perbatasan dan Pertanahan didasarkan dengan Perda Kota Batam Nomor 11
Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Batam yang kemudian diuraikan dalam Peraturan Walikota Batam yakni
PERWAKO Nomor 31 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. Menilik dari aspek hukum belum ada
produk hukum berkenaan dengan pengaturan pertanahan yang dikeluarkan oleh
PEMKO Batam, praktik dilapangan PEMKO Batam mengeluarkan Peaturan
Walikota atau Perwako berkenaan dengan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) yang berkaitan dengan praktik perijinan
Selanjutnya, telaah aktivitas KKL secara lebih lanjut menemukan
permasalahan atau kendala yang dihadapi PEMKO Batam sebagai penyelenggara
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dibidang pertanahan yakni
berkenaan dengan wilayah daerah kabupaten/kota yang menjadi batas
kewenangan PEMKO Batam sebagai penyelenggara pemerintah daerah sangat
sempit dikarenakan sebagian besar darinya telah ditetapkan sebagai kawasan
perdagangan bebas. Sempitnya ruang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ini
menghambat pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan. Pertanahan Kota
Batam cukup memiliki sistem yang rumit yakni dengan keberadaan dua pintu
yaitu PEMKO Batam yang diamanahkan oleh UU No 23 Tahun 2014 dan BP
Batam yang diamanahkan oleh UU No 44 Tahun 2007. Inti dari permasalahan
yang dihadapi oleh PEMKO Batam berkenaan dengan kewenangan pemerintah
daerah bidang pertanahan adalah dikarenakan hukum belum mampu untuk

38. 38
memberikan kepastian yang merupakan salah satu dari tujuan hukum sendiri.
Hingga saaat ini belum ada peraturan atau ketentuan tentang pertanahan.
B. SARAN
PEMKO Batam sejauh ini telah mampu menjalankan kewenangan terkhususkan
bidang pertanahan dengan baik, diharapkan mampu untuk terus meningkatkan
kinerja yang terbaik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dalam bidang
pertanahan adalah dengan menyelesaikan permasalahan ataupun kendala yang
dialami oleh PEMKO Batam sebagaimana dipaparkan secara bijak dan
memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah kepada PEMKO Batam sehingga
dapat menjalankan wewenang yang diberikan berdasarkan undang-undang.
Pemerintah perlu merumuskan sebuah formulasi khusus berkenaan pengaturan
sehingga dapat terciptanya produk peraturan hukum yang mampu memberikan
kepastian yakni berkenaan dengan pertanahan dan hubungan kerja sama antara
PEMKO Batam dan BP Batam.