SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
DEFINISI
Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan
Daerah, serta program PD dan lintas PD disertai dengan kerangka
pendanaan jangka menengah (KPJM) bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) Tahun
RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan
RPJMN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RPJMD
I. Pendahuluan
II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
III. Gambaran Keuangan Daerah
IV. Permasalahan dan Isu Strategis
Daerah
V. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
VI. Strategi, Arah Kebijakan & Program
Pembangunan Daerah
VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah
VIII. Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
IX. Penutup
SISTEMATIKA
RPJMD
(Pasal 47 Ayat 4)
MENGINTEGRASIKAN SPM PENDIDIKAN KE DALAM DOKRENDA RPJMD
Pasal 9 Permendagri No 100 Tahun 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kondisi eksisiting penyelenggaraan pemenuhan dan
pencapaian kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah
BAB
II
Catatan: diberikan kisi-kisi terkait peldas:
1. Kondisi capaian Indikator target SPM sebelumnya;
2. Kondisi pendukung pemenuhan capaian SPM; dan
3. Kondisi potensi sumber daya pendukung dan/atau
intensitas pemenuhan kebutuhan SPM (sesuai jenis
peldasnya)
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta
Kerangka Pendanaan
Besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan
kebutuhan dasar
BAB
III
1. Potret struktur alokasi anggaran untuk setiap jenis
Peldas
2. Kemampuan Keuangan Daerah (APBD)
3. Sumber Pendanaan untuk pemenuhan peldas
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
Isu-isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing
urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
BAB
IV
1. Kesenjangan antara target dan realisasi pemenuhan
peldas berbasis permasalahan
2. Kesenjangan kebutuhan SDM dengan ketersedian
3. Kesenjangan kebutuhan B/J dengan ketersediaan
Catatan: Isu strategis terkait kesenjangan akan menjadi
tema pembangunan daerah sesuai jenis peldasnya
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah
Strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan
dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan
dasar
BAB
V
1. Langkah-langkah yang diperlukan untuk pemenuhan
peldas
2. Pembentukan jakda untuk peldas
3. Memastikan Program dan kegiatan pelayanan dasar
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah
Program perangkat daerah dan pendanaan yang
diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
BAB
VI
Memastikan terpenuhinya program/kegiatan dengan jumlah
pendanaan terkait peldas dari setiap perangkat daerah
pengampu SPM
Catatan: lihat tabel pada halaman selanjutnya
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar
BAB
VII
1. Tercapainya indikator SPM
2. Terpenuhinya jenis dan mutu pelayanan dasar
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PD
Penang
gung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Urusan Wajib
1 01 Wajib Lay Dasar
1 01 01 Pendidikan
1 01 01 01 Program ........
1 01 01 02 Program.........
1 01 01 03 Dst .....
1 02 WajibLay Non Dasar
1 02 01 Tenaga Kerja
1 02 01 01 Program .....
1 02 01 02 Program ..........
1 02 01 03 Dst.........
2 Urusan Pilihan
2 0 01
kelautan dan
perikanan
2 0 01 01 Program .....
2 0 01 02 Program ..........
2 0 01 03 Dst.........
Jumlah (Rp) xx xx xx xx xx xx
BAB VI
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

More Related Content

What's hot

RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Dadang Solihin
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangPedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasRusman R. Manik
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Dadang Solihin
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 
Penyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pdPenyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pdSrie Maryati
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaraniyonZ
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 

What's hot (20)

RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangPedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Renstra skpd
Renstra skpdRenstra skpd
Renstra skpd
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
 
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
Peran dan Fungsi Pemda dan DPRD dalam Penyusunan APBD berbasis Kinerja
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Penyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pdPenyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pd
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan Anggaran
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 

Similar to RPJMD_SPM

mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxmekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxssuser1191d0
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
 
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenMusnanda Satar
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...ErnaRachmawati6
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...veteranSiliwangi
 
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdfLap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdfIrfinWira
 
Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013davidfirdha
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan  RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan  RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapaparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapuniaadnyana1
 
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfCARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfsudarmono33
 
juknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfjuknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfIrwan Dharmawan
 
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017nurul861330
 
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiDadang Solihin
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015Adi T Wibowo
 

Similar to RPJMD_SPM (20)

mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxmekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN
 
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
 
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdfLap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
 
Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
RPJPD
RPJPDRPJPD
RPJPD
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Renja bappeda
Renja bappedaRenja bappeda
Renja bappeda
 
ISI renja 2019
ISI renja 2019ISI renja 2019
ISI renja 2019
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan  RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan  RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
 
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapaparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
 
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfCARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
 
juknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfjuknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdf
 
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
 
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
 

More from Octavia Hutagalung

Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanOctavia Hutagalung
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Kesehatan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM KesehatanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Kesehatan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM KesehatanOctavia Hutagalung
 
Langkah Merumuskan Rencana Pembiayaan Program
Langkah Merumuskan Rencana Pembiayaan ProgramLangkah Merumuskan Rencana Pembiayaan Program
Langkah Merumuskan Rencana Pembiayaan ProgramOctavia Hutagalung
 
Pengendalian Pelaksanaan RPJMD
Pengendalian Pelaksanaan RPJMDPengendalian Pelaksanaan RPJMD
Pengendalian Pelaksanaan RPJMDOctavia Hutagalung
 
Pengantar Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Pengantar Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPengantar Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Pengantar Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahOctavia Hutagalung
 
Contoh standar teknis pemenuhan mutu spm kesehatan
Contoh standar teknis pemenuhan mutu spm kesehatanContoh standar teknis pemenuhan mutu spm kesehatan
Contoh standar teknis pemenuhan mutu spm kesehatanOctavia Hutagalung
 

More from Octavia Hutagalung (12)

Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Kesehatan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM KesehatanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Kesehatan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Kesehatan
 
Renstra PD
Renstra PDRenstra PD
Renstra PD
 
Langkah Merumuskan Rencana Pembiayaan Program
Langkah Merumuskan Rencana Pembiayaan ProgramLangkah Merumuskan Rencana Pembiayaan Program
Langkah Merumuskan Rencana Pembiayaan Program
 
Pengendalian Pelaksanaan RPJMD
Pengendalian Pelaksanaan RPJMDPengendalian Pelaksanaan RPJMD
Pengendalian Pelaksanaan RPJMD
 
Pengantar Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Pengantar Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPengantar Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Pengantar Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Renja PD
Renja PDRenja PD
Renja PD
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPD Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
RPJMD
RPJMDRPJMD
RPJMD
 
Koordinasi Penerapan SPM
Koordinasi Penerapan SPMKoordinasi Penerapan SPM
Koordinasi Penerapan SPM
 
Contoh standar teknis pemenuhan mutu spm kesehatan
Contoh standar teknis pemenuhan mutu spm kesehatanContoh standar teknis pemenuhan mutu spm kesehatan
Contoh standar teknis pemenuhan mutu spm kesehatan
 
Urusan Pemerintahan
Urusan PemerintahanUrusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

RPJMD_SPM

  • 1. DEFINISI Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD disertai dengan kerangka pendanaan jangka menengah (KPJM) bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RPJMD
  • 2. I. Pendahuluan II. Gambaran Umum Kondisi Daerah III. Gambaran Keuangan Daerah IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah V. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran VI. Strategi, Arah Kebijakan & Program Pembangunan Daerah VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IX. Penutup SISTEMATIKA RPJMD (Pasal 47 Ayat 4)
  • 3. MENGINTEGRASIKAN SPM PENDIDIKAN KE DALAM DOKRENDA RPJMD Pasal 9 Permendagri No 100 Tahun 2018 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kondisi eksisiting penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah BAB II Catatan: diberikan kisi-kisi terkait peldas: 1. Kondisi capaian Indikator target SPM sebelumnya; 2. Kondisi pendukung pemenuhan capaian SPM; dan 3. Kondisi potensi sumber daya pendukung dan/atau intensitas pemenuhan kebutuhan SPM (sesuai jenis peldasnya) Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar BAB III 1. Potret struktur alokasi anggaran untuk setiap jenis Peldas 2. Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) 3. Sumber Pendanaan untuk pemenuhan peldas
  • 4. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Isu-isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar BAB IV 1. Kesenjangan antara target dan realisasi pemenuhan peldas berbasis permasalahan 2. Kesenjangan kebutuhan SDM dengan ketersedian 3. Kesenjangan kebutuhan B/J dengan ketersediaan Catatan: Isu strategis terkait kesenjangan akan menjadi tema pembangunan daerah sesuai jenis peldasnya Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar BAB V 1. Langkah-langkah yang diperlukan untuk pemenuhan peldas 2. Pembentukan jakda untuk peldas 3. Memastikan Program dan kegiatan pelayanan dasar
  • 5. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Program perangkat daerah dan pendanaan yang diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar BAB VI Memastikan terpenuhinya program/kegiatan dengan jumlah pendanaan terkait peldas dari setiap perangkat daerah pengampu SPM Catatan: lihat tabel pada halaman selanjutnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar BAB VII 1. Tercapainya indikator SPM 2. Terpenuhinya jenis dan mutu pelayanan dasar
  • 6. Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Penang gung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 Urusan Wajib 1 01 Wajib Lay Dasar 1 01 01 Pendidikan 1 01 01 01 Program ........ 1 01 01 02 Program......... 1 01 01 03 Dst ..... 1 02 WajibLay Non Dasar 1 02 01 Tenaga Kerja 1 02 01 01 Program ..... 1 02 01 02 Program .......... 1 02 01 03 Dst......... 2 Urusan Pilihan 2 0 01 kelautan dan perikanan 2 0 01 01 Program ..... 2 0 01 02 Program .......... 2 0 01 03 Dst......... Jumlah (Rp) xx xx xx xx xx xx BAB VI Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah