RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program, dan anggaran untuk lima tahun ke depan sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan nasional. Dokumen ini mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai aspek perencanaan dan anggaran.
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
RPJMD_SPM
1. DEFINISI
Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan
Daerah, serta program PD dan lintas PD disertai dengan kerangka
pendanaan jangka menengah (KPJM) bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) Tahun
RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan
RPJMN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RPJMD
2. I. Pendahuluan
II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
III. Gambaran Keuangan Daerah
IV. Permasalahan dan Isu Strategis
Daerah
V. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
VI. Strategi, Arah Kebijakan & Program
Pembangunan Daerah
VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah
VIII. Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
IX. Penutup
SISTEMATIKA
RPJMD
(Pasal 47 Ayat 4)
3. MENGINTEGRASIKAN SPM PENDIDIKAN KE DALAM DOKRENDA RPJMD
Pasal 9 Permendagri No 100 Tahun 2018
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kondisi eksisiting penyelenggaraan pemenuhan dan
pencapaian kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah
BAB
II
Catatan: diberikan kisi-kisi terkait peldas:
1. Kondisi capaian Indikator target SPM sebelumnya;
2. Kondisi pendukung pemenuhan capaian SPM; dan
3. Kondisi potensi sumber daya pendukung dan/atau
intensitas pemenuhan kebutuhan SPM (sesuai jenis
peldasnya)
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta
Kerangka Pendanaan
Besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan
kebutuhan dasar
BAB
III
1. Potret struktur alokasi anggaran untuk setiap jenis
Peldas
2. Kemampuan Keuangan Daerah (APBD)
3. Sumber Pendanaan untuk pemenuhan peldas
4. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
Isu-isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing
urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
BAB
IV
1. Kesenjangan antara target dan realisasi pemenuhan
peldas berbasis permasalahan
2. Kesenjangan kebutuhan SDM dengan ketersedian
3. Kesenjangan kebutuhan B/J dengan ketersediaan
Catatan: Isu strategis terkait kesenjangan akan menjadi
tema pembangunan daerah sesuai jenis peldasnya
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah
Strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan
dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan
dasar
BAB
V
1. Langkah-langkah yang diperlukan untuk pemenuhan
peldas
2. Pembentukan jakda untuk peldas
3. Memastikan Program dan kegiatan pelayanan dasar
5. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah
Program perangkat daerah dan pendanaan yang
diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
BAB
VI
Memastikan terpenuhinya program/kegiatan dengan jumlah
pendanaan terkait peldas dari setiap perangkat daerah
pengampu SPM
Catatan: lihat tabel pada halaman selanjutnya
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar
BAB
VII
1. Tercapainya indikator SPM
2. Terpenuhinya jenis dan mutu pelayanan dasar
6. Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PD
Penang
gung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Urusan Wajib
1 01 Wajib Lay Dasar
1 01 01 Pendidikan
1 01 01 01 Program ........
1 01 01 02 Program.........
1 01 01 03 Dst .....
1 02 WajibLay Non Dasar
1 02 01 Tenaga Kerja
1 02 01 01 Program .....
1 02 01 02 Program ..........
1 02 01 03 Dst.........
2 Urusan Pilihan
2 0 01
kelautan dan
perikanan
2 0 01 01 Program .....
2 0 01 02 Program ..........
2 0 01 03 Dst.........
Jumlah (Rp) xx xx xx xx xx xx
BAB VI
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah