Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen. Dokumen menjelaskan pengertian dokumen perencanaan seperti RPJPD dan RPJMD beserta keterkaitannya. Juga dijelaskan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tersebut mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, hingga penetapan.
2. 2
2
PENGERTIAN RPJPD
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah
kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
(Pasal 263 UU No. 23/2014 dan Pasal 12 Permendagri No. 86/2017)
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman
dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah pada saat pilkada (Pasal 40 Ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017)
3. 3
3
KONSTRUKSI
SUBSTANSI RPJPD
VISI DAERAH
MISI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN
LIMA TAHUN KE-1
ARAH KEBIJAKAN
LIMA TAHUN KE-2
ARAH KEBIJAKAN
LIMA TAHUN KE-3
ARAH KEBIJAKAN
LIMA TAHUN KE-4
SASARAN POKOK
DAN INDIKATOR &
TARGET 5 TAHUN
SASARAN POKOK
DAN INDIKATOR &
TARGET 5 TAHUN
SASARAN POKOK
DAN INDIKATOR &
TARGET 5 TAHUN
SASARAN POKOK
DAN INDIKATOR &
TARGET 5 TAHUN
4. 4
4
MUATAN RPJPD
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan pembangunan Daerah
VISI
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi
MISI
• Merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi
panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.
ARAH
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
• Merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan
pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan
berdasarkan pentahapan pembangunan
SASARAN
POKOK
5. 5
5
• PENDAHULUAN
BAB I
• GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB II
• PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB
III
• VISI DAN MISI DAERAH
BAB
IV
• ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
BAB V
• PENUTUP
BAB
VI
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD
6. 6
6
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD
1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3 •PENYUSUNAN RANCANGAN
4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG
5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6 •PENETAPAN
7. 7
7
V I S I & M I S I 2 0 T H
Arah kebijakan
5 Tahun I
Arah kebijakan
5 Tahun II
Arah kebijakan
5 Tahun IV
Arah kebijakan
5 Tahun III
Sasaran Pokok
5 Tahun I
Sasaran Pokok
5 Tahun II
Sasaran Pokok
5 Tahun IV
Sasaran Pokok
5 Tahun III
S A S A R A N 2 0 T H
KETERHUBUNGAN RPJPD DAN
RPJMD
8. 8
8
PENGERTIAN RPJMD
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. 10
10
Musrenbang
RPJMD
Ranc. Akhir
RPJMD
Rancangan
RPJMD
PENYUSUNAN
RANWAL RPJMD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-PD
VERIFI-
KASI
sesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-PD
Rancangan Akhir
Renstra PD
Penyempurnaan
Rancangan Akhir
Renstra-PD
Penetapan
Renstra PD
Renstra PD
VERIFI-
KASI
Tdk sesuai
KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD
PENETAPAN
PERDA
Tidak sesuai
sesuai
Penyusunan
Rancangan
Renstra PD
Forum
PD/Lintas PD
Rancangan
Awal Renstra-
PD
11. 11
11
RPJMD
1.PENDAHULUAN
2.GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3.GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
4.PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH
5.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
6.STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
8.KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
9. PENUTUP
RENSTRA PD
1.PENDAHULUAN
2.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
3.PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
4.TUJUAN DAN SASARAN
5.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
8.PENUTUP
KETERKAITAN SUBSTANSI RPJMD DENGAN RENSTRA
12. 12
12
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
BAB GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3,1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3 Kerangka Pendanaan
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
BAB IX PENUTUP
13. 13
13
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3 •PENYUSUNAN RANCANGAN
4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG
5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6 •PENETAPAN
14. 14
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
15. 15
RPJMD RKPD
Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja
RKPD s.d tahun
berjalan
Analisis / Evaluasi
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Pertumbuhan
Ekonomi ,
Pendapatan,
Belanja dan
Pembiayaan
16. 16
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dasar Hukum
Penyusunan
Hubungan Antar
Dokumen
Maksud dan
Tujuan
Sistematika
Dokumen RKPD
BAB II
GAMBARN UMUM
KONDISI DAERAH
Kondisi Umum
Daerah
Evaluasi
Pelaksanaan
Program &
Kegiatan RKPD
sampai Thn
Berjalan &
Realisasi RPJMD
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
BAB III
KERANGKA
EKONOMI DAN
KEUANGAN
DAERAH
Arah Kebijakan
Ekonomi
Daerah
Arah Kebijakan
Keuangan
Daerah
BAB IV SASARAN
DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH
Tujuan dan
Sasaran
Pembangunan
Sasaran dan
Prioritas
Pembangunan
Tahun (n)
BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN
DAERAH
(memuat
rencana program
dan kegiatan
prioritas daerah
yang disusun
berdasarkan
evaluasi
pembangunan
tahunan,
kedudukan tahun
rencana (RKPD)
dan capaian
kinerja yang
direncanakan
dalam RPJMD).
BAB VI KINERJA
PENYELENGGARA
AN PEMERINTAH
DAERAH
(memuat
Indikator
Kinerja Utama
(IKU) maupun
Indikator
Kinerja Kunci
(IKK))
BAB VII PENUTUP
17. 17
17
1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3 •PENYUSUNAN RANCANGAN
4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG
5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6 •PENETAPAN
18. 18
DES
• Penyusunan
Ranwal RKPD
JAN •Musrenbang Desa
FEB •Musrenbang Kec
MAR
•Forum PD/Lintas PD &
Musrenbang K/K
APR •MUSRENBANG Prov
MEI
•Penyusunan Ranhir RKPD
JUNI
•Penetapan RKPD
•Penyampaian Rancangan KUA &
PPAS dari KDH kepada DPRD
JULI •KUA & PPAS disepakati
AGST
•Pedoman penyusunan RKA-
SKPD
SEPT •Penyusunan RKA-SKPD
OKT
•Penyampaian RAPBD kpd
DPRD
NOV
•Pengambilan keputusan
bersama terhadap RAPBD
DES •Penetapan
APBD
19. 19
19
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan
RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.
Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi
kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
21. 21
21
BAB I
• PENDAHULUAN
BAB II
• EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN
BAB
III
• KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB
IV
• SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
• RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB
VI
• PENUTUP
23. 23
23
Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan
setelah dilakukan perubahan RPJMD.
Dalam hal penambahan program merupakan kebijakan nasional yang tercantum
dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan
dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai
acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak
terdapat dalam RKPD akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, perlu disusun berita acara
kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.