1. MATERI 1 KULIAH HUKUM ACARA
PIDANA
DOSEN
1. SURIANSYAH, SH., MH.
2. M. RUSLI EFENDI, SH., M.Si
2. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA
HUKUM PIDANA
DALAM ARTI LUAS
Hukum pidana
Materil
Hukum Pidana
Formil
HUKUM ACARA
PIDANA
KUHP
MEMPERTAHANKAN
3. PENGERTIAN Menurut Para Ahli Hukum
1. Simon. HAP / hukum pidana formil : mengatur
bagaimana caranya Negara dengan perantaraan
alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya
untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman,
dengan demikian ia memuat acara pidana.
2. Van hamel. HAP/hukum pidana formil adalah
menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka
waktu yang mengikat pemberlakuan hukum
pidana material.
4. 3. Andi Hamzah. : Hukum acara pidana merupakan
bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas.
Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik
hukum pidana substantive (materiil) maupun hukm
pidana formal atau hukum acara pidana.
4. L.J. Van Apeldoorn HAP/Hukum acara pidana
adalah mengatur cara pemerintah menjaga
kelangsungan pelaksanaan hukum pidana
material.
5. 4. Mochtar Kusuma Atmadja. Hukum Acara Pidana
adalah peraturan hukum pidana yang mengatur
bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum
pidana materil. Hukum Pidana Formil memproses
bagaimana menghukum atau tidak menghukum
seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana
(makanya disebut sebagai HukumAcara Pidana)
5. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana adalah
rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana
badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak
guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan
hukum pidana
6. 6. Bamban pornomo . Hukum acara pidana itu
beranggapan bahwa hukum acara pidana
mempunyai dasar norma-norma tersendiri,
bahkan dilihat dari susunan serta substansi
hukum acara pidana mengandung struktur
ambivalensi dari segi perlindungan manusia dan
bersegi majemuk dari segi kewenangan alat
perlengkapan Negara dalam rangka usaha
mempertahankan pola integrasi kehidupan
bermasyarakat.
7. Van hattum HAP/ hukum pidana formil adalah
memuat peraturan-peraturan yang mengatur
tentang bagaimana caranya hukum pidana yang
bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara
nyata.
7. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA
Hukum Acara Pidana :
Kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk
mempertahankan hak dan menjalankan
kewajiban dalam proses peradilan pidana oleh
institusi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim &
advokat) dalam rangka menegakan hukum
pidana materiil.
8. FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA
1. Fungsi Represif
Hukum Acara Pidana dipergunakan untuk melakukan
tindakan2 terhadap perilaku menyimpang atau
perbuatan yang bertentangan dengan UU, mis:
Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan
Pemidanaan
2. Fungsi Preventif
Hukum Acara Pidana dipergunakan untuk
menjamin terlaksananya perlindungan hukum
dan HAM dari para pihak, melalui tindakan-
tindakan administratif
9. “Tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara
jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah
pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak
pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di
dakwa itu dapat dipersalahkan”
10. SUMBER-SUMBER ACARA PIDANA
SUMBER HUKUM
SEBELUM TAHUN 1981
1. HET HERZIENE
INLANDSCH REGLEMENT
(HIR)
2. INQUISITOIR
3. PARA PIHAK ADALAH
OBJEK
SESUDAH TAHUN 1981
1. UU NO. 8 TAHUN 1981 TTG
HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP)
2. ACCUSATOR
3. PARA PIHAK ADALAH
SUBYEK
11. DASAR HUKUM
HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
a. Umum
UUD 1945
UU Kekuasaan Kehakiman
UU Mahkamah Agung
UU Peradilan Umum
UU Kepolisian
UU Kejaksaan
KUHAP
yurisprudensi
b. Khusus
Hukum Acara Pidana yg termuat di dlm UU Khusus, mis: UU
TIPIKOR, UU MONEY LAUNDERING.
12. DASAR FILOSOFI KUHAP
Konsideran Menimbang
Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia serta yang menjamin segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
13. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian
itu di bidang hukum acara pidana adalah agar
masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan
untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana
penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang
masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan
dan perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi
terselenggaranya negara hukum sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945
14. Bahwa demi pembangunan di bidang hukum
sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan.
Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978)
perlu mengadakan usaha peningkatan dan
penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan
mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi
hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata
dari Wawasan Nusantara.
15. Bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat
dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad
Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan
Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran
Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 81) serta semua peraturan
pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam
perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu
mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena
sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional
16. LANDASAN YURIDIS
Undang-Undang Dasar 1945
pasal 5 ayat (1)
Pasal 20 ayat (1)
Pasal 27 ayat (1)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978
tentang GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
(GBHN)
17. WAWASAN NUSANTARA : Perwujudan Kepulauan
Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik;
Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu
Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu
Hukum Nasional yang mengabdi kepada
Kepentingan Nasional.
Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam
berbagai bidang dengan pelaksanaan Pembangunan
Jangka Panjang adalah sebagai berikut: Bidang
Politik :
18. Dalam rangka mencapai sasaran itu termasuk di
dalamnya usahausaha untuk menciptakan,
mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi
serta situasi untuk memungkinkan terlaksananya
prosesproses pembaharuan kehidupan politik, sehingga
dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik yang
benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan
efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional,
mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berkemampuan
dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran
dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin
mantap
19. PIHAK-PIHAK YANG DIATUR DALAM KUHAP
1. PENASEHAT HUKUM
2. KEPOLISIAN
3. KEJAKSAAN
4. PENGADILAN
5. LAPAS
20. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
1. ASAS LEGALITAS
Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam
konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang
berbunyi:
Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
21. 2. ASAS KESEIMBANGAN
Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan
bahwa dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip
keseimbangan yang serasi antara :
1.perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
2. perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.
MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DAAD DADER
STRAFRECHT
22. 3. ASAS PRA-DUGA TAK BERSALAH
Asas "praduga tak bersalah" atau presumption of
innocent dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf c.
Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah
dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan,
pembuat undang-undang telah menetapkannya
sebabagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan
penegakan hukum (law enforcement).
Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009
23. ASAS PEMBATASAN PENAHANAN
Penjelasan Umum angka 3 huruf b:
Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah
tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang dan hanya dalam hal dan
dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
(Pembatasan Penahanan ditandai dengan
pembatasan waktu/hari)
24. 4. ASAS GANTI KERUGIAN
Penjelasan Umum angka 3 huruf d:
Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi
ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat
penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang
dengan sengaja atau karena kelalaiannya
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,
dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman
administrasi;
25. Pasal 1 angka 21
Pasal 30
Pasal 68
Pasal 77
Pasal 81
Pasal 82
BAB XII Pasal 95-96
BAB XIII Pasal 98-101
Ganti kerugian
Pasal 1 angka 22
Pasal 68
Pasal 77
Pasal 81
Pasal 82
BAB XII Pasal 97
Rehabilitasi
26. 5. PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN
BIAYA RINGAN
Penjelasan Umum angka 3 huruf e:
Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat,
sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan
tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen
dalam seluruh tingkat peradilan.
Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009
27. 6. ASAS BANTUAN HUKUM
Penjelasan Umum angka 3 huruf f:
Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi
kesempatan memperoleh bantuan hukum yang
semata-mata diberikan untuk melaksanakan
kepentingan pembelaan atas dirinya
Pasal 1 angka 13, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 60,
BAB VII Pasal 69-Pasal 74, Pasal 114
BAB XI Pasal 56-57 UU No. 48/2009
28. 7. ASAS TERBUKA UNTUK UMUM
Penjelasan angka 3 huruf i:
Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk
umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-
undang
Pasal 153 ayat (3) KUHAP
Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009
29. 8. ASAS PENGAWASAN
Penjelasan angka 3 huruf j:
Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam
perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan
negeri yang bersangkutan (Pra-Adjudikasi,
Adjudikasi).
Pasal 109 ayat (1) KUHAP
Pasal 276 KUHAP
BAB XX Pasal 277-Pasal 283 KUHAP
30. 9. ASAS PEMERIKSAAN KEHADIRAN TERDAKWA
Penjelasan angka 3 huruf h:
Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan
hadirnya terdakwa
Pasal 196 KUHAP.
Pasal 12 UU No. 48 Tahun 2009
