Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, termasuk penjelasan mengenai makna hukum dan keadilan, serta hierarki lembaga peradilan nasional seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung.
Metodologi Studi Islam Adalah Salah Satu Mata Kuliah Di UIN-SU.
TOopik Pembicaraannya adlah mengenai Islam Sebagai Sasaran Studi Dabn Penelitian
Pengampuh Mata Kuliahnya: Dr. Ali Imran Sinaga, M. Ag
Metodologi Studi Islam Adalah Salah Satu Mata Kuliah Di UIN-SU.
TOopik Pembicaraannya adlah mengenai Islam Sebagai Sasaran Studi Dabn Penelitian
Pengampuh Mata Kuliahnya: Dr. Ali Imran Sinaga, M. Ag
menjelaskan mengenai "Jual Beli, Khiyar dan Riba", guna memenuhi tugas kuliah "Fiqih Muamalah". silahkan berkunjung ke http://khusnulsawo.blogspot.com/
saya tunggu salam dari anda semuaa.. \(^o^)/
Ciri-ciri Organisasi Islam Transnasional
- Bersifat transnasional (lintas nasional atau lintas kebangsaan).
- Ideologi gerakan tidak lagi bertumpu pada konsep nation-state, melainkan konsep umat.
- Didominasi oleh corak pemikiran skripturalis, fundamentalisme atau radikal.
- Tujuan utamanya, membentuk ‘negara Islam’ dan mewujudkan penerapan syariat Islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara.
- Jihad sebagai pilar perjuangan menegakkan syariat Islam.
.
.
.
.
menjelaskan mengenai "Jual Beli, Khiyar dan Riba", guna memenuhi tugas kuliah "Fiqih Muamalah". silahkan berkunjung ke http://khusnulsawo.blogspot.com/
saya tunggu salam dari anda semuaa.. \(^o^)/
Ciri-ciri Organisasi Islam Transnasional
- Bersifat transnasional (lintas nasional atau lintas kebangsaan).
- Ideologi gerakan tidak lagi bertumpu pada konsep nation-state, melainkan konsep umat.
- Didominasi oleh corak pemikiran skripturalis, fundamentalisme atau radikal.
- Tujuan utamanya, membentuk ‘negara Islam’ dan mewujudkan penerapan syariat Islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara.
- Jihad sebagai pilar perjuangan menegakkan syariat Islam.
.
.
.
.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
PLC atau akronim dari Programmable Logic Controller adalah
sebuah rangkaian elektronik yang dapat mengerjakan berbagai fungsi-fungsi kontrol pada level-level yang kompleks. PLC dapat diprogram, dikontrol, dan dioperasikan oleh operator yang tidak berpengalaman dalam mengoperasikan komputer.
n-Propanol (CH3CH2CH2OH)
Propanol biasanya digunakan sebagai bahan baku dalam industri cat, kosmetik, pestisida, dan ester.
Proses Pembuatan Propanol, secara proses OXO;
Proses Oxo pada proses pembuatan N-Propanol adalah proses 2 tahap reaksi sehingga membutuhkan dua reactor :
Tahap pertama, Etilen direaksikan dengan Gas Sintesa (campuran 50% gas H2 dan 50% gas CO) pada reactor 01 (R-01) dengan jenis reactor fixed bed multitube non-adiabatic dengan katalisator yang digunakan adalah Rh-silica (kandungan : 5% Rh - 95% silica), reaksi berlangsung dalam fase gas secara non-isothermal dan non-adiabatic. Proses ini menghasilkan N-Propanal.
Reaktor 01 ini dilengkapi pendingin downtherm A karena reaksi bersifat eksotermis
Teks Eksposisi adalah
jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau masukan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat.
pENGERTIAN TEKS EKSPOSISI
disini saya membahas las gas OAW (oksi asetilen welding) meliputi pengertian, nyala api, bagian api, bagian bagian las welding dsb.
sumber :
1. http://www.mesinunila.org/2015/03/macam-macam-proses-dan-jenis-jenis.html
2. http://www.pengelasan.com/2014/06/pengelasan-oaw-oxygent-acetylene.html
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
1. Nama Kelompok:
1. Abu Sufyan
2. Agung Pramono
3. Dwitya Pratama
4. Vicky Yudhistira
5. Yanuar Ramadhan
2. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Hukum, Keadilan, dan Ketertiban?
Bagaimana Sistem Hukum Nasional?
Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia?
Peranan Lembaga Peradilan
3. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Hukum, Keadilan, dan Ketertiban?
1. Makna Hukum
1) Immanuel Kant
Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini
kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan
kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang
kemerdekaan.
2) Leon Duguit
Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan
yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu
masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika
dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan
pelanggaran itu.
4. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Hukum, Keadilan, dan Ketertiban?
2. Makna Keadilan
a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles
i. Keadilan Komutatif
ii. Keadilan Distributif
iii. Keadilan Kodrat Alam
iv. Keadilan Konvensional
v. Keadilan Perbaikan
b. Teori Keadilan Menurut Plato
i. Keadilan Moral
ii. Keadilan Prosedural
c. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes
dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-
perjanjian tertentu.
5. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Sistem Hukum Nasional?
1. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut:
i. Hukum undang-undang
ii. Hukum kebiasaan
iii. Hukum traktat
iv. Hukum yurisprudensi
b. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut:
i. Hukum tertulis
• Hukum tertulis yang dikodifikasikan
• Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan
ii. Hukum tidak tertulis
hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta
dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi
lahir dan tumbuh dikalangan masyarakat itu sendiri
6. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Sistem Hukum Nasional?
c. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut:
i. Hukum nasional
ii. Hukum internasional
iii. Hukum asing
iv. Hukum gereja
d. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.:
i. Ius Constitutum (hukum positif)
ii. Ius Constituendum (hukum negatif/prospektif)
iii. Hukum asasi (hukum alam)
7. e. Berdasarkan cara mempertahankanya, hukum dapat dibagi sebagai
berikut:
i. Hukum material
ii. Hukum formal
f. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut:
i. Hukum yang memaksa
ii. Hukum yang mengatur
g. Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut:
i. Hukum objektif
ii. Hukum subjektif
h. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi sebagai berikut:
i. Hukum privat
ii. Hukum public
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Sistem Hukum Nasional?
8. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Sistem Hukum Nasional?
Adapun sumber hukum formal merupakan perwujudan bentuk dari isi hukum material
yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. sumber-sumber hukum formal yaitu:
1. Undang-Undang
• Dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang isinya mengikat secara umum
• Dalam arti formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut
undang-undang
2. Kebiasaan (custom)
• kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum
maka harus memenuhi dua faktor berikut:
i. Adanya perbutan dilakukan berulang-ulang dalam hal sama serta selalu
diikuti dan diterima oleh lainnya
ii. Adanya keyakinan hukum orang-orang/golongan-golongan berkepentingan.
Artinya,keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal baik dan pantas
ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat
9. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Sistem Hukum Nasional?
3. Yurisprudensi
• lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau
tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan
perkara.
4. Traktat
• perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-
persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan
dalam pelaksanaannya. Traktat dapat dibedakan menjadi dua:
o Traktat bilateral
o Traktat multilateral
5. Doktrin
• pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas
penting dalam hukum dan penerapannya.
10. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia?
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10
tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya
negara hukum berdasarkan Pancasila.
11. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia?
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.
Berikut akan digambarkan hierarki lembaga peradilan
yang ada di Indonesia.
13. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Peranan Lembaga Peradilan
1. Dasar Hukum
dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah
sebagai berikut:
• Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”.
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX
Pasal 24 Ayat (2) dan (3), yaitu
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
• dsb
14. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Peranan Lembaga Peradilan
2. Macam-macam Lembaga Peradilan
Peradilan Khusus,meliputi:
a. Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau
kota.
b. Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
c. Peradilan Syariah Islam, khusus di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
d. Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota
kabupaten atau kota.
e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota
propinsi.
f. Peradilan Militer.
g. Mahkamah Konstitusi.
15. Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia
Peranan Lembaga Peradilan
2. Macam-macam Lembaga Peradilan
Peradilan Umum,meliputi:
a. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
b. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota propinsi.
c. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara.