Ethics rights, privileges, problems and protection

1. Executive Summary Kuliah-9
BUSINESS ETHICS & GOOD GOVERNANCE Corporate Ethics, Right,
Privileges, Problems and Protection
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah “Business Ethics & Good Governance”
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Oleh: VIDYA ANGGRAENI ( 55118110102)
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2019

2. Etika Bisnis
Pengertian etika bisnis adalah seperangkat nilai moral yang diterima dan standar perilaku
perusahaan dalam sebuah organisasi bisnis.
Etika bisnis sendiri dapat diwujudkan baik sebagai standar moral yang tertulis maupun
tidak tertulis yang penting bagi kegiatan dan masa depan sebuah organisasi bisnis.
Etika bisnis merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup
semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, perusahaan maupun
masyarakat. Etika bisnis dapat membangun dan membentuk nilai-nilai, norma dan
perilaku yang baik dalam berbisnis. Misalnya dalam perusahaan etika bisnis dapat
membentuk perilaku karyawan yang baik, serta dapat membangun hubungan bisnis yang
baik juga dengan konsumen maupun mitra kerja perusahaan.
Tujuan Etika Bisnis :
• Memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasa kepada
para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya dengan
bersikap baik, sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak
pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut.
• Jadi etika bisnis dapat mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis
untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis,
sehingga bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang
mempercayai adanya bahwa bisnis itu memiliki etika yang baik.
• Dan dengan etika bisnis juga maka kegiatan bisnis dapat jauh dari citra
buruk seperti citra yang kotor, licik dan penuh dengan penipuan. Ciri-ciri
bisnis yang memiliki etika baik diantaranya seperti tidak merugikan
pembisnis atau usaha orang lain, tidak melanggar aturan atau hukum
yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan
bisnisnya dan memiliki izin usaha yang sah serta jelas.
Etika Korporasi
Etika korporasi adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan Sistem Nilai,
Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan
perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta
berinteraksi dengan stakeholders.

3. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus
dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan
jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan
melindungi perbuatan yang tidak professional. Prinsip dasar di dalam etika profesi yaitu:
1. Tanggung jawab.
a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
b. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada
umumnya.
2. Keadilan.
3. Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
4. Prinsip Kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi
dan ketekunan.
5. Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi.
6. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi.
Sejak disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan dengan bermoral, maka
banyak perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik organisasi atau korporasi
(Corporate Code of Conduct, Code of Ethics or Organization’s Code of Ethical
Conduct). Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai dan anggota
organisasi untuk berperilaku yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana prinsip-
prinsip moral seharusnya diterapkan dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih
spesifik atau perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (permitted and prohibited
behavior).
Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut:
1) Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi,
misi mereka dan tanggung jawab yang penting sebagai kelompok dan individu terhadap
perusahaan, pihak-pihak lain dalam perusahaan, dan terhadap stakeholders lainnya.
2) Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi yang
positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk modifikasi.
3) Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan
perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan mereka, serta menanamkan
pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan posisi mereka dalam
organisasi.
4) Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau
perintah yang harus dilakukannya.

4. 5) Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang pada
prinsip-prinsip moral, dan memberikan mereka kriteria untuk mengukur tindakan
perusahaan.
Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang
diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:
· suap, hadiah, dan komisi;
· entertainment;
· penyalahgunaan informasi;
· konflik kepentingan;
· kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;
· utang/pinjaman; dan
· perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.
2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
· kompetisi yang adil dan terbuka;
· pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas;
· prosedur lelang dan tender;
· praktik suap dan KKN; dan
· prosedur pembayaran.
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham
· perkembangan yang berkelanjutan;
· jujur dan transparan dalam informasi;
· prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan
· insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
· pelayanan;
· produk yang berkualitas dan harga yang wajar;
· keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan
· kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan
· jaminan keamanan dan kesehatan;
· kesempatan kerja yang sama;
· kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;
· komunikasi;
· pengembangan dan remunerasi; dan
· kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.

5. 6) Tanggung jawab sosial
· kebijakan lingkungan;
· partisipasi dalam komunitas;
· kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
· kegiatan politik; dan
· pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang dikenakan
sanksi.
HAK
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung
kepada kita sendiri. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang
mestinya kitaterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang
lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.Dalam hal
kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang
layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.
Hak Positif dan Hak Negatif
• Hak positif adalah hak yang sifatnya positif, jika seseorang berhak bahwa
orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Misalnya hak untuk mendapatkan
pendidikan.
• Hak negatif adalah suatu hak yang sifatnya negatif, jika seseorang bebas
untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Misalnya hak untuk menyampaikan
pendapat.
Hak Istimewa
Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada
seorang kreditor yang menyebabkan ia bekedudukan lebih tinggi daripada yang
lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Kekhususan yang diberikan dalam
bentuk adanya hak istimewa (privilege) yang memberikan keleluasaan pada kreditor ini untuk
menerima pelunasan utang terlebih dahulu karena undang-undang yang menghendakinya
Sesuai dengan pasal 1134 KUHPerdata yang berbunyi: “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh
undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi
daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan

6. hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-
undang ditentukan sebaliknya”.
Masalah dan Perlindungan
Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik
karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya
keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapatmenciptakan rakyat yang
sejahtera dan makmur. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju
telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat unifikasi, industrialisasi, dan
negara kesejahteraan. Pada tingkat yang pertama yang menjadi masalah berat adalah
bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan
nasional. Tingkat kedua perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi
politik. Akhirya pada tingkat ketiga tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat
dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap
sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.
Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak
akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama
masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh
karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang
diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan
perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk
barang/pelayanan jasa yang dipasarkankepada konsumen di tanah air, baik melalui
promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

7. DAFTAR PUSTAKA
http://arikathemousleemah.blogspot.co.id/2014/04/makalah-perlindungan-
konsumen.html
https://jurnalmanajemen.com/etika-bisnis/
Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana