SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO
PEMERINTAH DAERAH
DIKLAT AUDIT
KINERJA BAGI PEMDA
SE-WILAYAH ACEH
2021
Menjelaskan latar belakangdankonsepaudit
kinerja berbasisrisiko
Melaksanakantahap perencanaan audit
kinerja berbasisrisiko
Melaksanakan tahap pelaksanaan audit
kinerja berbasisrisiko
MelaksanakanpengkomunikasiandanTLhasil
audit kinerja berbasisrisiko
APIPmampumemberikan saranyang
profesional, berkualitas danmemberikan
dampakperbaikan yang signifikan
05
02
03
04
01
Setelah mengikuti prosespembelajaran,peserta diklat diharapkan mampu :
TUJUAN PEMBELAJARAN
GambaranUmumAudit Kinerja
Berbasis Risiko
01
PerencanaanAudit KinerjaBerbasis
Risiko
PelaksanaanAudit KinerjaBerbasis
Risiko
02
03
04PengkomunikasiandanHasilTindak
Lanjut
OUTLINE
I HEAR AND I
FORGET
I SEE AND I
REMEMBER
I DO AND I
UNDERSTAND
METODE PEMBELAJARAN
PUSDIKLATWAS BPKP
Gambaran Umum
Audit Kinerja Berbasis
Risiko
PUSDIKLATWAS BPKP
• memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah
(Assurance Activities)
PERAN APIP
 Audit
 Reviu
 Evaluasi
 Pemantauan
 Kegiatan
Pengawasan
Lainnya
 Melaksanakan Tugas secara
Independen dan Obyektif
TUGAS DAN
FUNGSI APIP
• memberikan peringatan dini
dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah
(Anti Corruption Activities)
• memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah
(Consulting Activities)
 Memiliki Kompetensi
yang Tersertifikasi
AUDITOR
PROFESIONAL
 Memenuhi Kode Etik
dan Standar Audit
 Melaporkan Hasil
Penugasan Sesuai
Kebutuhan Stakeholder
PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11, 48, 51, 52, 53, 54, 56
PERAN TUGAS DAN FUNGSI APIP
KUALITAS OUTCOME KAPABILITAS APIP
Mampu memberikan assuranceatasGovernance,Risk,and
Compliance(GRC)untuk pencapaian tujuan organisasisecara
keseluruhan
AgenPerubahanPositifPencapaianTujuanOrganisasi K/L/D
secaraberkesinambungan
L5
L4
Mampu memberikankeyakinan yangmemadai atas3Eprogram,EWS,
PerbaikanGRCuntuk pencapaiantujuan kegiatan/operasi/fungsi/ unit
kerja organisasi
L3
Mampu MemberikanKeyakinanYangMemadai AtasKetaatan
L2
TUJUAN
ORGANISASI
KEGIATAN PENGAWASAN INTERN APIP
1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA
• Psl 48 ayat 2 PP 60/2008
ASSURANCE
"audit"
proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
"reviu"
penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
"evaluasi"
rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.
“Pemantauan”
proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9
Audit
Reviu
Evaluasi
Pemantauan
menilai 3E, ketaatan atau
keandalan informasi
menelaah kesesuaian
Terhadap norma, standar
menelaah faktor
keberhasilan
dan/atau kegagalan
menilai kemajuan
kegiatan
PUSDIKLATWAS BPKP
CONSULTANCE/
PENGAWASAN LAINNYA
sosialisasi mengenai pengawasan,
pendidikan dan pelatihan pengawasan,
pembimbingan dan konsultansi,
pengelolaan hasil pengawasan,
pemaparan hasil pengawasan.
PUSDIKLATWAS BPKP
KEGIATAN PENGAWASAN INTERN APIP
Termasuk kegiatan apakah
penugasan pengawasan
yang pernah saya lakukan
PUSDIKLATWAS BPKP
•TUJUAN:
•MEMBERIKAN OPINI,
•3E, PERATURAN
DITAATI,
•PEMBUKTIAN
• RISIKO AUDIT
• RISIKO INHEREN
• RISIKO PENGENDALIAN
• RISIKO DETEKSI: RISIKO
SAMPLING, NON
SAMPLING
• AUDIT INTERN
• AUDIT KEUANGAN;
• AUDIT
KINERJA/OPERASIONAL;
• AUDIT TUJUAN
TERTENTU (KETAATAN,
INVESTIGATIF)
• PROSES PENILAIAN
• INFO/KONDISI/
OPR/PENGENDALIAN
• OBJEKTIF, KOMPETEN,
INDEPENDEN
PENGER-
TIAN
AUDIT
JENIS
TUJUAN
MANFAAT
RISIKO
KONSEP AUDIT?
Mengapa HarusAudit
Kinerja?
Kenapa perlu Audit Kinerja?
rakyat makin kritis, ingin
tahu kinerja pemerintah
(sektor publik)
tuntut
pertanggungjawaban
pemerintah hrs ber-good
governance, dengan berkinerja
baik.
apakah sudah ?
melalui audit kinerja
Internal auditor sebagai
quality assurance yg
independen dan obyektif utk
meningkatkan operasi
organisasi.
Hasil pengawasan intern
adalah rekomendasi dan
tindakan perbaikan utk
meniadakan atau
memperkecil inefisiensi dan
mendorong keberhasilan
organisasi
PUSDIKLATWAS BPKP
Audit Kinerja dalam Matriks Kapabilitas APIP –
IACM Revised 2017
PUSDIKLATWAS BPKP
Definisi Audit Kinerja
INTOSAI
Standar Audit
Intern Pemerintah
UU Nomor 15
Tahun 2004
Peraturan BPK
Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 60
Tahun 2008
penilaian atas aspek 3 E
(ekonomis, efisien, dan
efektivitas) dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi
penilaian atas aspek ekonomis, efisien, dan
efektif difokuskan terhadap area pengawasan
yang memiliki risiko tertinggi dalam upaya
pencapaian tujuan organisasi yang terpilih dalam
proses perencanaan pengawasan berbasis risiko
hasil audit kinerja diharapkan dapat memberikan
manfaat dalam perbaikan tata kelola organisasi
termasuk juga perbaikan pengelolaan risiko dan
pengendaliannya
PUSDIKLATWAS BPKP
KONSEPSI AUDIT KINERJA
INTOSAI :
• Pengujian yang independen terhadap kegiatan
pemerintahan yang meliputi :
 Audit atas administrasi pemerintahan
(soundpractices)
 Audit atas efisiensi pemakaian SDM, keuangan
dan sumber daya lainnya
 Audit atas pencapaian sasaran.
PUSDIKLATWAS BPKP
KONSEPSI AUDIT KINERJA
BEPEKA / Standar Pemeriksaan KN :
a. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri
dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (termasuk
pengujian atas kepatuhan terhadap aturan)
b. Pemeriksaan sistematis dan obyektif atas berbagai bukti
untuk memberikan penilaian independen atas kinerja atau
program/aktivitas
c. Termasuk pengujian atas keandalan ukuran-ukuran kinerja
yang digunakan auditan.
PUSDIKLATWAS BPKP
KONSEPSI AUDIT KINERJA
PP 60/2008 tentang SPIP :
• Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri dari aspek
kehematan, efisiensi, dan efektivitas
• Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara mencakup audit
atas :
a. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran
b. Penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana
c. Pengelolaan aset dan kewajiban
d. Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain
audit atas kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran.
PUSDIKLATWAS BPKP
KONSEPSI AUDIT KINERJA
Standar Audit APIP (PERMENPAN 05/2008)
• Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang terdiri dari aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas.
SIMPULAN
• Audit berfokus pada hasil
• Menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja
• Kesamanaan konsep dasar dalam audit kinerja, yaitu: Ekonomis ,
Efisiensi, Efektivitas
PUSDIKLATWAS BPKP
Audit kinerja
Audit Komprehensif
Audit manajemen
Audit operasional
Audit atas program
PUSDIKLATWAS BPKP
JENIS AUDIT KINERJA
Audit Manajemen
(Management Audit/M-Auditing)
Audit atas program
(Program Audit / P-Auditing)
Untuk menilai apakah manajemen
telah melaksanakan kegiatan
operasional organisasinya secara 3E
Untuk menilai apakah tujuan suatu
program telah tercapai secara efektif,
ekonomis, dan efisien.
Dilaksanakan selama kegiatan
berlangsung untukmemberikan
masukan (feedback) perbaikan.
Dilakukan pada akhir suatu
program/kegiatan
PUSDIKLATWAS BPKP
Perbedaan
Audit Kinerja vs Audit Operasional
24
fokus pada
pencapaian hasil
fokus pada
cara-cara manajemen
sumber daya kegiatan
Audit
Kinerja Operasional
fokus pada
cara-cara manajemen
sumber daya Satker
Komprehensif
PUSDIKLATWAS BPKP
Kinerja ?
Keluaran atau hasil dari
kegiatan/program
yang hendak atau telah dicapai
sehubungan dengan
penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas
terukur.
Psl 1 PP 8/2006
PUSDIKLATWAS BPKP
KARAKTERISTIK AUDIT KINERJA
4
1 3
2
Audit kinerja harus
dapat menjawab
apakah sesuatu yang
benar telah dilakukan
dengan cara yang
benar
Audit kinerja adalah
audit for
management
Audit kinerja
memerlukan indikator
kinerja sebagai ukuran
yang jelas, sah, dan dapat
dipertanggungjawabkan
Audit kinerja haruslah
menggambarkan seperti
pemeriksaan kesehatan
(medical check up)
pelaksanaan suatu
program
PUSDIKLATWAS BPKP
Tujuan dan Ruang Lingkup
Jenis audit Tujuan Sasaran R/L
Audit Operasional 3E Operasional
Kegiatan
Fisik, Keuangan,
Administrasi, Tusi
Audit Komprehensif 3E Manajerial
Satker
Tusi, Keuangan, SDM,
Metode, Sarpras
Audit Kinerja 3E Capaian Kinerja
Satker
Tusi (system
manajemen kinerja),
Keuangan
PUSDIKLATWAS BPKP
STANDAR AUDIT KINERJA
Standar pelaksanaan pekerjaan audit kinerja
mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja dan
menyediakan kerangka kerja untuk
melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit
kinerja yang dilakukan oleh auditor
Standar
Pelaksanaan
Standar
Pelaporan
Standar
Tindak lanjut
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
(SAIPI 2021)
30
ApakahAudit Kinerja
Berbasis Risiko itu?
Audit? Kinerja? Risiko?
PUSDIKLATWAS BPKP
Kinerja ?
Keluaran atau hasil
dari kegiatan/program
yang hendak atau telah
dicapai sehubungan
dengan penggunaan
anggaran
dengan kuantitas dan
kualitas terukur.
Psl 1 PP 8/2006
PUSDIKLATWASBPKP
Audit ?
Proses identifikasi
masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang
dilakukan secara
independen, obyektif dan
profesional berdasarkan
standar audit, untuk
menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan
fungsi Instansi
Pemerintah.
Risiko
Kemungkinan
Kejadiaanyang
Merugikan
(RonnyKountur:2016)
Keterkaitan antara
Audit KinerjaBerbasis
Risikodalam Matriks
GrandDesignPIBR,
MR, danKapabilitas
APIP
Pernyataan dalam KP
A(PerkaBPKPNo. 16 Tahun 2015)
10 Kegiatanpengawasanyangkamilakukanmencakuppenilaian atasefisiensi,efektivitas, dankehematandari operasi,
aktivitas atau programorganisasi(K/L/Pemda) danhasil-hasilyangtelah dicapai.
11 Kegiatanpengawasanlain (evaluasi,reviu, pemantauan) yangkamilakukanterkait dengantata kelola/manajemen
risiko/pengendalian.
12 Kamitelah memiliki internal audit charter yangmengungkapkanmengenaisifat jasaassuranceyangdapat diberikan
APIPsaatini, yaitu valuefor moneyaudit (audit atasekonomis,efisiensi,efektivitas (3e) / evaluasiprogram/ evaluasi
kebijakan).
13 Pengawasanyangkamilakukantelah meningkatkanperbaikantata kelola, manajemenrisiko,danprosespengendalian
organisasi(KL/Pemda).
14 Kamitelah memberikanpengaruhterhadap perubahankearahpeningkatanefektivitas, efisiensi,dan peningkatan
kinerja organisasi.
15 Kegiatanpengawasanyangkamilakukantelah dapat mengurangibesaran/paparan dari risikoorganisasiyangdapat
terjadi.
Tujuan KP
A:
APIPmelaksanakanpenilaian danpelaporan atasefisiensi, efektivitas dankehematan (dari operasi, aktivitas, atau program,atau berkaitan
dengantata kelola/manajemen risiko/ pengendalian(GRC)danhasilyang dicapai.
Outcome:
1. Peningkatanprosestata kelola, manajemen risiko,danpengendalianpada auditan;
2. Berkontribusidalam meningkatkanatau memelihara efisiensi, efektivitas, dankinerja instansipemerintah;
3. Berkurangnyatingkat risikoorganisasi.
KPA AUDIT KINERJA
Pernyataan
10
Kegiatanpengawasanyangkamilakukanmencakup
penilaian atasefisiensi,efektivitas, dankehematandari
operasi,aktivitas atau programorganisasi(K/L/Pemda) dan
hasil-hasil yangtelah dicapai.
11
Kegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)
yangkamilakukanterkait dengantata kelola/manajemen
risiko/pengendalian.
12
Kamitelah memiliki internal audit charter yang
mengungkapkanmengenaisifat jasaassuranceyangdapat
diberikanAPIPsaatini, yaitu value for moneyaudit (audit
atasekonomis,efisiensi,efektivitas (3e) / evaluasiprogram
/ evaluasi kebijakan).
13
Pengawasan yang kami lakukan telah meningkatkan
perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan proses
pengendalianorganisasi (KL/Pemda).
14
Kamitelah memberikanpengaruhterhadap perubahanke
arah peningkatanefektivitas, efisiensi,danpeningkatan
kinerja organisasi.
15
Kegiatanpengawasanyangkamilakukantelah dapat
mengurangi besaran/paparan dari risikoorganisasiyang
dapat terjadi.
1
3
4
5
6
Daftar Uji (Ped-42/D3/01/2018)
APIPtelah memiliki mandat untuk melaksanakanAudit Kinerja dan
kegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)yang
dituangkandalam IAC
APIPtelah mencantumkanAudit Kinerjadankegiatan pengawasan
2 lain (evaluasi, reviu, pemantauan)dalam PerencanaanPengawasan
Tahunan(PKPT)
APIPtelah memiliki Pedoman/ SOPterkait pelaksanaanAuditKinerja
dankegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)
APIPtelah melaksanakanAudit Kinerja dankegiatanpengawasanlain
(evaluasi, reviu, pemantauan)
APIPtelah Menyusun LaporanHasilAudit Kinerjadankegiatan
pengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)
HasilAudit Kinerja dankegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu,
pemantauan) telah ditindaklanjuti
Pelaksanaanaudit kinerja dankegiatanpengawasanlain (evaluasi,
reviu, pemantauan) telah memberikanoutcome berupa perbaikan
7 efektivitas, efisiensi, ke-ekonomisanserta peningkatankinerja serta
peningkatantata kelola, manajemen risikodan pengendalian
organisasiPemerintah Daerah
KPAAUDITKINERJA
• RuangLingkup dan TujuanAudit Kinerja Berbasis Risiko
RTRW
Nasional
RPJP
Nasional
RPJM
Nasional
RKP
RTRW
Daerah
RPJP
Daerah
RPJM
Daerah
RKP
Daerah
KUA-
PP
AS
Renstra
OPD
Renja
OPD
APBD
VISI MISI TUJUAN SASARAN
PROGRAM
PRIORIT
AS
PROGRAM
OPD
PENGAMPU
KEGIA
T
AN
RISIK
O RISIKO RISIK
O
PENGENDALIAN
RuangLingkupAudit
Kinerja
Tujuanaudit kinerja berbasisrisikoadalah
memberikannilai tambah danmasukan/saran
perbaikankepadamanajementerkait dengan
perbaikankinerja untuk
mengurangi/menghilangkan/memulihkan
dampak,saranpengelolaanrisikodan
pengendaliandalamrangkaperbaikantata
kelolaorganisasi
RuangLingkup Audit Kinerja
Metodologi Audit Kinerja
Integrated
Performance
Management
System
Logic
BalanceScorecard
PUSDIKLATWASBPKP
Integrated Performance Management System
sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan
menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan.
Untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan
periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu
tertentu baik satu tahunan maupun lima tahunan.
PUSDIKLATWAS BPKP
Balance Scorecard
sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan empat persepektif yaitu
keuangan, stakeholder, bisnis proses, dan learning process and growth.
Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses bisnis yang
ada di sektor publik.
Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/berkelanjutan secara
terus menerus yang berorientasi kepada keuangan, stakeholder, bisnis
proses, dan learning process and growth seperti pada proses bisnis pada
unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus
menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung dengan
stakeholder.
PUSDIKLATWAS BPKP
LOGIC
metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat
antara berbagai komponen program dengan komponen
indikator kinerja seperti input, output, dan outcome.
Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi
pencapaian suatu program/kegiatan.
PUSDIKLATWAS BPKP
Bagaimanamelaksanakan
Audit Kinerja?
TahapanAudit Kinerja
Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko
Persiapan
Penugasan (PKA
Perencanaan)
Penentuan Tujuan
dan Ruang
Lingkup
Pemahaman
Proses Bisnis
Identifikasi dan
Penilaian Risiko
Utama serta
Pengendalian
Penetapan Indikator
Kinerja, Bobot dan
Penyusunan Rancangan
Pengujian (PKA Pengujian)
Mengumpulkan dan
Menguji Bukti terkait
Aspek 3E dan
Ketaatan
Meneliti dan Menganalisis
Capaian Kinerja IKK yang
mendukung Program
Identifikasi Kinerja yang
Tidak Optimal dan
Penyebab Tidak
Optimalnya Capaian
Kinerja
Identifikasi dan Analisis
atas Risiko Utama dan
Efektivitas Pengendalian
Menyusun Temuan,
Simpulan Sementara dan
Pendokumentasian Hasil
Perolehan
Tanggapan
Penyusunan dan
Penyampaian
Laporan
Monitoring TL
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13
Jikakita tidak mengukur hasil,
kita tidak dapat membedakan keberhasilan dankegagalan;
Jikakita tidak dapat melihatkeberhasilan,
kita tidak dapat memberiimbalan;
Jikakita tidak dapat memberiimbalan atas keberhasilan,
kemungkinankita memberiimbalan atas kegagalan;
Jikakita tidak dapat melihatkeberhasilan,
kita tidak dapat belajardarinya;
Jikakita tidak dapat mengenali kegagalan,
kita tidak dapatmemperbaikinya
Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja
Kenapadiperlukan Indikator Kinerja?
Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja
Audit kinerja hendaknyadilaksanakanatasauditi yangtelah memilikiindikator kinerja sebagaiukuran
kinerjanya
APIPdapat menilai kelayakanindikator kinerja auditi denganmemperhatikan standarpelayananminimal,
tujuan strategisorganisasi,bestpracticeserta pertimbanganprofesional APIP
Syaratindikator kinerja yangbaikyaitu dapat diukur,relevan, danmudahdimengerti serta dapat
memberikaninformasiyangtepat tentang capaian kinerja
Penetapanindikator kinerja danskalapengukurankinerja hendaknyamelalui kesepakatan bersamaantara
APIPdanauditi denganmemperhatikan risikostrategis,prosesbisnisauditi dantujuan dari program
strategis
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri atas input, output,
outcome,manfaat dan dampak
3E ?????????
EKONOMIS EFISIEN EFEKTIF
?
3E ?????????
EKONOMIS
INPUT
EFISIEN
CARA / WAKTU
EFEKTIF
TUJUAN TERCAPAI
PEROLEHAN INPUT/
SUMBER DAYA
INPUT/OUTPUT REAL
<I/O RENCANA
TARGET KINERJA
≤ CAPAIAN KINERJA
Konsep
Ekonomis,
Efisien
dan
Efektif
Ekonomis
Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan
digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan
kuantitas yang tepat
Efisien
Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu
entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu
dengan memanfaatkan input minimal
Efektif
Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan
dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti output yang
dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.
Ilustrasi aspek ekonomis, efisien, dan efektif
Pemda ABC melalui Dinas PU mempunyai dua proyek pembangunan jalan dengan tujuan untuk
menurunkan tingkat kemacetan, dengan asumsi kondisi yang dihadapi dua proyek adalah sama dalam
semua aspek. Dalam perolehan barang dan jasa dalam pekerjaan dua proyek pembangunan jalan
dapat diasumsikan bahwa diperoleh dengan harga lebih murah daripada standar yang berlaku.
Adapun data-data proyek adalah sebagai berikut:
•Nilai ProyekAsebesarRp100.000.000,00 dengan panjang jalan yang dibangun 100 km
• Nilai Proyek Bsebesar Rp90.000.000,00 dengan panjang jalan yang dibangun 100 km Berdasarkan
hasil analisis data yang dilakukan oleh Dinas perhubungan PemdaABC diketahui terjadi penurunan
tingkat kemacetan di proyek Asebesar10%sedangkan di proyek Bterjadi penurunan tingkat
kemacetan sebesar15%.
Dari data tersebut disimpulkan bahwa nilai proyek A dan nilai proyek B dapat dikatakan ekonomis
dengan asumsi bahwa harga perolehan barang dan jasa dalam pekerjaan proyek Adan proyek B lebih
murah daripada standar yang berlaku dengan asumsi kondisi di kedua proyek tersebut adalah sama.
Pembangunan proyek B lebih efisien daripada proyek A dikarenakan proyek B dapat menghasilkan
panjang jalan 100 km dengan nilai proyek (input) sebesar Rp90.000.000,00 dibandingkan dengan
proyek A yang hanya dapat menghasilkan panjang jalan yang sama tetapi nilai proyek (input) lebih
besar yaitu Rp100.000.000,00.
Selain itu, pembangunan proyek Blebih efektif daripada proyek Akarena proyek Bdapat menurunkan
tingkat kemacetan sebesar 15% dibandingkan dengan proyek Asebesar 10%. Dengan kata lain proyek
Bdapat menghasilkan outcome lebih besar daripada proyek A.
LATIHAN
BUKU KERJA
Kasus -1

More Related Content

Similar to 1 . Diklat Akin Pemda - Gambaran Umum _Tayang 30 Nov 2021.pptx

2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)AndriSaputra66
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
internal audit.pdf
internal audit.pdfinternal audit.pdf
internal audit.pdfErlytaVivi
 
Konsep dasar audit man.pptx
Konsep dasar audit man.pptxKonsep dasar audit man.pptx
Konsep dasar audit man.pptxssuser434206
 
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...FIkri Aulawi Rusmahafi
 
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptxIbnuAlfaridzi1
 
Audit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah auditAudit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah auditsugeng1990
 
Materi ISO 19011:2018
Materi ISO 19011:2018Materi ISO 19011:2018
Materi ISO 19011:2018ibrahim salim
 
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptswanggie
 
Slide1-Konsep Pemkin.pptx
Slide1-Konsep Pemkin.pptxSlide1-Konsep Pemkin.pptx
Slide1-Konsep Pemkin.pptxEastPoint1
 
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_outputMohammad Syaiful
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianDesa Institute
 
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Lhye Andromeda
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IValiyudhi_h
 
KAK AUDIT TAHUN 2019.docx
KAK AUDIT TAHUN 2019.docxKAK AUDIT TAHUN 2019.docx
KAK AUDIT TAHUN 2019.docxyanti826906
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaintelnvidia277
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaHazard Queen
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 

Similar to 1 . Diklat Akin Pemda - Gambaran Umum _Tayang 30 Nov 2021.pptx (20)

2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
 
internal audit.pdf
internal audit.pdfinternal audit.pdf
internal audit.pdf
 
Konsep dasar audit man.pptx
Konsep dasar audit man.pptxKonsep dasar audit man.pptx
Konsep dasar audit man.pptx
 
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
BE & GG; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, audit in...
 
Langkah audit manajemen
Langkah audit manajemenLangkah audit manajemen
Langkah audit manajemen
 
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
 
Audit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah auditAudit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah audit
 
Materi ISO 19011:2018
Materi ISO 19011:2018Materi ISO 19011:2018
Materi ISO 19011:2018
 
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
 
Slide1-Konsep Pemkin.pptx
Slide1-Konsep Pemkin.pptxSlide1-Konsep Pemkin.pptx
Slide1-Konsep Pemkin.pptx
 
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
 
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
 
Peranan audit kinerja dk
Peranan audit kinerja   dkPeranan audit kinerja   dk
Peranan audit kinerja dk
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
 
KAK AUDIT TAHUN 2019.docx
KAK AUDIT TAHUN 2019.docxKAK AUDIT TAHUN 2019.docx
KAK AUDIT TAHUN 2019.docx
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

1 . Diklat Akin Pemda - Gambaran Umum _Tayang 30 Nov 2021.pptx

  • 1. AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO PEMERINTAH DAERAH DIKLAT AUDIT KINERJA BAGI PEMDA SE-WILAYAH ACEH 2021
  • 2. Menjelaskan latar belakangdankonsepaudit kinerja berbasisrisiko Melaksanakantahap perencanaan audit kinerja berbasisrisiko Melaksanakan tahap pelaksanaan audit kinerja berbasisrisiko MelaksanakanpengkomunikasiandanTLhasil audit kinerja berbasisrisiko APIPmampumemberikan saranyang profesional, berkualitas danmemberikan dampakperbaikan yang signifikan 05 02 03 04 01 Setelah mengikuti prosespembelajaran,peserta diklat diharapkan mampu : TUJUAN PEMBELAJARAN
  • 3. GambaranUmumAudit Kinerja Berbasis Risiko 01 PerencanaanAudit KinerjaBerbasis Risiko PelaksanaanAudit KinerjaBerbasis Risiko 02 03 04PengkomunikasiandanHasilTindak Lanjut OUTLINE
  • 4. I HEAR AND I FORGET I SEE AND I REMEMBER I DO AND I UNDERSTAND METODE PEMBELAJARAN PUSDIKLATWAS BPKP
  • 5. Gambaran Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko PUSDIKLATWAS BPKP
  • 6. • memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Assurance Activities) PERAN APIP  Audit  Reviu  Evaluasi  Pemantauan  Kegiatan Pengawasan Lainnya  Melaksanakan Tugas secara Independen dan Obyektif TUGAS DAN FUNGSI APIP • memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Anti Corruption Activities) • memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Consulting Activities)  Memiliki Kompetensi yang Tersertifikasi AUDITOR PROFESIONAL  Memenuhi Kode Etik dan Standar Audit  Melaporkan Hasil Penugasan Sesuai Kebutuhan Stakeholder PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11, 48, 51, 52, 53, 54, 56 PERAN TUGAS DAN FUNGSI APIP
  • 7. KUALITAS OUTCOME KAPABILITAS APIP Mampu memberikan assuranceatasGovernance,Risk,and Compliance(GRC)untuk pencapaian tujuan organisasisecara keseluruhan AgenPerubahanPositifPencapaianTujuanOrganisasi K/L/D secaraberkesinambungan L5 L4 Mampu memberikankeyakinan yangmemadai atas3Eprogram,EWS, PerbaikanGRCuntuk pencapaiantujuan kegiatan/operasi/fungsi/ unit kerja organisasi L3 Mampu MemberikanKeyakinanYangMemadai AtasKetaatan L2 TUJUAN ORGANISASI
  • 8. KEGIATAN PENGAWASAN INTERN APIP 1. AUDIT 2. REVIU 3. EVALUASI 4. PEMANTAUAN 5. PENGAWASAN LAINNYA • Psl 48 ayat 2 PP 60/2008
  • 9. ASSURANCE "audit" proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. "reviu" penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. "evaluasi" rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. “Pemantauan” proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 9
  • 10. Audit Reviu Evaluasi Pemantauan menilai 3E, ketaatan atau keandalan informasi menelaah kesesuaian Terhadap norma, standar menelaah faktor keberhasilan dan/atau kegagalan menilai kemajuan kegiatan PUSDIKLATWAS BPKP
  • 11. CONSULTANCE/ PENGAWASAN LAINNYA sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan. PUSDIKLATWAS BPKP
  • 12. KEGIATAN PENGAWASAN INTERN APIP Termasuk kegiatan apakah penugasan pengawasan yang pernah saya lakukan PUSDIKLATWAS BPKP
  • 13. •TUJUAN: •MEMBERIKAN OPINI, •3E, PERATURAN DITAATI, •PEMBUKTIAN • RISIKO AUDIT • RISIKO INHEREN • RISIKO PENGENDALIAN • RISIKO DETEKSI: RISIKO SAMPLING, NON SAMPLING • AUDIT INTERN • AUDIT KEUANGAN; • AUDIT KINERJA/OPERASIONAL; • AUDIT TUJUAN TERTENTU (KETAATAN, INVESTIGATIF) • PROSES PENILAIAN • INFO/KONDISI/ OPR/PENGENDALIAN • OBJEKTIF, KOMPETEN, INDEPENDEN PENGER- TIAN AUDIT JENIS TUJUAN MANFAAT RISIKO KONSEP AUDIT?
  • 15. Kenapa perlu Audit Kinerja? rakyat makin kritis, ingin tahu kinerja pemerintah (sektor publik) tuntut pertanggungjawaban pemerintah hrs ber-good governance, dengan berkinerja baik. apakah sudah ? melalui audit kinerja Internal auditor sebagai quality assurance yg independen dan obyektif utk meningkatkan operasi organisasi. Hasil pengawasan intern adalah rekomendasi dan tindakan perbaikan utk meniadakan atau memperkecil inefisiensi dan mendorong keberhasilan organisasi PUSDIKLATWAS BPKP
  • 16. Audit Kinerja dalam Matriks Kapabilitas APIP – IACM Revised 2017 PUSDIKLATWAS BPKP
  • 17. Definisi Audit Kinerja INTOSAI Standar Audit Intern Pemerintah UU Nomor 15 Tahun 2004 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 PP Nomor 60 Tahun 2008 penilaian atas aspek 3 E (ekonomis, efisien, dan efektivitas) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penilaian atas aspek ekonomis, efisien, dan efektif difokuskan terhadap area pengawasan yang memiliki risiko tertinggi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang terpilih dalam proses perencanaan pengawasan berbasis risiko hasil audit kinerja diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perbaikan tata kelola organisasi termasuk juga perbaikan pengelolaan risiko dan pengendaliannya PUSDIKLATWAS BPKP
  • 18. KONSEPSI AUDIT KINERJA INTOSAI : • Pengujian yang independen terhadap kegiatan pemerintahan yang meliputi :  Audit atas administrasi pemerintahan (soundpractices)  Audit atas efisiensi pemakaian SDM, keuangan dan sumber daya lainnya  Audit atas pencapaian sasaran. PUSDIKLATWAS BPKP
  • 19. KONSEPSI AUDIT KINERJA BEPEKA / Standar Pemeriksaan KN : a. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (termasuk pengujian atas kepatuhan terhadap aturan) b. Pemeriksaan sistematis dan obyektif atas berbagai bukti untuk memberikan penilaian independen atas kinerja atau program/aktivitas c. Termasuk pengujian atas keandalan ukuran-ukuran kinerja yang digunakan auditan. PUSDIKLATWAS BPKP
  • 20. KONSEPSI AUDIT KINERJA PP 60/2008 tentang SPIP : • Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas • Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara mencakup audit atas : a. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran b. Penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana c. Pengelolaan aset dan kewajiban d. Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran. PUSDIKLATWAS BPKP
  • 21. KONSEPSI AUDIT KINERJA Standar Audit APIP (PERMENPAN 05/2008) • Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri dari aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas. SIMPULAN • Audit berfokus pada hasil • Menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja • Kesamanaan konsep dasar dalam audit kinerja, yaitu: Ekonomis , Efisiensi, Efektivitas PUSDIKLATWAS BPKP
  • 22. Audit kinerja Audit Komprehensif Audit manajemen Audit operasional Audit atas program PUSDIKLATWAS BPKP
  • 23. JENIS AUDIT KINERJA Audit Manajemen (Management Audit/M-Auditing) Audit atas program (Program Audit / P-Auditing) Untuk menilai apakah manajemen telah melaksanakan kegiatan operasional organisasinya secara 3E Untuk menilai apakah tujuan suatu program telah tercapai secara efektif, ekonomis, dan efisien. Dilaksanakan selama kegiatan berlangsung untukmemberikan masukan (feedback) perbaikan. Dilakukan pada akhir suatu program/kegiatan PUSDIKLATWAS BPKP
  • 24. Perbedaan Audit Kinerja vs Audit Operasional 24 fokus pada pencapaian hasil fokus pada cara-cara manajemen sumber daya kegiatan Audit Kinerja Operasional fokus pada cara-cara manajemen sumber daya Satker Komprehensif PUSDIKLATWAS BPKP
  • 25. Kinerja ? Keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Psl 1 PP 8/2006 PUSDIKLATWAS BPKP
  • 26. KARAKTERISTIK AUDIT KINERJA 4 1 3 2 Audit kinerja harus dapat menjawab apakah sesuatu yang benar telah dilakukan dengan cara yang benar Audit kinerja adalah audit for management Audit kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan Audit kinerja haruslah menggambarkan seperti pemeriksaan kesehatan (medical check up) pelaksanaan suatu program PUSDIKLATWAS BPKP
  • 27. Tujuan dan Ruang Lingkup Jenis audit Tujuan Sasaran R/L Audit Operasional 3E Operasional Kegiatan Fisik, Keuangan, Administrasi, Tusi Audit Komprehensif 3E Manajerial Satker Tusi, Keuangan, SDM, Metode, Sarpras Audit Kinerja 3E Capaian Kinerja Satker Tusi (system manajemen kinerja), Keuangan PUSDIKLATWAS BPKP
  • 29. Standar pelaksanaan pekerjaan audit kinerja mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit kinerja yang dilakukan oleh auditor Standar Pelaksanaan Standar Pelaporan Standar Tindak lanjut
  • 30. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI 2021) 30
  • 31. ApakahAudit Kinerja Berbasis Risiko itu? Audit? Kinerja? Risiko?
  • 33. Kinerja ? Keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Psl 1 PP 8/2006 PUSDIKLATWASBPKP Audit ? Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Risiko Kemungkinan Kejadiaanyang Merugikan (RonnyKountur:2016)
  • 34. Keterkaitan antara Audit KinerjaBerbasis Risikodalam Matriks GrandDesignPIBR, MR, danKapabilitas APIP
  • 35. Pernyataan dalam KP A(PerkaBPKPNo. 16 Tahun 2015) 10 Kegiatanpengawasanyangkamilakukanmencakuppenilaian atasefisiensi,efektivitas, dankehematandari operasi, aktivitas atau programorganisasi(K/L/Pemda) danhasil-hasilyangtelah dicapai. 11 Kegiatanpengawasanlain (evaluasi,reviu, pemantauan) yangkamilakukanterkait dengantata kelola/manajemen risiko/pengendalian. 12 Kamitelah memiliki internal audit charter yangmengungkapkanmengenaisifat jasaassuranceyangdapat diberikan APIPsaatini, yaitu valuefor moneyaudit (audit atasekonomis,efisiensi,efektivitas (3e) / evaluasiprogram/ evaluasi kebijakan). 13 Pengawasanyangkamilakukantelah meningkatkanperbaikantata kelola, manajemenrisiko,danprosespengendalian organisasi(KL/Pemda). 14 Kamitelah memberikanpengaruhterhadap perubahankearahpeningkatanefektivitas, efisiensi,dan peningkatan kinerja organisasi. 15 Kegiatanpengawasanyangkamilakukantelah dapat mengurangibesaran/paparan dari risikoorganisasiyangdapat terjadi. Tujuan KP A: APIPmelaksanakanpenilaian danpelaporan atasefisiensi, efektivitas dankehematan (dari operasi, aktivitas, atau program,atau berkaitan dengantata kelola/manajemen risiko/ pengendalian(GRC)danhasilyang dicapai. Outcome: 1. Peningkatanprosestata kelola, manajemen risiko,danpengendalianpada auditan; 2. Berkontribusidalam meningkatkanatau memelihara efisiensi, efektivitas, dankinerja instansipemerintah; 3. Berkurangnyatingkat risikoorganisasi. KPA AUDIT KINERJA
  • 36. Pernyataan 10 Kegiatanpengawasanyangkamilakukanmencakup penilaian atasefisiensi,efektivitas, dankehematandari operasi,aktivitas atau programorganisasi(K/L/Pemda) dan hasil-hasil yangtelah dicapai. 11 Kegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan) yangkamilakukanterkait dengantata kelola/manajemen risiko/pengendalian. 12 Kamitelah memiliki internal audit charter yang mengungkapkanmengenaisifat jasaassuranceyangdapat diberikanAPIPsaatini, yaitu value for moneyaudit (audit atasekonomis,efisiensi,efektivitas (3e) / evaluasiprogram / evaluasi kebijakan). 13 Pengawasan yang kami lakukan telah meningkatkan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalianorganisasi (KL/Pemda). 14 Kamitelah memberikanpengaruhterhadap perubahanke arah peningkatanefektivitas, efisiensi,danpeningkatan kinerja organisasi. 15 Kegiatanpengawasanyangkamilakukantelah dapat mengurangi besaran/paparan dari risikoorganisasiyang dapat terjadi. 1 3 4 5 6 Daftar Uji (Ped-42/D3/01/2018) APIPtelah memiliki mandat untuk melaksanakanAudit Kinerja dan kegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)yang dituangkandalam IAC APIPtelah mencantumkanAudit Kinerjadankegiatan pengawasan 2 lain (evaluasi, reviu, pemantauan)dalam PerencanaanPengawasan Tahunan(PKPT) APIPtelah memiliki Pedoman/ SOPterkait pelaksanaanAuditKinerja dankegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan) APIPtelah melaksanakanAudit Kinerja dankegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan) APIPtelah Menyusun LaporanHasilAudit Kinerjadankegiatan pengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan) HasilAudit Kinerja dankegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan) telah ditindaklanjuti Pelaksanaanaudit kinerja dankegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan) telah memberikanoutcome berupa perbaikan 7 efektivitas, efisiensi, ke-ekonomisanserta peningkatankinerja serta peningkatantata kelola, manajemen risikodan pengendalian organisasiPemerintah Daerah KPAAUDITKINERJA
  • 37. • RuangLingkup dan TujuanAudit Kinerja Berbasis Risiko RTRW Nasional RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RTRW Daerah RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah KUA- PP AS Renstra OPD Renja OPD APBD VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM PRIORIT AS PROGRAM OPD PENGAMPU KEGIA T AN RISIK O RISIKO RISIK O PENGENDALIAN RuangLingkupAudit Kinerja Tujuanaudit kinerja berbasisrisikoadalah memberikannilai tambah danmasukan/saran perbaikankepadamanajementerkait dengan perbaikankinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak,saranpengelolaanrisikodan pengendaliandalamrangkaperbaikantata kelolaorganisasi
  • 40. Integrated Performance Management System sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik satu tahunan maupun lima tahunan. PUSDIKLATWAS BPKP
  • 41. Balance Scorecard sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan empat persepektif yaitu keuangan, stakeholder, bisnis proses, dan learning process and growth. Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses bisnis yang ada di sektor publik. Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/berkelanjutan secara terus menerus yang berorientasi kepada keuangan, stakeholder, bisnis proses, dan learning process and growth seperti pada proses bisnis pada unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung dengan stakeholder. PUSDIKLATWAS BPKP
  • 42. LOGIC metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan komponen indikator kinerja seperti input, output, dan outcome. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian suatu program/kegiatan. PUSDIKLATWAS BPKP
  • 45. Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko Persiapan Penugasan (PKA Perencanaan) Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Pemahaman Proses Bisnis Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Pengendalian Penetapan Indikator Kinerja, Bobot dan Penyusunan Rancangan Pengujian (PKA Pengujian) Mengumpulkan dan Menguji Bukti terkait Aspek 3E dan Ketaatan Meneliti dan Menganalisis Capaian Kinerja IKK yang mendukung Program Identifikasi Kinerja yang Tidak Optimal dan Penyebab Tidak Optimalnya Capaian Kinerja Identifikasi dan Analisis atas Risiko Utama dan Efektivitas Pengendalian Menyusun Temuan, Simpulan Sementara dan Pendokumentasian Hasil Perolehan Tanggapan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Monitoring TL PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • 46. Jikakita tidak mengukur hasil, kita tidak dapat membedakan keberhasilan dankegagalan; Jikakita tidak dapat melihatkeberhasilan, kita tidak dapat memberiimbalan; Jikakita tidak dapat memberiimbalan atas keberhasilan, kemungkinankita memberiimbalan atas kegagalan; Jikakita tidak dapat melihatkeberhasilan, kita tidak dapat belajardarinya; Jikakita tidak dapat mengenali kegagalan, kita tidak dapatmemperbaikinya Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Kenapadiperlukan Indikator Kinerja?
  • 47. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Audit kinerja hendaknyadilaksanakanatasauditi yangtelah memilikiindikator kinerja sebagaiukuran kinerjanya APIPdapat menilai kelayakanindikator kinerja auditi denganmemperhatikan standarpelayananminimal, tujuan strategisorganisasi,bestpracticeserta pertimbanganprofesional APIP Syaratindikator kinerja yangbaikyaitu dapat diukur,relevan, danmudahdimengerti serta dapat memberikaninformasiyangtepat tentang capaian kinerja Penetapanindikator kinerja danskalapengukurankinerja hendaknyamelalui kesepakatan bersamaantara APIPdanauditi denganmemperhatikan risikostrategis,prosesbisnisauditi dantujuan dari program strategis Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri atas input, output, outcome,manfaat dan dampak
  • 49. 3E ????????? EKONOMIS INPUT EFISIEN CARA / WAKTU EFEKTIF TUJUAN TERCAPAI PEROLEHAN INPUT/ SUMBER DAYA INPUT/OUTPUT REAL <I/O RENCANA TARGET KINERJA ≤ CAPAIAN KINERJA
  • 50. Konsep Ekonomis, Efisien dan Efektif Ekonomis Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat Efisien Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal Efektif Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.
  • 51. Ilustrasi aspek ekonomis, efisien, dan efektif Pemda ABC melalui Dinas PU mempunyai dua proyek pembangunan jalan dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemacetan, dengan asumsi kondisi yang dihadapi dua proyek adalah sama dalam semua aspek. Dalam perolehan barang dan jasa dalam pekerjaan dua proyek pembangunan jalan dapat diasumsikan bahwa diperoleh dengan harga lebih murah daripada standar yang berlaku. Adapun data-data proyek adalah sebagai berikut: •Nilai ProyekAsebesarRp100.000.000,00 dengan panjang jalan yang dibangun 100 km • Nilai Proyek Bsebesar Rp90.000.000,00 dengan panjang jalan yang dibangun 100 km Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh Dinas perhubungan PemdaABC diketahui terjadi penurunan tingkat kemacetan di proyek Asebesar10%sedangkan di proyek Bterjadi penurunan tingkat kemacetan sebesar15%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa nilai proyek A dan nilai proyek B dapat dikatakan ekonomis dengan asumsi bahwa harga perolehan barang dan jasa dalam pekerjaan proyek Adan proyek B lebih murah daripada standar yang berlaku dengan asumsi kondisi di kedua proyek tersebut adalah sama. Pembangunan proyek B lebih efisien daripada proyek A dikarenakan proyek B dapat menghasilkan panjang jalan 100 km dengan nilai proyek (input) sebesar Rp90.000.000,00 dibandingkan dengan proyek A yang hanya dapat menghasilkan panjang jalan yang sama tetapi nilai proyek (input) lebih besar yaitu Rp100.000.000,00. Selain itu, pembangunan proyek Blebih efektif daripada proyek Akarena proyek Bdapat menurunkan tingkat kemacetan sebesar 15% dibandingkan dengan proyek Asebesar 10%. Dengan kata lain proyek Bdapat menghasilkan outcome lebih besar daripada proyek A.

Editor's Notes

  1. A. Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam Grand Design PIBR 4 B. Konsepsi dan Pengertian Audit Kinerja Berbasis Risiko 6 C. Karakteristik Audit Kinerja 9 D. Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kinerja Berbasis Risiko 10 E. Metodologi Audit Kinerja Berbasis Risiko 10 F. Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko 12 G. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja 13 H. Konsep Ekonomis, Efisisen, dan Efektif 13