Dokumen tersebut merupakan risalah pelatihan audit kinerja berbasis risiko untuk pemerintah daerah di Aceh tahun 2021. Pelatihan ini membahas konsep dan proses audit kinerja berbasis risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga komunikasi hasil audit.
6. • memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah
(Assurance Activities)
PERAN APIP
Audit
Reviu
Evaluasi
Pemantauan
Kegiatan
Pengawasan
Lainnya
Melaksanakan Tugas secara
Independen dan Obyektif
TUGAS DAN
FUNGSI APIP
• memberikan peringatan dini
dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah
(Anti Corruption Activities)
• memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah
(Consulting Activities)
Memiliki Kompetensi
yang Tersertifikasi
AUDITOR
PROFESIONAL
Memenuhi Kode Etik
dan Standar Audit
Melaporkan Hasil
Penugasan Sesuai
Kebutuhan Stakeholder
PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11, 48, 51, 52, 53, 54, 56
PERAN TUGAS DAN FUNGSI APIP
7. KUALITAS OUTCOME KAPABILITAS APIP
Mampu memberikan assuranceatasGovernance,Risk,and
Compliance(GRC)untuk pencapaian tujuan organisasisecara
keseluruhan
AgenPerubahanPositifPencapaianTujuanOrganisasi K/L/D
secaraberkesinambungan
L5
L4
Mampu memberikankeyakinan yangmemadai atas3Eprogram,EWS,
PerbaikanGRCuntuk pencapaiantujuan kegiatan/operasi/fungsi/ unit
kerja organisasi
L3
Mampu MemberikanKeyakinanYangMemadai AtasKetaatan
L2
TUJUAN
ORGANISASI
9. ASSURANCE
"audit"
proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
"reviu"
penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
"evaluasi"
rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.
“Pemantauan”
proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9
10. Audit
Reviu
Evaluasi
Pemantauan
menilai 3E, ketaatan atau
keandalan informasi
menelaah kesesuaian
Terhadap norma, standar
menelaah faktor
keberhasilan
dan/atau kegagalan
menilai kemajuan
kegiatan
PUSDIKLATWAS BPKP
15. Kenapa perlu Audit Kinerja?
rakyat makin kritis, ingin
tahu kinerja pemerintah
(sektor publik)
tuntut
pertanggungjawaban
pemerintah hrs ber-good
governance, dengan berkinerja
baik.
apakah sudah ?
melalui audit kinerja
Internal auditor sebagai
quality assurance yg
independen dan obyektif utk
meningkatkan operasi
organisasi.
Hasil pengawasan intern
adalah rekomendasi dan
tindakan perbaikan utk
meniadakan atau
memperkecil inefisiensi dan
mendorong keberhasilan
organisasi
PUSDIKLATWAS BPKP
17. Definisi Audit Kinerja
INTOSAI
Standar Audit
Intern Pemerintah
UU Nomor 15
Tahun 2004
Peraturan BPK
Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 60
Tahun 2008
penilaian atas aspek 3 E
(ekonomis, efisien, dan
efektivitas) dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi
penilaian atas aspek ekonomis, efisien, dan
efektif difokuskan terhadap area pengawasan
yang memiliki risiko tertinggi dalam upaya
pencapaian tujuan organisasi yang terpilih dalam
proses perencanaan pengawasan berbasis risiko
hasil audit kinerja diharapkan dapat memberikan
manfaat dalam perbaikan tata kelola organisasi
termasuk juga perbaikan pengelolaan risiko dan
pengendaliannya
PUSDIKLATWAS BPKP
18. KONSEPSI AUDIT KINERJA
INTOSAI :
• Pengujian yang independen terhadap kegiatan
pemerintahan yang meliputi :
Audit atas administrasi pemerintahan
(soundpractices)
Audit atas efisiensi pemakaian SDM, keuangan
dan sumber daya lainnya
Audit atas pencapaian sasaran.
PUSDIKLATWAS BPKP
19. KONSEPSI AUDIT KINERJA
BEPEKA / Standar Pemeriksaan KN :
a. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri
dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (termasuk
pengujian atas kepatuhan terhadap aturan)
b. Pemeriksaan sistematis dan obyektif atas berbagai bukti
untuk memberikan penilaian independen atas kinerja atau
program/aktivitas
c. Termasuk pengujian atas keandalan ukuran-ukuran kinerja
yang digunakan auditan.
PUSDIKLATWAS BPKP
20. KONSEPSI AUDIT KINERJA
PP 60/2008 tentang SPIP :
• Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri dari aspek
kehematan, efisiensi, dan efektivitas
• Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara mencakup audit
atas :
a. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran
b. Penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana
c. Pengelolaan aset dan kewajiban
d. Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain
audit atas kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran.
PUSDIKLATWAS BPKP
21. KONSEPSI AUDIT KINERJA
Standar Audit APIP (PERMENPAN 05/2008)
• Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang terdiri dari aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas.
SIMPULAN
• Audit berfokus pada hasil
• Menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja
• Kesamanaan konsep dasar dalam audit kinerja, yaitu: Ekonomis ,
Efisiensi, Efektivitas
PUSDIKLATWAS BPKP
23. JENIS AUDIT KINERJA
Audit Manajemen
(Management Audit/M-Auditing)
Audit atas program
(Program Audit / P-Auditing)
Untuk menilai apakah manajemen
telah melaksanakan kegiatan
operasional organisasinya secara 3E
Untuk menilai apakah tujuan suatu
program telah tercapai secara efektif,
ekonomis, dan efisien.
Dilaksanakan selama kegiatan
berlangsung untukmemberikan
masukan (feedback) perbaikan.
Dilakukan pada akhir suatu
program/kegiatan
PUSDIKLATWAS BPKP
24. Perbedaan
Audit Kinerja vs Audit Operasional
24
fokus pada
pencapaian hasil
fokus pada
cara-cara manajemen
sumber daya kegiatan
Audit
Kinerja Operasional
fokus pada
cara-cara manajemen
sumber daya Satker
Komprehensif
PUSDIKLATWAS BPKP
25. Kinerja ?
Keluaran atau hasil dari
kegiatan/program
yang hendak atau telah dicapai
sehubungan dengan
penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas
terukur.
Psl 1 PP 8/2006
PUSDIKLATWAS BPKP
26. KARAKTERISTIK AUDIT KINERJA
4
1 3
2
Audit kinerja harus
dapat menjawab
apakah sesuatu yang
benar telah dilakukan
dengan cara yang
benar
Audit kinerja adalah
audit for
management
Audit kinerja
memerlukan indikator
kinerja sebagai ukuran
yang jelas, sah, dan dapat
dipertanggungjawabkan
Audit kinerja haruslah
menggambarkan seperti
pemeriksaan kesehatan
(medical check up)
pelaksanaan suatu
program
PUSDIKLATWAS BPKP
27. Tujuan dan Ruang Lingkup
Jenis audit Tujuan Sasaran R/L
Audit Operasional 3E Operasional
Kegiatan
Fisik, Keuangan,
Administrasi, Tusi
Audit Komprehensif 3E Manajerial
Satker
Tusi, Keuangan, SDM,
Metode, Sarpras
Audit Kinerja 3E Capaian Kinerja
Satker
Tusi (system
manajemen kinerja),
Keuangan
PUSDIKLATWAS BPKP
29. Standar pelaksanaan pekerjaan audit kinerja
mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja dan
menyediakan kerangka kerja untuk
melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit
kinerja yang dilakukan oleh auditor
Standar
Pelaksanaan
Standar
Pelaporan
Standar
Tindak lanjut
33. Kinerja ?
Keluaran atau hasil
dari kegiatan/program
yang hendak atau telah
dicapai sehubungan
dengan penggunaan
anggaran
dengan kuantitas dan
kualitas terukur.
Psl 1 PP 8/2006
PUSDIKLATWASBPKP
Audit ?
Proses identifikasi
masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang
dilakukan secara
independen, obyektif dan
profesional berdasarkan
standar audit, untuk
menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan
fungsi Instansi
Pemerintah.
Risiko
Kemungkinan
Kejadiaanyang
Merugikan
(RonnyKountur:2016)
35. Pernyataan dalam KP
A(PerkaBPKPNo. 16 Tahun 2015)
10 Kegiatanpengawasanyangkamilakukanmencakuppenilaian atasefisiensi,efektivitas, dankehematandari operasi,
aktivitas atau programorganisasi(K/L/Pemda) danhasil-hasilyangtelah dicapai.
11 Kegiatanpengawasanlain (evaluasi,reviu, pemantauan) yangkamilakukanterkait dengantata kelola/manajemen
risiko/pengendalian.
12 Kamitelah memiliki internal audit charter yangmengungkapkanmengenaisifat jasaassuranceyangdapat diberikan
APIPsaatini, yaitu valuefor moneyaudit (audit atasekonomis,efisiensi,efektivitas (3e) / evaluasiprogram/ evaluasi
kebijakan).
13 Pengawasanyangkamilakukantelah meningkatkanperbaikantata kelola, manajemenrisiko,danprosespengendalian
organisasi(KL/Pemda).
14 Kamitelah memberikanpengaruhterhadap perubahankearahpeningkatanefektivitas, efisiensi,dan peningkatan
kinerja organisasi.
15 Kegiatanpengawasanyangkamilakukantelah dapat mengurangibesaran/paparan dari risikoorganisasiyangdapat
terjadi.
Tujuan KP
A:
APIPmelaksanakanpenilaian danpelaporan atasefisiensi, efektivitas dankehematan (dari operasi, aktivitas, atau program,atau berkaitan
dengantata kelola/manajemen risiko/ pengendalian(GRC)danhasilyang dicapai.
Outcome:
1. Peningkatanprosestata kelola, manajemen risiko,danpengendalianpada auditan;
2. Berkontribusidalam meningkatkanatau memelihara efisiensi, efektivitas, dankinerja instansipemerintah;
3. Berkurangnyatingkat risikoorganisasi.
KPA AUDIT KINERJA
36. Pernyataan
10
Kegiatanpengawasanyangkamilakukanmencakup
penilaian atasefisiensi,efektivitas, dankehematandari
operasi,aktivitas atau programorganisasi(K/L/Pemda) dan
hasil-hasil yangtelah dicapai.
11
Kegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)
yangkamilakukanterkait dengantata kelola/manajemen
risiko/pengendalian.
12
Kamitelah memiliki internal audit charter yang
mengungkapkanmengenaisifat jasaassuranceyangdapat
diberikanAPIPsaatini, yaitu value for moneyaudit (audit
atasekonomis,efisiensi,efektivitas (3e) / evaluasiprogram
/ evaluasi kebijakan).
13
Pengawasan yang kami lakukan telah meningkatkan
perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan proses
pengendalianorganisasi (KL/Pemda).
14
Kamitelah memberikanpengaruhterhadap perubahanke
arah peningkatanefektivitas, efisiensi,danpeningkatan
kinerja organisasi.
15
Kegiatanpengawasanyangkamilakukantelah dapat
mengurangi besaran/paparan dari risikoorganisasiyang
dapat terjadi.
1
3
4
5
6
Daftar Uji (Ped-42/D3/01/2018)
APIPtelah memiliki mandat untuk melaksanakanAudit Kinerja dan
kegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)yang
dituangkandalam IAC
APIPtelah mencantumkanAudit Kinerjadankegiatan pengawasan
2 lain (evaluasi, reviu, pemantauan)dalam PerencanaanPengawasan
Tahunan(PKPT)
APIPtelah memiliki Pedoman/ SOPterkait pelaksanaanAuditKinerja
dankegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)
APIPtelah melaksanakanAudit Kinerja dankegiatanpengawasanlain
(evaluasi, reviu, pemantauan)
APIPtelah Menyusun LaporanHasilAudit Kinerjadankegiatan
pengawasanlain (evaluasi, reviu, pemantauan)
HasilAudit Kinerja dankegiatanpengawasanlain (evaluasi, reviu,
pemantauan) telah ditindaklanjuti
Pelaksanaanaudit kinerja dankegiatanpengawasanlain (evaluasi,
reviu, pemantauan) telah memberikanoutcome berupa perbaikan
7 efektivitas, efisiensi, ke-ekonomisanserta peningkatankinerja serta
peningkatantata kelola, manajemen risikodan pengendalian
organisasiPemerintah Daerah
KPAAUDITKINERJA
37. • RuangLingkup dan TujuanAudit Kinerja Berbasis Risiko
RTRW
Nasional
RPJP
Nasional
RPJM
Nasional
RKP
RTRW
Daerah
RPJP
Daerah
RPJM
Daerah
RKP
Daerah
KUA-
PP
AS
Renstra
OPD
Renja
OPD
APBD
VISI MISI TUJUAN SASARAN
PROGRAM
PRIORIT
AS
PROGRAM
OPD
PENGAMPU
KEGIA
T
AN
RISIK
O RISIKO RISIK
O
PENGENDALIAN
RuangLingkupAudit
Kinerja
Tujuanaudit kinerja berbasisrisikoadalah
memberikannilai tambah danmasukan/saran
perbaikankepadamanajementerkait dengan
perbaikankinerja untuk
mengurangi/menghilangkan/memulihkan
dampak,saranpengelolaanrisikodan
pengendaliandalamrangkaperbaikantata
kelolaorganisasi
40. Integrated Performance Management System
sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan
menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan.
Untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan
periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu
tertentu baik satu tahunan maupun lima tahunan.
PUSDIKLATWAS BPKP
41. Balance Scorecard
sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan empat persepektif yaitu
keuangan, stakeholder, bisnis proses, dan learning process and growth.
Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses bisnis yang
ada di sektor publik.
Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/berkelanjutan secara
terus menerus yang berorientasi kepada keuangan, stakeholder, bisnis
proses, dan learning process and growth seperti pada proses bisnis pada
unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus
menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung dengan
stakeholder.
PUSDIKLATWAS BPKP
42. LOGIC
metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat
antara berbagai komponen program dengan komponen
indikator kinerja seperti input, output, dan outcome.
Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi
pencapaian suatu program/kegiatan.
PUSDIKLATWAS BPKP
45. Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko
Persiapan
Penugasan (PKA
Perencanaan)
Penentuan Tujuan
dan Ruang
Lingkup
Pemahaman
Proses Bisnis
Identifikasi dan
Penilaian Risiko
Utama serta
Pengendalian
Penetapan Indikator
Kinerja, Bobot dan
Penyusunan Rancangan
Pengujian (PKA Pengujian)
Mengumpulkan dan
Menguji Bukti terkait
Aspek 3E dan
Ketaatan
Meneliti dan Menganalisis
Capaian Kinerja IKK yang
mendukung Program
Identifikasi Kinerja yang
Tidak Optimal dan
Penyebab Tidak
Optimalnya Capaian
Kinerja
Identifikasi dan Analisis
atas Risiko Utama dan
Efektivitas Pengendalian
Menyusun Temuan,
Simpulan Sementara dan
Pendokumentasian Hasil
Perolehan
Tanggapan
Penyusunan dan
Penyampaian
Laporan
Monitoring TL
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13
46. Jikakita tidak mengukur hasil,
kita tidak dapat membedakan keberhasilan dankegagalan;
Jikakita tidak dapat melihatkeberhasilan,
kita tidak dapat memberiimbalan;
Jikakita tidak dapat memberiimbalan atas keberhasilan,
kemungkinankita memberiimbalan atas kegagalan;
Jikakita tidak dapat melihatkeberhasilan,
kita tidak dapat belajardarinya;
Jikakita tidak dapat mengenali kegagalan,
kita tidak dapatmemperbaikinya
Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja
Kenapadiperlukan Indikator Kinerja?
47. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja
Audit kinerja hendaknyadilaksanakanatasauditi yangtelah memilikiindikator kinerja sebagaiukuran
kinerjanya
APIPdapat menilai kelayakanindikator kinerja auditi denganmemperhatikan standarpelayananminimal,
tujuan strategisorganisasi,bestpracticeserta pertimbanganprofesional APIP
Syaratindikator kinerja yangbaikyaitu dapat diukur,relevan, danmudahdimengerti serta dapat
memberikaninformasiyangtepat tentang capaian kinerja
Penetapanindikator kinerja danskalapengukurankinerja hendaknyamelalui kesepakatan bersamaantara
APIPdanauditi denganmemperhatikan risikostrategis,prosesbisnisauditi dantujuan dari program
strategis
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri atas input, output,
outcome,manfaat dan dampak
50. Konsep
Ekonomis,
Efisien
dan
Efektif
Ekonomis
Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan
digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan
kuantitas yang tepat
Efisien
Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu
entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu
dengan memanfaatkan input minimal
Efektif
Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan
dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti output yang
dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.
51. Ilustrasi aspek ekonomis, efisien, dan efektif
Pemda ABC melalui Dinas PU mempunyai dua proyek pembangunan jalan dengan tujuan untuk
menurunkan tingkat kemacetan, dengan asumsi kondisi yang dihadapi dua proyek adalah sama dalam
semua aspek. Dalam perolehan barang dan jasa dalam pekerjaan dua proyek pembangunan jalan
dapat diasumsikan bahwa diperoleh dengan harga lebih murah daripada standar yang berlaku.
Adapun data-data proyek adalah sebagai berikut:
•Nilai ProyekAsebesarRp100.000.000,00 dengan panjang jalan yang dibangun 100 km
• Nilai Proyek Bsebesar Rp90.000.000,00 dengan panjang jalan yang dibangun 100 km Berdasarkan
hasil analisis data yang dilakukan oleh Dinas perhubungan PemdaABC diketahui terjadi penurunan
tingkat kemacetan di proyek Asebesar10%sedangkan di proyek Bterjadi penurunan tingkat
kemacetan sebesar15%.
Dari data tersebut disimpulkan bahwa nilai proyek A dan nilai proyek B dapat dikatakan ekonomis
dengan asumsi bahwa harga perolehan barang dan jasa dalam pekerjaan proyek Adan proyek B lebih
murah daripada standar yang berlaku dengan asumsi kondisi di kedua proyek tersebut adalah sama.
Pembangunan proyek B lebih efisien daripada proyek A dikarenakan proyek B dapat menghasilkan
panjang jalan 100 km dengan nilai proyek (input) sebesar Rp90.000.000,00 dibandingkan dengan
proyek A yang hanya dapat menghasilkan panjang jalan yang sama tetapi nilai proyek (input) lebih
besar yaitu Rp100.000.000,00.
Selain itu, pembangunan proyek Blebih efektif daripada proyek Akarena proyek Bdapat menurunkan
tingkat kemacetan sebesar 15% dibandingkan dengan proyek Asebesar 10%. Dengan kata lain proyek
Bdapat menghasilkan outcome lebih besar daripada proyek A.
A. Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam Grand Design PIBR 4
B. Konsepsi dan Pengertian Audit Kinerja Berbasis Risiko 6
C. Karakteristik Audit Kinerja 9
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kinerja Berbasis Risiko 10
E. Metodologi Audit Kinerja Berbasis Risiko 10
F. Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko 12
G. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja 13
H. Konsep Ekonomis, Efisisen, dan Efektif 13