2. BIODATA
NAMA : FAUZAN, SH. SE. MH.
INSTANSI : BADAN LITBANG DIKLAT
KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI
ALAMAT : JL. MPR III DALAM No. 68
CILANDAK, JAKARTA
MOBILE : 0812 8444 0350
E-Mail : fauzanrasip@yahoo.com
4. DESKRIPSI MATA
PELATIHAN
Mata Pelatihan ini membekali
peserta dengan pengetahuan
tentang manajemen
pengawasan dan kemampuan
untuk melakukan pengawasan
dalam pelaksanaan tugas di
instansinya.
5. HASIL BELAJAR
Setelah mengikuti mata pelatihan
ini, peserta diharapkan mampu
memahami manajemen
pengawasan dan substansi
pengawasan dalam kebijakan SPIP
dan mampu menerapkannya di
tingkat jabatan peserta untuk
mencegah terjadinya kesalahan
dalam pelaksanaan tugas peserta
di instansinya.
7. INDIKATOR HASIL
BELAJAR
4. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
5. Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)
6. Pemantauan Hasil Pengawasan
7. Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah
8.
9. PEMBAHASAN MATERI
CERAMAH
BUATLAH TUGAS DIDALAM POWERPOINT
SECARA BERKELOMPOK. PRESENTASIKAN
DIDALAM KELAS.
1. Sebutkan dan jelaskan poin-poin penting
dari ceramah Manajemen Pengawasan tadi!
2. Sebutkan hasil pembelajaran (lesson learned)
apa yang anda dapatkan dari hasil ceramah
tersebut?
3. Hubungkan hasil pembelajaran ceramah
Manajemen Pengawasan tersebut dengan
manfaatnya untuk meningkatkan kinerja
organisasi!
10. PENGERTIAN MANAJEMEN
Ricky W. Griffin (2006), yang
mendefinisikan manajemen sebagai
sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian,
dan pengontrolan sumber daya untuk
mencapai sasaran secara efektif dan
efesien.
Efektif berarti bahwa tujuan dapat
dicapai sesuai dengan perencanaan,
sementara efisien berarti bahwa tugas
yang ada dilaksanakan secara benar,
terorganisir, dan sesuai dengan waktu
dan agenda yang telah ditetapkan.
14. PRINSIP-PRINSIP
MANAJEMEN
5. Kesatuan Arah (Unity of Direction)
6. Mengutamakan Kepentingan
Organisasi diatas kepentingan
Individu (Subordination of
Individual Interests to the General
Interest)
7. Kompensasi yang adil
(Remuneration)
8. Sentralisasi (Centralization)
15. PRINSIP-PRINSIP
MANAJEMEN
9. Rantai Skalar (Scalar Chain)
10. Tata Tertib (Order)
11. Keadilan (Equity)
12. Stabilitas kondisi karyawan
(stability of tenure of personnel)
13. Inisiatif (Initiative)
14. Semangat Kesatuan (esprits de
corps)
17. PENGERTIAN PENGAWASAN
Sondan P. Siagian (1995:258)
menyatakan bahwa “pengawasan
ialah keseluruhan upaya
pengamatan pelaksanaan kegiatan
operasional guna menjamin bahwa
berbagai kegiatan tersebut sesuai
dengan rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya”.
18. PENGERTIAN PENGAWASAN
Harold Koontz, “Control is the
measurement and correction of the
performance of subordinante in order to
make sure that enterprise objectives and
the plans devised to attain then are
accomplished –
Pengendalian adalah pengukuran dan
perbaikan terhadap pelaksanaan kerja
bawahan, agar rencana-rencana yang
telah dibuat untuk mencapai tujuan-
tujuan perusahaan dapat terselenggara”
19. TUJUAN PENGAWASAN
Marigan M. Simbolon (2004:62),
pengawasan bertujuan:
1. Mencegah terjadinya penyimpangan
pencapaian tujuan
2.Agar proses kerja sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan.
3.Mencegah dan menghilangkan hambatan
dan kesulitan dalam pelaksanaan
kegiatan.
4.Mencegah penyimpangan penggunaan
sumber daya.
5.Mencegah penyalahgunaan otoritas dan
kedudukan.
20. AZAS-AZAS PENGAWASAN
a. Asas tercapainya tujuan (Principle of
assurance of objective).
b. Azas efisiensi pengendalian (Principle of
efficiency of control).
c. Azas tanggung jawab pengendalian
(Principle of control responsibility).
d. Azas pengendalian terhadap masa depan
(Principle of future control).
e. Azas pengendalian langsung (Principle of
direct control).
21. AZAZ-AZAZ PENGAWASAN
f. Azas refleksi perencanaan (Principle of
reflection of plans).
g. Azas penyesuaian dengan organisasi
(Principle of organizational suitability).
h. Azas pengendalian individual
(Principle of individuality of control).
i. Azas standar (Principle of standard).
j. Azas pengawasan terhadap hal
strategis (Principle of strategic point
control).
22. AZAS-AZAS PENGAWASAN
k. Azas kekecualian (The exception
principle).
l. Azas pengendalian fleksibelitas
pengawasan (Principle of flexibility
of control).
m.Azas peninjauan kembali (Principle
of review).
n. Azas tindakan (Principle of action).
Pengendalian
26. TAHAPAN PENGAWASAN
Tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
1. Menetapkan standar (perencanaan).
2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pembandingan pelaksanaan
kegiatan dengan standard dan
penganalisa penyimpangan-
penyimpangan.
4. Pengambilan tindakan koreksi.
5. Pemantauan Tindak Lanjut.
28. CAKUPAN PENGAWASAN
a. Aspek pengelolaan keuangan/anggaran
negara;
b. Aspek barang/aset milik negara/daerah;
c. Aspek efisiensi dan efektivitas
penggunaan keuangan/anggaran,;
d. Aspek ketaatan pada peraturan;
e. Aspek pelaksanaan-kesesuaian dengan
tugas dan fungsi;
f. Aspek SDM.
30. PENGERTIAN MANAJEMEN
PENGAWASAN
Dalam bukunya “Manajemen
Pengawasan”, Muhfam Al-Amin
(2006) menyatakan manajemen
pengawasan adalah:
“mengelola sumber daya dan
tahapan pengawasan untuk
mencapai tujuan pengawasan.”
31. PENGERTIAN MANAJEMEN
PENGAWASAN
Adapun sumber daya pengawasan
dimaksud, adalah:
a. Pegawai/personel (pemeriksa, auditor,
pengawas},
b. Sarana dan prasarana yang
mendukung proses pengawasan, dan
c. Anggaran yang memadai untuk
membiayai proses pengawasan
32. PENGERTIAN MANAJEMEN
PENGAWASAN
“manajemen pengawasan adalah
kegiatan pengawasan melalui
proses pengendalian pengawasan
secara manajerial dengan
menggunakan metode dan sistem
pengorganisasian, perencanaan,
kebijaksanaan, prosedur,
pembinaan personel, pencatatan
hasil pengawasan, pelaporan hasil
pengawasan, dan evaluasi terhadap
hasil pengawasan”.
33. UNSUR-UNSUR MANAJEMEN
PENGAWASAN
1. Sumber Daya Manusia;
2. Sarana dan prasaranan
pendukung;
3. Anggaran;
4. Teknik dan mekanisme
pengawasan;
5. Lingkup Pengawasan;
6. Tujuan Pengawasan.
34. TAHAPAN MANAJEMEN
PENGAWASAN
Menurut Syamsudin, dkk. (2007),
tahapan manajemen pengawasan
meliputi:
a. Perencanaan Pengawasan;
b. Pengorganisasian Pengawasan;
c. Pelaksanaan Pengawasan;
d. Pengendalian Pengawasan.
36. SISTEM PENGENDALIAN
INTERN
Sistem Pengendalian Intern adalah
proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan (pasal 1 PP No. 60
Tahun 2008)
37. SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SPIP, adalah Sistem
Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh
di lingkungan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
38. PENGAWASAN INTERN
Pengawasan Intern adalah seluruh
proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi.
39. Fokus utama pengawasan oleh SPIP adalah
untuk memenuhi prinsip yang berkaitan
langsung dengan tujuan pengawasan,
antara lain:
1. Keterbukaan dan transparansi (openness
and transparancy);
2. Tanggung gugat (accountability);
3. Efisiensi;
4. Efektivitas;
5. Profesionalisme dan kompetensi.
40. TUJUAN SPIP
1. Untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Untuk memberikan keyakinan yang
memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan
asset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-
undangan.
41. UNSUR-UNSUR SPIP
SPIP terdiri atas unsur (pasal 3):
a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi;
dan
e. pemantauan pengendalian
43. e. pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab yang tepat;
f. penyusunan dan penerapan kebijakan
yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;
g. perwujudan peran aparat pengawasan
intern pemerintah yang efektif; dan
h. hubungan kerja yang baik dengan
Instansi Pemerintah terkait. (pasal 4)
45. PENILAIAN RESIKO
Dalam rangka penilaian risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pimpinan Instansi Pemerintah
menetapkan:
a. tujuan Instansi Pemerintah; dan
b. tujuan pada tingkatan kegiatan,
46. PENILAIAN RESIKO
Untuk mencapai tujuan Instansi
Pemerintah, pimpinan Instansi
Pemerintah menetapkan:
a. strategi operasional yang
konsisten; dan
b. strategi manajemen terintegrasi
dan rencana penilaian risiko.
47. KEGIATAN PENGENDALIAN
Pasal 18
(1) Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib
menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesuai dengan
ukuran, kompleksitas, dan sifat
dari tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang bersangkutan.
48. KEGIATAN PENGENDALIAN
Kegiatan pengendalian sebagaimana
dimaksud terdiri atas:
a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah
yang
bersangkutan;
b. pembinaan sumber daya manusia;
c. pengendalian atas pengelolaan sistem
informasi;
d. pengendalian fisik atas aset;
49. KEGIATAN PENGENDALIAN
e. penetapan dan reviu atas indikator
dan ukuran
kinerja;
f. pemisahan fungsi;
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian
yang
penting;
h. pencatatan yang akurat dan tepat
waktu atas
50. KEGIATAN PENGENDALIAN
i. pembatasan akses atas sumber
daya dan pencatatannya;
j. akuntabilitas terhadap sumber
daya dan pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas
Sistem Pengendalian Intern serta
transaksi dan kejadian penting.
51. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 41
Pimpinan Instansi Pemerintah
wajib mengidentifikasi,
mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi
dalam bentuk dan waktu yang
tepat.
52. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 42
(1) Komunikasi atas informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 wajib
diselenggarakan secara efektif.
(2) Untuk menyelenggarakan komunikasi
yang efektif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah
harus sekurang-kurangnya:
a. menyediakan dan memanfaatkan
berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
dan
b. mengelola, mengembangkan, dan
memperbarui sistem informasi secara terus
menerus.
53. PEMANTAUAN
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
melakukan pemantauan Sistem
Pengendalian Intern.
(2) Pemantauan Sistem Pengendalian
Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan
tindak lanjut rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya. (pasal 43)
54. TUGAS
1. Jelaskan tugas dan fungsi APIP?
2. Jelaskan cakupan Pengawasan
APIP!
3. Jelaskan perkembangan
paradigma Peran dan Tugas APIP.
56. APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP)
APIP adalah Instansi Pemerintah
yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi melakukan pengawasan, dan
terdiri atas BPKP, Inspektorat
Jenderal (Itjen)/ Inspektorat Utama
(Ittama)/Inspektorat”.
(Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
57. APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP)
APIP sebagai aparat pengawasan
insternal pemerintah, terdiri dari 2 (dua)
jenis instansi, yaitu:
1) instansi yang memiliki kelembagaan
khusus sebagai pengawas internal
pemerintah, (Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan/BPKP);
2) unit kerja yang menjadi bagian
sebuah instansi pemerintah,
Kementerian atau Lembaga, serta daerah
(unit Inspektorat (Jenderal/Utama).
58. APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP)
1.BPKP adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
2.Inspektorat Jenderal atau nama lain
yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern adalah aparat
pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada
menteri/pimpinan lembaga.
59. APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP)
3.Inspektorat Provinsi adalah aparat
pengawasan intern pemerintah
yang bertanggung jawab langsung
kepada gubernur.
4.Inspektorat Kabupaten/Kota
adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada
bupati/walikota.
60. TEKNIK PENGAWASAN
Teknik yang digunakan untuk
melakukan pengawasan tersebut,
dilakukan melalui:
a. Audit;
b. Reviu;
c. Evaluasi;
d. Pemantauan; dan
e. Kegiatan pengawasan lainnya.
61. TUGAS BPKP
BPKP selaku pengawas intern pemerintah,
melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan
tertentu yang meliputi:
a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. kegiatan kebendaharaan umum negara
c. berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan
d. selaku Bendahara Umum Negara; dan
e. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari
Presiden.
63. PERAN APIP (AUDITOR
INTERN) SEBAGAI PENJAGA
(WATCHDOG)
a. Memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap
ketentuan, peraturan atau kebijakan yang
telah ditetapkan.
b. Melakukan compliance audit dan apabila
terdapat penyimpangan dapat dilakukan
koreksi terhadap sistem pengendalian
manajemen.
c. Menghasilkan saran/rekomendasi yang
mempunyai dampak pada jangka pendek,
misalnya perbaikan sistem dan prosedur,
memperjelas pembagian tugas staf,
pengendalian internal, dan sebagainya.
64. PERAN APIP (AUDITOR
INTERN) SEBAGAI
KONSULTAN
a. Memberi nasehat (advice) dalam pengelolaan
sumber daya (resources) organisasi sehingga
dapat membantu tugas para pimpinan tingkat
operasional.
b. Melakukan operational audit/performance
audit, untuk meyakinkan bahwa organisasi
telah memanfaatkan sumber daya organisasi
secara ekonomis, efisien dan efektif (3E)
sehingga dapat dinilai apakah manajemen
telah menjalankan aktivitas organisasi yang
mengarah pada tujuannya.
65. PERAN APIP (AUDITOR
INTERN) SEBAGAI
KONSULTAN
c. Menghasilkan saran/rekomendasi
yang bersifat jangka menengah,
misalnya penerapan manajemen
kinerja instansi dan pegawai,
perbaikan struktur dan tugas
fungsi unit kerja tertentu.
66. PERAN APIP (AUDITOR
INTERN) SEBAGAI KATALIS
a.Memberikan quality assurance, dan
membimbing manajemen dalam
mengenali risiko-risiko yang
mengancam pencapaian tujuan
organisasi. Quality assurance bertujuan
untuk meyakinkan bahwa proses bisnis
organisasi yang dijalankan telah
menghasilkan kinerja (misal: pelayanan
publik) yang baik memenuhi standar
capaian kinerja atau tingkat kepuasan
pelayanan.
67. PERAN APIP (AUDITOR
INTERN) SEBAGAI KATALIS
b.Melakukan riskbased audit untuk
mengidentifikasi atau menganalisis
risiko-risiko yang dihadapi unit
kerja/organisasi guna meminimalisir
resiko, misalnya dengan cara
melakukan pengembangan sistem
pengendalian, review terhadap
kompetensi SDM dan rencana
peningkatan dan pengembangan SDM,
evaluasi kinerja, penganggaran
strategis, usulan perubahan strategi,
dan sebagainya.
68. PERAN APIP (AUDITOR
INTERN) SEBAGAI KATALIS
c. Menghasilkan saran/rekomendasi
yang bersifat jangka panjang,
karena fokus katalis adalah nilai
jangka panjang dari organisasi,
terutama berkaitan dengan
tujuan organisasi yang dapat
memenuhi kepuasan, standar
kinerja tinggi atau kriteria
organisasi berkinerja tinggi (high
performance organization).
69. TUGAS KELOMPOK
1. Analisis apakah Satuan Kerja Bapak/Ibu telah
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang mencakup unsur-unsur
SPIP?
2. Jelaskan/gambarkan
permasalahan/hambatan yang dihadapi
dalam penerapan SPIP!
3. Gambarkan tujuan ideal yang
diinginkan/seharusnya!
4. Berikan alternatif solusi atas permasalahan/
hambatan tersebut untuk mencapai tujuan
yang diinginkan!
70. TUGAS INDIVIDU
1. Gambarkan sistem pengawasan yang
bapak/Ibu terapkan dalam
melaksanakan tugas ditempat kerja
masing-masing!
2. Sebutkan keberhasilan dan
kendala/permasalahan yang dihadapi!
3. Jelaskan kondisi ideal yang
seharusnya!
4. Berikan alternatif solusi dalam
menangani kendala/permasalahan
