Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045

Masukan untuk
RPJPD KABUPATEN
TANAH BUMBU
2025-2045
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI

Kick Off Meeting Rancangan Awal
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045
Banjarmasin, 27 September 2023
27 September 2023 Bersama Bupati Tanah Bumbu dr. H.M. Zairullah Azhar
pada Kick Off Meeting Ranwal RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045

1
Masukan untuk
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI

2
Daftar Isi
1. Arahan RPJPN 2025-2045 bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu …………………………………………………………………………………………….
3
2. Peran Kabupaten Tanah Bumbu dalam Ketahanan Nasional …………………. 5
3. Faktor Penghambat Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2005-2024 7
4. Faktor Pendorong Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2005-2024 …. 16
5. Peran Kabupaten Tanah Bumbu 2045 pada tataran Global, Regional, dan
Nasional …………………………………………………………………………………………..
22
6. Visi, Strategi dan Tema Pembangunan RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu
2025-2045 yang Visioner ……………………………………………………………………
24
7. Standar Kualitas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) ………………………………………………………………………………..
26
8. Menuju Tanah Bumbu 2045 yang Smart City yang didukung oleh Smart
Governance ………………………………………………………………………………………
37
9. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
2025-2045 ………………………………………………………………………………………..
39
10. Pentahapan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045 …………. 48
27 September 2023 Bersama Bupati Tanah Bumbu dr. H.M. Zairullah Azhar
pada Kick Off Meeting Ranwal RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045

3
Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus
menggunakan paradigma baru. Reformasi saja
tidak cukup, Indonesia harus melakukan
transformasi secara menyeluruh berlandaskan
kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam
mendorong kemajuan.
Pencapaian Visi Indonesia 2025-2045
dituangkan dalam 8 (delapan) misi (agenda)
pembangunan, yaitu (1) Transformasi Sosial;
(2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan
Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; (7) Sarana
dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kesinambungan
Pembangunan.
Misi tersebut harus menjadi acuan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong
mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju,
dan Berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045
berdasarkan 8 agenda pembangunan sebagaimana arahan RPJPN tersebut adalah
langkah penting dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang.
Berikut adalah penjelasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah
Bumbu berdasarkan 8 agenda pembangunan tersebut:
1. Transformasi Sosial:
• Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Ini termasuk upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas,
pelayanan kesehatan yang baik, dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat.
• Promosikan kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pengentasan kemiskinan
dengan mengembangkan program-program yang mendukung kelompok-
kelompok rentan.
2. Transformasi Ekonomi:
• Dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini melibatkan
pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, diversifikasi ekonomi, dan
peningkatan daya saing.
Arahan RPJPN 2025-2045
bagi Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

4
• Dukung pengembangan sektor ekonomi digital, pertanian modern, pariwisata
berkelanjutan, dan industri lokal.
3. Transformasi Tata Kelola:
• Tingkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Pastikan pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis data.
• Berfokus pada perbaikan dalam administrasi publik, manajemen aset publik,
dan pencegahan korupsi.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi:
• Perkuat hukum dan ketertiban di Kabupaten Tanah Bumbu. Ini termasuk
memperkuat sistem peradilan, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan
hak asasi manusia.
• Aktif dalam diplomasi regional dan nasional untuk mempromosikan
kepentingan daerah serta berkontribusi pada hubungan baik antar wilayah.
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi:
• Promosikan keberlanjutan lingkungan dengan melindungi sumber daya alam,
mengatasi perubahan iklim, dan menjaga ekosistem alami.
• Lestarikan warisan budaya lokal dan budaya daerah untuk memperkaya
identitas daerah dan melestarikan tradisi.
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas:
• Pastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Ini mencakup investasi infrastruktur, akses publik, dan pelayanan dasar di
wilayah pedesaan dan perkotaan.
• Dukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang kurang berkembang dengan
mengidentifikasi peluang ekonomi dan memberdayakan masyarakat
setempat.
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan:
• Bangun infrastruktur yang berkualitas, termasuk jalan, jembatan, fasilitas
publik, dan sistem transportasi yang berkelanjutan.
• Tingkatkan efisiensi energi, pengelolaan air, dan manajemen limbah untuk
meminimalkan dampak lingkungan negatif.
8. Kesinambungan Pembangunan:
• Pastikan bahwa perencanaan pembangunan adalah upaya berkelanjutan yang
mempertimbangkan dampak jangka panjang.
• Terus pantau dan evaluasi pelaksanaan program dan proyek untuk
memastikan kesinambungan pembangunan.
Semua agenda pembangunan ini harus terintegrasi dan saling mendukung dalam
perencanaan dan implementasi. Ini akan menciptakan fondasi yang kuat untuk
pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di
Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2025 hingga 2045.

5
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memainkan peran strategis dalam
memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia melalui delapan gatra ketahanan
nasional, yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan,
Sumber Kekayaan Alam, Geografi, dan Demografi.
Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi
ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi dan mengatasi segala macam
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari luar ataupun
dari dalam negeri.
Berikut adalah peran Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperkuat Ketahanan
Nasional melalui setiap gatra tersebut:
1. Ideologi: Pembangunan daerah berperan dalam mendukung dan
mempromosikan nilai-nilai, ideologi, dan kebijakan negara, seperti Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan dan pemahaman ideologi harus ditingkatkan
untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Politik: Pembangunan daerah berperan dalam mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan yang demokratis.
Pembangunan kapasitas pemimpin lokal dan pembangunan institusi politik yang
kuat juga penting untuk stabilitas politik.
3. Ekonomi: Pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di daerah dapat
meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini termasuk pengembangan
sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, diversifikasi ekonomi, dan penciptaan
lapangan kerja.
4. Sosial Budaya: Pembangunan daerah berperan dalam mendukung pelestarian
dan pengembangan budaya lokal. Hal ini akan memperkuat identitas nasional
dan meningkatkan toleransi antarbudaya serta keragaman.
5. Pertahanan Keamanan: Keterlibatan daerah dalam pemeliharaan keamanan
dan pertahanan nasional sangat penting. Ini melibatkan kerjasama dengan
aparat keamanan dan upaya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman
keamanan.
6. Sumber Kekayaan Alam: Pengelolaan sumber kekayaan alam yang
berkelanjutan adalah kunci untuk mendukung ketahanan nasional. Daerah
berperan dalam menjaga lingkungan alam, mengelola sumber daya secara
bijaksana, dan berkontribusi pada ketahanan energi dan pangan nasional.
7. Geografi: Kabupaten Tanah Bumbu memiliki lokasi strategis yang berbatasan
dengan laut dan memiliki pelabuhan yang penting. Hal ini dapat digunakan untuk
2 Peran Kabupaten Tanah Bumbu
dalam Ketahanan Nasional

6
meningkatkan konektivitas dan perdagangan, yang pada gilirannya mendukung
ketahanan nasional dalam hal geografi dan transportasi.
8. Demografi: Pembangunan daerah harus memperhatikan faktor demografi
seperti pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat akan berkontribusi
pada ketahanan nasional.
Penting untuk mencatat bahwa kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah
pusat, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat penting dalam
memperkuat ketahanan nasional melalui delapan gatra tersebut. Selain itu,
koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan wilayah sekitarnya juga
dapat meningkatkan ketahanan nasional secara keseluruhan.
27 September 2023 Bersama Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan
Selatan dan Asisten I Pemkab Tanah Bumbu pada Kick Off Meeting
Ranwal RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045

7
Faktor Daya Beli masyarakat
Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu yang mengidentifikasi faktor
penghambat, seperti daya beli masyarakat dari kelompok marginal secara ekonomi
dan PHK tenaga kerja, memiliki dampak signifikan pada tingkat RLS (Rendahnya
Layanan Sosial) dan HLS (Harapan Lama Sekolah) serta minat masyarakat untuk
mengejar studi lanjut.
Mari kita jelaskan lebih lanjut dampak dan implikasi dari faktor-faktor ini:
1. Faktor Daya Beli Masyarakat:
• Dampak pada RLS: Daya beli masyarakat yang rendah, khususnya dari
kelompok ekonomi marginal, dapat berdampak negatif pada tingkat RLS.
Masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya cenderung
memiliki akses terbatas terhadap layanan sosial seperti pendidikan,
kesehatan, dan perumahan yang layak. Ini bisa menghasilkan ketidaksetaraan
dalam akses dan kualitas layanan sosial.
• Dampak pada HLS: Rendahnya daya beli masyarakat juga dapat
berdampak negatif pada HLS. Masyarakat yang berjuang untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya mungkin mengalami tekanan psikologis dan sosial yang
berdampak buruk pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Ini
termasuk masalah kesehatan mental dan fisik, tingkat stres yang tinggi, dan
kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang baik.
• Minat Studi Lanjut: Daya beli yang rendah juga dapat menghambat minat
masyarakat untuk mengejar pendidikan lanjutan. Masyarakat yang berjuang
untuk bertahan hidup mungkin lebih cenderung mencari pekerjaan segera
setelah menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah daripada
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. PHK Tenaga Kerja:
• Dampak pada Daya Beli: PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tenaga kerja
dapat secara langsung mengurangi daya beli masyarakat karena hilangnya
sumber pendapatan. Ini juga dapat mengakibatkan lebih banyak masyarakat
yang masuk ke dalam kategori ekonomi marginal, yang kemudian
memperburuk situasi daya beli.
• Dampak pada Minat Studi Lanjut: PHK tenaga kerja dapat mengurangi
minat masyarakat untuk mengejar pendidikan lanjutan karena mereka
mungkin lebih fokus pada mencari pekerjaan baru atau mengatasi dampak
ekonomi dari pemutusan hubungan kerja. Hal ini dapat menghambat
3
Faktor Penghambat Pembangunan
2005-2024

8
perkembangan sumber daya manusia dan inovasi di Kabupaten Tanah
Bumbu.
Untuk mengatasi dampak negatif dari faktor-faktor ini, perencanaan pembangunan
yang berkelanjutan perlu memperhatikan langkah-langkah berikut:
• Program Pemberdayaan Ekonomi: Pengembangan program-program
ekonomi inklusif yang memberdayakan kelompok marginal secara ekonomi,
meningkatkan pendapatan mereka, dan memperbaiki daya beli.
• Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan keterampilan kepada
masyarakat yang terkena PHK agar mereka memiliki keterampilan yang
relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan memotivasi mereka untuk
melanjutkan pendidikan lanjutan.
• Jaringan Kesosialan: Memperkuat jaringan kesosialan dan dukungan sosial
bagi masyarakat yang terdampak. Ini bisa termasuk program bantuan sosial,
asuransi kerja, dan dukungan psikososial.
• Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi
ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap PHK,
sehingga mengurangi dampaknya pada masyarakat.
• Peningkatan Kualitas Hidup: Fokus pada upaya meningkatkan kualitas
hidup secara keseluruhan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan
pendidikan yang berkualitas, sehingga dapat mengurangi ketidaksetaraan.
Melalui strategi yang komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait,
Kabupaten Tanah Bumbu dapat mengatasi faktor-faktor ini dan meningkatkan
kualitas hidup serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan yang berkelanjutan.
Kemiskinan
Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu yang mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat seperti banyaknya penduduk migran, penduduk yang kehilangan
pekerjaan, ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, kurangnya
akses ke pendidikan yang berkualitas, serta kurangnya akses ke pembiayaan dan
modal adalah indikator penting yang mencerminkan tantangan pembangunan di
wilayah tersebut.
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai dampak dan implikasi dari faktor-
faktor ini:
1. Banyaknya Penduduk Migran:
• Dampak: Kehadiran banyak penduduk migran dalam suatu daerah dapat
memberikan dampak kompleks terhadap berbagai aspek, seperti perubahan
dalam pola sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Ini dapat mempengaruhi
distribusi sumber daya dan layanan publik.

9
• Implikasi: Kabupaten Tanah Bumbu perlu merancang kebijakan yang
mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi penduduk migran sambil
menjaga stabilitas sosial dan ekonomi wilayah tersebut.
2. Penduduk yang Kehilangan Pekerjaan:
• Dampak: Penduduk yang kehilangan pekerjaan menghadapi risiko
kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Ini dapat mempengaruhi daya beli
mereka dan menghambat akses terhadap kebutuhan dasar.
• Implikasi: Diperlukan program retraining atau pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bersaing di pasar kerja yang
berubah.
3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan:
• Dampak: Tingginya ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan dapat
mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi, di mana sebagian besar
pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu atau
kelompok. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap layanan
dasar dan peluang ekonomi.
• Implikasi: Diperlukan kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan,
inklusi ekonomi, dan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan
masyarakat.
4. Kurangnya Akses ke Pendidikan yang Berkualitas:
• Dampak: Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas dapat
menghambat kemajuan sumber daya manusia di daerah tersebut. Ini dapat
mengurangi kesempatan untuk pekerjaan yang lebih baik dan kontribusi lebih
besar pada pembangunan.
• Implikasi: Penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di
Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk pendidikan vokasional dan pelatihan
keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
5. Kurangnya Akses ke Pembiayaan dan Modal:
• Dampak: Kurangnya akses ke pembiayaan dan modal dapat menghambat
pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) serta potensi wirausaha. Hal
ini dapat membatasi peluang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
• Implikasi: Perlu diadakan upaya untuk memfasilitasi akses terhadap
pembiayaan dan modal bagi UKM serta wirausaha lokal. Ini dapat mencakup
program pinjaman mikro, pelatihan kewirausahaan, dan inisiatif pendanaan
lokal.
Untuk mengatasi dampak negatif dari faktor-faktor penghambat ini, perencanaan
pembangunan daerah perlu memasukkan langkah-langkah konkret dalam RPJPD
Kabupaten Tanah Bumbu.
Ini termasuk perancangan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi,
inklusi sosial, akses pendidikan, redistribusi pendapatan, dan akses terhadap
pembiayaan.

10
Dengan perencanaan dan implementasi yang tepat, Kabupaten Tanah Bumbu dapat
mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan
berkelanjutan bagi penduduknya.
Pengangguran
Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu yang mengidentifikasi tingginya
angka pengangguran akibat banyaknya penduduk migran yang tidak memiliki
keterampilan adalah tantangan serius yang memerlukan perhatian dan upaya
strategis dalam perencanaan pembangunan.
Berikut adalah penjelasan mengenai dampak dan implikasi dari faktor ini:
Dampak:
• Tingginya Angka Pengangguran: Kehadiran banyak penduduk migran
yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja lokal dapat
mengakibatkan peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Tanah
Bumbu. Penduduk migran yang tidak memiliki keterampilan atau pelatihan
yang sesuai mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang
layak.
• Kompetisi dalam Pekerjaan yang Rendah Keterampilan: Penduduk
migran yang bersaing untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan
rendah atau tidak memerlukan keterampilan khusus dapat mengurangi
peluang pekerjaan bagi penduduk lokal, terutama mereka yang memiliki
keterampilan yang sama.
Implikasi:
• Penurunan Kualitas Hidup: Tingginya tingkat pengangguran dapat
mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat lokal karena
pendapatan yang rendah atau tidak ada pendapatan sama sekali.
• Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi dapat meningkat
akibat kompetisi pekerjaan yang tidak setara antara penduduk lokal dan
migran yang tidak memiliki keterampilan. Hal ini bisa memperparah
ketidaksetaraan pendapatan.
• Ketidakpastian Sosial: Pengangguran yang tinggi dan kompetisi pekerjaan
yang ketat dapat menyebabkan ketidakpastian sosial dan ketegangan di
komunitas lokal.
Langkah-langkah Penanganan: Untuk mengatasi masalah ini, Kabupaten Tanah
Bumbu dapat mengambil langkah-langkah berikut:
1. Pelatihan Keterampilan: Menyelenggarakan program pelatihan
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ini dapat
membantu penduduk migran dan lokal untuk meningkatkan keterampilan
mereka dan bersaing di pasar kerja.

11
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong perkembangan sektor
ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja. Ini bisa termasuk
mendukung pertumbuhan sektor UKM, pertanian, atau industri lokal.
3. Kebijakan Imigrasi yang Terkendali: Mengembangkan kebijakan imigrasi
yang berkelanjutan dan terkendali, yang mempertimbangkan dampaknya
terhadap pasar kerja lokal dan penduduk lokal.
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Berkolaborasi dengan sektor swasta
untuk mengidentifikasi peluang kerja dan mendukung program pelatihan yang
sesuai dengan kebutuhan mereka.
5. Pendampingan dan Bimbingan Karir: Memberikan pendampingan dan
bimbingan karir kepada penduduk lokal dan penduduk migran untuk
membantu mereka memasuki pasar kerja dengan lebih baik.
6. Pendekatan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan
dan implementasi program-program yang bertujuan untuk mengatasi
pengangguran.
Dengan langkah-langkah seperti ini, Kabupaten Tanah Bumbu dapat mengurangi
tingkat pengangguran, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, dan
menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua
penduduknya.
Pertumbuhan Ekonomi
penghambat seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan
pengeluaran per kapita akibat pandemi COVID-19 adalah tantangan yang dihadapi
oleh banyak wilayah di seluruh dunia. Faktor-faktor ini memiliki dampak ekonomi
yang signifikan dan berdampak pada berbagai aspek pembangunan. Berikut adalah
penjelasan lebih lanjut mengenai dampak dan implikasi dari faktor-faktor ini:
1. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi:
• Dampak: Penurunan pertumbuhan ekonomi dapat menghambat
pembangunan daerah karena dapat mengurangi peluang ekonomi,
penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.
• Implikasi: Kabupaten Tanah Bumbu harus merespons dengan kebijakan-
kebijakan yang mendorong pemulihan ekonomi, seperti stimulus ekonomi,
investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, dan dukungan kepada sektor-
sektor ekonomi yang terdampak.
2. Penurunan PDRB Per Kapita:
• Dampak: Penurunan PDRB per kapita mencerminkan penurunan pendapatan
rata-rata penduduk. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan
kualitas hidup mereka.

12
• Implikasi: Pemerintah daerah perlu berfokus pada pengembangan sektor-
sektor ekonomi yang dapat meningkatkan PDRB per kapita, termasuk sektor
yang berpotensi tumbuh dalam kondisi pasca-pandemi.
3. Pengeluaran Per Kapita yang Menurun:
• Dampak: Penurunan pengeluaran per kapita dapat mengindikasikan
ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya kehati-hatian dalam pengeluaran
oleh masyarakat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor konsumsi.
• Implikasi: Penting untuk mendorong kembali kepercayaan masyarakat
dalam pengeluaran dengan meningkatkan stabilitas ekonomi, memberikan
insentif, dan menyediakan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan yang
stabil.
4. Kehati-hatian Kelompok Masyarakat Menengah Ke Atas:
• Dampak: Kehati-hatian dalam pengeluaran oleh kelompok masyarakat
menengah ke atas dapat mengurangi tingkat konsumsi dan investasi, yang
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
• Implikasi: Kebijakan-kebijakan yang mendukung investasi dan konsumsi,
serta pemulihan ekonomi, perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kehati-
hatian ini.
5. Ketidakpastian Harga Komoditas:
• Dampak: Ketidakpastian harga komoditas dapat mempengaruhi sektor-
sektor ekonomi yang sangat bergantung pada komoditas. Perubahan harga
dapat memengaruhi pendapatan dan peluang ekonomi.
• Implikasi: Diperlukan kebijakan dan strategi diversifikasi ekonomi untuk
mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang sangat dipengaruhi oleh
fluktuasi harga komoditas.
Untuk mengatasi dampak dari faktor-faktor ini, Kabupaten Tanah Bumbu harus
mengambil langkah-langkah konkret dalam perencanaan pembangunan, termasuk
diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi dalam sektor yang berpotensi
pertumbuhan, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung
pemulihan ekonomi. Upaya ini harus diarahkan pada membangun ketahanan
ekonomi yang lebih baik dan memastikan bahwa dampak negatif pandemi COVID-19
dapat diatasi dengan efektif.
Ketimpangan Pendapatan
penghambat seperti ketimpangan pendapatan adalah isu yang penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Ketimpangan pendapatan mengacu pada
perbedaan yang signifikan antara pendapatan yang diterima oleh kelompok
masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut
mengenai dampak dan implikasi dari faktor ini:
Dampak Ketimpangan Pendapatan:

13
• Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan pendapatan dapat
menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan di dalam
masyarakat. Kelompok yang memiliki pendapatan lebih tinggi dapat memiliki
akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang
ekonomi.
• Kurangnya Akses Kesempatan: Individu atau kelompok dengan
pendapatan rendah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses
kesempatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pekerjaan yang layak, dan
layanan kesehatan yang berkualitas.
• Ketidaksetaraan Sosial: Ketimpangan pendapatan juga dapat
memperparah ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat, yang dapat
mengakibatkan ketegangan sosial, kurangnya stabilitas, dan konflik.
Implikasi Ketimpangan Pendapatan:
• Kurangnya Mobilitas Sosial: Ketimpangan pendapatan dapat membatasi
mobilitas sosial, yaitu kemampuan individu untuk meningkatkan status sosial
dan ekonomi mereka dari generasi ke generasi.
• Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Berkelanjutan: Ketimpangan
pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
karena sebagian besar pendapatan masyarakat mungkin tidak diinvestasikan
kembali dalam perekonomian lokal.
• Ketidakstabilan Sosial: Ketimpangan pendapatan dapat mengakibatkan
ketidakstabilan sosial dan politik, yang dapat mengganggu pembangunan
berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, Kabupaten Tanah Bumbu dapat
mempertimbangkan langkah-langkah berikut:
1. Kebijakan Redistribusi Pendapatan: Menerapkan kebijakan yang
mendukung redistribusi pendapatan, seperti pajak progresif dan program
bantuan sosial yang tepat sasaran.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Marginal: Mendorong
pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, memberdayakan masyarakat
marginal secara ekonomi, dan memberikan akses terhadap pekerjaan,
pelatihan, dan pendidikan yang berkualitas.
3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Investasi dalam pendidikan dan
pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan keterampilan dan daya
saing angkatan kerja lokal.
4. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi
tunggal atau komoditas dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang
beragam.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam alokasi
sumber daya dan pengambilan keputusan publik untuk memastikan distribusi
yang adil.

14
6. Kemitraan dan Kolaborasi: Berkerja sama dengan pihak swasta,
organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengatasi
ketimpangan pendapatan secara holistik.
Dengan mengatasi ketimpangan pendapatan, Kabupaten Tanah Bumbu dapat
menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, merangsang pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.
27 September 2023 Bersama Bupati Tanah Bumbu dr. H.M. Zairullah Azhar beserta jajaran
Pemkab Tanah Bumbu, Wakil Ketua DPRD, serta para peneliti dari Universitas Lambung
Mangkurat pada Kick Off Meeting Ranwal RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045

15
Indeks Pembangunan Manusia
pendorong seperti kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan adanya
upaya penciptaan peluang kesempatan kerja yang terus terbuka di sektor perikanan,
pertanian, dan jasa lainnya adalah pencapaian yang positif dalam perencanaan
pembangunan. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan aspek-aspek
ekonomi dan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu telah menghasilkan dampak positif.
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai dampak dan implikasi dari faktor ini:
Kenaikan IPM:
• Dampak pada Kesejahteraan: Kenaikan IPM mencerminkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. IPM mengukur aspek-aspek kesejahteraan seperti
pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, dan kenaikan IPM menunjukkan
perbaikan dalam indikator-indikator ini.
• Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Kenaikan IPM
mencerminkan kemajuan dalam mencapai beberapa Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan kesejahteraan
manusia, seperti SDG 1 (Tidak Ada Kemiskinan), SDG 3 (Kesejahteraan yang
Baik dan Kesehatan), dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas).
Upaya Penciptaan Peluang Kerja:
• Daya Beli Masyarakat: Upaya untuk menciptakan peluang kerja di sektor
perikanan, pertanian, dan jasa lainnya secara langsung mempengaruhi daya
beli masyarakat. Masyarakat yang memiliki pekerjaan yang layak akan
memiliki pendapatan yang lebih tinggi, yang dapat digunakan untuk membeli
barang dan jasa.
• Peningkatan Kesejahteraan:
• Kesehatan: Kenaikan pendapatan dapat meningkatkan akses
masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas karena
mereka dapat membeli asuransi kesehatan atau membayar perawatan
medis.
• Pendidikan: Pendapatan yang lebih tinggi juga dapat membantu
membiayai pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga,
yang berkontribusi pada peningkatan pendidikan.
• Efek Multiplier: Upaya penciptaan peluang kerja di sektor-sektor utama
seperti perikanan dan pertanian juga dapat memiliki efek multiplier yang
positif pada perekonomian lokal. Ini menciptakan permintaan untuk barang
4
Faktor Pendorong Pembangunan
2005-2024

16
dan jasa lokal, yang dapat mendukung pertumbuhan sektor lainnya, seperti
perdagangan, jasa, dan manufaktur.
Implikasi:
• Kontinuitas Upaya Pembangunan: Penting untuk melanjutkan upaya
penciptaan peluang kerja di sektor perikanan, pertanian, dan jasa lainnya
untuk menjaga kenaikan IPM dan kesejahteraan masyarakat.
• Diversifikasi Ekonomi: Diversifikasi ekonomi adalah langkah penting dalam
memitigasi risiko ekonomi yang terkait dengan bergantung pada sektor
tertentu. Kabupaten Tanah Bumbu perlu mempertimbangkan upaya untuk
mengembangkan sektor ekonomi lainnya untuk menciptakan peluang kerja
yang lebih beragam.
• Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan: Peningkatan pendapatan
masyarakat harus diikuti dengan investasi dalam sistem pendidikan dan
kesehatan yang berkualitas untuk memastikan bahwa pendapatan yang lebih
tinggi juga mendukung peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan
masyarakat.
• Monitoring dan Evaluasi:
• Perluasan Pencapaian: Penting untuk terus memantau dan
mengevaluasi dampak kebijakan dan program pembangunan untuk
memastikan bahwa pencapaian IPM dan kesejahteraan masyarakat
terus berkembang.
• Pengurangan Ketimpangan: Selain peningkatan IPM secara
keseluruhan, perlu juga memastikan bahwa ketimpangan pendapatan
antar-kelompok masyarakat berkurang.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, Kabupaten Tanah Bumbu dapat terus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.
Angka Kemiskinan
pendorong seperti menurunnya angka kemiskinan karena adanya bantuan langsung
tunai dan program-program pengentasan kemiskinan secara nasional mencerminkan
upaya yang berhasil dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Berikut
adalah penjelasan lebih lanjut mengenai dampak dan implikasi dari faktor ini:
Menurunnya Angka Kemiskinan:
• Dampak pada Kesejahteraan: Menurunnya angka kemiskinan
mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti lebih
banyak individu dan keluarga telah keluar dari garis kemiskinan, yang berarti
mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan
dasar.

17
• Peningkatan Kualitas Hidup: Kemiskinan adalah salah satu faktor yang
paling mempengaruhi kualitas hidup. Dengan menurunnya kemiskinan,
masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan,
perumahan, dan gizi yang lebih baik.
Bantuan Langsung Tunai dan Program Pengentasan Kemiskinan:
• Dampak pada Kelompok Rentan: Program-program seperti bantuan
langsung tunai dan program pengentasan kemiskinan secara nasional dapat
memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang rentan dan berisiko tinggi menjadi korban kemiskinan.
• Peningkatan Akses dan Kesejahteraan: Bantuan langsung tunai dan
program pengentasan kemiskinan dapat membantu masyarakat yang
membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan,
perumahan, dan pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan
mendorong keluar dari garis kemiskinan.
• Pemberdayaan Ekonomi: Program-program ini juga dapat membantu
memulihkan ekonomi masyarakat yang berjuang dan memberikan mereka
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, mencari pekerjaan, atau
memulai usaha kecil.
Implikasi:
• Pemberdayaan Masyarakat: Penting untuk melanjutkan program-program
bantuan dan pengentasan kemiskinan serta memastikan bahwa mereka
dirancang untuk memberdayakan penerima manfaat sehingga mereka dapat
meningkatkan kemandirian ekonomi.
• Pengawasan dan Evaluasi: Perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi
yang kuat untuk memastikan bahwa program-program ini efektif dan
manfaatnya tepat sasaran.
• Perluasan Dampak Positif: Program-program ini dapat memiliki efek
positif yang lebih luas pada pembangunan, termasuk meningkatkan akses
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penting untuk memaksimalkan
potensi dampak positif ini.
• Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat: Kabupaten Tanah Bumbu dapat
berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung dan
mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan nasional
yang ada.
• Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan menurunnya kemiskinan, Kabupaten
Tanah Bumbu dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan
berkelanjutan, dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara
keseluruhan.
Dengan memanfaatkan faktor pendorong ini dan menjalankan program-program
pengentasan kemiskinan dengan efektif, Kabupaten Tanah Bumbu dapat terus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang
lebih baik.

18
Pengangguran
pendorong seperti peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mensertifikasi tenaga kerja
dan terbukanya kesempatan kerja sehubungan dengan digitalisasi dan mekanisasi
pertanian adalah indikator positif yang mencerminkan kesempatan pembangunan
ekonomi dan peningkatan kualifikasi tenaga kerja di wilayah tersebut. Berikut adalah
penjelasan lebih lanjut mengenai dampak dan implikasi dari faktor-faktor ini:
Peran BLK dalam Mensertifikasi Tenaga Kerja:
• Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja: Peran BLK dalam
mensertifikasi tenaga kerja menunjukkan komitmen untuk meningkatkan
kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja lokal. Sertifikasi ini dapat
memberikan kepercayaan diri dan peningkatan daya saing dalam mencari
pekerjaan.
• Relevansi dengan Kebutuhan Pasar Kerja: Sertifikasi yang relevan
dengan kebutuhan pasar kerja dapat memfasilitasi penempatan tenaga kerja
yang lebih baik dan membantu perusahaan menemukan karyawan yang
sesuai dengan kebutuhan mereka.
• Peningkatan Mobilitas Pekerjaan: Sertifikasi dapat meningkatkan
mobilitas pekerjaan, memungkinkan tenaga kerja untuk berpindah pekerjaan
atau sektor ekonomi yang sesuai dengan keterampilan mereka.
Terbukanya Kesempatan Kerja Sehubungan dengan Digitalisasi dan
Mekanisasi Pertanian:
• Peningkatan Produktivitas: Digitalisasi dan mekanisasi pertanian dapat
meningkatkan produktivitas sektor pertanian, yang berdampak positif pada
ekonomi daerah. Peningkatan produktivitas dapat menciptakan lebih banyak
peluang kerja dan meningkatkan pendapatan petani.
• Keterampilan yang Dibutuhkan: Terbukanya kesempatan kerja dalam
bidang digitalisasi dan mekanisasi pertanian menunjukkan pentingnya
pengembangan keterampilan yang sesuai dengan teknologi modern. Ini
menciptakan peluang bagi pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan
teknologi pertanian.
• Diversifikasi Ekonomi: Terbukanya kesempatan kerja di sektor-sektor
terkait dengan digitalisasi dan mekanisasi pertanian dapat membantu
diversifikasi ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu dan mengurangi
ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal.
Implikasi:
• Pengembangan Keterampilan: Penting untuk terus mengembangkan
keterampilan tenaga kerja lokal agar mereka siap menghadapi tantangan dan
peluang yang terkait dengan digitalisasi dan mekanisasi pertanian. Ini dapat
dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan
teknologi pertanian modern.

19
• Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Kabupaten Tanah Bumbu dapat
berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, perusahaan teknologi pertanian,
dan organisasi terkait lainnya untuk memfasilitasi pelatihan, sertifikasi, dan
penempatan tenaga kerja.
• Pemanfaatan Sumber Daya Lokal: Digitalisasi dan mekanisasi pertanian
dapat menciptakan peluang bisnis lokal. Pemerintah daerah dapat
mendukung inisiatif lokal yang mendorong kewirausahaan di sektor ini.
• Peningkatan Akses Terhadap Teknologi: Penting untuk memastikan
bahwa teknologi pertanian yang digunakan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat
diakses dan dimanfaatkan oleh petani dan pelaku usaha lokal. Ini dapat
mencakup penyediaan akses internet dan pelatihan terkait teknologi.
Dengan memanfaatkan faktor-faktor pendorong ini, Kabupaten Tanah Bumbu dapat
terus memperbaiki kualitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas sektor
pertanian, dan mendiversifikasi ekonomi lokal dalam era digitalisasi dan mekanisasi
pertanian.
Pertumbuhan Ekonomi
pendorong seperti pertumbuhan ekonomi dengan membaiknya harga komoditas
(batubara, CPO, karet), terkendalinya pandemi COVID-19, dan program pemulihan
ekonomi nasional adalah hal yang positif bagi pembangunan daerah tersebut.
Faktor-faktor ini mencerminkan kondisi ekonomi yang mendukung dan berpotensi
memberikan dampak positif yang signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut
mengenai dampak dan implikasi dari faktor-faktor ini:
Pertumbuhan Ekonomi dengan Membaiknya Harga Komoditas:
• Peningkatan Pendapatan dan Pendapatan Daerah: Membaiknya harga
komoditas seperti batubara, CPO, dan karet dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat yang terlibat dalam produksi dan perdagangan komoditas
tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui
penerimaan pajak dan royalti.
• Stimulasi Ekonomi: Kenaikan harga komoditas juga dapat merangsang
aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, terutama dalam sektor pertanian,
perdagangan, dan jasa yang mendukung industri komoditas tersebut.
Terkendalinya Pandemi COVID-19:
• Stabilitas Ekonomi: Terkendalinya pandemi COVID-19 dapat menciptakan
stabilitas ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Ini mencakup pemulihan bisnis, peningkatan aktivitas perdagangan, dan
pembukaan kembali sektor-sektor yang terdampak.
• Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Terkendalinya pandemi juga berarti
pengendalian penyebaran virus dan perlindungan kesehatan masyarakat. Ini
memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas
normal.

20
Program Pemulihan Ekonomi Nasional:
• Dukungan untuk Pemulihan: Program pemulihan ekonomi nasional dapat
memberikan dukungan finansial dan stimulus kepada daerah, termasuk
Kabupaten Tanah Bumbu, untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi
COVID-19 dan faktor-faktor lainnya.
• Investasi Infrastruktur: Program ini juga dapat termasuk investasi dalam
infrastruktur, yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
konektivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Implikasi:
• Penggunaan Pendapatan yang Bijak: Kabupaten Tanah Bumbu harus
mengelola pendapatan tambahan yang berasal dari harga komoditas yang
lebih tinggi dengan bijak. Ini termasuk alokasi dana untuk proyek-proyek
pembangunan yang berkelanjutan dan investasi dalam sektor-sektor yang
berpotensi tumbuh.
• Diversifikasi Ekonomi: Meskipun harga komoditas dapat meningkatkan
ekonomi saat ini, Kabupaten Tanah Bumbu juga harus mempertimbangkan
diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor
yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas.
• Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat: Terkendalinya pandemi COVID-19
harus dipertahankan dengan mematuhi protokol kesehatan, vaksinasi yang
luas, dan pemantauan terus-menerus.
• Manfaatkan Program Pemulihan: Kabupaten Tanah Bumbu dapat
memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional dengan mengajukan
proyek-proyek yang mendukung pembangunan daerah dan penciptaan
lapangan kerja.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk memastikan bahwa
pendapatan daerah dan dana dari program pemulihan digunakan secara
transparan dan akuntabel.
Dengan memanfaatkan faktor-faktor pendorong ini secara efektif, Kabupaten Tanah
Bumbu dapat merencanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
mengatasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

21
Pada tahun 2045, Kabupaten Tanah Bumbu, jika berhasil mengimplementasikan visi-
misi dan rencananya dengan baik, akan memainkan peran penting pada tataran
global, regional, dan nasional.
Berikut adalah penjelasan mengenai peran Kabupaten Tanah Bumbu di tiga
tingkatan tersebut:
1. Tataran Global:
• Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Jika Kabupaten Tanah Bumbu berhasil
mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan baik, termasuk pertanian,
perikanan, industri, dan pariwisata, kabupaten ini dapat menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi di tingkat global. Ini akan menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pada perekonomian
nasional.
• Pelestarian Lingkungan: Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi besar
dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Jika
berhasil menjalankan praktik-praktik berkelanjutan, kabupaten ini dapat
menjadi contoh bagi dunia dalam upaya pelestarian alam dan mitigasi
perubahan iklim.
• Kerjasama Internasional: Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjalin
kemitraan dan kerjasama dengan kabupaten/kota di negara-negara lain
dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, kebudayaan, dan
pariwisata. Hal ini akan memperkuat posisi kabupaten ini dalam kancah
internasional.
2. Tataran Regional:
• Ekonomi Regional: Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjadi motor ekonomi
regional dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini akan
mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sekitarnya serta
memperkuat integrasi ekonomi regional.
• Kerjasama Regional: Kabupaten ini dapat menjadi pelaku penting dalam
kerjasama regional seperti ASEAN atau organisasi regional lainnya. Ini
memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum regional, bertukar
pengalaman, dan mempromosikan kepentingan regional.
• Infrastruktur dan Konektivitas: Investasi dalam infrastruktur dan
konektivitas yang baik dapat memfasilitasi perdagangan regional dan
5
Peran Kabupaten Tanah Bumbu
2045 pada tataran Global,
Regional, dan Nasional

22
pergerakan barang serta orang. Hal ini akan meningkatkan kerja sama
ekonomi dan integrasi regional.
3. Tataran Nasional:
• Perekonomian Nasional: Sebagai kontributor penting dalam pertumbuhan
ekonomi nasional, Kabupaten Tanah Bumbu akan berperan dalam
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan
mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah-wilayah di Indonesia.
• Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kabupaten ini akan berperan dalam
pengelolaan sumber daya alam nasional. Jika sumber daya alam dikelola
secara berkelanjutan, ini akan mendukung kebutuhan energi dan pangan
nasional.
• Kebudayaan dan Pariwisata: Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjadi
destinasi wisata yang menarik dan ikon budaya Indonesia. Ini akan
mendukung industri pariwisata nasional dan mempromosikan warisan budaya
Indonesia.
Dengan implementasi yang berhasil dari visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
2045, kabupaten ini akan berkontribusi secara signifikan pada tingkatan global,
regional, dan nasional.
Keberhasilannya dalam mewujudkan Smart City, pembangunan ekonomi
berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan partisipasi dalam kerjasama
internasional akan menjadi kunci dalam memainkan peran penting di tingkatan
tersebut.

23
Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu
2025-2045 adalah dokumen rencana resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu yang mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun ke depan.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah
Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses
penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi,
dan review berkala atas implementasinya.
Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi
penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti
RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD.
Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi analisis kecenderungan dan
perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di
masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045 akan turut menentukan kualitas rencana
pembangunan daerah.
RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak
dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. Bagaimana mencapainya dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
Menyusun Visi, Strategi, dan Tema Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Tanah
Bumbu 2025-2045 yang visioner adalah langkah penting untuk mencapai
perkembangan yang berkelanjutan dan ambisius di masa depan.
Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menyusunnya:
1. Identifikasi Visi Pembangunan: Visi merupakan gambaran besar tentang
masa depan yang diinginkan untuk Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2045. Visi
ini harus mencerminkan aspirasi dan tujuan jangka panjang masyarakat dan
pemerintah daerah. Contoh visi yang visioner mungkin adalah: "Kabupaten Tanah
Bumbu 2045: Daerah yang Maju, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global."
2. Tentukan Tema Pembangunan: Tema adalah landasan atau fokus utama
yang akan menjadi dasar untuk mengarahkan semua program, kebijakan, dan
proyek pembangunan. Tema-tema ini harus sesuai dengan visi yang telah
6
Visi, Strategi dan Tema Pembangunan
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-
2045 yang Visioner

24
ditetapkan. Contoh tema-tema yang relevan untuk Kabupaten Tanah Bumbu
mungkin termasuk: "Pemberdayaan Ekonomi Lokal," "Pelestarian Lingkungan
Hidup," "Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat," dan "Infrastruktur Berkelanjutan."
3. Identifikasi Prioritas Strategis: Identifikasi prioritas strategis yang akan
mendukung pencapaian visi dan tema pembangunan. Ini melibatkan analisis
mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kabupaten ini.
Misalnya, prioritas strategis bisa termasuk: "Mengembangkan sektor pertanian dan
perikanan berkelanjutan," "Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi,"
"Melindungi dan melestarikan sumber daya alam," dan "Meningkatkan akses
infrastruktur dan layanan publik."
4. Rencanakan Program dan Kebijakan: Tentukan program dan kebijakan
konkret yang akan diimplementasikan untuk mencapai prioritas strategis yang telah
ditentukan. Pastikan bahwa program dan kebijakan ini terukur, dapat
diimplementasikan, dan memiliki sumber daya yang memadai.
5. Evaluasi dan Konsultasi: Melakukan evaluasi mendalam terhadap rencana
yang telah disusun dengan melibatkan stakeholder dan ahli terkait. Lakukan
perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Konsultasikan rencana ini dengan
berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan akademisi untuk
mendapatkan masukan yang berharga.
6. Penyusunan Dokumen RPJPD: Setelah mengumpulkan semua informasi dan
masukan, susun dokumen RPJPD yang mencakup visi, tema, prioritas strategis,
program, dan kebijakan. Pastikan dokumentasi ini komprehensif dan jelas.
7. Pelaksanaan dan Pemantauan: Setelah RPJPD disahkan, fokus pada
implementasi program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sertakan sistem
pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran
tercapai. RPJPD harus menjadi dokumen yang hidup dan dapat disesuaikan dengan
perubahan kondisi dan prioritas yang berkembang.
8. Keterlibatan Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam seluruh proses
perencanaan, implementasi, dan pemantauan pembangunan. Transparansi dan
partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan RPJPD yang visioner.
9. Kolaborasi dan Kemitraan: Jalin kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal,
termasuk pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk
mendukung pelaksanaan RPJPD.
10. Evaluasi Rutin: Selalu lakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan
pembangunan sesuai dengan RPJPD, dan bersedia untuk menyesuaikan rencana jika
perlu.
Memastikan bahwa RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045 adalah dokumen
yang visioner memerlukan komitmen, kerja sama, dan keterlibatan yang kuat dari
seluruh stakeholders terkait. Ini adalah langkah penting untuk mencapai
pembangunan yang berkelanjutan dan ambisius dalam jangka panjang.

25
Sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memiliki
setidaknya 8 (delapan) standar kualitas. Mulai dari Adanya kejelasan rumusan status
dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah, sampai dengan adanya pengorganisasian keterlibatan
stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam jaring aspirasi isu
dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD.
Berikut adalah delapan poin standar kualitas dimaksud.
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan
daerah
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu harus memiliki kejelasan dalam rumusan
status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam
berbagai fungsi pemerintahan daerah.
Ini mengacu pada deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang kondisi
Kabupaten Tanah Bumbu saat ini dalam berbagai aspek pemerintahan,
ekonomi, sosial, lingkungan, dan sektor-sektor lain yang relevan.
Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipahami tentang kejelasan rumusan
status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah dalam RPJPD:
1. Deskripsi Situasi Saat Ini: RPJPD harus memiliki deskripsi yang lengkap
tentang kondisi Kabupaten Tanah Bumbu pada saat ini. Ini mencakup data
dan informasi terkait ekonomi, sosial, lingkungan, keuangan, dan
infrastruktur.
2. Pencapaian Pembangunan: Dokumen RPJPD harus menjelaskan
pencapaian yang telah dicapai oleh Kabupaten Tanah Bumbu selama
periode RPJPD sebelumnya. Ini mencakup capaian dalam hal pertumbuhan
ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), pencapaian dalam sektor pendidikan dan
kesehatan, dan pencapaian lain yang relevan.
3. Analisis terhadap Tantangan dan Hambatan: RPJPD juga harus
memiliki analisis terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi
Kabupaten Tanah Bumbu saat ini. Ini mencakup permasalahan seperti
ketidaksetaraan, perubahan iklim, kerawanan terhadap bencana, atau
masalah lain yang mempengaruhi pembangunan.
7
Standar Kualitas Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

26
4. Penyajian Data Statistik: RPJPD harus memastikan bahwa data statistik
yang digunakan dalam deskripsi dan analisis kondisi saat ini adalah akurat,
relevan, dan diperbarui secara berkala. Ini untuk memastikan bahwa
kebijakan dan program yang diusulkan didasarkan pada informasi yang
benar dan terbaru.
5. Penyajian Visual yang Jelas: Untuk membantu pemahaman dan
komunikasi kepada masyarakat, RPJPD sebaiknya menggunakan grafik,
tabel, peta, dan visualisasi data lainnya untuk menyajikan status dan
kedudukan pencapaian pembangunan dengan cara yang lebih mudah
dipahami.
6. Keterkaitan dengan Tujuan Jangka Panjang: Deskripsi kondisi saat
ini harus ditarik hubungannya dengan tujuan jangka panjang yang
diinginkan oleh RPJPD 2025-2045. Ini memungkinkan pemahaman yang
lebih baik tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai visi jangka
panjang.
7. Mengidentifikasi Prioritas: Dari analisis kondisi saat ini, RPJPD harus
mengidentifikasi prioritas pembangunan yang perlu diutamakan dalam
periode RPJPD yang akan datang. Hal ini akan membantu dalam
merumuskan program dan kebijakan yang sesuai dengan situasi saat ini.
Dengan adanya kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan saat ini dalam RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu, maka dokumen
tersebut akan menjadi landasan yang kokoh untuk perumusan tujuan,
strategi, dan program pembangunan yang efektif dan relevan dengan keadaan
aktual Kabupaten Tanah Bumbu serta memastikan kelangsungan
2. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis
pembangunan daerah masa kini.
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu harus memiliki kejelasan dalam rumusan isu
dan permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini.
Ini mengacu pada identifikasi dan deskripsi yang jelas tentang isu-isu kunci
dan permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Bumbu pada
saat ini.
Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipahami tentang kejelasan rumusan
isu dan permasalahan strategis dalam RPJPD:
1. Identifikasi Isu-isu Kunci: RPJPD harus mengidentifikasi isu-isu kunci
yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Bumbu pada masa kini. Isu-
isu ini bisa meliputi aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi,
ketidaksetaraan, ketahanan terhadap bencana, perubahan iklim,
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengangguran, dan lain sebagainya.
2. Deskripsi Isu-isu tersebut: Setelah identifikasi, RPJPD harus
memberikan deskripsi yang mendalam tentang masing-masing isu kunci.

27
Ini mencakup penyebab, dampak, dan implikasi dari isu tersebut terhadap
pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Prioritasi Isu-isu: RPJPD juga harus memiliki tahapan prioritas isu-isu
tersebut. Ini membantu pemerintah kota dalam menentukan mana yang
harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan alokasi sumber daya.
4. Analisis Terhadap Permasalahan Strategis: RPJPD harus
menggambarkan permasalahan strategis yang muncul dari isu-isu kunci
yang diidentifikasi. Ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang
hambatan dan tantangan yang perlu diatasi.
5. Keterkaitan dengan Visi dan Misi: Rumusan isu dan permasalahan
strategis harus ditarik hubungannya dengan visi dan misi pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu. Ini memastikan bahwa langkah-langkah yang
diambil dalam RPJPD relevan dengan tujuan jangka panjang.
6. Pemantauan dan Evaluasi: RPJPD juga harus memiliki indikator yang
akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi progres dalam
mengatasi isu-isu dan permasalahan strategis tersebut. Hal ini
memungkinkan penilaian terhadap efektivitas program dan kebijakan yang
diusulkan.
7. Konsultasi dengan Pihak Terkait: Untuk memastikan keakuratan dan
kejelasan rumusan isu-isu dan permasalahan strategis, konsultasi dengan
pemangku kepentingan seperti masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan
organisasi masyarakat sipil dapat sangat berguna.
Dengan adanya kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis
pembangunan daerah masa kini dalam RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu,
dokumen tersebut menjadi landasan yang kuat untuk merancang strategi,
program, dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi permasalahan aktual
dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.
Hal ini juga membantu pemerintah kota dalam menghadapi tantangan-
tantangan masa kini dengan cara yang lebih terarah dan efisien.
3. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada
kinerja pembangunan daerah saat ini
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu harus mencakup identifikasi faktor-faktor
eksternal yang berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah saat ini.
Identifikasi faktor-faktor eksternal ini adalah langkah penting dalam
memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah
Bumbu dalam merumuskan rencana pembangunan. Berikut adalah beberapa
poin yang perlu dipahami tentang identifikasi faktor-faktor eksternal ini:
1. Faktor Ekonomi: RPJPD harus mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi
eksternal yang dapat memengaruhi kinerja pembangunan daerah. Ini
mencakup kondisi ekonomi nasional dan global, fluktuasi harga komoditas,

28
tingkat inflasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Faktor Sosial dan Demografi: Identifikasi faktor-faktor sosial dan
demografi yang memengaruhi pembangunan, seperti pertumbuhan
penduduk, migrasi, perubahan struktur usia penduduk, dan tren sosial
seperti urbanisasi dan perubahan nilai-nilai masyarakat.
3. Faktor Lingkungan: RPJPD harus mempertimbangkan faktor-faktor
lingkungan yang berpengaruh, termasuk perubahan iklim, degradasi
lingkungan, dan potensi risiko bencana alam. Ini penting untuk
memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap
dampak lingkungan.
4. Faktor Politik dan Hukum: Identifikasi faktor-faktor politik dan hukum
seperti kebijakan pemerintah pusat, perubahan kebijakan nasional, dan
regulasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan di
Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Faktor Teknologi dan Inovasi: Faktor-faktor terkait teknologi dan
inovasi yang dapat memengaruhi sektor-sektor seperti industri, pendidikan,
dan layanan publik. Hal ini mencakup perubahan teknologi, akses terhadap
teknologi informasi, dan tren inovasi dalam ekonomi digital.
6. Faktor Keuangan dan Investasi: Identifikasi faktor-faktor terkait
keuangan dan investasi seperti tingkat suku bunga, akses terhadap
pembiayaan, dan investasi dalam infrastruktur. Faktor-faktor ini dapat
memengaruhi kemampuan Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung
proyek-proyek pembangunan.
7. Faktor Geografis dan Spasial: Pertimbangan faktor-faktor geografis dan
spasial seperti lokasi geografis, aksesibilitas, dan hubungan dengan daerah
sekitarnya yang dapat memengaruhi kinerja pembangunan dan
konektivitas dengan wilayah lain.
8. Faktor Sosial Budaya: Identifikasi faktor-faktor sosial budaya seperti
keragaman budaya, tradisi, dan norma-norma sosial yang perlu
dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan dan program-program
sosial.
Dengan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal ini, RPJPD Kabupaten Tanah
Bumbu dapat lebih baik memahami konteks luas dalam merumuskan strategi,
program, dan kebijakan yang sesuai dengan realitas saat ini.
Ini juga memungkinkan pemerintah kota untuk merencanakan respons yang
lebih efektif terhadap perubahan kondisi eksternal yang mungkin terjadi
selama periode perencanaan.
4. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan
faktor- faktor eksternal di masa depan

29
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu harus memiliki analisis atas kecenderungan
perkembangan dan perubahan faktor-faktor eksternal di masa depan.
Ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan Kabupaten
Tanah Bumbu dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang mungkin
terjadi di lingkungan eksternal yang dinamis.
Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang analisis ini:
1. Perkembangan Ekonomi: RPJPD harus menganalisis tren
perkembangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, yang
dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu. Ini
mencakup perubahan dalam pasar, investasi, perdagangan, dan sektor-
sektor ekonomi yang mungkin menjadi fokus pembangunan.
2. Perubahan Demografi: Analisis perubahan demografi melibatkan
pemahaman terhadap perubahan dalam jumlah dan struktur penduduk.
Hal ini penting untuk merencanakan kebijakan penduduk, pelayanan sosial,
dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.
3. Perubahan Lingkungan dan Iklim: RPJPD harus mempertimbangkan
dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang mungkin terjadi di
masa depan. Ini mencakup pemantauan perubahan suhu, curah hujan,
peningkatan risiko bencana, dan upaya mitigasi dan adaptasi yang perlu
dilakukan.
4. Perubahan Teknologi: Analisis perubahan teknologi, khususnya
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dapat membantu Kabupaten
Tanah Bumbu dalam merencanakan investasi dalam infrastruktur TIK dan
program digitalisasi yang relevan.
5. Perubahan Kebijakan Nasional: RPJPD harus memperhatikan
perubahan dalam kebijakan nasional yang mungkin memengaruhi
pembangunan daerah. Ini mencakup regulasi baru, dana pemerintah
pusat, atau inisiatif kebijakan lainnya.
6. Perubahan Sosial Budaya: Analisis perkembangan sosial budaya
melibatkan pemahaman terhadap perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan
perilaku masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi program-program sosial,
pendidikan, dan budaya yang perlu diimplementasikan.
7. Perubahan Geopolitik dan Keamanan: RPJPD harus
mempertimbangkan faktor-faktor geopolitik dan keamanan yang dapat
memengaruhi stabilitas dan perkembangan daerah. Ini mencakup
perubahan hubungan internasional dan situasi keamanan yang mungkin
memengaruhi daerah.
8. Perubahan Keuangan dan Investasi: Analisis perubahan dalam pasar
keuangan dan investasi dapat membantu dalam perencanaan alokasi
sumber daya dan investasi yang tepat.
9. Perubahan Geografis dan Transportasi: RPJPD harus
mempertimbangkan perubahan geografis, seperti urbanisasi, perubahan

30
lahan, dan infrastruktur transportasi yang akan memengaruhi konektivitas
dan mobilitas penduduk.
10.Perubahan Hukum dan Regulasi: Analisis perubahan dalam hukum dan
regulasi yang berlaku dapat membantu dalam memastikan bahwa rencana
pembangunan tetap sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
Analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor-faktor
eksternal di masa depan membantu Kabupaten Tanah Bumbu untuk
merumuskan rencana pembangunan yang adaptif, responsif, dan relevan
dengan realitas yang dinamis.
Ini juga memungkinkan perencanaan strategis yang lebih baik dalam
menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.
5. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan daerah
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu harus memiliki identifikasi tantangan dan
peluang utama pembangunan daerah.
Identifikasi ini merupakan tahap penting dalam perencanaan pembangunan
yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan dan
memanfaatkan peluang dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka
panjang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai identifikasi
tantangan dan peluang utama dalam RPJPD:
Identifikasi Tantangan:
1. Tantangan Ekonomi: Ini mencakup masalah seperti pertumbuhan
ekonomi yang lambat, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketergantungan pada
sektor ekonomi tertentu. Tantangan ini perlu diidentifikasi untuk
merencanakan langkah-langkah yang mempercepat pertumbuhan ekonomi
yang inklusif.
2. Tantangan Sosial: Tantangan dalam sektor sosial bisa mencakup
ketidaksetaraan akses pendidikan dan layanan kesehatan, tingkat
pengangguran, dan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan
kejahatan. Identifikasi ini penting untuk merancang program-program
sosial yang efektif.
3. Tantangan Lingkungan: RPJPD harus mencermati tantangan terkait
lingkungan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan risiko
bencana alam. Ini membantu dalam merumuskan strategi pembangunan
berkelanjutan.
4. Tantangan Infrastruktur: Identifikasi masalah dalam infrastruktur
seperti kekurangan fasilitas transportasi dan sanitasi, serta akses air bersih
yang terbatas. Tantangan ini memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi.
5. Tantangan Demografi: Tantangan terkait perubahan dalam struktur
penduduk, seperti penuaan penduduk atau migrasi masuk dan keluar,
perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

31
Identifikasi Peluang:
1. Peluang Ekonomi: RPJPD harus mengidentifikasi peluang-peluang
ekonomi, seperti sektor-sektor yang berkembang, investasi potensial, atau
pasar ekspor baru. Ini membantu dalam merencanakan pengembangan
ekonomi yang berkelanjutan.
2. Peluang Inovasi: Identifikasi peluang untuk inovasi teknologi atau
praktik bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi
daerah.
3. Peluang Sosial: Identifikasi peluang untuk peningkatan akses pendidikan,
perbaikan layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini dapat
meningkatkan kesejahteraan sosial.
4. Peluang Lingkungan: Peluang terkait dengan pelestarian lingkungan
dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus diidentifikasi.
Ini mencakup program-program pelestarian lingkungan, energi terbarukan,
dan pengelolaan air yang baik.
5. Peluang Infrastruktur: Identifikasi peluang dalam pembangunan
infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan kualitas
hidup masyarakat.
6. Peluang Keuangan: Identifikasi peluang dalam penggalian sumber daya
keuangan, seperti investasi swasta, pendanaan proyek-proyek
pembangunan, dan sumber pendapatan daerah lainnya.
Identifikasi tantangan dan peluang ini membantu pemerintah daerah untuk
merumuskan strategi dan program pembangunan yang efektif, serta
mengalokasikan sumber daya dengan bijak.
Ini juga memungkinkan Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjadi lebih adaptif
dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal dan mencapai tujuan
6. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan
pembangunan daerah yang merespon tantangan dan
mengoptimasikan peluang masa depan
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu harus memiliki rumusan visi, misi, tujuan,
strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang merespon tantangan
dan mengoptimalkan peluang masa depan. Ini adalah elemen-elemen kunci
dalam perencanaan pembangunan yang membantu pemerintah daerah untuk
merumuskan panduan dan arah yang jelas untuk pembangunan jangka
panjang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai elemen-elemen ini:
1. Visi: Visi adalah pandangan jangka panjang tentang masa depan yang
diharapkan untuk Kabupaten Tanah Bumbu. Visi harus mencerminkan
aspirasi masyarakat dan menggambarkan gambaran tentang seperti apa
Kabupaten Tanah Bumbu yang diinginkan dalam jangka panjang, biasanya

32
dalam periode 20 tahun ke depan. Visi ini harus relevan dengan kondisi
dan tantangan masa depan.
2. Misi: Misi adalah pernyataan tentang peran dan tanggung jawab
pemerintah daerah dalam mencapai visi tersebut. Ini menjelaskan
mengapa pemerintah daerah ada dan apa yang akan dilakukannya untuk
mencapai visi tersebut. Misi harus mencakup komitmen untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah-masalah
kunci.
3. Tujuan: Tujuan adalah hasil konkret yang ingin dicapai oleh pemerintah
daerah dalam jangka panjang untuk mendukung visi. Tujuan ini harus
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Contoh
tujuan bisa mencakup peningkatan tingkat pendidikan, pengurangan
tingkat kemiskinan, atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Strategi: Strategi adalah rencana umum yang merinci bagaimana tujuan
akan dicapai. Ini mencakup pendekatan yang akan diambil, sumber daya
yang diperlukan, dan langkah-langkah yang akan diambil. Strategi dapat
berhubungan dengan sektor-sektor tertentu seperti ekonomi, pendidikan,
kesehatan, atau lingkungan.
5. Arah Kebijakan Pembangunan: Arah kebijakan adalah panduan umum
tentang jenis kebijakan yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan dan
visi. Ini bisa mencakup kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan,
infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang relevan. Arah kebijakan juga
harus mencerminkan upaya untuk merespons tantangan dan
mengoptimalkan peluang masa depan.
Penting untuk mencatat bahwa elemen-elemen ini harus disusun dengan
cermat dan mempertimbangkan hasil dari analisis tantangan dan peluang
yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Mereka juga harus disusun secara inklusif, dengan melibatkan partisipasi
masyarakat, pemangku kepentingan, dan pakar-pakar terkait. Selain itu,
elemen-elemen ini harus diperbarui secara berkala sesuai dengan
perkembangan yang terjadi selama periode RPJPD.
Rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang kuat dan terukur
akan menjadi landasan yang kokoh untuk perencanaan, implementasi, dan
evaluasi program-program pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ini akan membantu pemerintah daerah untuk mencapai visi pembangunan
yang diinginkan sambil menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang
ada.
7. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan,
lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam semua tahapan
proses penyusunan RPJPD
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu harus mencakup keterlibatan dari berbagai
pihak atau stakeholder, termasuk kelompok marjinal, perempuan, lembaga

33
penelitian, dan perguruan tinggi, dalam semua tahapan proses penyusunan
RPJPD. Keterlibatan mereka adalah langkah penting untuk memastikan bahwa
RPJPD mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat, serta
didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang konteks dan tantangan
yang dihadapi Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut
mengenai pentingnya keterlibatan dari kelompok-kelompok tersebut:
1. Kelompok Marjinal: Kelompok marjinal sering kali merupakan bagian
yang paling rentan dalam masyarakat, dan kebutuhan serta perspektif
mereka sering kali diabaikan dalam proses perencanaan pembangunan.
Melibatkan kelompok marjinal dalam penyusunan RPJPD memungkinkan
mereka untuk menyuarakan kebutuhan mereka dan memastikan bahwa
kebijakan dan program pembangunan juga mencakup mereka. Ini
mendukung prinsip inklusivitas dalam perencanaan pembangunan.
2. Perempuan: Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan sangat
penting karena perempuan sering kali memiliki peran yang signifikan dalam
rumah tangga, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. RPJPD yang
mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi perempuan dapat membantu
dalam mencapai kesetaraan gender dan memperbaiki akses perempuan
terhadap sumber daya dan peluang.
3. Lembaga Penelitian: Lembaga penelitian, seperti lembaga penelitian
universitas atau lembaga penelitian independen, dapat memberikan
wawasan yang berharga, analisis data, dan penelitian yang mendukung
penyusunan RPJPD yang berbasis bukti. Mereka dapat membantu dalam
menganalisis tantangan dan peluang serta merumuskan strategi yang
efektif.
4. Perguruan Tinggi: Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam
menghasilkan pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan
pembangunan daerah. Keterlibatan perguruan tinggi dalam proses
penyusunan RPJPD dapat membantu dalam transfer pengetahuan dan
teknologi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang
mendukung pembangunan.
Keterlibatan stakeholder ini sebaiknya dilakukan melalui berbagai mekanisme
seperti pertemuan konsultatif, dialog terbuka, kelompok kerja, atau wadah
partisipasi masyarakat yang sesuai.
Proses konsultasi dan kolaborasi yang inklusif memungkinkan pihak-pihak
yang terlibat untuk berkontribusi dalam perumusan visi, misi, tujuan, strategi,
dan arah kebijakan RPJPD. Ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap RPJPD,
meningkatkan pelaksanaan, dan menciptakan kebijakan yang lebih
berkelanjutan dan berdaya guna.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa keterlibatan stakeholder tidak hanya
relevan dalam tahap awal penyusunan RPJPD, tetapi juga harus berlangsung
sepanjang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan
bahwa RPJPD tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang
muncul selama periode RPJPD.

34
8. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholder yang terarah oleh
fasilitator yang kompeten dalam jaring aspirasi isu dan harapan
masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD
RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu harus mencakup pengorganisasian
keterlibatan stakeholder yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam
berbagai mekanisme partisipasi seperti jaring aspirasi isu dan harapan
masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJPD.
Ini adalah praktik yang penting untuk memastikan bahwa partisipasi
stakeholder berjalan efektif dan konstruktif. Berikut adalah penjelasan lebih
lanjut mengenai elemen-elemen ini:
1. Fasilitator yang Kompeten: Fasilitator adalah individu atau kelompok
yang bertanggung jawab untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan
mendukung proses keterlibatan stakeholder. Mereka harus memiliki
kompetensi dalam memfasilitasi dialog, mendengarkan dengan empati,
mengelola konflik, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Fasilitator
yang kompeten dapat membantu memastikan bahwa semua suara
didengar, dan partisipasi berjalan dengan baik.
2. Jaring Aspirasi Isu dan Harapan Masyarakat: Jaring aspirasi adalah
upaya untuk mengumpulkan masukan, isu, dan harapan masyarakat
secara luas. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, pertemuan
kelompok kecil, atau platform daring. Jaring aspirasi membantu dalam
mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan prioritas
masyarakat yang harus mencerminkan dalam RPJPD.
3. Forum Konsultasi Publik: Forum konsultasi publik adalah tempat di
mana pemerintah daerah dapat berinteraksi secara langsung dengan
masyarakat dan stakeholder lainnya untuk mendengarkan masukan,
menyampaikan informasi, dan mendiskusikan rencana pembangunan.
Forum ini harus diorganisasi dengan baik, terbuka untuk semua, dan
mendukung pertukaran gagasan yang berkontribusi pada perumusan
RPJPD.
4. Musrenbang RPJPD: Musrenbang adalah proses partisipatif yang
melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan dan mengevaluasi rencana
pembangunan daerah. Ini adalah forum penting di mana masyarakat,
pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya dapat berdialog,
mengidentifikasi prioritas, dan merumuskan rencana yang mendukung
pembangunan berkelanjutan. Musrenbang RPJPD adalah bagian penting
dalam perencanaan partisipatif.
Pentingnya pengorganisasian yang terarah dalam keterlibatan stakeholder
adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, menghindari dominasi
pihak-pihak tertentu, dan memastikan bahwa semua pendapat didengar.
Dengan melibatkan fasilitator yang kompeten, partisipasi stakeholder dapat
berjalan lebih efektif, konstruktif, dan adil.

35
Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi yang baik dalam
semua tahapan keterlibatan stakeholder juga merupakan faktor penting dalam
memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan berjalan dengan
integritas dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Partisipasi stakeholder yang terorganisasi dengan baik juga dapat
menciptakan rasa kepemilikan terhadap RPJPD dan meningkatkan
pelaksanaan serta pengawasan program-program pembangunan di Kabupaten
Tanah Bumbu.

36
Membangun Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Smart City pada tahun 2045 yang
didukung oleh Smart Governance adalah langkah strategis yang realistis dan
berkelanjutan.
Smart City dan Smart Governance adalah konsep yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup penduduk, efisiensi pelayanan publik, dan pengelolaan
sumber daya yang lebih baik melalui penggunaan teknologi dan data.
Berikut adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan ini:
1. Visi dan Rencana Strategis:
• Tentukan visi jangka panjang yang jelas untuk Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2045 sebagai Smart City. Visi ini harus mencakup target konkret terkait
teknologi, infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
• Susun rencana strategis yang mendalam untuk mencapai visi tersebut.
Pastikan rencana ini mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur digital,
ekonomi digital, transportasi cerdas, dan pelayanan publik yang terkoneksi.
2. Infrastruktur Digital:
• Bangun infrastruktur digital yang kuat, termasuk jaringan internet cepat dan
luas, untuk mendukung konektivitas seluruh daerah.
• Promosikan akses internet yang terjangkau dan inklusif untuk semua warga,
termasuk wilayah pedesaan.
3. Ekosistem Start-up dan Inovasi:
• Dukung pengembangan ekosistem start-up dan inovasi di Kabupaten Tanah
Bumbu. Ini dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan
ekonomi, dan memajukan teknologi lokal.
• Bentuk inkubator start-up, ruang kolaborasi, dan program pendampingan
untuk pemula.
4. Layanan Publik Digital:
• Transformasikan pelayanan publik menjadi layanan digital yang terintegrasi.
Ini termasuk pembayaran pajak online, pendaftaran perusahaan online,
perizinan online, dan lainnya.
• Pastikan keamanan data dan privasi diperhatikan dalam setiap layanan yang
disediakan.
5. Pendidikan dan Pelatihan Teknologi:
Menuju Tanah Bumbu 2045 yang
Smart City yang didukung oleh
Smart Governance
8

37
• Tingkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan teknologi untuk
memastikan bahwa penduduk memiliki keterampilan yang diperlukan untuk
berpartisipasi dalam ekonomi digital.
• Dukung program pelatihan bagi masyarakat, terutama yang berusia lanjut,
untuk memastikan inklusivitas.
6. Transportasi Cerdas:
• Kembangkan sistem transportasi yang cerdas dan berkelanjutan, termasuk
transportasi publik yang efisien, parkir cerdas, dan pemantauan lalu lintas
berbasis sensor.
• Fokus pada pengurangan kemacetan lalu lintas dan polusi udara.
7. Keamanan dan Privasi Data:
• Prioritaskan keamanan data dan privasi penduduk. Dibutuhkan regulasi yang
kuat untuk melindungi data pribadi dan mengatasi ancaman siber.
8. Partisipasi Masyarakat:
• Libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait Smart City melalui
berbagai saluran partisipasi publik.
• Dukung pembentukan kelompok advokasi dan forum komunitas untuk
mendorong partisipasi aktif warga.
9. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
• Kerjasama dengan pihak terkait seperti universitas, perusahaan teknologi,
pemerintah pusat, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung
pembangunan Smart City.
10.Pemantauan dan Evaluasi:
• Lakukan pemantauan rutin dan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan
Smart City. Perbaiki dan sesuaikan rencana jika diperlukan.
Transformasi menjadi Smart City dengan dukungan Smart Governance adalah
proyek jangka panjang yang memerlukan komitmen, investasi, dan kerjasama yang
kuat dari semua pihak terkait.
Dengan perencanaan dan implementasi yang cermat, Kabupaten Tanah Bumbu
dapat mencapai tujuan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya
saing ekonomi di masa depan.

38
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045:
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
2. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Daya Saing Daerah.
4. Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
5. Peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Local Governance)
Untuk mendukung implementasi strategi dan arah kebijakan tersebut, Kabupaten
Tanah Bumbu akan menerapkan konsep Smart City yang didukung oleh Smart
Governance.
Smart City adalah kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat.
1.Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
Strategi:
a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menjadi strategi utama dalam
peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan
kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Tanah Bumbu
sebagai Smart City.
b. Meningkatkan kualitas kesehatan
Meningkatkan kualitas kesehatan juga menjadi strategi penting dalam
peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
c. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja
Meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja juga menjadi strategi
penting dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu.
Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja dan
mampu bersaing di pasar global.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan:
Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Tanah
Bumbu 2025-2045
9

39
Arah kebijakan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten
Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan anggaran pendidikan
2) Meningkatkan jumlah dan kualitas guru
3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
4) Meningkatkan mutu pendidikan
5) Mengintegrasikan pendidikan dengan teknologi informasi dan komunikasi
6) Meningkatkan pendidikan vokasi dan keterampilan
b. Peningkatan kualitas kesehatan:
Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Tanah
Bumbu adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan anggaran kesehatan
2) Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
3) Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
4) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
5) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan
c. Peningkatan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja:
Arah kebijakan dalam peningkatan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja
di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan anggaran pelatihan kerja
2) Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
3) Meningkatkan akses informasi dan layanan pelatihan kerja
4) Meningkatkan kualitas pelatihan kerja
5) Menerapkan sistem pelatihan kerja berbasis kompetensi
Pertimbangan Implementasi Evaluasi
• Strategi dan arah kebijakan
tersebut di atas disusun
dengan
mempertimbangkan kondisi
dan potensi Kabupaten
Tanah Bumbu.
• Kabupaten Tanah Bumbu
memiliki potensi sumber
daya alam yang besar,
namun belum
dimanfaatkan secara
optimal.
• Oleh karena itu,
peningkatan kualitas
sumber daya manusia
menjadi penting untuk
mendukung pemanfaatan
potensi tersebut.
• Implementasi strategi dan
arah kebijakan tersebut
akan dilakukan melalui
program dan kegiatan yang
terencana dan terukur.
• Program dan kegiatan
tersebut akan dilaksanakan
oleh pemerintah daerah,
pemerintah desa, serta
masyarakat.
Evaluasi terhadap
implementasi strategi
dan arah kebijakan
tersebut akan dilakukan
secara berkala untuk
memastikan bahwa
target yang telah
ditetapkan dapat
tercapai.

40
Dengan penerapan konsep Smart City yang didukung oleh Smart Governance,
diharapkan Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjadi kota yang berdaya saing dan
mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.
Berikut adalah beberapa contoh program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan
dalam rangka implementasi strategi dan arah kebijakan tersebut:
a. Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan akses dan kualitas
pendidikan:
1) Pembangunan sekolah digital
2) Implementasi pembelajaran jarak jauh
3) Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
4) Pelatihan guru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
b. Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan:
1) Penerapan sistem informasi manajemen kesehatan
2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi
3) Kampanye kesehatan berbasis media sosial
c. Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan keterampilan dan
kompetensi angkatan kerja:
1) Pengembangan platform pelatihan kerja online
2) Implementasi sistem sertifikasi kompetensi berbasis digital
3) Pendampingan kewirausahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Dengan implementasi strategi dan arah kebijakan yang tepat, diharapkan Kabupaten
Tanah Bumbu dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing. Hal ini akan mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang
berkelanjutan dan menjadikannya sebagai Smart City yang didukung oleh Smart
Governance.
2. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri
Strategi:
a. Pengembangan sektor maritim
Pengembangan sektor maritim menjadi strategi utama dalam peningkatan
ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan
potensi laut yang besar, seperti perikanan, kelautan, dan pariwisata.
b. Pengembangan sektor agroindustry
Pengembangan sektor agroindustry juga menjadi strategi penting dalam
peningkatan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan untuk
memanfaatkan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan.

41
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan sektor maritim:
Arah kebijakan dalam pengembangan sektor maritim di Kabupaten Tanah Bumbu
adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan produksi perikanan
2) Meningkatkan pariwisata bahari
3) Meningkatkan infrastruktur maritim
4) Meningkatkan konektivitas maritim
b. Pengembangan sektor agroindustry:
Arah kebijakan dalam pengembangan sektor agroindustry di Kabupaten Tanah
1) Meningkatkan produktivitas pertanian
2) Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
3) Meningkatkan daya saing produk pertanian
4) Meningkatkan ekspor produk pertanian
dengan
Tanah Bumbu.
memiliki potensi maritim
dan agroindustry yang
besar, namun belum
dimanfaatkan secara
optimal.
pengembangan sektor
maritim dan agroindustry
mendukung pembangunan
yang berkelanjutan.
masyarakat.
Evaluasi terhadap
dan arah kebijakan
memastikan bahwa
target yang telah
ditetapkan dapat
tercapai.
a. Program dan kegiatan dalam rangka pengembangan sektor maritim:

42
1) Pembangunan pelabuhan laut
2) Pengembangan kawasan industri maritim
3) Pengembangan pariwisata bahari berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4) Implementasi sistem informasi perikanan dan kelautan berbasis digital
b. Program dan kegiatan dalam rangka pengembangan sektor
agroindustry:
1) Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian
2) Pengembangan industri pengolahan pertanian berbasis teknologi informasi
dan komunikasi
3) Pengembangan sistem pemasaran pertanian berbasis digital
4) Implementasi sistem informasi pertanian berbasis digital
Tanah Bumbu dapat memiliki perekonomian yang kuat dan berdaya saing. Hal ini
akan mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang berkelanjutan dan
menjadikannya sebagai Smart City yang didukung oleh Smart Governance.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Daya
Saing Daerah
Strategi:
a. Peningkatan infrastruktur dasar
Peningkatan infrastruktur dasar menjadi strategi utama dalam peningkatan
kualitas infrastruktur wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas antar wilayah.
b. Peningkatan infrastruktur pendukung
Peningkatan infrastruktur pendukung juga menjadi strategi penting dalam
peningkatan kualitas infrastruktur wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini
dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi, seperti
pariwisata, industri, dan pertanian.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan infrastruktur dasar:
Arah kebijakan dalam peningkatan infrastruktur dasar di Kabupaten Tanah
1) Meningkatkan kualitas jalan
2) Meningkatkan kualitas jembatan
3) Meningkatkan kualitas air bersih
4) Meningkatkan kualitas sanitasi
5) Meningkatkan kualitas listrik
b. Peningkatan infrastruktur pendukung:

43
Arah kebijakan dalam peningkatan infrastruktur pendukung di Kabupaten Tanah
1) Meningkatkan kualitas pelabuhan
2) Meningkatkan kualitas bandar udara
3) Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi
4) Meningkatkan kualitas jaringan listrik
5) Meningkatkan kualitas kawasan industri
dengan
Tanah Bumbu.
memiliki potensi yang
besar, namun belum
didukung oleh infrastruktur
yang memadai.
peningkatan kualitas
infrastruktur wilayah
yang berkelanjutan.
masyarakat.
Evaluasi terhadap
dan arah kebijakan
memastikan bahwa
target yang telah
ditetapkan dapat
tercapai.
a. Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar:
1) Pembangunan jalan tol
2) Pembangunan jembatan layang
3) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM)
4) Pembangunan sistem pengelolaan limbah
5) Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya
b. Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan infrastruktur
pendukung:
1) Pembangunan pelabuhan laut dalam

44
2) Pembangunan bandar udara internasional
3) Pembangunan jaringan telekomunikasi 5G
4) Pembangunan jaringan listrik pintar
5) Pembangunan kawasan industri terpadu
Tanah Bumbu dapat memiliki infrastruktur yang memadai dan berdaya saing. Hal ini
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berwawasan
Lingkungan
Strategi:
a. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan
Pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi strategi utama dalam pengelolaan
SDA di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian
SDA untuk generasi mendatang.
b. Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan
Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan juga menjadi strategi penting
dalam pengelolaan SDA di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan untuk
mencegah kerusakan lingkungan.
Arah Kebijakan:
a. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan:
Arah kebijakan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah
1) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan SDA
2) Meningkatkan konservasi SDA
3) Meningkatkan pengembangan SDA ramah lingkungan
b. Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan:
Arah kebijakan dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan di
Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
1) Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan
2) Meningkatkan kualitas lingkungan
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan
dengan
Evaluasi terhadap
dan arah kebijakan

45
Tanah Bumbu.
memiliki potensi SDA yang
besar, namun belum
dikelola secara
berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
pengelolaan SDA yang
berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
yang berkelanjutan.
masyarakat.
memastikan bahwa
target yang telah
ditetapkan dapat
tercapai.
a. Program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan SDA yang
berkelanjutan:
1) Pembangunan kawasan industri hijau
2) Pengembangan energi terbarukan
3) Peningkatan efisiensi penggunaan air
4) Peningkatan efisiensi penggunaan lahan
a. Program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan SDA yang
berwawasan lingkungan:
1) Pengendalian pencemaran air
2) Pengendalian pencemaran udara
3) Pengendalian pencemaran tanah
4) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan
Tanah Bumbu dapat mengelola SDA secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Hal ini akan mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang
berkelanjutan dan menjadikannya sebagai Smart City yang didukung oleh Smart
Governance.

46
5. Peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Local Governance)
Strategi:
a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi strategi utama dalam peningkatan
pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat.
b. Peningkatan partisipasi masyarakat
Peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi strategi penting dalam
peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilakukan
untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kualitas pelayanan publik:
Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanah
1) Meningkatkan standar pelayanan publik
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4) Meningkatkan sistem informasi pelayanan publik
b. Peningkatan partisipasi masyarakat:
Arah kebijakan dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tanah
1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
2) Meningkatkan responsivitas pelayanan publik
3) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan
publik
dengan
Tanah Bumbu.
memiliki potensi yang
besar, namun belum
didukung oleh pelayanan
publik yang berkualitas dan
adil.
peningkatan pelayanan
masyarakat.
Evaluasi terhadap
dan arah kebijakan
memastikan bahwa
target yang telah
ditetapkan dapat
tercapai.

47
publik menjadi penting
untuk mendukung
pembangunan Kabupaten
Tanah Bumbu yang
berkelanjutan.
a. Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik:
1) Pembangunan pusat pelayanan publik terpadu
2) Implementasi sistem informasi pelayanan publik berbasis digital
3) Peningkatan pelatihan bagi aparatur pemerintah
b. Program dan kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi
masyarakat:
1) Pembentukan forum-forum partisipasi masyarakat
2) Implementasi sistem informasi partisipasi masyarakat berbasis digital
3) Peningkatan sosialisasi tentang hak dan kewajiban masyarakat
Tanah Bumbu dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adil. Hal ini

48
Membangun Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Smart City pada tahun 2045 dengan
dukungan dari Smart Governance adalah tujuan yang menarik dan realistis.
Rencana pembangunan ini harus dibagi menjadi empat tahap yang saling terkait,
dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang
akan memandu perjalanan menuju Smart City.
Berikut adalah penjelasan empat tahap pembangunan beserta strategi kebijakan
yang relevan:
Tahap 1: 2025-2029 Pada tahap pertama, fokus akan berada pada fondasi yang
diperlukan untuk transformasi menjadi Smart City. Ini termasuk peningkatan
infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang lebih
efisien.
Strategi kebijakan yang relevan adalah:
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing: Memulai
program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan literasi digital dan
keterampilan teknologi di kalangan penduduk.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah: Memulai pembangunan
jaringan internet yang luas, pusat data, dan infrastruktur dasar lainnya untuk
mendukung Smart City.
3. Peningkatan Pelayanan Publik: Meningkatkan efisiensi dan transparansi
pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi.
Tahap 2: 2030-2034 Tahap kedua akan melanjutkan transformasi dengan fokus
pada ekonomi berbasis potensi maritim dan agroindustri.
1. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri:
Mengembangkan sektor-sektor ini dengan investasi dalam infrastruktur
pelabuhan, pemrosesan hasil pertanian, dan pemasaran produk-produk lokal.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah: Terus memperbaiki
infrastruktur transportasi dan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan:
Memastikan bahwa pengembangan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan
pelestarian lingkungan.
Pentahapan Pembangunan
2025-2045
10

49
Tahap 3: 2035-2039 Tahap ketiga akan lebih fokus pada penerapan Smart
Governance dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
1. Peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan Prinsip-Prinsip Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik: Melanjutkan upaya untuk meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan:
Mengintegrasikan teknologi untuk pemantauan dan manajemen yang lebih baik
atas sumber daya alam.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah: Mengembangkan infrastruktur
cerdas seperti jaringan listrik pintar dan manajemen lalu lintas yang pintar.
Tahap 4: 2040-2045 Tahap keempat adalah tahap puncak menuju status Smart
City pada tahun 2045.
1. Pengoptimalan Teknologi: Melanjutkan investasi dalam teknologi terbaru
untuk memastikan Kabupaten Tanah Bumbu tetap kompetitif secara global.
2. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri:
Mendorong inovasi dalam sektor-sektor ini untuk menciptakan lapangan kerja
dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing: Terus
mengembangkan keterampilan penduduk untuk mengikuti perkembangan
teknologi.
Selama setiap tahap, penting untuk memantau kemajuan, mengukur dampak, dan
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan perencanaan yang baik dan komitmen yang kuat, transformasi menjadi
Smart City pada tahun 2045 dapat menjadi langkah strategis yang realistis dan
berkelanjutan.

Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045

Similar to Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045 (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045