Report
Share
Download to read offline
Recommended
Kup pemeriksaan pajak
Ketentuan umum pemeriksaan pajak temasuk didalamnya alur/tata cara pemeriksaan dan sanksi.
Presentasi bphtb
Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul melalui peningkatan pelayanan validasi pajak, peningkatan pemungutan pajak, dan optimalisasi sumber daya manusia. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan daerah dan kesadaran wajib pajak melalui layanan cepat validasi setiap hari Jumat dan sosialisasi program.
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
PT Unilever Indonesia mengajukan banding atas keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh keberatan perusahaan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan tahun 2012. Perusahaan berargumen bahwa besaran pajak lebih bayar yang seharusnya adalah Rp. 584.558.423, bukan Rp. 284.255.037 seperti yang ditetapkan oleh DJP. Alasan perusahaan
Alur KUP
Dokumen tersebut menjelaskan alur sistem perpajakan di Indonesia mulai dari pelaporan pajak, pembayaran pajak, pemeriksaan pajak hingga penyelesaian sengketa pajak. Terdapat beberapa tahapan yaitu pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak melalui setoran pajak (SSP), pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menghasilkan
Persiapan pemeriksaan pajak
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan perpajakan. Pemeriksaan dapat berupa menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan penentuan, pencoc
Presentasi Revaluasi Aset
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Surat dana talangan
Surat ini merupakan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 3.000.000 untuk melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berjudul "Pengemas Lautan Dilema Dengan Sinar Kapal Dorong" yang meliputi bidang budidaya ikan lele mas di kolam terpal di Kabupaten Pekalongan oleh kelompok mahasiswa Nur Aisah, Vauzul Ilhamnudin dan Muhammad Kholil dari Universitas Sriwijaya.
Recommended
Kup pemeriksaan pajak
Ketentuan umum pemeriksaan pajak temasuk didalamnya alur/tata cara pemeriksaan dan sanksi.
Presentasi bphtb
Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul melalui peningkatan pelayanan validasi pajak, peningkatan pemungutan pajak, dan optimalisasi sumber daya manusia. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan daerah dan kesadaran wajib pajak melalui layanan cepat validasi setiap hari Jumat dan sosialisasi program.
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
PT Unilever Indonesia mengajukan banding atas keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh keberatan perusahaan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan tahun 2012. Perusahaan berargumen bahwa besaran pajak lebih bayar yang seharusnya adalah Rp. 584.558.423, bukan Rp. 284.255.037 seperti yang ditetapkan oleh DJP. Alasan perusahaan
Alur KUP
Dokumen tersebut menjelaskan alur sistem perpajakan di Indonesia mulai dari pelaporan pajak, pembayaran pajak, pemeriksaan pajak hingga penyelesaian sengketa pajak. Terdapat beberapa tahapan yaitu pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak melalui setoran pajak (SSP), pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menghasilkan
Persiapan pemeriksaan pajak
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan perpajakan. Pemeriksaan dapat berupa menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan penentuan, pencoc
Presentasi Revaluasi Aset
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Surat dana talangan
Surat ini merupakan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 3.000.000 untuk melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berjudul "Pengemas Lautan Dilema Dengan Sinar Kapal Dorong" yang meliputi bidang budidaya ikan lele mas di kolam terpal di Kabupaten Pekalongan oleh kelompok mahasiswa Nur Aisah, Vauzul Ilhamnudin dan Muhammad Kholil dari Universitas Sriwijaya.
Surat gugatan
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
Seminar ini membahas tentang klasifikasi dan pengakuan aset lainnya dalam akuntansi pemerintahan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain. Seminar ini juga membahas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masing-masing jenis aset lainnya
Petunjuk teknis pengisian form spt ppn 1111
Petunjuk teknis pengisian form SPT masa PPN 1111 menjelaskan bahwa form terdiri dari 1 halaman induk dan 6 lampiran yang saling terkait. Data pada form induk akan otomatis mengisi lampiran-lampiran dan perhitungan pada setiap lampiran akan otomatis mengisi form dan lampiran lain. Field wajib diisi ditandai merah dan hasil perhitungan otomatis ditandai angka 0.
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
Tindak pidana di bidang perpajakan
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.
Undang-undang Pajak Penghasilan
Slide lengkap tentang isi dari Undang-undang Pajak Penghasilan terbaru (perubahan terakhir dengan UU Nomor
prinsip akuntansi
Dokumen tersebut membahas tentang postulat dan prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), meliputi postulat ekonomi entitas, kelangsungan usaha, satuan moneter, dan periode akuntansi, serta prinsip-prinsip seperti biaya historis, pendapatan, matching, dan keterbukaan informasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa standar akuntansi disus
Makalah Pajak Pertambahan Nilai
Makalah ini membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, meliputi pengertian PPN, dasar hukum, subjek dan objek pajak, mekanisme pemungutan, serta pengusaha kena pajak. PPN dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa dan berlaku secara umum dengan tarif tunggal 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pajak, sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia, dan berbagai aspek administrasi perpajakan seperti NPWP, PKP, PTKP, dan kewajiban pelaporan Wajib Pajak.
Bphtb present
Dokumen tersebut membahas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencakup:
1. Dasar hukum BPHTB berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
2. Pengertian BPHTB dan objek yang dikenakan pajak.
3. Prinsip pengenaan BPHTB seperti tarif 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak, pengecualian, dan sanksi.
4. Prosedur penghitungan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Daftar Undeductible Expenses biaya fiskal
Beban yang dapat dan tidak dapat mengurangi penghasilan Bruto. Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh 36 2008
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPURA, USA - INDONESIA
More Related Content
What's hot
Surat gugatan
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
Seminar ini membahas tentang klasifikasi dan pengakuan aset lainnya dalam akuntansi pemerintahan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain. Seminar ini juga membahas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masing-masing jenis aset lainnya
Petunjuk teknis pengisian form spt ppn 1111
Petunjuk teknis pengisian form SPT masa PPN 1111 menjelaskan bahwa form terdiri dari 1 halaman induk dan 6 lampiran yang saling terkait. Data pada form induk akan otomatis mengisi lampiran-lampiran dan perhitungan pada setiap lampiran akan otomatis mengisi form dan lampiran lain. Field wajib diisi ditandai merah dan hasil perhitungan otomatis ditandai angka 0.
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
Tindak pidana di bidang perpajakan
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.
Undang-undang Pajak Penghasilan
Slide lengkap tentang isi dari Undang-undang Pajak Penghasilan terbaru (perubahan terakhir dengan UU Nomor
prinsip akuntansi
Dokumen tersebut membahas tentang postulat dan prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), meliputi postulat ekonomi entitas, kelangsungan usaha, satuan moneter, dan periode akuntansi, serta prinsip-prinsip seperti biaya historis, pendapatan, matching, dan keterbukaan informasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa standar akuntansi disus
Makalah Pajak Pertambahan Nilai
Makalah ini membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, meliputi pengertian PPN, dasar hukum, subjek dan objek pajak, mekanisme pemungutan, serta pengusaha kena pajak. PPN dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa dan berlaku secara umum dengan tarif tunggal 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pajak, sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia, dan berbagai aspek administrasi perpajakan seperti NPWP, PKP, PTKP, dan kewajiban pelaporan Wajib Pajak.
Bphtb present
Dokumen tersebut membahas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencakup:
1. Dasar hukum BPHTB berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
2. Pengertian BPHTB dan objek yang dikenakan pajak.
3. Prinsip pengenaan BPHTB seperti tarif 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak, pengecualian, dan sanksi.
4. Prosedur penghitungan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
What's hot (20)
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...
Makalah akuntansi internasional tax planning australia ungkap strategi double...
More from YABES HULU
Daftar Undeductible Expenses biaya fiskal
Beban yang dapat dan tidak dapat mengurangi penghasilan Bruto. Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh 36 2008
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPURA, USA - INDONESIA
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 M
Dokumen tersebut menjelaskan cara perhitungan pajak penghasilan badan untuk perusahaan dengan peredaran bruto di atas Rp.50 miliar. Tergantung besarnya peredaran bruto tahun sebelumnya, perhitungannya mengacu pada undang-undang atau peraturan pemerintah tertentu dengan tarif berbeda.
Perhitungan pph badan smp rp4,8 m
Dokumen tersebut memberikan contoh perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk perusahaan dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar untuk tahun pajak 2015. Jika peredaran bruto tahun sebelumnya sampai Rp4,8 miliar, pajak dihitung 1% per bulan dari penjualan bruto bulanan. Jika melebihi Rp4,8 miliar, mengikuti peraturan umum dengan tarif 50% dari tarif pajak badan.
Silmulasi pph ps.21 e-spt
Aplikasi e-SPT PPh 21 2014 merupakan aplikasi pengisian SPT PPh pasal 21 yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Aplikasi ini memungkinkan penginputan data pegawai, perhitungan pajak, dan pembuatan laporan secara elektronik untuk setiap masa pajak.
Kertas kerja pemeriksaan kap
Dokumen tersebut membahas konsep dan tujuan pembuatan kertas kerja pemeriksaan oleh auditor, termasuk jenis-jenis berkas yang digunakan, kriteria pembuatan kertas kerja yang baik, serta penyimpanan dan kepemilikan kertas kerja. Kertas kerja digunakan sebagai bukti pemeriksaan auditor dan pendukung opini audit.
Kas kecil PT larosa
Dokumen tersebut merupakan laporan keuangan PT Larosa pada tanggal 31 Desember 2010 yang meliputi laporan kas kecil, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi bank, dan faktor-faktor penyebab perbedaan saldo bank dan perusahaan.
Pengendalian intern
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan komponen-komponen pengendalian intern serta hubungannya dengan ruang lingkup pemeriksaan auditor.
2. Terdapat lima komponen pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
3. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan terbat
Accounting
Dokumen tersebut membahas tentang laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Laporan keuangan berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan untuk menggambarkan kinerjanya. Jurnal penutup ditulis untuk menutup saldo akun nominal di akhir periode. Jurnal pembalik dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu di awal periode berikutnya.
SURAT TAGIHAN PAJAK
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai penagihan pajak (STP) meliputi pengertian STP, penyebab diterbitkannya STP, fungsi STP, tata cara pembayaran, kewajiban wajib pajak, sanksi perpajakan dan contoh kasus pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang perpajakan.
PPH WAJIB PAJAK BADAN
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
FIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANG
Dokumen tersebut menyajikan perhitungan biaya pokok penjualan dan persediaan akhir menggunakan tiga metode berbeda (FIFO, LIFO, rata-rata tertimbang) untuk transaksi pembelian dan penjualan perusahaan selama bulan Juli. Metode LIFO menghasilkan laba kotor dan persediaan akhir terendah dibandingkan metode lainnya.
More from YABES HULU (20)
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 M
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 M
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50m
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50m
Formulir 1111 a2
- 1. PT SEJAHTERA 6-6-2013 01.222.333.5-901.000 0 UD BAHAGIA 59.999.333.9-901.000 010.000-13.00000110 05-06-2013 5.000.000 500.000 0 TOKO BHINEKA 52.444.666.3-901.000 010.000-13.00000111 11-06-2013 22.000.000 2.200.000 0 TOKO BHINEKA 52.444.666.3-901.000 0017 13-06-2013 400.000 40.000 0 PT NUSANTARA 02.222.333.7-901.000 010.000-13.00000112 20-06-2013 8.800.000 880.000 0 DINAS KESEHATAN 00.111.444.9-908.000 020.000-13.00000112 30-06-2013 88.000.000 8.800.000 0 PANTI ASUHAN WELAS 00.000.000.0-000.000 040.000-13.00000114 30-06-2013 2.000.000 200.000 0 PT MARGARIA 12.546.231.8-905.000 010.000-13.00000115 30-06-2013 6.000.000 600.000 0 132.200.000 13.220.000 0 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)