Downloaded 627 times
![Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru
Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa
Indonesia. Setiap hari media massa
seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan
bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah
meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya
seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama
ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.[butuh rujukan] Namun
dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya
marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap
penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.
Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang
sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran
itu orang Jawa.
Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain
dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di
Kalimantan.[12] Sementara itu gejolak diPapua yang dipicu oleh rasa
diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber
alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran](https://image.slidesharecdn.com/pancasilapadaeraordebaru-150514150409-lva1-app6891/75/Pancasila-pada-era-orde-baru-14-2048.jpg)
Pancasila pada era orde baru
- 1. Pancasila Pada Era OrdeBaru Nama Kelompok : • Riskiana Setya Adhani (14.0101.0056) • Dwi Renni Wahyu Pratiwi (14.0101.0087) • Suhenny (14.0101.0123 )
- 2. Pancasila Pancasila sendiridapat di artikan menjadi 3 yaitu : Etimologis : Bhs Sansekerta ( Panca=5,Syila= dasar/alas/sendi ) Syiila = aturan tingkah laku yang baik/ penting Historis : Tri Pitaka Budha ( 5 aturan berupa larangan = membunuh, mencuri,berzina, berdusta,minum miras) Negara Kertagama;Mpu Prapanca; Majapahit 1365 &Sutasoma;Mpu Tantular ( 5 batu sendi kesusilaan berupa larangan = tindak kekerasa, mencuri,berhati dengki,berdusta,minum miras) Terminologis : Digunakan untuk memberi nama dasar fils negara. Prosesnya : Pengusulan ( Sukarno, sidang BPUPKI 1 Juni 1945), Perumusan (Panitia 9 BPUPKI 22 Juni 45 dlm Piagam Jakarta), Penetapan ( PPKI, 18 Agst 45, dlm Pembukaan UUD 45), Peresmian ( MPRS, 5 Juli 1966, dlm Tap MPRS No. XX/MPRS/66)
- 3. Satu tonggak sejarahyang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi : “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.
- 4. Pancasila dalam KajianSejarah Bangsa Indonesia Era Pra Kemerdekaan Era Kemerdekaan Era Orde Lama Era Orde Baru Era Reformasi
- 5. Pancasila Pada EraOrde Baru Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan presiden Soeharto di indonesia. Orde Baru menggantikan orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.
- 6. Pancasila Pada Era OrdeBaru Ir. Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis, di bawah satu payung besar, bernama Pancasila (doktrin Manipol), sementara golongan antikomunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih “murni” dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak ber- Tuhan (ateisme). Pada rezim orde baru, hubungan yang tidak baik dengan barat mulai diperbaiki. Hal itulah yang mendasari munculnya Orde Baru
- 7. Soekarno dilengserkan oleh MPRs, dan Jend. Soeharto kemudian memegang kendali Padaperingatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5) Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968.
- 8. Pada tanggal 22Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Pada bulan Agustus 1982 Pemerintahan Orde Baru menjalankan “Azas Tunggal” yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas Tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010) Adanya kesadaran dan timbullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala bidang politik, ekonomi dan hukum Pancasila hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan
- 9. Romantisme Pelaksanaan P4 Diera Orde Baru, terdapat kebijakan Pemerintah terkait penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Materi penataran P4 bukan hanya Pancasila, terdapat juga materi lain seperti UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Wawasan Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Kebijakan tersebut disosialisaikan pada seluruh komponen bangsa sampai level bawah termasuk penataran P4 untuk siswa baru Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang lalu dilanjutkan di perguruan tinggi hingga di wilayah kerja. Pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh melalui Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dengan metode indoktrinasi. Dalam ungkapan Langenberg (1990), Orde Baru adalah negara dan sekaligus sistem negara (pemerintahan eksekutif, militer, polisi, parlemen, birokrasi, dan pengadilan), yang sejak 1965/1966 membangun hegemoni dengan formulasi ideologi sebagai tiang penyangganya. Visi Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
- 10. Peran Pancasila padaMasa Orde Baru Peran Pancasila pada Masa Orde Baru Pancasila merupakan dasar bagi suatu pemerintahan untuk menjalankan kuasa bagi seluruh Rakyat Indonesia. Mulai dari Indonesia sebelum merdeka hingga padamasa sekarang ini. Setiap masa Pemerintahan mempunyai penerapan Pancasila yang berbeda- beda. Dimulai dari pengaruh Pancasila pada pengambilan keputusan hi ngga peran Pemerintah dalam mengatur disiplin Pancasila bagi masyarakat Indonesia.Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur disiplin Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Pancasila yang merupakan dasa r negara, dapat dijadikanlandasan agar pemikiran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan dasar negarasehingga dapat dijadikan landasan kuat Pemerintah dalam pengambilan suatukeputusan kenegaraan agar tidak terdapat pro kontra yang besar bagi kehidupankenegaraan.
- 11. Lanjutan., Pada masa OrdeBaru, adalah masa saat gencar-gencarnya penanaman nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asastunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua organisasi seperti organisasimasyarakat, komunitas, perkumpulan dan sejenisnya harus menggunakan Pancasilasebagai asas utamanya. Pada sisi masyarakat, banyak hal positif dari gencarnya penanaman Pancasila oleh pemerintah seperti meningkatnya kehidupan sosial di kalangan rakyat Indonesia.Sifat-sifat ketimuran sangat menonjol karena penanaman Pancasila yang kuat padamasa orde baru tersebut. antara lain yaitu kepedulian antarwargasangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong royong yang sangat dijunjung tinggi.
- 12. Pasca-Orde Baru Mundurnya Soehartodari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru". Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.
- 13. Kelebihan sistem PemerintahanOrde Baru Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 Sukses transmigrasi Sukses KB Sukses memerangi buta huruf Sukses swasembada pangan Pengangguran minimum Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Sukses Gerakan Wajib Belajar Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh Sukses keamanan dalam negeri Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
- 14. Konflik Perpecahan PascaOrde Baru Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.[butuh rujukan] Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa. Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.[12] Sementara itu gejolak diPapua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran
- 15. Penyimpangan Konstitusi padaMasa Orde Baru yaitu: 1. Kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenanghal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dan dilaksanakan oleh presiden. 2. Mprs menetapkan presiden menjadi presiden seumur hiduphal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. 3. Pimpinan mprs dan dpr diberi status sebagai menteridengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah presiden. 4. Pimpinan ma diberi status menteripeyimpangan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakankekuasaan yang merdeka. 5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang- undangdengan demikian, presiden melampaui kewenangannya yang seharusnya undang-undang dibuat bersama dengan dpr. 6. Pembentukkan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi. 7. Presiden membubarkan dprmenurut konstitusi, presiden tidak bisa membubarkan DPR.
- 16. Kesimpulan., Pancasila merupakan dasarbagi suatu Pemerintahan untuk menjalankan kuasa bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pemerintah mempunyai peranan penting dalammengatur disiplin Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sehingga sebagai rakyatIndonesia yang baik, kita juga perlu melakukan pengawasan bagi Pemerintah apakahsesuai dengan dasar negara yang ditetapkan atau tidak.Masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai puncak diagung- agungkannyaPancasila. Pada kehidupan masyarakat, Pancasila merupakan hal positif yang dapatdijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bernegara. Namundalam beberapa penerapannya terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- 17.