Menjelaskan tentang politik indonesia dari masa orde baru sampai reformasi, ppt ini ineraktif dan menarik. mengikuti perkembangan zaman dengan design minimalis khas windows 10

1. POLITIK
INDONESIA
ORBA-SEKARANG
Salsabila Azzahra
Ihsan Maulana
Lana Karyatna
Nur Hajri Rabbani
Opa Mustopa
Rizki Putri Purnama
Yoana Maistri Nababan
Salwiyah

2. Orde Baru adalah sebutan bagi
masa
pemerintahan Presiden Soeharto di
Indonesia. Orde Baru hadir dengan
semangat "koreksi total" atas
penyimpangan yang dilakukan oleh
Soekarno pada masa Orde Lama.
ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi
bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini.
Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga
semakin melebar.
ORDE BARU

3. POLITIK DALAM NEGERI

4. PEMBENTUKAN KABINET PEMBANGUNAN

5. 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
2. Menyusun dan melaksanakan Pemilihan U
mum
3. Mengikis habis sisa-
sisa Gerakan 30 September
4. Membersihkan aparatur Negara dipusat da
n daerah dari PKI.
KABINET PEMBANGUNAN
Setelah 27 Maret 1968 MPRS menetapkan Soeharto sebagai
presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah
Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca
Krida yang meliputi :

6. POLITIK DALAM NEGERI

7. PEMBUBARAN PKI DAN ORGANISASI MASSANYA

8. • Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 y
ang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/M
PRS/1966.
• Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di I
ndonesia.
• Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 ora
ng menteri yang dianggap terlibat
Gerakan 30 September 1965.
PEMBUBARAN PKI
DAN ORGANISASI
MASSANYA

9. POLITIK DALAM NEGERI

10. PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK

11. PENYEDERHANAAN
PARTAI POLITIK
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang
merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan
PERTI.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan
gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba,
IPKI, Parkindo.
Golongan Karya.

12. POLITIK DALAM NEGERI

13. PERAN GANDA ABRI

14. PERAN GANDA ABRI
Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru
memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam
dan sosial. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan
adalah sama, di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi
dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu.
Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI
didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan
dinamisator

15. POLITIK DALAM NEGERI

16. PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT

17. PENENTUAN
PENDAPAT RAKYAT
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah
referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua
Barat yang menentukan status daerah bagian barat
pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi
mau bergabung dengan Republik Indonesia atau
merdeka

18. POLITIK DALAM NEGERI

19. PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGALAMAN PANCASILA

20. PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGALAMAN PANCASILA
Pada 12 April 1976 presiden Soeharto mengemukakan
gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan
mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Eka
Prasatya Pancakarsa atau Pedomanan Penghayatan dan
Pengalaman Pancasila (P4).
Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang
sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan
adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan
kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.

21. POLITIK LUAR NEGERI
Secara umum, keberhasilan yang berhasil diraih dari politik luar
negeri pada era Orde Baru antara lain:
1. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang stabil secara
ekonomi dan politik
2. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang bersahabat
dan tidak konfrontatif
3. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya organisasi
regional Asia Tenggra, ASEAN
4. Indonesia berhasil meraih posisi ketua di Organisasi
Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok dan Kerjasama
Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
5. Perbaikan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-
negara Barat dan negara- negara tetangga
6. Banyak dukungan ekonomi yang mengalir ke dalam negeri
sehingga tercipta stabilitas ekonomi nasional

22. Hambatan yang kemudian muncul pada masa Orde Baru
antara lain:
1. Isu disintegrasi nasional memicu pada instabilitas
politik
2. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap
Indonesia yang sudah stabil membuat proses perbaikan
citra berjalan bertahap
3. Demokrasi yang masih tersendat di dalam negeri
4. Terdapat gesekan- gesekan horizontal yang ditekan
secara represif dengan kekuatan militer
5. Perekonomian yang tiba- tiba collapse membuat
Indonesia kembali tidak stabil secara ekonomi dan politik

23. Masa reformasi disebut sebagai masa demokrasi, yaitu kekebasan
hampir disegala asek kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik.
Misalnya, pada masa orde baru pemenang Pemilihan Umum (pemilu)
sudah dipastikan, namun pada masa reformasi benar-benar
merupakan persaingan yang terbuka.
REFORMASI

24. Pers pada masa Reformasi selalu dihubungkan dengan
demokrasi, yaitu kebebasan untuk berbicara dan
mengeluarkan pendapat. Pers menjadi wadah pemerintah
untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telag
diambilnya, pers menjadi wadah pemerintah untuk
mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang akan diambil
dapat disetujui atau tidak oleh masyarakat.

25. Kelebihan Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi adalah
sebagai berikut :
Adanya kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak
pernah direalisasikan pada masa Orde Baru.
Berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang
berusaha mengkritik pemerintah.
Perbaikan bidang HAM yang pada masa Orde Baru banyak
dilanggar oleh pemerintah sendiri
Semakin tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam
berbagai kegiatan politik, terutama dalam pembentukan partai.
Semakin diterapkannya otonomi daerah, dimana kekuasaan tidak
lagi dimonopoli oleh pemerintah pusat tetapi daerah juga diberi
kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri
Keadilan semakin terasa menyeluruh pada masyarakat Indonesia.
KELEBIHAN

26. Maraknya kerusuhan akibat demonstrasi yang dilakukan para aktivis sebagai
bentuk penyaluran aspirasi masyarakat.
Merajalelanya KKN sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah. Pejabat-
pejabat daerah berpendapat bahwa bukan hanya pemerintah pusat saja yang
mampu melakukan KKN, tetapi mereka juga mampu.
Kebebasan pers disalah gunakan banyak pihak (penguasa) untuk mencari
keburukan dari elit-elit politik yang menjadi saingan politiknya.
Semakin maraknya intervensi asing (teroris) sebagai akibat kelemahan
pertahanan dan keamanan dalam negeri
KEKURANGAN

27. TERIMA KASIH 