Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, mulai dari latar belakang, pelaksanaan, kebijakan, dan kelemahan dan kelebihan sistem tersebut. Orde Baru berlangsung dari 1968 hingga 1998 dengan kekuasaan yang dikonsolidasikan di bawah Soeharto meski demokrasi hanya sebatas konsep.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan
negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem
pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem
pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi
statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut
maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas
untuk memprotes hal hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga
tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan,
menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem
pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut
turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya
sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan
roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan
mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
B. Perumusan Masalah
1. Pengertian Sistem Pemerintahan.
2. Sistem pemerintahan di masa orde Baru
3. Kekurangan dan kelebihan system pemerintahan masa orde baru
4. Kebijakan dan tindakan Soeharto dalam memimpin Negara di masa orde baru
5. Berakhirnya masa orde baru

2. C.Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah :
1. Memperoleh pengetahuan Umum tentang bagaimana seharusnya kita hidup
bernegara dan berbangsa,
2. Menjadi pelajaran hidup tentang sebuah perjuangan panjang untuk membangun
sebuah Bangsa menjadi besar,
3. Memetik hikmah untuk mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk,
kelak ketika jabatan sudah ada di tangan.

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yangmempunyai
hubungan fungsional.
Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang
menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative
maupun yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan
negara.
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai
komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam
mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.
Tujuan pemerintahan negara dalam dasar negara pada umumnya berisi cita-cita, visi
dan misi pembentukan Negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga
yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan
saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.
B. Sistem Pemerintahan di masa Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.
Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang
merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin
juga semakin melebar.

4. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai
presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973,
1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].
Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mulai berkuasa
danmemperkenalkan sistem politik barunya yang disebut dengan Demokrasi
Pancasila.Pemerintahan yang sering disebut dengan orde baru ini, secara formil
berlandaskan padaPancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru berencana
merubah kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila dan UUD 1945.
Jadi secara tidak langsung, Sukarno dan Soeharto sama-sama berpedoman pada UUD
1945. Rancangan Pembangunan Lima Tahun(Pelita) adalah salah satu program
besarnya untuk mewujudkan itu. Tahapan yang dijalani orde baru adalah merumuskan
dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga pancasila membudaya di
masyarakat. Ideologi pancasila bersumber pada cara pandang integralistik yang
mengutamakan gagasan tentang Negara yang bersifat persatuan. Sehingga pancasila
diformalkan menjadi satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan politik dan organisasi
keagamaan-kemasyarakatan lainnya. Dan kesetiaan kepada ideologi-ideologi selain
pancasila disamakan dengan tindakan subversi. Di era ini, kekuatan politik bergeser
pada militer, teknokrasi dan birokrasi. Gagasan dan ide membutuhkan langkah praktis
untuk menyeimbangkan dan keseimbangan. Dan ini tidak terjadi pada masa demokrasi
pancasila. Ia hanya menjadi sebatas konsep besar yang tidak diterapkan dengan utuh.
Buktinya masih banyak penyelewengan yangironisnya berkedok demokrasi di dalam
pemerintah. Bisa diuraikan, masa-masa ini adalah dimana Negara dan rakyat berhadap-hadapan
dan pemerintah sangat mendominasi. Selama rezim orde baru berkuasa,
demokrasi pancasila yang dicanangkan dalam pengertian normatif dan empirik tidak
pernah sejalan. Ia hanya menjadi slogan kosong. Ia tidak lebih baik dari dua model
demokrasi sebelumnya karena penerapannya yang jauh dari kenyataan berlawanan
dengan tujuan demokrasi sendiri. Orde Baru justru menghambat dan membelenggu
kebebasan rakyat. Ia tidak sejalan dengan esensi dan substansi demokrasi. Kekuasaan
menjadi sentralistis pada kepemimpinan Soeharto. Demokrasi baginya hanyalah alat
untuk mengkristalisasikan kekuasaannya. Soeharto kembali menghadirkan ‘demokrasi
terpimpin kostitusional’ model barudengan melandaskan ideologi pancasila sebagai
dasar dan falsafah demokrasi.Selama tiga dasawarsa, pemerintahannya menjadi rezim

5. yang sangat kuat. Pemilihan Umum tidak lagi menjadi sentral demokratisasi di Negara.
Meski telah diadakan selama enam kali dimasa Soeharto, Pemilu sama sekali tidak
mencerminkan nilai-nilai demokratis. Masih terjadi dominasi satu partai yang
sebenarnya dikontrol dan dikelola oleh Soeharto yang kekuasaannya didukung penuh
oleh militer. Tidak ubahnya yang terjadi adalah ‘demokrasi’ yang membunuh
demokrasi
· Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
2. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
3. Adanya TRITURA
4. Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno
5. Dikeluarkannya SUPERSEMAR
Di masa orde baru,presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
(presidensiil) tapi masa jabatannya tidak jelas (sekali masa jabatan dan sesudahnya
dapat dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali. Legislatif terdiri dari fraksi
partai, fraksi golongan non-partai, fraksi ABRI yang memiliki dua fungsi yaitu selain
sebagai alat negara juga memiliki fungsi politik-representatif. Masih terdapat DPA yang
bertugas memberi pertimbangan kepada presiden tapi presiden tidak wajib mengikuti
pertimbangan tersebut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.
· Pelaksanaan Orde Baru
1. Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden
2. Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.
3. Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan
masa Demokrasi Terpimpin.
4. Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk
menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika,tetapi itupun tidak
diperhatikan atau diabaikan.

6. ·
Lembaran Kelam Orde Baru
1. Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan
2. Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan
3. Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998
4. Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh
5. Budaya bapakisme sangat berkembang
C. Kekurangan dan Kelebihan sistem pemerintahan orde baru
· Kekurangan Orde Baru
1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan
pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan
daerah sebagian besar disedot ke pusat.
3. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
4. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
5. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan
program “penembaakan misterius.”
6. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara
7. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang
memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun
pertamanya
8. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata
bagi si kaya dan simiskin)
9. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang
dibreidel
·

7. Kelebihan Orde Baru
1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan
pada 1996 telah mencapai AS$1.565
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi butahuruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
D. Kebijakan dan tindakan Soeharto dalam memimpin Negara di masa orde baru
Politik
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh
Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia
menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966mengumumkan
bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan
melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB

8. kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima
pertama kalinya.
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya
dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer
namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi
secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya
mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering
kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD
tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang
pembangunan antara pusat dan daerah.
Eksploitasi sumber daya
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber
daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun
tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan
besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Warga Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga
keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada
di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak
Asasi mereka. Kesenian Barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan
pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh
komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan china tradisional karena
pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya
bisa di tulis dengan bahasa mandarin. Mereka pergi hingga ke Makhamah Agung dan
akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa china
indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan untukmemberontak dan menggulingkan
pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi penghormatan bagi
Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan pengurus nya pada waktu itu
memperjuangkan hal ini demi masyarakat china indonesia dan kesehatan rakyat

9. indonesia. Hingga china indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam menggunakan
bahasa Mandarin.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian
Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola
dan diawasi oleh militer indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang
china indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya
agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu
mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan
menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa
kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang
dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan
dilakukan.
Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk
menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
Perpecahan Bangsa
Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia.
Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan
dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah
meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya
seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama keKalimantan, Sulawesi, Timor
Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program
ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan
terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul
tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang disertai sentimen
anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

10. E. Berakhirnya Masa Orde Baru
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk
lebih jelaslihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun
terakhir dan hargaminyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.
Rupiah jatuh, inflasi meningkattajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para
demonstran, yang awalnya dipimpin paramahasiswa, meminta pengunduran diri
Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yangmeluas, Soeharto mengundurkan
diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknyauntuk masa bakti ketujuh.
Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi
presiden ketiga Indonesia.
 Lembaran Kelam Orde Baru
1. Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan
2. Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan
3. Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998
4. Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh
5. Budaya bapakisme sangat berkembang
· Runtuhnya Orde Baru
1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter
tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus
meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan
munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang
digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah
perbaikan ekonomi dan reformasi total.
2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan
menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini
menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

11. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa orde baru secara tertulis adalah
demokratis Presidensiil, akan tetapi secara riil sistem presidensiil tersebut dilaksanakan
secara otoriter, patronistik, dan penuh dengan KKN serta cenderung menentang
Pancasila, walaupun ditimbulkan kesan bahwa orde baru adalah Pancasilais. Terlebih
tidak terdapat masa jabatan yang pasti bagi presiden sebagaimana ciri sistem
presidensiil yang benar.
B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, hendaknya kita dapat mengambil pelajaran,dan
bagaimana bersikap sebagai warganegara yang baik untuk memajukan bangsa ini.
Serta,pemerintahan Indonesia hendaknya mengambil pelajaran dari masa orde
baru,yang penuh dengan KKN,agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

12. DAFTAR PUSTAKA
 Wayan, I Badrika.(2006).Sejarah:Untuk SMA Kelas XI.Jakarta.Erlangga.
 www.wikipedia.com
 www.google.com
 http://www.scribd.com/doc/73723349/MAKALAH
 http://helpmeairant.wordpress.com/2011/11/27/pelaksanaansistempemerintahan
negaraindonesia/

13. DAFTAR ISI
Sampul
Kata pengantar
Daftar isi
Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan masalah 1
C. Tujuan 2
Bab II Pembahasan 3
A. Pengertian Sistem Pemerintahan 3
B. Sistem Pemerintahan Di masa orde baru 3
C. Kekurangan dan kelebihan orde baru 6
D. Kebijakan dan Tindakan Soeharto dalam memimpin Negara
di masa orde baru 7
E. Berakhirnya Masa orde baru 10
Bab III Penutup 11
A. Kesimpulan 11
B. Saran – saran 11
Daftar Pustaka 12

14. MAKALAH SEJARAH
SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK I
Andi saputra siregar
Agung perdana putra
Anang sumbari
Anis lestari
Almilia
KELAS XII IPA
MADRASAH ALIYAH NEGERI LIPATKAIN
TP.2014/2015