TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...bennyagussetiono
Tulisan ini mencoba mengkaji tentang teori perusahaan/theory of the firm khususnya faktor bagi hasil dengan dasar teori profit and loss sharing dalam kaitannya dengan permintaan tabungan di perbankan syariah.
TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...bennyagussetiono
Tulisan ini mencoba mengkaji tentang teori perusahaan/theory of the firm khususnya faktor bagi hasil dengan dasar teori profit and loss sharing dalam kaitannya dengan permintaan tabungan di perbankan syariah.
KESIMPULAN
P3B RI – Korea Selatan:
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua Negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Pada prinsipnya, kehadiran Tax Treaty adalah untuk mencegah terjadinya juridical double taxation, yaitu dimana atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua Negara yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya Tax Treaty maka Negara sumber membagi hak pemajakan kepada source country dalam hal terbentuknya Permanent Estabilishment di Source Country.
Perjanjian penghindaran pajak berganda tidak hanya mengatur pajak penghasilan akan tetapi perjanjian penghindaran pajak berganda juga mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti antara Indonesia- Korea selatan.
Pada dasarnya Perjanjian Patungan atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Joint Venture Agreement adalah suatu kesepakatan tertulis antara satu pihak dengan pihak lainnya mengenai pembentukan perusahaan patungan, dimana di dalamnya diatur mengenai manajemen perusahaan, pembagian porsi saham bagi masing-masing pemegang saham, pengelolaan perusahaan dan lain sebagainya (sebagaimana keinginan masing-masing pihak). (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
Pajak internasional dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau yang sering disebut dengan P3B. Ketentuan dasar pajak internasional ini mengacu pada Konvensi Wina.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPURA, USA - INDONESIA
1. Status : In Force | Effective : 1 January 1999 | Signed : 15 July 1997
ENGLISH
AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
Article 1
PERSONAL SCOPE
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the
Contracting States.
Article 2
TAXES COVERED
1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a
Contracting State or of its political subdivisions, irrespective of the manner in
which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total
income, or on elements of income, including taxes on gains from the
alienation of movable or immovable property.
2. 3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are:
(a) in Indonesia:
(i) the income tax imposed under the Undang-undang Pajak Penghasilan 1984
(Law Number 7 of 1983, as amended);
(hereinafter referred to as "Indonesian tax"); and
(b) in South Africa:
(i) the normal tax; and
(ii) the secondary tax on companies;
(hereinafter referred to as "South African tax").
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes
which are imposed by either Contracting State after the date of signature of
the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent
authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant
changes which have been made in their respective taxation laws.
Article 3
GENERAL DEFINITIONS
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
(a) The term "Indonesia" means the territory of the Republic of Indonesia as defined in
its laws, and parts of the continental shelf and adjacent seas over which the
Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in
3. accordance with international law; and
(b) the term "South Africa" means the Republic of South Africa and, when used in a
geographical sense, includes the territorial sea thereof as well as any area outside
the territorial sea, including the continental shelf, which has been or may hereafter
be designated, under the laws of South Africa and in accordance with international
law, as an area which South Africa may exercise sovereign rights or jurisdiction;
(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Indonesia of
South Africa, as the context requires;
(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a
company or body corporate for tax purposes;
(e) term "competent authority" means:
(i) in Indonesia, the Minister of Finance or his authorised representative; and
(ii) in South Africa, the Commissioner for Inland Revenue or his authorised
representative;
(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other
Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a
Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting
State;
(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated
solely between places in the other Contracting State;
4. (h) the term "national" means:
(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii) any legal person or association deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State; and
(i) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons
which is treated as an entity for tax purposes.
2. As regards the application of the provisions of the Agreement at any time by a
Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law
of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies,
any meaning under the applicable tax laws of that State prevaling over a
meaning given to the term under other laws of that State.
Article 4
RESIDENT
1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State"
means:
(a) in Indonesia, any person who, under the laws of Indonesia, is liable to tax therein
by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of
a similar nature, but this term does not include any person who is liable to tax in
Indonesia in respect only of income from sources in Indonesia;
(b) in South Africa, any individual who is ordinarily resident in South Africa and any
person other an an individual which has its place of effective management in South
5. Africa;
(c) that State and any political subdivision or local authority thereof.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident
of both Contacting States, then his status shall be determined as follows:
(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a permanent home available to him in both States,
he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and
economic relations are closer (centre of vital interests);
(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if
he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to
be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed
to be a resident only of the State of which he is a national;
(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities
of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
6. 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment"
means a fixed place of business through which the business of an enterprise
is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a warehouse or premises used as a sales outlet;
(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural resources;
and
(h) a ship, drilling rig, installation or other structure used for the exploration or
exploitation of natural resources.
3. The term "permanent establishment" likewise encompasses:
(a) an building site, a construction, assembly or installation project or supervisory
activity in connection with such site or activity, but only where such site, project or
activity continues for a period of more than six months;
7. (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through
employees or other personnel engaged by an enterprise for such purpose, but only
where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within
the Contracting State for a period or periods aggregating more than 120 days in any
twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to include:
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or
merchandise belonging to the enterprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise
solely for the purpose of storage or display;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the erterprise
solely for the purpose of processing by another enterprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on,
for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; and
(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of
activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of
the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.
8. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person --
other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies --
is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a
Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent
establishment in that State in respect of any activities which that person
undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited
to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of business a permanent
establishment under the provisions of that paragraph.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a
Contracting State merely because it carries on business in that State through
a broker, general commission agent or any other agent of an independent
status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their
business.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or
is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State,
or which carries on business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.
Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property,
including income from agriculture or forestry, situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.
9. 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the
law of the Contracting State in which the property in question is situated. The
term shall in any case include property accessory to immovable property,
livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of
immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration
for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as
immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct
use, letting or use in any other form of immovable property.
4. provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from
immovable property of an enterprise and to income from immovable property
used for the performance of independent personal services.
Article 7
BUSINESS PROFITS
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries
on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the
other State but only so much of them as is attributable to:
(a) that permanent establishment;
(b) sales in that order State of goods or merchandise of the same kind as those sold
10. through that permanent establishment ;or
(c) other business activities carried on in that other State of the same kind as those
effected through that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the profits which it might be
expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the
same or similar activities under the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of which it is a permanent
establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the
permanent establishment, including executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the
permanent establishment is situated or elsewhere.
4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the
profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an
apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing
in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the
profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The
method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall
be in accordance with the principles contained in this Article.
11. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for
the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to
the permanent establishment shall be determined by the same method year
by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be
affected by the provisions of this Article.
Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT
1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or
aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall include profits derived from the rental on a bare boat
basis of ships or aircraft used in international traffic, if such profits are
incidental to the profits to which the provisions of paragraph 1 apply.
3. Profits of an enterprise of a Contracting State from the use, maintenance or
rental of containers (including trailers, barges and related equipment for the
transport of containers) used for the transport in international traffic of goods
or merchandise, shall be taxable only in that State.
4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation
in a pool, a joint business or an international operating agency.
12. Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other
Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued,
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State
and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting
State has been charged to tax in that State and the profits so included are
profits which have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the
conditions made between the two enterprise had been those which would
have been made between independent enterprise, then that other State may
make an appropriate adjustment to the amount of the tax other charged
therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be
had to the other provision of this Agreement and the competent of the
Contracting State shall if necessary consult each other.
13. Article 10
DIVIDENDS
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of
that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other
Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a
company which holds at least 10 per cent of the capital of the company paying the
dividends; or
(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
The competent authorities of the Contracting States shall settle the mode of application of
these limitations by mutual agreement.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or
other rights participating in profits (not being debt- claims), as well as income
from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment
as income from shares by the laws of the Contracting State of which the
company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of
the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in
14. the other Contracting State of which the company paying the dividends is a
resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is
effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In
such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or
income from the other Contracting State, that other State may not impose any
tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends
are paid to resident of that other State or in so far as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively connected with a permanent
establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the
company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or
income arising in such other State.
Article 11
INTEREST
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other Contracting State if such
resident is the beneficial owner of the interest.
2. The rate of tax imposed by one of the Contracting States on interest derived
from sources within that Contracting State and beneficially owned by a
resident of the other Contracting State shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the interest.
15. 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a
Contracting State shall be exempt from tax in that State if :
(a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof; or
(b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof ; or
(c) the interest is paid to the Bank of Indonesia or the South African Reserve Bank.
4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a
right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as
well as income assimilated to income from money lent under the taxation law
of the State in which the income arises, including interest on deferred
payment sales. Penalty charges for late payment shall not be regarded as
interest for the purposes of this Article.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of
the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effectively connected with:
(a) such permanent establishment or fixed base, or with
16. (b) business activities referred to under,
(c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a
resident of that State. Where, however, the person paying the interest,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is
borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or
fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the
beneficial owner or between both of them and some other person, the amount
of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds
the amount which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this
Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this
Agreement.
Article 12
ROYALTIES
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
17. 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which
they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the
beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per
cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" in this Article means payments or credits, whether
periodical or not, and however described or computed, to the extent to which
they are made as consideration for:
(a) the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret
formula or process, trademark or other like property or right; or
(b) the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment,
excluding containers used in international traffic; or
(c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or
information; or
(d) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a
means of enabling the application or enjoyment of, any such property or right as is
mentioned in subparagraph (a), any such equipment as is mentioned in
subparagraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in
subparagraph (c); or
(e) the use of, or the right to use;
(i) motion picture films; or
(ii) films or video for use in connection with television; or
18. (iii) tapes for use in connection with radio broadcasting; or
(f) total or partial forbearance in respect of the use or supply or any property or right
referred to in this paragraph.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of
the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the right or property
in respect of which the royalties are paid is effectively connected with (a) such
permanent establishment or fixed base, or with (b) business activities referred
to under (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, the provisions of Article
7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a
resident of that State. Where, however, the person paying the royalties,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base with which the right or
property in respect of which the royalties are paid is effectively connected,
and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base,
then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the
permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the
beneficial owner or between both of them and some other person, the amount
of the royalties, having regard to the use, right or information for which they
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the
19. payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In
such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Agreement.
Article 13
CAPITAL GAINS
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from, the alienation of
immovable property referred to in Article 6 and situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent personal
services, including such gains from the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may
be taxed in that other State.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of
ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining
to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the
preceding paragraphs, shall be taxable only in the Contracting State of which
the alienator is a resident.
20. Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in
respect of professional services or other activities of an independent
character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base
regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of
performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be
taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed
base. For the purposes of this Agreement, where an individual who is a
resident of a Contracting State is present in the other Contracting State for a
period or periods exceeding in the aggregate 120 days in any twelve-month
period commencing or ending in the fiscal year concerned, he shall be
deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and
the income that is derived from his activities that are performed in that other
State shall be attributable to that fixed base.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent
activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.
Article 15
DEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, and 19, salaries, wages and other
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of
an employment shall be taxable only in that State unless the employment is
21. exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised,
such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in
the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the
fiscal year concerned; and
(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of the
other State; and
(c) the remuneration is not borne by a permanent establishrnent or a fixed base which
the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in
international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in
that State.
Article 16
DIRECTORS FEES
Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a
company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.
22. Article 17
ARTISTES AND ATHLETES
1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a
resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from
his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may
be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or
a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or
sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding
the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. Income derived by a resident of a Contracting State from activities exercised
in the other Contracting State as envisaged in paragraphs 1 and 2 of this
Article, shall be exempt from tax in that other State if the visit to that other
State is supported wholly or mainly by public funds of the first-mentioned
Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof, or takes
place under a cultural agreement or arrangement between the Governments
of the Contracting States.
Article 18
PENSIONS
1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other
similar remuneration and annuities arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned
State.
23. 2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times
during life or during a specified or ascertainable period of time under an
obligation to make the payments in return for adequate and full consideration
in money or money's worth.
Article 19
GOVERNMENT SERVICES
(a) Salaries, wages and similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State
or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services
rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
(b) However, such salaries, wages and similar remuneration shall be taxable only in the other
Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident
of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the
service.
2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services
rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the
individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and similar
remuneration, and to pensions in respect of services rendered in connection with a business
24. carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.
Article 20
TEACHERS, RESEARCHERS AND STUDENTS
A student, apprentice or business trainee who is present in a Contracting State
solely for the purpose of his education or training and who is, or immediately before
being so present was, a resident of the other Contracting State, shall be exempt
from tax in the first-mentioned State on payments received from outside that first-
mentioned State for the purposes of his maintenance, education or training.
Article 21
OTHER INCOME
Items of income arising in a Contracting State which are not dealt with in the
foregoing Articles of this Agreement may be taxed in that State.
Article 22
TAX ON CAPITAL
Double taxation shall be eliminated as follows :
(a) In Indonesia, South African tax paid by residents of Indonesia in respect of income taxable
in South Africa, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be deducted
from the taxes due according to Indonesian tax law. Such deduction shall not, however,
exceed the amount of the Indonesian tax payable on that income computed in accordance
with its taxation laws and regulations.
(b) In South Africa, Indonesian tax paid by residents of South Africa in respect of income
taxable in Indonesia, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be
deducted from the taxes due according to South African fiscal law. Such deduction shall
not, however, exceed an amount which bears to the total South African tax payable the
25. same ratio as the income concerned bears to the total income.
Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other
Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith
which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances
are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions
of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the
Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting State shall not be less
favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of
that other State carrying on the same activities. This provision shall not be
construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other
Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to
its own residents.
3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the
other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which other
similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.
26. 4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article
11 or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they
had been paid to a resident of the first-mentioned State.
5. Nothing in this convention shall be construed as preventing :
(a) Indonesia from imposing on the profits of a company attributable to a permanent
establishment in Indonesia, a tax in addition to the tax which would be chargeable
on the profits of a company which is a resident of that State, provided that any
additional tax so imposed shall not exceed 10 per cent of the amount of such profits
after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in
Indonesia.
(b) South Africa from imposing a tax on the profits attributable to a permanent
establishment in South Africa of a company which is a resident of Indonesia at a
rate which does not exceed the rate of normal tax on companies by more than ten
percentage points.
6. The provisions of paragraph 5 of this Article shall not affect the provisions
contained in any production sharing contract and contracts of work (or any
other similar contracts) relating to the oil and gas sector or other mining sector
concluded by the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant
state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a
resident of the other Contracting State.
27. 7. In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this
Agreement.
Article 24
NON-DISCRIMINATION
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting
States result or will result for him in taxation not in accordance with this
Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic
law of those States, present his case to the competent authority of the
Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under
paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within two years from the first
notification of the action resulting in taxation not in accordance with the
provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve
the case by mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in
accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the
Contracting States, but in any case, not more than ten years from the end of
the taxable year in respect of which the action envisaged in paragraph 1 has
arisen.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to
resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the
interpretation or application of the Agreement. They may also consult together
28. for the elimination of double taxation in cases not provided for in the
Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of
the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach
agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take
place through a joint commission consisting of representatives of the
competent authorities of the Contracting States.
Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such
information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement
or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by
the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to this
Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes.
The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information
received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner
as information obtained under the domestic law of that State. However, if the
information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be
disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative
bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the
taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities
shall use the information only for such purposes but may disclose the
information in public court proceedings or in judicial decisions.
29. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose
on a Contracting State the obligation:
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative
practice of that or of the other Contracting State;
(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the other Contracting State;
(c) to supply information which would disclose any trade, business, industriai,
commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure or
which would be contrary to public policy (ordre public).
Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the
provisions of special agreements.
Article 27
DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS
1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the
procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement.
The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of
these notifications.
2. The provisions of the Agreement shall apply :
(a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on or
30. after the first day of January next following the date upon which the Agreement
enters into force; and
(b) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or after the first
day of January next following the date upon which the Agreement enters into force.
Article 28
ASSISTANCE IN COLLECTION
1. This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting
States may terminate the Agreement through the diplomatic channel, by
giving to the other Contracting State written notice of termination not later
than 30 June of any calendar year starting five years after the year in which
the Agreement entered into force.
2. In such case, the Agreement shall cease to apply :
(a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited after
the end of the calendar year in which such notice is given; and
(b) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after the end of the
calendar year in which such notice is given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have
signed this Agreement.
DONE at Jakarta, Indonesia, in duplicate, this 15th day of July 1997.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC INDONESIA
ALI ALATAS
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
A.B. NZO
31. MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
PROTOCOL
At the time of signing the Agreement between the Government of the Republic of
South Africa and the Government of the Republic of Indonesia for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on
Income, the undersigned have agreed that the following shall form an integral part of
the Agreement:
With regard to paragraph 3 of Article 5, paragraph 1 of Article 14 and paragraph 2 of
Article 15, it is understood that the phrase "any twelve-month period commencing or
ending in the fiscal year concerned" has the effect of enabling the period of twelve
months to be calculated from any date within a fiscal year either forward or
backward from that date.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have
signed this Protocol.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC INDONESIA
ALI ALATAS
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
A.B. NZO
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
32. PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
KERAJAAN SAUDI ARABIA
UNTUK
PEMBEBASAN TIMBAL BALIK PAJAK-PAJAK DAN BEA MASUK ATAS KEGIATAN-KEGIATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA DARI KEDUA NEGARA
Pasal 1
PAJAK-PAJAK DAN BEA-BEA YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI
1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan atas nama masing-
masing Negara pihak pada Persetujuan tanpa memperhatikan cara pemungutannya.
2. Akan dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan semua pajak-pajak yang dikenakan atas
keseluruhan jumlah penghasilan, atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas
keuntungan pemindahtanganan harta gerak dan pajak-pajak atas jumlah keseluruhan upah atau gaji
yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan.
3. Pajak-pajak yang sekarang berlaku menurut Persetujuan adalah :
(a) dalam hal Republik Indonesia
1) Pajak Penghasilan Badan
2) Pajak Penghasilan Perseorangan dan pajak-pajak atas penghasilan lainnya yang
dikenakan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1983;
(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Indonesia").
(b) dalam hal Kerajaan Saudi Arabia
1) Pajak Penghasilan Badan;
2) Pajak Penghasilan Perseorangan dan pajak-pajak atas penghasilan lainnya;
(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Saudi").
4. Persetujuan ini juga berlaku terhadap pajak-pajak yang sama atau sejenis seperti pajak-pajak yang
dikenakan dikemudian hari sebagai tambahan atau sebagai pengganti dari pajak yang berlaku yang
dicakup oleh Persetujuan ini.
5. Kedua Negara pihak pada Persetujuan bertanggung jawab untuk memberikan pembebasan atas semua
perlengkapan sebagaimana disebutkan pada Daftar A dan B yang merupakan bagian dari Persetujuan
ini, yang di impor kedalam atau di ekspor dari suatu negara pihak pada Persetujuan untuk pemakaian
sendiri oleh perusahaan-perusahaan angkutan udara dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dari
pungutan-pungutan dan beban-beban pabean,. Daftar tersebut dapat dirubah secara tertulis melalui
persetujuan bersama.
Pasal 2
DEFINISI
33. Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, maka yang dimaksud dalam Persetujuan ini
dengan :
(a) istilah "suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak pada Persetujuan lainnya" berarti
Republik Indonesia atau kerajaan Saudi Arabia, tergantung pada hubungan kalimatnya.
(b) istilah "perusahaan angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan
angkutan udara dari negara pihak pada Persetujuan lainnya" berarti :
(i) dalam hal Saudi Arabia, Saudi Arabian Airlines Corporation atau pengganti-penggantinya;
(ii) dalam hal Republik Indonesia, Garuda Indonesia atau pengganti-penggantinya;
(c) istilah "menjalankan angkutan udara" berarti melaksanakan kegiatan pengangkutan melalui udara
orang-orang, hewan-hewan, barang-barang dan kiriman pos yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari
suatu Negara pihak pada persetujuan termasuk penjualan karcis dan dokumen-dokumen serupa lainnya
yang dipergunakan untuk tujuan angkutan.
(d) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap angkutan oleh pesawat udara, dimiliki, disewa atau
dicharter, di operasikan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika
angkutan demikian dilaksanakan semata-mata antara tempat-tempat di Negara pihak pada Persetujuan
lainnya;
(e) istilah "pejabat yang berwenang" berarti :
(i) dalam hal Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau wakil yang ditunjuk;
(ii) dalam hal Kerajaan Saudi Arabia, Menteri Keuangan dan Ekonomi Nasional atau wakil yang ditunjuk;
(f) istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang atau badan, yang
berdasarkan undang-undang dari Negara itu, dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan tempat
tinggal tetapnya, tempat kediaman atau pertimbangan lainnya yang sifatnya sama;
(g) istilah "orang atau badan" termasuk seseorang, sekumpulan orang, suatu badan atau setiap badan
perkumpulan orang-orang lainnya;
(h) istilah "pembayaran-pembayaran lainnya" berarti pembayaran asuransi jaminan sosial, pembayaran
tahunan hari tua, pensiun, asuransi kesehatan atau asuransi pengobatan, asuransi pengangguran atau
setiap pembayaran-pembayaran lainnya yang diukur oleh penghasilan yang dipungut atas gaji-gaji dan
tunjangan-tunjangan dari para pegawai oleh undang-undang dari Negara pihak pada Persetujuan.
Pasal 3
ANGKUTAN UDARA
1. Penghasilan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan angkutan udara dari suatu
Negara pihak pada Persetujuan dari menjalankan angkutan udara di lalu lintas internasional dibebaskan
dari pajak-pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya.
2. Ketentuan-ketentuan dari ayat (1) berlaku pula terhadap penghasilan dan keuntungan-keuntungan
yang diperoleh oleh perusahaan angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari
penyertaannya dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha patungan dengan perusahaan
penerbangan yang ditunjuk dari Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (b).
34. 3. Untuk kepentingan pasal ini, penghasilan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan
angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, dari menjalankan angkutanudara di lalu
lintas internasional juga termasuk penghasilan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari :
(a) sewa yang diterima atas pemakaian, persewaan berdasarkan waktu penggunaan, atau
pemeliharaan pesawat udara.
(b) sistim latihan, jasa-jasa manajemendan jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan angkutan udara Negara pihak pada Persetujuan lainnya.
Pasal 4
PEMBAYARAN UNTUK JASA-JASA PERSEORANGAN
1. Pembayaran yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan
dalam ruangan suatu pesawat udara yang dijalankan di lalu lintas internasional oleh perusahaan
angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, hanya dikenakan pajak di Negara itu.
2. Pembayaran yang diperoleh oleh seorang pegawai dari suatu perusahaan angkutan udara dari suatu
Negara pihak pada Persetujuan berkenaan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan di
Negara pihak pada Persetujuan lainnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan-
peraturan yang berlaku di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dibebaskan dari pajak-pajak
dan pembayaran-pembayaran lainnya di Negara lainnya kecuali jika ia seorang warga negara dari
Negara pihak pada Persetujuan lainnya itu.
Pasal 5
PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
Konsultasi dapat dimintakan setiap saat dalam hal salah satu Negara pihak pada Persetujuan bermaksud
mengadakan perubahan terhadap Persetujuan yang ada atau dalam rangka pelaksanaannya atau
penafsirannya. Konsultasi demikian dimulai dalam waktu 60 hari mulai tanggal penerimaan permintaan
demikian dan keputusan-keputusan diambil berdasarkan persetujuan bersama.
Pasal 6
BERLAKUNYA PERSETUJUAN
1. Persetujuan ini akan diratifikasi dan instrumen-instrumen ratifikasi akan dipertukarkan dalam waktu
sebagaimana mestinya.
2. Persetujuan akan berlaku pada saat pertukaran instrumen-instrumen ratifikasi dan ketentuan -
ketentuannya berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan, atas setiap penghasilan timbul pada
atau sesudah hari pertama bulan Januari 1989.
3. Protokol merupakan bagian yang terpisahkan dari Persetujuan ini.
Pasal 7
BERAKHIRNYA PERSETUJUAN
Persetujuan ini tetap berlaku dalam waktu tidak terbatas, akan tetapi dapat diakhiri oleh salah satu Negara
pihak pada Persetujuan dengan menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya persetujuan
sekurang-kurangnya enam bulan sebelum akhir setiap tahun takwim, yang dalam hal demikian, Persetujuan
ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mulai akhir tahun takwim dimana pemberitahuan berakhirnya
Persetujuan disampaikan.
35. Sebagai bukti para penanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh Pemerintah masing-
masing, telah menandatangani Persetujuan ini dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Dalam hal terdapat perselisihan, maka yang berlaku adalah naskah bahasa Inggris.
Dibuat di Riyadh, hari Sabtu tanggal 9 Maret 1991 (23 Shaban 1411 H).
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,
DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK
KERAJAAN SAUDI ARABIA,
ttd
E. SOEKASAH SOMAWIDJAJA
UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN SAUDI ARABIA,
MENTERI KEUANGAN DAN EKONOMI NASIONAL,
ttd
MOHAMMED ABALKHAIL
PROTOKOL
Disepakati bahwa menjelang pemarafan Persetujuan untuk Pembebasan Timbal Balik Pajak pajak dan Bea
Masuk atas Kegiatan-kegiatan Perusahaan-perusahaan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, para pejabat pajak maupun surat penagihan paksa dan
pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan penerbangan kedua negara.
Delegasi Saudi Arabia mengemukakan masalah mengenai pajak-pajak yang dikenakan terhadap GARUDA
sejak 1977 dan pada waktu yang sama delegasi indonesia juga mengemukakan masalah jumlah pajak-pajak
yang dikenakan terhadap SAUDIA di indonesia sejak 1985.
Disepakati bahwa tanggal berlakunya Persetujuan ini adalah 1 Januari 1989 . Namun demikian, persetujuan
juga akan diberlakukan terhadap setiap tahun pajak yang mulai 1 Januari 1985.
Kedua perusahaan angkutan udara (GARUDA dan SAUDIA) akan menyelesaikan masalh perpajakan mereka
yang timbul sebelum 1985 dengan pejabat pajak dari kedua negara.
Dibuat di Riyadh hari Sabtu, pada tanggal 9 Maret 1991 (23 Shaban 1411).
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,
DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK
KERAJAAN SAUDI ARABIA,
ttd
E. SOEKASAH SOMAWIDJAJA
UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN SAUDI ARABIA,
MENTERI KEUANGAN DAN EKONOMI NASIONAL,
ttd
MOHAMMED ABALKHAIL
DAFTAR
Perlengkapan darat dan Barang-barang yang dibebaskan dari Bea dan Cukai :
A. KENDARAAN DAN PERLENGKAPAN
1. Kereta-Kereta - untuk angkutan barang-barang dan Barang-Barang (masuk & keluar pelabuhan udara).
2. Perlengkapan Bongkar muat - derek-derek kecil.
36. 3. Kendaraan-kendaraan penarik - di dalam pelabuhan udara. (Nomor 1,2 dan 3 harus
dengan persetujuan Menteri Perdagangan).
4. Suku Cadang - untuk perlengkapan-perlengkapan tercantum dalam daftar ini.
5. Peralatan rumah tangga dan perlengkapan bagi pegawai.
6. Peralatan kantor dan perlengkapannya.
7. Label-label barang bagasi - yang sejenis.
8. Perkakas catering, piring-piring, mangkok dan lain-lainnya.
9. Karcis-karcis dan nota-nota pengiriman barang (dokumen-dokumen berharga).
10. Peralatan untuk perawatan dan perbaikan.
11. Unit-unit pendingin udara (yang hanya digunakan dalam pelabuhan udara).
12. Perlengkapan komunikasi (harus dengan persetujuan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi).
B. IKLAN DAN ALAT-ALAT PROMOSI
Almanak dinding
Agenda meja dan kantong
Hiasan meja
Tas tangan
Jam
Korek api
Pulpen dan sejenisnya
Asbak
Gantungan kunci
Jadwal dan tempat pulpen
Dompet
Bendera - berbagai ukuran
Model-model pesawat terbang
Poster
Selebaran Sampul-sampul paspor
Alat-alat tulis menulis kantor
SEMUA HARUS MEMAKAI TANDA/MOTTO PERUSAHAAN PENERBANGAN
37. PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AUSTRIA
UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL.
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Austria, Berhasrat untuk mengadakan suatu
persetujuan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang
berkenaan dengan pajak atas penghasilan dan modal,
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 1
ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN
Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau
kedua Negara Pihak pada Persetujuan.
Pasal 2
PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN
1. Persetujuan ini diterapkan terhadap pajak-pajak atas penghasilan dan modal yang
dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau
pemerintah daerahnya, tanpa melihat bagaimana cara pajak-pajak tersebut dikenakan.
2. Yang dianggap sebagai pajak atas penghasilan dan modal adalah semua pajak yang
dikenakan atas total penghasilan ,total modal atau terhadap unsur-unsur modal termasuk
pajak-pajak atas keuntungan dari pengalihan harta bergerak atau tidak bergerak.
3. Persetujuan ini, khususnya diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini,
yaitu:
(a) di Indonesia :
(i) pajak pengahasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang pajak
penghasilan tahun 1984 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) dan sepanjang yng diatur
dalam undang-undang tersebut, pajak perseroan yang dikenakan berdasarkan Ordonansi
Pajak Perseroan yang dikenakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925
(Lembaran Negara Nomor 319 tahun 1925) dan pajak yang dikenakan berdasarkan
Undang-Undang Pajak atas bunga, Dividen dan Royalti tahun 1970( Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1970).
(ii) pajak bumi dan bangunan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985).
Selanjutnya disebut "pajak Indonesia").
(b) di Austria
(i) pajak penghasilan (die Einkommensteuer)
38. (ii) pajak perseroan(die Koperschaftsteuer)
(iii) pajak Direktur(die Aufsichtsratsabgabe)
(iv) pajak modal (die Vermogensteuer)
(v) pajak atas harta setelah biaya kematian (die Abgabe von Vermogen, die der
Erbchaftssteuer entzogen sind)
(vi) pajak atas perusahaan dagang dan industri termasuk pajak atas upah (die
Gewerbesteuer einschlieblich der Lohnsummernsteuer)
(vii) pajak tanah (die Grundsteuer)
(viii) pajak atas perusahaan pertanian dan kehutanan (die Abgabe von land-und
forstwirtschaftlichen Betrieben)
(ix) pajak atas tanah kosong (die Abgabe vorn Bodenwert bei unbebauten Grundstucken)
(selanjutnya disebut "pajak Austria")
4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada dasarnya
sama dengan pajak penghasilan yang diberlakukan setelah penandatanganan Persetujuan
ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang dimaksud
dalam ayat (13). Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan
akan saling memberitahukan setiap perubahan substansial yang terjadi dalam Undang-
Undang perpajakan negara mereka.
Pasal 3
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM
1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus
diartikan lain:
(a) (i) istilah "Indonesia" berarti wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam
perundang-undangannya dan daerah di sekitarnya dimana Republik Indonesia memiliki hak-
hak kedaulatan atau yurisdiksi (kewenang untuk mengatur) sesuai dengan ketentuan-
ketentuan konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 (the United
Nations Convention on the Law of the Sea, 1982)
(ii) Istilah "Austria" berarti Republik Austria,
(b) Istilah "Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara" Pihak lainnya pada persetujuan"
berarti Indonesia atau Austria tergantung dari hubungan kalimatnya;
(c) Istilah"pajak" berarti pajak Indonesia atau pajak Austria tergantung dari hubungan
kalimatnya;
(d) Istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perusahaan dan setiap kumpulan dari
orang-orang dan/atau badan-badan;
39. (e) Istilah "perusahaan" berarti setiap badan hukum atau lembaga lainnyayang untuk
kepentingan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum;
(f) Istilah"perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan" berarti suatu perusahaan
yang dijalankan oleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan "perusahaan dari
Negara Pihak lainnya pada persetujuan" berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh
penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;
(g) Istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan dengan kapal laut atau
pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada
persetujuan, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan
diantara tempat-tempat di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;
(h) Istilah "warganegara" berarti:
(i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan pada suatu Negara Pihak pada
Persetujuan;
(ii) setiap badan hukum, persekutuan dan perkumpulan yang mendapatkan status
kewarganegaraan berdasarkan perundang-undangan yang yang berlaku disuatu Negara
Pihak pada Persetujuan.
(i) Istilah 'Pejabat yang berwenang" berarti:
(i) di Indonesia:
Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah:
(ii) di Austria:
Menteri Negara Keuangan (the Federal Minister of Finance) atau wakilnya yang sah.
2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan ,
setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan
kalimatnya harus diartikan lain, mempunyai arti yang sesuai dengan perundang-undangan
Negara Pihak pada Persetujuan yang berkenaan dengan pajak-pajak dimana Persetujuan ini
berlaku.
Pasal 4
PENDUDUK
1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak pada
Persetujuan" berarti setiap orang/badan, yang menurut perundang-undangan Negara
tersebut, dapat dikenakan pajak dinegara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat
kediamannya, tempat kedudukan manajemennya atau atas dasar lainnya yang sifatnya
serupa.
2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) orang pribadi menjadi
40. penduduk pada kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan
sebagai berikut:
(a) ia akan dianggap sebagai Penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia
mempunyai tempat tinggal tetap, jika ia mempunyai tempat tinggal tetap dikedua Negara
Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan
dimana ia mempunyai hubungn-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat
yang menjadi pusat perhatiannya).
(b) jika Negara Pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat
ditentukan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia
mempunyai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam
(c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam dikedua Negara Pihak pada Persetujuan
atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, pejabat-pejabat yang
berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan
bersama.
3. Apabila berdasarkan ketntuan-ketentuan ayat (1) suatu badan menjadi penduduk pada
kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka badan tersebut akan diannggap sebagai
penduduk Negara dimana tempat kedudukan manajemen efektif badan tersebut berada.
Pasal 5
BENTUK USAHA TETAP
1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat
usaha tetap dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan.
2. Istilah"bentuk usaha tetap" terutama meliputi :
(a) suatu tempat kedudukan manajemen;
(b) suatu cabang;
(c) suatu kantor;
(d) suatu pabrik;
(e) suatu bengkel;
(f) suatu tambang, sumur minyak atau gas bumi, tempat penggalian, atau tempat
pengambilan sumber daya alam lainnya;
3 Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:
(a) suatu bangunan, konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi, atau kegiatan
pengawasan yang berhubungan dengannya, tetapi hanya apabila bangunan, proyek, atau
kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan.
41. (b) pemberian jasa-jasa termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh suatu
perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut,
tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan (dalam proyek yang sama atau yang berhubungan) untuk suatu masa atau
masa-masa yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan.
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah"bentuk usaha
tetap" dianggap tidak mencakup.
(a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau
memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan.
(b) pengurusan suatu persedian barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan.
(c) pengurusan suatu persedian barang-barang atau barang dagang milik perusahanan
semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain.
(d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semat-mata dengan maksud untuk melakukan
pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi, bagi
keperluan perusahaan.
(e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan periklanan, penyedian
informasi, riset ilmiah, atau untuk kegiatan -kegiatan serupa yang bersifat sebagai kegiatan
persiapan atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan.
(f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semat-mata dengan maksud untuk melakukan
gabungan kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan pada sub ayat (a) sampai dengan sub
ayat (e), sepanjang kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap yang merupakan hasil
penggabungan tadi bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang.
5. Menyimpan dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang/badan kecuali agen
yang berkedudukan bebas dimana ayat 7 dapat diberlakukan bertindak disuatu Negara
Pihak pada persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak lainnya
pada persetujuan, maka perusahaaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap
dinegara yang disebutkan pertama sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh orang/badan tersebut, jika orang/badan tersebut:
(a) mempunyai dan biasa menjalankan wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas
nama perusahaaan tersebut, kecuali kegiatan-kegiatan tersebut hanya terbatas pada hal
yang dimaksud dalam ayat (4) yang, jika dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tidak
akan membuat tempat usaha tetap tersebut menjadi suatu bentuk usaha tetap berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut
42. (b) tidak memiliki wewenang seperti disebut diatas, namun dinegara yang disebutkan
pertama orang/badan tersebut biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau
barang dagangan dimana orang/badan tersebut secara teratur melakukan pengantaran
barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaaan tersebut.
6. Perusahaan asuransi dari suatu Negara Pihak pada persetujuan , selain yang berkenaan
dengan reasuransi, akan dianggap memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak
lainnya pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di Negara Pihak
lainnya tersebut atau menanggung resiko diwilayah Negara Pihak lainnya tersebut melalui
pegawai atau perwakilan yang bukan merupakan agen yang berkedudukan bebas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
7. Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada persetujuan tidak dianggap mempunyai
suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata
karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut melalui
makelar, agen komisioner umum, agen lainnya yang berkedudukan bebas, sepanjang
orang/badan tersebut bertindak dalam rngka kegiatan usahnya yang lazim. Namun, jika
kegiatan-kegitan orang/badan tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya atas nama
perusahaan tadi, orang/badan tersebut tidak dianggap sebagai agen yang berkedudukan
bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
8. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada
Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perusahaaan yang merupakan penduduk Negara
Pihak lainnya pada Persetujuan, atau menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut(
baik melaui bentuk usah tetap maupun dengan cara lain ), tidak dengan sendirinya
mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari
perusahaan lainnya.
PASAL 6
PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK
1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari harta
tidak bergerak ( termasuk penghasilan dari pertanian dan kehutanan) yang berada di
Negara lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Istilah "harta tidak bergerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan
Negara Pihak pada Persetujuan dimana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut
mencakup benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang
dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana ketentuan-
ketentuan dalam perundang-undangan umum berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak
43. memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak atas pembayaran-pembayaran tetap
atau tak tetap sebagai penggantian atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan,
kandungan mineral dan sumber-sumber daya alam lainnya, kapal laut, perahu, dan pesawat
udara tidak dianggap sebagai harta tidak bergerak.
3. Ketntuan-ketentuan dalam ayat (1) berlaku pula terhadap penghasilan yang diperoleh
dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau bentuk lain penggunaan harta tidak
bergerak.
4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (3) berlaku pula terhadap penghasilan dari
harta tidak bergerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak
yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas.
Pasal 7
LABA USAHA
1. Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak
di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanyadi Negara pihak
lainnya pad Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila
perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba
perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas
bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap tersebut, (b)penjualan barang-barang
atau barang dagangan di Negara pihak lainnya yang sama atau serupa jenisnya dengan
yang dijual melaui bentuk usaha tetapnya, atau (c) kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang
dijalankan di Negara Pihak lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukan
melaui bentuk usaha tetapnya.
2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat (3), jika suatu perusahaan dari
suatu Negara Pihak pada Persetujuan melaui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana,
maka yang akan diperhitungan sebagai laba bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-
maasing Negara Pihak pada Persetujuan ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk
usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan tersendiri dan terpisah yang
melakukan kegitan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaaan yang sama atau
serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang
memiliki bentuk usaha tetap tersebut.
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-
biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk
biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara
dimana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain.
44. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan biaya-biaya, jika ada yang
dibayarkan (selain penggantian terhadap biaya-biaya yang benar-benar terjadi) oleh bentuk
usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, dalam
bentuk royalti, ongkos atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan
paten atau hak-hak lainnya atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk
manajemen , atau kecuali pada perusahaaan perbankan, dalam bentuk bunga atas uang
yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut. Sebaliknya, tidak perlu
diperhitungan dalam penentuan laba suatu bentuk usaha tetap, jumlah yang ditagihkan
(selain penggantian terhadap biaya-biaya yang benar-benar terjadi) oleh bentuk usaha
tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, dalam bentuk
royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten
atau hak-hak lainnya, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk
manajemen, atau kecuali pada perusahaaan perbankan, dalam bentuk bunga atas uang
yang dipinjamkan kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kntor pusatnya.
4. Dalam hal tidak terdapat akuntansi atau data lainnya yang memadai untuk menentukan
laba suatu bentuk usaha tetap. pengenaan pajak dapat dilakukan di Negara Pihak pada
Persetujuan dimana bentuk usaha tetap tersebut berada sesuai dengan perundang-
undangan Negara tersebut, dengan mempertimbangkan besarnya laba normal dari
perusahaan-perusahaan sejenis yang kegiatan usaha dan kondisinya sama atau serupa,
sepanjang berdasarkan ketersedian informasi, penentuan laba bentuk usaha tetap tersebut
konsisten dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pasal ini.
5. Untuk kepentingan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba bentuk usaha tetap harus
ditentukan dengan metode yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan
yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan.
6. Apabila laba usaha mencakup bagian-bagian penghasilan yang diatur terpisah di Pasal-
pasal lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak
akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.
7. Istilah "laba" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini mencakup laba yang diperoleh
seorang sekutu karena partisipasinya dalam suatu persekutuan (partnership) dan, dalam
hal Austria, karena partisipasinya dalam persekutuan pasif (sleeping partnership/Stille
Gesellschaft) yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan Austria.
Pasal 8
PELAYARAN DAN PENERBANGAN
45. 1. Laba yang bersumber di Negara Pihak pada Persetujuan yang diperoleh suatu
perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal
laut dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara yang disebutkan
pertama, tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan jumlah yang sama
dengan 50 %-nya.
2. Laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan
dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana perusahaan
yang mengoperasikan pesawat udara berkedudukan
3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang berasal dari
penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, usaha bersama, atau perwakilan untuk
kegiatan internasional.
Pasal 9
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
apabila:
(a) suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan turut berpartisipasi secara
langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu
perusahaaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, atau
(b) terdapat orang/badan yang sama yang turut berpartisipasi secara langsung maupun
tidak langsung dalam manjemen, pengawasan, atau modal suatu perusahaaan dari Negara
Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan,
dan dalam tiap kasus diatas, terdapat kondisi-kondisi yang dibuat atau diberlakukan
diantara kedua perusahaaan dimaksud dalam hubungan dagang atau hubungan
keuangannya yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang dibuat oleh perusahaan-
perusahaan yang mempunyai kedudukan bebas, maka atas laba yang karena kondisi-
kondisi tadi, tidak diakui, dapat ditambahkan pada laba perusahaan tersebut dan
dikenakan pajak.
Pasal 10
DIVIDEN
1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu
Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan
dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
46. 2. Namun demikian, dividen diatas dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada
Persetujuan di mana perusahaan pembayar dividen menjadi penduduknya dan dengan tarif
pajak sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, tetapi, jika penerima dividen
tersebut adalah pemilik manfaaat dari dividen tersebut, maka pajak yang akan dikenakan
tidak melebihi:
(a) 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto dividen jika penerimanya adalah suatu
perusahaan (selain persekutuan) yang memiliki secara langsung sedikitnya 25 % (dua
puluh lima persen) dari modal perusahaan yang membayar dividen.
(b) 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen untuk kasus-kasus lainnya.
ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak atas laba dari mana dividen tadi
dibayarkan.
3. Istilah"dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pengahasilan dari saham
atau hak-hak lainnya yang berhak atas pembagian laba, yang bukan merupakan surat-surat
tagihan piutang, dan penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang pengenaan pajaknya
diperlukan sama dengan penghasilan dari saham oleh perundang-undangan Negara di
mana perusahaan menjadi penduduknya
4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika pemilik manfaat dari deviden
tersebut, yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan
kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya pada persetujuan diman perusahaan pembayar
deviden menjadi penduduk, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau
menjalankan pekerjaan bebas disuatu tempat usaha tetap yang berada disana, kepemilikan
saham yang menghasilkan deviden tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk
usaha tetap atau tempat usaha tetap tadi. Dalam hal demikian, tergantung pada
masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 atau pasal 14 akan berlaku.
5. Apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada
Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan,
Negara pihak lainnya tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas deviden yang dibayar
oleh perusahaan tersebut, kecuali sepanjang deviden tersebut dibayarkan kepada penduduk
Negara Pihak lainnya tersebut atau sepanjang kepemilikan saham yang menghasilkan
dividen tersebut menghasilkan dividen tersebut mempunyai hubungan efektif dengan
bentuk usaha tetap yang berada di Negara Pihak lainnya tersebut, dan juga Negara Pihak
lainnya tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas laba yang tidak dapat dibagikan
meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan terdiri dari laba atau
penghasilan yang seluruhnya atu sebagiannya timbul di Negara Pihak lainnya tersebut.
47. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu
perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan memiliki
bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan , maka keuntungan bentuk
usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara Pihak lainnya itu sesuai
dengan perundang-undangannya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 80
(delapan puluh persen) dari 15 % (lima belas persen) dari jumlah laba setelah dikurangi
dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang dikenakan atas penghasilan di
Negara Pihak lainnya tersebut.
7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (6) darimPasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan
yang terdapat dalam kontrak bagi hasil dan kontrak karya ( atau kontrak lainnya yang
serupa) yang berkenaan dengan sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan
lainnya yang dibuat pada atau sebelum tanggal 31 Desember 1983 oleh Pemerintah
Indonesia, perwakilannya, perusahaan minyak dan gas negara, atau lembaga-lembaga lain
yng ada di dalamnya dengan orang/badan yang merupakan penduduk Austria.
PASAL 11
BUNGA
1. Bunga yang berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada
penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak
lainnya tersebut.
2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada
Persetujuan dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan
Negara tersebut; akan tetapi apabila si penerima bunga tersebut adalah pemilik manfaaat
dari bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 % (sepuluh
persen) dari jumlah bruto bunga.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang berasal dari suatu
Negara pihak pada Persetujuan dan diterima oleh Pemerintah Negara Pihak lainnya pada
persetujuan termasuk Pemerintah Daerah-nya, Bank Sentral, atau lembaga keuangan yang
dikuasai oleh Pemerintah akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebut
pertama.
4. Untuk kepentingan ayat (3), istilah "Bank Sentral" dan "lembaga keuangan yang dikuasai
oleh Pemerintah" mempunyai arti:
(a) Dalam hal Indonesia:
(i) Bank Indonesia
48. (ii) lembaga keuangan lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Republik
Indonesia yang disetujui dari waktu ke waktu oleh Pemerintah kedua Negara Pihak pada
Persetujuan.
(b) Dalam hal Austria
the Osterreichische kontrollbank Aktiengesellschaft.
5. Istilah "bunga" sebagaimana digunakan dalam persetujuan ini berarti penghasilan dari
semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik
yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, dan khususnya, penghasilan dari
sekuritas yang diterbitkan Pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-
surat utang, dan juga penghasilan yang berdasarkan undang-undang perpajakan Negara
dimana bunga tersebut berasal dapat dipersamakan dengan penghasilan yang diperoleh
dari uang yang dipinjamkan, termasuk bunga atas penjualan secara kredit.
6. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak akan berlaku apabila pemilik manfaaat
dari bunga tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan,
melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan di mana bunga
tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau menjalankan
pekerjaan bebas di negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada disana,
dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif
dengan a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, atau dengan b) kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 c) Dalam hal demikian, tergantung
pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.
7. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan apabila pihak yang
membayar bunga tersebut adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya,
pemerintah daerahnya atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila
orang/badan yang membayar bunga tersebut tanpa memandang apakah ia penduduk suatu
Negara Pihak pada Persetujuan atau tidak ,mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat
usaha tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang kemudian mempunyai utang
yang menimbulkan biaya bunga, dan bunga tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap
atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga tersebut akan dianggap berasal dari Negara
dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada.
8. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan
pemilik manfaaat dari bunga tersebut atau antara keduanya dengan orang/badan lain,
jumlah bunga yang dibayarkan, dengan memperhatikan besarnya utang yang menghasilkan
bunga tersebut, mlebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan pemilik
manfaat dari bunga tersebut seandainya mereka tidak mempunyai hubungan istimewa,
49. maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang
disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikin, jumlah kelebihan pembayaran tersebut
akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara
Pihak pada Persetujuan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam
Persetujuan ini.
Pasal 12
ROYALTI
1. Royalti yang berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada
penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya
tersebut.
2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada
Persetujuan dimana royalti tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan
Negara tersebut; akan tetapi, apabila penerima royalti tersebut adalah pemilik manfaat
dari royalti tersebut, maka pajak yang akan dikenakan tidak melebihi 10 %(sepuluh
persen) dari jumlah bruto royalti
3. Istilah"royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran
yang diterima sehubungan dengan penggunaan, atau hak untuk menggunakan, hak cipta
atas karya sastra, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film sinematografi atau film atau
pita rekaman untuk siaran radio atau televisi, paten, desian atau model, rencana dan
formula atau proses rahasia atau yang sehubungan dengan penggunaan atau hak untuk
menggunakan, peralatan dagang dan industri atau yang sehubungan dengan informasi
tentang pengalaman dalam perdagangan, industri atau ilmu pengetahuan.
4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak akan berlaku jika pemilik
manfaaat dari royalti tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada
persetujuan, menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dimana royalti
tersebut berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan
pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya tersebut melalui suatu tempat usaha tetap yang
berada disana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti tersebut mempunyai
hubungan efektif dengan a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap, atau dengan b)
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1(c) Dalam hal demikian,
tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan
berlaku.
5. Royalti dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan apabila pembayarnya
adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daaerahnya, atau
50. penduduk Negara Pihak pada Persetujuan tersebut. Namun demikian, apabila orang /badan
yang membayar royalti tersebut, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara
Pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap
di suatu Negara Pihak pada Persetujuan dimana kewajiban membayar royalti tersebut
timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap
tersebut, maka royalti tersebut dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan
dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut berada.
6. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan
pemilik manfaat dari royalti tersebut atau antara keduanya dengan orang/badan lain,
jumlah royalti yang dibayarkan, dengan memperhatikan penggunaan, hak atau informasi
yang menghasilkan royalti tersebut, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara
pembayar dan pemilik manfaat dari royalti tersebut. seandainya mereka tidak mempunyai
hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas
jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan
pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan
masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dengan tetap memperhatikan ketentuan-
ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.
Pasal 13
KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA
1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari
pengalihan harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di
Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya
tersebut.
2. Keuntungan dari pengalihan harta bergerak yng merupakan bagian kekayaan suatu
bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan
atau dari harta bergerak yang terkait dengan tempat usaha yang tersedia bagi penduduk
suatu Negara Pihak lainnya pada Persetujuan guna menjalankan pekerjaan bebasnya.
termasuk keuntungan dari pengalihan bentuk usaha tetap itu sendiri (terpisah atau beserta
keseluruhan perusahaan) atau tempat usaha tetap tersebut, dapat dikenakan pajak di
Negara Pihak lainnya tersebut.
3. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari
pengalihan pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional atau harta
51. bergerak yang terkait dengan pengoperasian pesawat udara tersebut hanya akan dikenakan
pajak di Negara tersebut.
4. Keuntungan dari pengalihan harta lainnya selain yang disebut pada ayat-ayat
sebelumnya hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana
orang/badan yang mengalihkan harta tersebut menjadi penduduknya.
Pasal 14
PEKERJAAN BEBAS
1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan
dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di
Negara tersebut kecuali dia mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara
teratur di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan guna melaksanakan untuk kegiatan-
kegiatannya atau ia berada di Negara lainnya tersebut untuk masa-masa yang melebihi 90
hari dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan. Jika dia mempunyai tempat usaha tetap atau
berada di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan selama masa-masa tersebut diatas,
maka atas penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut tetapi
hanya sebatas penghasilan yang berkaitan dengan tempat usaha tetap tersebut atau yang
diperoleh di Negara lainnya tersebut selama mas-masa tersebut diatas.
2. Istilah"jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan bebas dibidang ilmu
pengetahuan, kesusastraan, kesenian, kependidikan, atau pengajaran dan juga pekerjaan-
pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi dan
akuntan
Pasal 15
PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA
1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16,18,19 dan 20, gaji,upah
dan imbalan serupa lainnya yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan
karena pekerjaan dalam hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut
kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan. Jika
demikian halnya, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan
pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), imbalan yang diperoleh penduduk
dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaaan yang dilakukan
52. di Negara Pihak lainnya pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara yang
disebut pertama jika:
(a) penerima imbalan tersebut berada di Negara Pihak lainnya tersebut dalam suatu masa
atau mas-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan
(b) imbalan tersebut dibayarkan oleh atau atas nama, pemberi kerja yang merupakan
penduduk Negara Pihak lainnya tersebut, dan
(c) imbalan tersebut tidak menjadi beban bagi suatu bentuk usaha tetap atau tempat usaha
tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut.
3. Menyimpan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang
diperoleh karena pekerjaaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang
dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari satu Negara
Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
Pasal 16
IMBALAN UNTUK DIREKTUR
Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 atau 15, imbalan para direktur dan
pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada
Persetujuan dalam kedudukannya sebgai anggota dewan direksi atau organ serupa lainnya
dari suatu Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak
lainnya tersebut.
Pasal 17
ARTIS DAN ATLET
1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 dan 15, penghasilan yang
diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sebagai artis/penghibur seperti
misalnya artis teater, film, radio atau televisi atau pemusik atau sebagai atlet, dari
kegiatan-kegiatannya sebagai artis atau atlet yang dilakukan di Negara Pihak linny pada
Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainny tersebut.
2. Apabila penghasilan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh artis
atau atlet tersebut tidak diterima oleh artis atau atlet itu sendiri tetapi oleh orang/badan
lain, maka, menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7,14 dan 15 atas
53. pengahasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana
kegiatan-kegiatan artis atau atlet tersebut dilakukan.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2), penghasilan yang
diperoleh artis dan atlet dari kegiatan-kegiatan mereka tersebut akan dibebaskan dari
pengenaan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan tersebut
dilakukan jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka suatu kunjungan yang
secara substansial didukung oleh Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, bagian
ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atau lembaga pemerinath lainnya yang ada
didalamnya.
Pasal 18
PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA
1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2, pensiun atau
imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk suatu penduduk suatu Negara
Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaaannya di masa lalu hanya akan
dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), pensiun yang dibayarkan oleh
suatu dana pensiun yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau oleh
lembaga pensiun jaminan sosial dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan kepada
penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan
pajak di Negara yang disebutkan pertama.
Pasal 19
PEGAWAI PEMERINTAH
1. a. Imbalan, selain pensiun yang dibayarkan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan
atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada orang pribadi
sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau
bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di
Negara tersebut.
b. Namun demikian, imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya
pada Persetujuan jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara Pihak lainnya tersebut dan
orang pribadi tersebut adalah penduduk Negara Pihak lainnya tersebut yang :
(i) mempunyai kewarganegaraan di Negara Pihak lainny tersebut; dan
54. (ii) tidak menjadi penduduk Negara Pihak lainnya tersebut semata-mata dengan tujuan
untuk melakukan jasa-jasa tadi.
2. (a) Pensiun yang dibayarkan oleh atau berasal dari dana yang dibentuk oleh, suatu
Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya
kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut
atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di
Negara tersebut.
(b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak
lainnya pada Persetujuan jika orang pribadi tersebut adalah penduduk dan warganegara
dari Negara Pihak lainnya tersebut.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15,16, dan 2 akan berlaku terhadap imbalan dan
pensiun yang berkenaan dengan jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang
dijalankan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau
pemerintah daerahnya.
Pasal 20
GURU DAN PENELITI
Seorang profesor, guru atau peneliti yang melakukan kunjungan sementara ke Negara
Pihak pada Persetujuan semata-mata untuk tujuan mengajar atau melakukan penelitian
pada universitas, akademi, sekolah atau dia lembaga pendidikan yang diakui lainnnya,
sedangkan dia adalah penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, akan dikecualikan
dari pengenaan pajak di Negara yang disebutkan pertama untuk suatu masa yang tidak
melebihi2 (dua) tahun atas imbalan yang berkenaaan dengan kegiatan mengajar atau
penelitian tersebut.
Pasal 21
PELAJAR DAN PEMAGANG
Atas pembayaran-pembayaran yang dimaksudkan sebagai biaya hidup yang diterima oleh
pelajar atau pemagang, yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Negara Pihak pada
Persetujuan merupakan penduduk suatu Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dan yang
berada di Negara yang disebutkan pertama semata-mata untuk keperluan pendidikan dan
pelatihan, tidak akan dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama sepanjang
pembayaran-pembayaran tadi bersumber dari luar Negara tersebut.
55. Pasal 22
PENGHASILAN LAINNYA
1. Jenis-jenis penghasilan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, dari manapun
asalnya, yang tidak diatur dlam pasal-pasal terdahulu dari Persetujuan ini hanya akan
dikenakan pajak di Negara tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan, selain
penghasilan dari pengalihan harta tidak bergerak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6
ayat (2), jika penerima penghasilan tersebut yang merupakan penduduk Negara Pihak pada
Persetujuan, menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu
bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara Pihak
lainnya tersebut melalui tempat usaha tetap disana, dan hak atau harta yng menghasilkan
penghasilan tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap tersebut.
Dalam hal demikian tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau
Pasal 14 akan berlaku.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2), jenis-jenis penghasilan
penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang tidak diatur dalam pasal-pasal
terdahulu dari Persetujuan ini dan bersumber di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan
dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
Pasal 23
MODAL
1. Modal berupa harta tidak bergerak sebagimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dimiliki
oleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan tetapi terletak di Negara Pihak lainnya
pada Persetujuan pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya
tersebut.
2. Modal berupa harta bergerak yang merupakan bagian dari harta usaha suatu bentuk
usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada persetujuan yang
berada di Negara Pihak lainnya pada persetujuan atau berupa harta bergerak suatu tempat
tetap yang tersedia bagi suatu penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak
lainnya pada persetujuan untuk tujuan menjalankan pekerjaan bebas dapat dikenakan
pajak di Negara lainnya tersebut.
3. Modal berupa kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas
internasional dan harta bergerak yang terkait dengan pengoperasian kapal laut dan